Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pengelolaan Keuangan Negara bertujuan untuk lebih meningkatkan dana, yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin, untuk memenuhi tugas-tugas umum operasional pemerintahan (Anggaran Rutin). Salah satu komponen penerimaan dalam negeri di samping pajak adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tabun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak memberi dampak yang positif terhadap kinerja dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap Kinerja Direktorat Paten.Kajian pustaka di dapat pengertian bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh pembiayaan atau dana yang disediakan pemerintah. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai instansi pengguna sebagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajaknya, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik secara cepat, tepat dan benar. Penelitian ini, pengertian efektifitas menurut Lubis dan Huseini adalah alat ukur yang mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder yang berupa data kuantitaif dan kualitatif, Data sekunder meliputi data dokumen yang telah diolah dan tersedia, yang diperoleh dan bersumber dalam bentuk laporan, dokumen dan informasi di Direktorat Paten. Penelitian menggunakan pendekatan adanya tambahan alokasi biaya operasional dari pengunaan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajaknya melalui Daftar Isian Kegiatan Suplemen. Dengan menggunakan pendekatan Daftar Isian Kegiatan Suplemen penulis berharap dapat mengetahui sejauhmana kinerja Direktorat Paten dapat menyelesaikan tugas pekerjaan permohonan pendaftaran Paten dari rnasyarakat untuk mendapatkan perlindungan hak patennya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Berdasarkan pada hasil pembahasan yang menggunakan data yang tersedia dan telah diolah, dianalisa secara diskriptif diperoleh kesimpulan bahwa dua tahun terakhir yaitu tahun 2001 dan tahun 2002, dengan adanya tambahan dana Daftar Isian Kegiatan Suplemen menunjukkan peningkatan kinerja Direktorat Paten. Hasil penyelesaian permohonan pendaftaran di Direktorat Paten tahun 2001 meningkat 18,40 %, sedangkan tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 75,82 %, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan pada Penerimaan Fungsional Direktorat Paten mempunyai efektifitas terhadap kinerja Direktorat Paten.Untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditunjang adanya sumber dana keuangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional sehingga salam melaksanakan tugas pekerjaannya sarana dan prasarana dalam kondisi siap pakai."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN dan berada dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam perspektif hukum keuangan publik dan bagaimana pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU berdasarkan mekanisme APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memungut PNBP yang berasal dari jenis pelayanan jasa hukum Badan Hukum, Perdata umum, Notariat, Harta Peninggalan, Fidusia, Pengambilan Sidik Jari untuk Dirumus, Partai Politik, Pewarganegaraan, Status Kewarganegaraan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Badan Usaha Nonbadan Hukum. Adapun pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU telah sesuai dengan mekanisme APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta memenuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

---

Non-Tax Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) in Indonesia, is accounted as state receivables that is managed by the mechanism of State Budgeting and it is in the field of State Financing. This research is meant as an effort to determine how Non-Tax Revenue management in Directorate General for Legal Administrative Affairs in the perspective of Public Financial Law and how the Directorate General for Legal Administrative Affairs manages the Non-Tax Revenue through the mechanism of State Budgeting. In conducting such research, we are utilizing the normative juridical approach that is supported by several field studies. The research concluded that due to the regulating law in Indonesia, Directorate General for Legal Administrative Affairs have the authority to collect Non-Tax Revenue from the services provided in the field of and related to Corporation, Private Law, Notary, Inheritance, Fiduciary, Dactylography, Political Party, Citizenship, Civil Servant Investigators, and Non-Legal Entity affairs. In that sense, the management of Non-Tax Revenue in Directorate General for Legal Administrative Affairs have been in line and in accordance to the mechanism of State Budgeting that includes planning, implementing, and responsible in fulfilling the main principle of Good Governance."

"Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan"

"Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kep[entingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP do DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru

---

This thesis discusses the collection of Non-Tax State Revenue (PNBP) conducted by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) on customs notifications submitted by the business community. The customs notification is the delivery of the Goods Import Notification (PIB) which is submitted using the Electronic Data Interchange system. There is a problem of justice in the collection of the PNBP.

John Rawls argues that there needs to be a balance between personal interests and common interests. The law must be a guide so that people can take positions while still paying attention to their individual interests. The results of this study suggest a review of the PNBP do DJBC regulations, either by revoking existing regulations or forming new regulations."

"Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP di DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru.

---

The focus of this study is collecting non tax revenue at Directorate o f Customs and Excise to the customs declaration that using Electronic Data Interchange by market forces specially import declaration. There are justice?s problems o f doing that collecting. John Rawls said that it is important to justify individual interests and community interest. Law must be the way of the people to whom they justify their individual interest. The researcher suggests that the rules o f non tax revenue at Directorate of Customs and Excise have to make better or making the new rules."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bentuk penerimaan negara yang berasal dari layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah/lembaga, selain pajak dan hibah. pemerintah melaksanakan pnbp dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yang bertujuan menyejahterakan masyarakat indonesia. PNBP diatur oleh undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang pnbp. terdapat pnbp yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2016 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pendidikan dan kebudayaan. salah satu jenis pnbp fungsional yang dilaksanakan oleh unit eselon I di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). pnbp ukbi diprakarsai oleh badan pengembangan dan pembinaan bahasa sebagai wujud kontribusi badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan negara. penerapan dasar hukum pnbp ukbi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan indonesia. seharusnya, sebelum penerapan dasar hukum pnbp ukbi, terdapat peraturan pelaksana yang memiliki fungsi mengatur terkait pengelolaan, maksud, tujuan, sasaran, dan pelindungan hukum pelaksanaan PNBP UKBI. akantetapi, peraturan pelaksana yang dimaksud belum disusun dan diundangkan sampai dengan peraturan pemerintah terkait pnbp di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan telah terlaksana. hal ini bertujuan mencapai kepastian hukum di dalam masyarakat pengguna dan penerima manfaat layanan yang diberikan kementerian/lembaga. sehingga pada saat pengaturan terkait PNBP UKBI telah pasti secara hukum dan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan pnbp dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat indonesia.

---

Non-Tax State Revenue (PNBP) is a form of state revenue derived from services or services provided by the government/institution, in addition to taxes and grants. the government implements pnbp in order to increase state revenues aimed at the welfare of the indonesian people. PNBP is regulated by law number 9 of 2018 concerning PNBP UKBI. There is a PNBP implemented by the ministry of education and culture, which is further regulated in government regulation number 82 year 2016 types and rates of non-tax state revenues applicable to the ministry of education and culture. one type of functional pnbp implemented by the echelon i unit under the ministry of education and culture, is the indonesian language proficiency test (UKBI). The UKBI PNBP was initiated by the language development and development board as a form of the contribution of the agency/institution in increasing state revenue. the application of the legal basis for ukbi pnbp has been carried out in accordance with the provisions of the formation of indonesian laws and regulations. before the application of the legal basis for the UKBI PNBP, there should be an implementing regulation that has the function of regulating the management, purpose, objectives, targets, and legal protection of the implementation of the UKBI PNBP however, the implementing regulations referred to have not yet been drafted and promulgated until the government regulation related to PNBP within the ministry of education and culture has been implemented. this aims to achieve legal certainty in the user and beneficiary community of services provided by ministries/agencies."

"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak, sehingga harus dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

---

This thesis discusses the types of laws that should regulate the type and the rate of nontax revenues and also discusses the management of nontax revenues in the National Land Agency. Forms of this research is normative juridical with more emphasis on qualitative analysis. The results of this study concluded that the regulation of the type and the rate of nontax revenues should be set forth in the Act, rather than government regulation. Because the people are sovereign, then charge to the people must get approval from the people through their representatives in Parliament. Management of nontax revenues in the National Land Agency in general has been conducted in accordance with the provisions of the legislation in force. The cost of transportation, accommodation, and consumption for land services that charged to the applicant/obliged to pay is an element of nontax revenues, so it must be managed in accordance with the state budget mechanism."

"Tesis ini membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta proses penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan lnformatika. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan proses analisis pada deskripsi yang dipaparkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat masalah pada proses Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Mulai dari pembayaran yang tidak mencantumkan nama lembaga penyiaran, sampai dengan pihak bank yang sulit untuk dimintakan kerjasamanya. Beberapa saran yang diberikan adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh terhadap para wajib bayar mengenai kelengkapan sewaktu melakukan pembayaran, percepatan proses penyelesaian Sistem lnformasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3), hingga kemungkinan untuk mencari altematif bank pengganti yang lain sebagai mitra kerja yang bam.

---

This thesis discusses the laws and regulations governing the type and rate of State Revenue (non-tax revenues) as well as the process of license for broadcasting nontax revenue in the Ministry of Communications and Information Technology. The form of this research is descriptive analytical study with the analysis presented in the description. The results of this study concluded that there are some problem in the process of receiving nontax revenue from the license for broadcasting. Starting from the payments that do not include the name of broadcasting organizations, up to the bank that it is difficult to request their cooperation. Some of the advice given is to disseminate a more intensive and thorough information when making payments, accelerating the process of completing the Management Information Systems for Operation and Licensing of Broadcasting, to the possibility to find an alternative replacement for other bank as a new partner."