Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Peranan Work Program & Budget sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian pada Production Sharing Contract. Fungsi dari anggaran merupakan alat pengendali dalam melaksanakan rencana yang telah disusun dan memperbaiki kegiatan mendatang agar hasilnya sesuai dengan rencana/standar. Namun pada prakteknya anggaran (WP&B) yang diusulkan oleh Kontraktor PSC belum dapat disetujui BPMIGAS sesuai waktu yang ditentukan dikarenakan beberapa kendala, sedangkan operasi harus terus berjalan dan pelaporan harus tetap dilaporkan oleh Kontraktor PSC sesuai dengan waktu yang ditentukan walaupun anggaran belum disetujui. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya fungsi BPMIGAS dalam mengendalikan cost recovery. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah melakukan analisis terhadap efektivitas prosedur WP&B dan melakukan analisis terhadap efektivitas WP&B sebagai alat perencana dan pengendali cost recovery.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian penelitian menyarankan bahwa BPMIGAS merevisi Financial Budget & Reporting Procedure Manual, Revision 1993, melakukan penyederhanaan prosedur persetujuan WP&B dan Debirokratisasi, memberi sanksi terkait kelalaian kontraktor PSC dalam menyampaikan usulan WP&B beserta klarifikasinya, menyatukan bagian Struktur Organisasi terkait dengan evaluasi WP&B, membangun sistem yang terintegrasi, menyusunan perencanaan strategi bersama antara BPMIGAS dengan Kontraktor PSC, memonitoring realisasi pengeluaran biaya dan anggaran, dan melakukan Benchmarking sesama kontraktor.

---

The focus of this study is the role of Work Program & Budget as a planning and controlling tool in the Production Sharing Contract. The function of the budget is to control the implementation of the plan and improving the future activities in order to achieve the standard. In practice, the PSC Contractors propose the WP&B in accordance to the time schedule but BPMIGAS has yet to issue approval due to several factors, whereas at the same time the PSC Contractors must report on time even though the WP&B hasn`t been approved. In line with this matter, BPMIGAS cannot maximize the function of cost recovery control. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the WP&B procedures and the effectiveness of WP&B as a tool for planning and controlling of cost recovery. This research is conducted through qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that BPMIGAS should revise the Financial Budget & Reporting Procedure Manual, simplify the WP&B approval procedures, minimize bureaucracy, sanction to the PSC Contractors who disobey the role, merge the organization structure that related to WP&B evaluation, build an integrated system, organize strategic planning between BPMIGAS & PSC contractors, monitor the realization of expenditure compare to budget, and benchmarking between the PSC Contractor."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."

"Dengan dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988 tentang deregulasi perbankan, maka pertumbuhan bank-bank meningkat pesat sehingga menimbulkan situasi yang kompetitip di lingkungan perbankan. Oleh karena itu bank memerlukan perencanaan dan pengendalian yang efektif dan efisien untuk mencapai kinerja dan laba yang optimal, melalui salah satu alatnya yaitu anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas anggaran dan menganalisa prosedur penyusunan serta fungsi anggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan prosedur penyusunan dan fungsi anggaran pada Bank TMS. Penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung atas prosedur dan sistem anggaran pada Bank TMS, dan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku dan karangan ilmiah yang berhubungan dengan anggaran. Dari analisa yang penulis lakukan terhadap prosedur penyusunan dan fungsi anggaran, maka secara keseluruhan anggaran Bank TMS telah disusun sesuai prosedur organisasi dan berfungsi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian secara efektif dan efisien. Akan tetapi terdapat beberapa penyimpangan dalam prosedur pelaporan dan pengklasifikasian pos-pos anggaran yang disajikan total untuk keseluruhan divisi dan tidak dibedakan pos-pos yang controllable dan uncontrollable. Penulis menyimpulkan bahwa anggaran Bank TMS bermanfaat sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian. Selanjutnya penulis mengajukan beberapa saran perbaikan, yaitu dengan melaksanakan sistem akuntansi pertanggung jawaban yang efektif dan membuat daftar perkiraan dengan pos-pos yang controllable dan uncontrollable bagi tiap-tiap divisi. Serta dijelaskan kembali tentang peraturan dan kebijakan organisasi agar laporan anggaran dapat disajikan tepat waktu, akurat dan lengkap. "

"Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Anggaran yang terdiri clan tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban anggaran dan tahap pengawasan anggaran, serta teori. Perencanaan Strategi dan pengembangan strategi proses lima bagian (Bryson). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pejabat struktural Biro Keuangan, 1 orang pejabat struktural Biro Perencanaan, 2 orang staf Biro Keuangan, 1 orang pemeriksa (auditor) serta 10 orang pejabat struktural yang menangani kegiatan pengelolaan anggaran pada Kanwil-Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan kajian dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) pelaksanaan pengelolaan anggaran (tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban/pelaporan anggaran dan tahap pengawasan anggaran) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Hambatan utarna dalam pengelolaan anggaran yang terdapat dalam pengelolaan anggaran di Depkumham adalah masalah kebijakan, mekanisme, SDM dan sarana; 3) Strategi dalam pengelolaan anggaran menggunakan proses lima bagian secara spesifik Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dapat melakukan langkah-langkah dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan juga meminta masukan dari pihak-pihak yang kompeten dalam kebijakan pengelolaan anggaran; merevisi aturan lama yang tidak berhasil dengan aturan baru yang lebih dapat mencapai target pengelolaan anggaran; melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk administrasi, pengadaan secara spesifik dapat dilakukan dengan inventarisasi aset, cars penentuan pengadaan aset untuk kegiatan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menyarankan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM supaya lebih meningkatkan proses pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan pada setiap tahap dan perlu menerapkan pendekatan proses lima bagian untuk mengembangkan strategi pengelolaan anggaran agar diperoleh langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan.

---

This research focuses on Budget Management Strategy at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research uses qualitative method. This research uses Budget Management theories which consist of budget planning, budget implementation, budget accountability, and budget control stages, also theories of strategic planning and five process strategy development by Bryson. The informant of this research are 3 officials at Bureau of Finance, 1 official at Bureau of Planning, 2 staffs at Bureau of Finance, 1 auditor, and 10 officials who handle budget management activities at Provincial Offices of Department of Law and Human Rights. Data is collected by interview, observation, and documentation studies. While analyses is implemented by referring to theories and concepts used.

Amer analyzing the interview result, it can be concluded that: 1) the budget management (budget planning, implementation, accountability and control) at Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights has not implemented as regulations applied.; 2) The main constraints in budget management of Department of Law and Human Rights are problems of policies, mechanisms, human resources and facilities.; 3) Strategy in budget management uses five process strategy development suggests that Bureau of Finance should coordinate, consult and ask for feedbacks from competent authorities in budget management policies; revised old regulations that fail with new regulations that can achieve budget management target; run administration trainings, specific procurement to asset inventarisation, and asset procurement method for budget management activities.

These result suggest that Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights should improve the budget management process by overcoming main constraints in each stages and implement five part process to develop budget management strategies to identify specific steps to achieve goals and overcome constraints."

"Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan iptek nasional di Indonesia mengalami banyak permasalahan selama beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah litbang iptek yang belum menjadi prioritas penganggaran oleh para pembuat kebijakan, karena masih dikalahkan oleh sektor lainnya. Sementara dihadapan kita persaingan global sudah tidak terelakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa alokasi anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia sangat rendah serta menganalisis strategi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia jangka panjang dengan menggunakan scenario planning. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode mixed method (metode campuran) yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Ada 3 tahapan dalam penelitian ini: tahap pertama untuk memotret anggaran litbang nasional, tahap kedua dalam rangka membangun skenario dan tahap ketiga untuk membangun grand strategy dan roadmap peningkatan anggaran litbang iptek nasional. Identifikasi trends, constraints dan issues terkait politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST), yang menggambarkan bahwa pada tahun 2035 mendatang Indonesia mengalami situasi kondusif dan mampu menciptakan kesejahteraan, baru sebatas harapan untuk menciptkan kesejahteraan, adanya pertumbuhan ekonomi belum menjadi buah manis pembangunan dan kita masuk pada situasi krisis, terpuruk karena faktor politik, sosial, ekonomi dan teknologi yang terus menurun. Driving forces yang paling berpengaruh didapati faktor politik dan ekonomilah yang paling berpengaruh. Kondisi dukungan dari politik berupa regulasi untuk memprioritaskan belanja litbang iptek yang kuat serta dukungan ekonomi yang juga kuat diberi nama skenario Garuda Bertelur Menetas. Garuda adalah negara, Bertelur menghasilkan inovasi dan Menetas adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran nasional, dana penelitian dan pengembangan walaupun sudah masuk program prioritas menjadi pilihan kebijakan oleh pemerintah, namun terkait dengan alokasi anggaran inovasi teknologi masih dikalahkan peruntukan anggarannya oleh program skala prioritas pembangunan utama lainnya. Masih terjadi perbedaan besarnya anggaran pada sebelas program prioritas dalam RPJMN 2010-2014 dengan alokasi anggarannya dikarenakan fiscal space anggaran nasional yang terbatas, namun harus dibagi dengan banyak kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, bayar hutang luar negeri dan untuk membiayai program-program subsidi. Perguruan Tinggi, Badan Penelitian Provinsi, Industri, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara masih belum maksimal dalam membelanjakan anggarannya untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pertumbuhan industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Selain itu, belum adanya grand strategy dan roadmap yang dibuat oleh pemerintah, perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, industri/swasta dan masyarakat terkait anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia. Keadaan di Indonesia ini bertolak belakang dengan dinamika globalisasi yang terus menuntut perkembangan terhadap penelitian dan pengembangan iptek. Implikasi teoritis dari penelitian ini berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori kebijakan anggaran iptek Indonesia dan grand strategy dalam rangka meningkatkan anggaran litbang iptek nasional.

---

In Indonesia, the implementation of research and development for the country's science and technology sector has been experiencing many problems in recent years. One of the main factors that influence this situation is the fact that science and technology's research and development is not yet a top priority of our policymakers in terms of spending, which saw this sector fall short behind other sectors while the increasing global competition is inevitable.

The purpose of this research paper was to explore the reason behind the low budget allocation for the science and technology's research and development in Indonesia. In addition, this paper would analyze the policy strategy of the science and technology's research and development program in Indonesia in the long term by exercising scenario planning scheme.

The post-positivist research paradigm was used in this paper as well as mixed research method, in which both quantitative and qualitative research methods were combined. This paper is divided into three parts. The first part illustrates the national research and development spending, the second part develops the scenario, and the third part constructs both grand strategy and road map in the enhancement of the national research and development budget. The identification of the trends, constraints, and issues related with politics, economy, social, and technology these days confirms that the goal to bring both conducive atmosphere and welfare to this country by 2035 is still a wishful thinking. While Indonesia, the Southeast Asia's biggest economy, has experienced economic growth in the past few years, it is yet to achieve satisfactory results in terms of development. Instead, Indonesia is currently facing imminent crisis with its political, economic, social and technological factors continue to decline. Out of these four elements, the most influential driving forces in Indonesia are political and economic factors.

In terms of political factor, the support may be in the form of regulations that prioritize substantial research and development in science and technology. While in terms of economic factor, the firm support was named Garuda Bertelur Menetas or literally means Garuda Spawns and Hatch. Garuda, the golden mythical bird that is also the main part of Indonesia's coat of arms, represents the nation, while ?spawns? means ?generate innovation? and 'hatch' means ?the increasing economic growth.?

The results of this paper shows that, in terms of the politics of budget, the research and development fund is already included in the government's top priority. However, the budget allocation for technological innovation in this country is still lower than other main development programs. In fact, there is still a huge gap between the budget for the government's eleven priority programs in the Indonesia?s National Mid-Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014 and its allocation. This is due to the fact that while the fiscal space of the national budget is limited, is still have to be divided to other Ministries/Institutions, Provincial Administrations, foreign debts, and subsidies. Public universities, provincial research agencies, industries, private parties, and State-Owned Enterprises (SOEs) have yet to maximize their budget expenditure to finance research and development activities in order to support industrial growth that is an engine for job creation and economic growth.

Furthermore, the government, public universities, provincial research agencies, industries/private firms, and society have yet to create both grand strategy and road map in relation to research and development in science and technology spending in Indonesia. This domestic situation is the complete opposite with the dynamics of globalization, which demands growth to the research and development in science and technology. The theoretical implications of this research are related to its contribution to the development of the science and technology's budget policy in Indonesia as well as the grand strategy to increase the national budget for the research and development in science and technology."

"Skripsi ini membahas proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan suatu bentuk akuntabilitas pengelolaan dana publik, yang dikelola oleh pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan penyusunan anggaran yang baik agar sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk pelayanan masyarakat. Skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan KPJM dalam proses perencanaan dan penganggaran yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. KPJM merupakan kerangka berpikir dalam proses penyusunan anggaran yang mengaitkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran dengan perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPJM belum diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Proses penganggaran seharusnya diawali dengan evaluasi sasaran, output, indikator kinerja, penyusunan dan persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan, penghitungan biaya dari program dan kegiatan disertai dengan biaya prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.

---

This thesis discusses the planning and budgeting process is a form of accountability in the management of public funds, managed by the government. Therefore it takes a budget so resources can be allocated effectively and efficiently to community service. This thesis describes the implementation of the MTEF in planning and budgeting processes that occur on Population and Civil Registration Depatrment of DKI Jakarta. MTEF is a frame of mind in the budgeting process that links policy, planning and budgeting with the perspective of more than one fiscal year. The results showed that the MTEF has not been well implemented by Population and Civil Registration Department of DKI Jakarta. The budgeting process should begin with the evaluation objectives, outputs, performance indicators, the preparation and approval of activities to be carried out, calculating the cost of programs and activities along with the cost forecast forward for the next three years."