Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melakukan pemasaran barang/jasa di wilayah Indonesia. Bentuk partisipasi yang diberikan kepada para pelaku usaha adalah dengan cara menunjuk mereka sebagai Agen/Distributor barang/jasa. Penunjukan sebagai Agen/Distributor bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha. Pemerintah melalui Departemen Perdagangan, khususnya Direktorat Bina Usaha (Binus), menetapkan ketentuan dan tata cara sebagai Agen/Distributor barang/jasa melalui penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) untuk para pelaku usaha. Untuk keperluan meningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerja proses permohonan pendaftaran Keagenan, maka Direktorat Binus merencanakan pembangunan aplikasi sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Keagenan atau disingkat SIAGA. Untuk keperluan meningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerja proses permohonan pendaftaran Keagenan, maka Direktorat Binus merencanakan pembangunan aplikasi sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Keagenan atau disingkat SIAGA. Agar menghasilkan aplikasi SIAGA yang sesuai harapan dan keinginan users, dibutuhkan suatu kajian penganalisaan spesifikasi kebutuhan aplikasi sistem informasi yang tepat dan terdokumentasi dengan baik. Penganalisaan spesifikasi kebutuhan aplikasi SIAGA pada kajian ini mengadopsi metodologi Rational Unified Process (RUP). Hasil dari kajian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah proses pembangunan aplikasi SIAGA di fase selanjutnya yaitu fase pengembangan aplikasi.

---

Research trading company, either local or foreign company, has the same change to participation in goods/services trading in Indonesia. They have to become an Agency or a Distributor first to be able participates in Indonesia trading. The goal assigning Agency/Distributor is giving consumer protection; giving the certain of lows and regulations. Indonesia government through Trading Department, especially in Direktorat Bina Usaha (Binus), have made some terms and rules that have to obey for all trading company to get their registration as an Agency / a Distributor. The output that signing the registered as an Agency / a Distributor is Surat Tanda Pendaftaran (STP) certificate letter. Direktorat Binus has plans using information system application that can handle whole Agency registration request process, that they call it SIAGA, for increasing their share information service to citizen and also make their jobs more efficiently and effectively. Researching process that do in this article adopted from requirement engineering activity model starting from: requirements elicitation, requirements analysis and negotiation, requirements documentation, requirements validation, and finishing with creating an agreed requirements. Having SIAGA result that suit with user`s expectation and user`s needs can be realized with having the right research procedure about requirement specification analysis. At the end of whole analysis activities, the whole analysis results have to documented properly. At this research, the SIAGA requirement specification analysis procedure adopted Rational Unified Process (RUP) methodology. This research result hopefully can help the development team to build SIAGA, or at least can make them easily to build the system."

"Informasi adalah salah satu asset penting yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, pertahanan keamanan dan keutuhan negara, kepercayaan publik atau konsumen, sehingga harus dijaga ketersediaan, ketepatan dan keutuhan informasinya. Di era Internet sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat sehingga Informasi dapat disajikan dalam berbagai format seperti: teks, gambar, audio, maupun video.Manajemen pengelolaan keamanan sistem informasi menjadi penting ketika terkait dengan kredibilitas dan kelangsungan hidup orang banyak. Tujuan manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. Belum adanya manajemen pengelolaan keamanan informasi di institusi pemerintahan mengakibatkan informasi yang ada rentan terhadap kerusakan, pencurian, virus, spyware, dsb. Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keamanan sistem informasi di institusi pemerintahan, maka dilakukan penelitian tentang manajemen keamanan sistem informasi. Metode perencanaan manajemen keamanan informasi ini menggunakan ISO 27001:2005 dan ISO 17799:2005. Kerangka kerja ISO 27001:2005 berguna sebagai acuan merancang, menerapkan, dan memelihara rangkaian manajemen keamanan informasi sehingga diperoleh kondisi keamanan informasi di Depkominfo. Best practice ISO 17799:2005 menjadi panduan untuk perencanaan dan implementasi suatu program untuk melindungi aset-set informasi. Studi kasus penelitian ini adalah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan suatu rekomendasi manajemen pengelolaan keamanan informasi.Kata kunci: Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

---

Information is one of the important asset which is valuable to the continuity of an organization or a business, defense and safety and unity of a nation, public or consumer trust, that needs to be maintained in terms of availability, correctness, and integrity. In this Internet era nowadays, Information Technology grows fast that Information may be provided in various formats, such as: texts, pictures, audio, and video. Information security management system become crucial as it is linked to the credibility and public interested. The goal of Information security management is to protect the confidentiality, integrity, and availability of information. The absence of information security in a governmental institution result in existing information vulnerable toward damage, stealing, virus, spyware, etc. In order to support the realization of Information System Security in a governmental institution, researcher conducts a research on Information security management system. The method of this Information Security Management designation uses ISO 27001:2005 and ISO 17799:2005. Framework of ISO 27001:2005 becomes the guidelines in designing, implementing, and maintaining the information security management chain so then researcher grabs the information security condition in Depkominfo. Best practice of ISO 17799:2005 becomes the guidelines in planning and implementing a program to protect information assets. The case study of this research is Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). This research results a recommendation on Information Security Management.

Keywords: Information Security Management Systems, ISO 27001:2005, ISO 17799:2005, Depkominfo."

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."

"ABSTRAKDalam penanganan isu strategis dan menghadapi tantangan di sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan perlu menyusun perencanaan strategis sistem informasi. Hal ini diperkuat dengan hasil evaluasi sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) yang diselenggarakan Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) pada tahun 2017-2019 yang menunjukkan banyaknya permasalahan SI/TI di bidang Perdagangan Dalam Negeri. Permasalahan tersebut antara lain pemanfaatan aplikasi yang belum optimal dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, duplikasi aplikasi, kurangnya sumber daya manusia, pertumbuhan aplikasi yang tidak efektif dan efisien, serta penggunaan domain tidak resmi pada aplikasi. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan SI/TI yang tidak mengacu pada rencana strategis sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri periode tahun 2020-2024 dengan menggunakan metodologi Ward & Peppard dan beberapa alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, dan McFarlans Strategic Grid. Penelitian ini menghasilkan rumusan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, serta Roadmap SI/TI. Pada strategi SI didapatkan total 47 aplikasi yang terdiri dari 7 aplikasi strategic, 4 aplikasi high potential, 14 aplikasi key operational, dan 22 aplikasi support. Pada strategi manajemen SI/TI terdapat rekomendasi usulan Tata Kelola TI yang mengacu pada SPBE, penetapan CIO dan CISO, pembentukan tim-tim SI/TI, usulan kebijakan SI/TI, implementasi Government Service Bus, pengembangan kompetensi, serta rekomendasi penghapusan aset tak berwujud. Kemudian pada strategi TI terdapat rekomendasi pemindahan server ke pusat data PDSI, pengelolaan pusat data mengacu pada TIA-942, penambahan bandwitdh jaringan, implementasi private cloud computing, konfigurasi web application firewall, dan implementasi keamanannya. Hasil akhir dari ketiga strategi tersebut adalah peta jalan SI/TI periode 2020-2024.

---

In handling strategic issues and facing challenges in the trade sector, the Ministry of Trade needs to prepare an strategic information system planning. This is supported by the results of the evaluation of information systems and information technology (IS/IT) held by the Center for Data and Information Systems (CDIS) in 2017-2019, which shows the many problems of IS/IT in the field of Domestic Trade. These problems include the use of applications that are not yet optimal in policy formulation and decision making, application duplication, lack of human resources, ineffective and inefficient application growth, and the use of unofficial domains in applications. This condition is the impact of the implementation of IS/IT that does not refer to the strategic information system planning. This study aims to formulate a strategic information system planning for Domestic Trade for the 2020-2024 period using the Ward & Peppard methodology and several analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, and McFarlans Strategic Grid. This research resulted in the formulation of a strategic plan for the Domestic Trade information system consisting of the IS strategy, the IT strategy, and the IS/IT management strategy, as well as the IS/IT Roadmap. In the IS strategy, a total of 47 applications were identified, consisting of 7 strategic applications, 4 high potential applications, 14 key operational applications, and 22 support applications. In the IS/IT management strategy, there are recommendations for IT Governance proposals that refer to SPBE, the establishment of CIOs and CISOs, the formation of IS/IT teams, proposed IS/IT policies, the implementation of the Government Service Bus, competency development, and recommendations for the elimination of intangible assets. Then in the IT strategy, there are recommendations for moving all server to the CDIS data center, managing the data center according to TIA-942, adding network bandwidth, implementing private cloud computing, configuring a web application firewall, and implementing its security. The final outcome of the three strategies is the IS/IT Roadmap for the 2020-2024 period."

"Hingga aat ini, mayarakat masih memiliki persepi tentang lambatnya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Di lain sisi, Pemerintah menganggap telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada kasus pembuatan akta, yang ecara fisik hanyalah suatu penulisan pada blangko dengan tidak Iebih dari lima puluh kata, penyelesaian dalam waktu tujuh hari kerja akan terasa lambat, namun bagi pihak Kantor Catatan Sipil (KCS) penyelesaian akta dalam waktu tujuh hari kerja merupakan hal yang benar karena dalam penyelesaian akta, KCS telah menggunakan peraturan yang berlaku, yang menyatakan bahwa penyelesaian akta paling lambat tujuh han kerja (Keputusan Gubernur No.3 18 Tahun 1983). Dan kasus tersebut, ke dua pihak berada dalam posisi yang tidak dapat disaiahkan, karena masyarakat akan memandang penyelesaian akta teraebut menggunakan tolok ukur hasil fisik yang diperoleh, sedangkan KCS. melihat dari sisi telah melaksanakan peraturan yang berlaku.Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan era perdagangan bebas?, dimana pada masa tersebut tingkat persaingan akan semakin tinggi dan kunci keberhasilan dalam persaingan adalah kecepatan. Padahal pihak Pemenntah juga akan memiliki peran dalam menghadapi persaingan yang ada, apakah Pemerintah tetap akan menggunakan acuan peraturan yang ada? Tidakkah sebaiknya dilakukan suatu kebijakssmaan baru yang dapat memenuhi tuntutan keadaan?.Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan instansi yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan sipil. Pencatatan sipil merupakan suatu catatan tentang keberadaan seseorang secara hukum sejak lahir (akta kelahiran) hingga orang tersebut meninggal (akta kematian). Dimana akta wajib dimiliki oleh penduduk, karena sifatnya yang mendasar itulah maka kajian atas sistem informasi pembuatan akta pada KCS dilakukan.Hingga saat ini, KCS masih menerapkan sistem pembuatan akta manual, karena acuan yang digunakan adalah peraturan yang menyatakan jangka waktu penyelesaìan akta paling lambat tujuh hari kerja, yang menyebabkan KCS menyelesaikan akta dalam waktu tujuh hari kerja Padahal produk yang dihasilkan oleh KCS hanyalah satu halaman kertas berukuran A4, dalam format yang sudah standar, yang berisi tidak lebih dari lima puluh kata masukan. Dan tinjauan tersebut maka diperlukan suatu pengembangan terhadap sistem yang telah ada ke dalam bentuk sistem informasi pembuatan akta yang akan mempercepat proses penyelesaian akta."

"Peningkatan transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh PT. ABCD mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Seiring dengan peningkatan tersebut, potensi risiko juga turut meningkat sebagai akibat dari peningkatan transaksi maupun oleh penggunaan teknologi pada sistem perdagangan. Untuk itu PT. ABCD telah membangun fasilitas perdagangan darurat yang diharapkan mampu menggantikan fungsi perdagangan pada saat fasilitas perdagangan di lokasi utama tidak dapat digunakan. Namun demikian masih terdapat beberapa “kegagalan” yang mengakibatkan sistem perdagangan di PT. ABCD mengalami pembekuan atau bahkan dihentikan. Dalam beberapa kejadian, hal tersebut lebih diakibatkan terbatasnya waktu tersedia yang dapat digunakan untuk bertransaksi sementara untuk melakukan proses aktivasi fasilitas Disaster Recovery Centre (DRC) juga memerlukan waktu persiapan yang relatif lama.Berdasarkan hal tersebut muncul kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur sistem perdagangan yang mampu menjalankan fasilitas operasional perdagangan secara jarak jauh atau bahkan dengan mengkombinasikan fasilitas yang terdapat di DRC dan lokasi utama. Dengan demikian proses perdagangan tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada sebagian atau bahkan seluruh fungsi pada satu lokasi.Untuk mendukung rencana pengembangan tersebut, penelitian akan dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi The Open Group Achitecture Framework- Architecture Development Method (TOGAF-ADM) dengan referensi arsitektur berdasarkan Cisco Service-Oriented Network Architecture (SONA) yang dipetakan terhadap TOGAF TRM.

---

Trade transaction organized by PT ABCD increased significantly from year to year. Along with this increase, the potential risk is enlarged as a result of increasing transaction and the utilization of information tecnology in trade system. In order to minimize the risk, PT ABCD has developed contigency trade facility that is expected be able to replace the trade function in prime site in case that trade facility cannot be used. Unfortunately, some failures causing the freezed or even stopped trade were encountered. In some cases, the freezed or even stopped trade were caused by limited time in place that could be used for transaction while the activation of Disaster Recovery Centre (DRC) required a relative long preparation.

In accordance to that case, there is a need to developed trade system infrastructure that has ability to operate remote trading facilities in the DRC site or prime site alternately, or combine the operation of remote trading facilities both in the DRC site and prime site in the same time. Therefore, trade facility still can be run thought there is encountered that a partial or total system failure occurred in one site.

In order to support that development planning, the research methodology will be conducted by The Open Group Achitecture Framework- Architecture Development Method (TOGAF-ADM) approach with reference to Cisco Service-Oriented Network Architecture (SONA) architecture mapped to TOGAF TRM."

"Saat ini banyak institusi yang sukses mengembangkan organisasinya menggunakan teknologi dan sistem informasi yang ikut mendorong jurusan Teknik lndustri FTUI untuk membangun suatu Sistem Informasi Manajemen yang terpadu, yang memungkinkan terjaminnya pengelolaan organisasi yang terfokus pada proses administrasi dan didukung oleh database yang baik Sistem lnformasi Manajemen yang cocok dengan karakleristik ini adalah yang berbasis apiikasi web. Langkah-langkah ditempuh adalah pendefinisian proyek. kemudian mempelajari proses atau sistem lama yang lelah diterapkan. memilih dan mengembangkan alternatif sistem baru. membuat desain sistem baru secara logik dan fisik. pemrograman dan instaIasi (implementasi) dan terakahir adalah pengoperasian dan evaluasi. Demi menjamin pcmbangunan yang terstruktur maka digunakan pula prinsip-prinsip manajemen proyek .seperti planning. organizing. staffing, controlling dan directing. Semua itu dikembangkan dengan mempertimbangkan durasi. sumber daya dan biaya yang saling berpengaruh."

"Penerapan Teknologi Informasi (TI) pada proses pendukung operasional perdagangan di PT XYZ diharapkan dapat membantu efektivitas proses dan validasi data pada kegiatan persiapan perdagangan. Namun saat ini penerapan tersebut belum optimal karena pertukaran data antar sistem masih dilakukan secara manual yang diakibatkan oleh belum adanya integrasi sistem-sistem dan infrastruktur TI pendukung operasional perdagangan secara menyeluruh serta adanya keterbatasan fungsionalitas sistem. Implementasi solusi TI yang belum optimal sebelumnya diakibatkan oleh belum adanya enterprise architecture sebagai standar atau acuan pengembangan dan penggunaan TI di perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah rancangan arsitektur yang dapat menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan TI berdasarkan sasaran strategis perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan arsitektur menggunakan kerangka kerja TOGAF sebagai acuan pengembangan arsitektur dengan metode kualitatif dan studi kasus di PT XYZ. Metode pengolahan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap lingkungan organisasi dan proses bisnis yang berjalan pada unit kerja yang berkaitan. Penelitian ini menghasilkan rancangan arsitektur yang terdiri dari 12 prinsip arsitektur serta usulan aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi. Usulan tersebut diharapkan dapat menjamin validitas data serta mengoptimalkan proses persiapan perdagangan sehingga mengurangi potensi risiko kegagalan perdagangan akibat kesalahan data. Rancangan arsitektur juga dibuat agar dapat memberikan masukan dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pengembangan TI di area pendukung operasional perdagangan.

---

The application of Information Technology (IT) in the process of trading operations support at PT XYZ is expected to increase process effectiveness and data validation in activity of trading preparation. However, existing implementation is not optimal because the data exchange between systems is still done manually due to the lack of systems and IT infrastructure integration in whole trading operations support and system functionality. The less optimal implementation of IT solutions is occurred because there is no enterprise architecture as a standard or reference for the development and use of IT in the company. Therefore, a design of architecture is required to ensure business needs alignment with IT based on the company's strategic goals. This study aims to produce architectural designs using the TOGAF framework as a reference for architectural development using qualitative methods and case studies at PT XYZ. Data processing methods are carried out by conducting interviews and observations on the organizational environment and business processes that are running on the relevant business units. This study produced an architectural design consisting of 12 architectural principles as well as proposed integrated applications and infrastructure. The architecture proposal is expected to guarantee the validity of the data and optimize the trade preparation process so as to reduce the potential risk of trading failure due to data errors. It is also constructed in order to provide Input and become a reference of IT development decision making in the trading operational support area."