Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berusaha untuk menganalisis sudut pandang yang berbeda dari organisasi pendidikan nonformal, yaitu Gerakan Pramuka dalam bidang Pembangunan Masyarakat khususnya penyelenggaraan Transmigrasi Pramuka di masa Orde Baru 1970-1975. Tujuan dari tesis ini adalah menunjukkan dan mengkaji secara mendalam usaha Gerakan Pramuka dari sisi pembangunan masyarakat melalui Transmigrasi Pramuka yang searah dengan program Pembangunan Nasional pemerintahan Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, meliputi; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sedangkan, pendekatan yang dilakukan menggunakan ilmu bantu sosiologi untuk menganalisis isu penelitian dalam bingkai Pembangunan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka tidak hanya organisasi yang berfokus pada pendidikan generasi muda saja, namun juga aktif di bidang pembangunan. Ciri khas Gerakan Pramuka di masa Orde Baru adalah pelopor dalam pembangunan. Guna membaktikan diri sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan program Transmigrasi Pramuka. Transmigrasi Pramuka dilaksanakan dua gelombang di daerah Lampung, yaitu; Way Abung (Lampung Utara) dan Rajabasa Lama (Lampung Tengah). Berbagai tantangan dihadapi oleh anggota Transmigrasi Pramuka dalam usaha menaklukan daerah-daerah tersebut. Dukungan dan bantuan tidak hanya mengalir dari Gerakan Pramuka saja, tetapi pemerintah dan masyarakat juga berusaha menyukseskan Transmigrasi Pramuka yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat khususnya di desa. 

---

This thesis attemps to analyze the different perspective of non-formal education organization, namely Gerakan Pramuka in the field of Community Development, especially Transmigration of Pramuka during the New Order era (1970-1975). The purpose of this study is to describe and examine in depth regarding the efforts in field of Community Development through Transmigration of Pramuka which is in line with the National Development program of the New Order government. This study uses historical research method, includes; heuristics, source critique, interpretations, and historiography. Moreover, the approach is using the auxiliary science of sociology to analyze research issue within the framework of Community Development. The results of this study showed that Gerakan Pramuka was not only an organization that focused on the education of the younger generation, but also active in the field of development. The hallmark of Gerakan Pramuka in the New Order era was the pioneer of development. In order to dedicate themselves so that it could embrace the whole society, one way to do it was to carried out Transmigration of Pramuka program. Transmigration of Pramuka was carried out in two groups in Lampung area, namely; Way Abung (North Lampung) and Rajabasa Lama (Central Lampung). Many of the challenges faced by Transmigration of Pramuka members in an effort to conquer these areas. Supports and assistances were not only flowed from Gerakan Pramuka, but government and community also tried to make Transmigration of Pramuka a success which is benefical for community development, especially in villages."

"Regions transmigratin areas that have been developed in all corners of Indonesia (outside Java and Bali ) ."

"ABSTRAKDewasa ini penyelenggaraan transmigrasi dilakukan dengan penataan wilayahmelalui program Kota Terpadu Mandiri (KTM). KTM diharapkan mampumembentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru kurang dari 15 tahun. Dalampelaksanaannya, perkembangan beberapa KTM tidak sesuai dengan yangdiharapkan sehingga mengalami keterlambatan dalam mencapai tahapannya.Penelitian ini mengidentifikasi faktor- faktor yang menyebabkan keterlambatanmenggunakan software structural equation modelling. Beberapa faktor dominanyang berpengaruh dalam kinerja KTM adalah peran pemerintah daerah, peranmasyarakat dan swasta, kelembagaan ekonomi, perkembangan pertanian, sertasarana dan prasarana perkotaan. Dengan diketahuinya faktor dominan diharapkandapat digunakan untuk menyusun strategi yang tepat untuk mengurangi terjadinyadeviasi dalam tahap perkembangan KTM.

---

ABSTRACTToday the organization of transmigration is done by structuring the region throughthe Integrated City program Mandiri (KTM). KTM is expected to form a neweconomic growth center is less than 15 years. In practice, the development ofsome of the KTM is not as expected so experienced delays in reaching its stages.This study identifies the factors that cause delays using structural equationmodeling software. Some of the dominant factors that affect the performance ofKTM is the role of local governments, the role of public and private, institutionaleconomics, agricultural development, as well as city infrastructure. By knowingthe dominant factor is expected to be used to develop appropriate strategies toreduce the occurrence of the deviation in the developmental stages KTM."

"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan, namun kewenangan tetap ada ditangan pemerintah. Faktor pendorong untuk berpartisipasi adalah masyarakat sudah terbiasa dengan program pemerintah, bermanfaat, kebutuhan masyarakat dan adanya stimulan. Sedangkan penghambat partisipasi meliputi seringnya pergantian pejabat, pembangunan KTM terlalu singkat, kesibukan warga dan bencana alam. "

"ABSTRAK Pengadaan barang/jasa sangat rentan sebagai sarana dari tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan proses transparan atau terbuka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan, struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan bagaimana sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditinjau dari hukum investasi dan pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merefleksikan hukum secara normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data sekunder dan data penunjang berupa hasil wawancara dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan regulasi terkait yang telah memberikan manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan adanya efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dan transparansi yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peningkatan peran fungsi dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

---

ABSTRACT

Procurement is very vulnerable toward corruption and tender conspiracy. To avoid this, transparency or openness is needed for government policies implementation to create clean government through electronic procurement system which has been done by Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The problems are focused on regulation of electronic procurement system on Procurement Service Unit, organizational structure of Procurement Service Unit, and how electronic procurement system on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration in terms of investment law and development. The research methodology is normative juridical by reflecting the law normatively. Datas are analyzed qualitatively by describing secondary data and supporting data from interviewed the Procurement Service Unit Secretariat at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The results in this research can be concluded that Electronic Procurement on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services as well as amendment and related regulations that have provided benefits of electronic procurement with efficiency and effectiveness also openness and transparency that can support economic development. Therefore, it is necessary for comprehensive regulation of electronic procurement, increasing the role and authority of Procurement Service Unit, and increasing coordination with related institutions and procurement organizations in Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration to create investment climate conducive, legal certainty, and security guarantees that can support economic development."