Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini digunakan uji statistik Paired Sample T-test (pengujian terhadap dua sampel yang berpasangan). Penelitian mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat hubungan positip dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan tingkat hubungan yang terkategori tinggi (0,801), dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 (<0,05) pada taraf kepercayaan 95%.2. Terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, antara lain:a. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan.b. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan.c. Tidak ada transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak.d. Prosedur pemeriksaan tidak berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada.Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak karena walaupun berdasarkan analisis kuantitatif terbukti terdapat hubungan antara pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi dari hasil kuesioner mengenai lima variabel proses pemeriksaan yaitu kelengkapan sarana pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, pengetahuan dan sikap pemeriksa ternyata variabel pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.2. Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan mengambil obyek pajak yang berbeda agar ditemukan bahan perbandingan yang obyektif.

---

The objective of this research is to understand the obedience level of the tax payer in complying tax obligation, to understand the tax audit impact to the tax payer obedience in complying tax obligation, and to understand the actions to improve tax payer obedience in complying tax obligation in the Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.This research uses the Descriptive-Quantitative method. The descriptive approach is used to describe the condition of the tax payer in what is looked like in accordance with the facts. The Quantitative approach is used to describe the tax audit impact to the tax payer obedience. In more specific, the Paired Sample T-test (pairing of two sample testing) is used as the statistical testing.This research was taken in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. The data collection was conducted with the following methods, the literature research and the field research. It is also rely with the questionnaire technique. To analyze the data, the descriptive-Quantitative technique was used.The research provides following results:1. There is a positive and significant relationship between the audit conducted by auditor and the tax payer obedience in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. This relation was categorized high (0,801) with the significant level 0,000 (<0,05) 2. There are several obstacles to the audit process in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua as follows:a. The tax payer document takes to long time to return due to the long duration of the audit process. In some cases audit process could takes several year to complete.b. There is less communication from the auditor.c. There is no transparency regarding the calculation approach of the tax assessment.d. The tax audit procedure is not implemented well, for instance the tax payer response of the PHP is ignored by the auditor.Based on those findings, there are several recommendations proposed, as follows:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua needs to improve the tax audit quality. This action could improve tax payer obedience in complying tax obligation according to the tax regulation.2. A further research with different tax object is recommended as the follow up on this research in order to get the more objective comparison."

"Pemerintah pada tahun 1983 melakukan reformasi perpajakan, satu perubahan yang mendasar adalah diberikannya kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak. Hal ini ditandai dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Dengan self assessment system tugas fiskus juga berubah dari pihak yang menentukan jumlah pajak terutang menjadi pihak yang memberikan pelayanan dan pengawasan.Salah satu hal yang penting demi terlaksananya self assessment system adalah adanya kesadaran dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Untuk itu pihak fiskus harus melakukan penyuluhan baik untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan maupun untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari. Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan.Penyuluhan yang telah dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain melalui seminar, penataran, lokakarya, sarasehan, semiloka, pendidikan dan latihan, dan lain lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa frekuensi pelaksanaan penyuluhan pajak yang telah dilakukan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.Dalam tesis ini, analisis data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menganalisis kepatuhan formal Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan, dan dengan menganalisis kepatuhan material dengan melihat surat ketetapan pajak atas dasar hasil pemeriksaan yang kemudian dibandingkan dengan frekuensi penyuluhan yang telah dilakukan.Berdasarkan data yang diperoleh, untuk kepatuhan formal dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak cukup patuh, hal ini dapat dilihat dari ketepatan pembayaran dan pelaporan, baik untuk pembayaran masa, pembayaran akhir tahun, SPT masa maupun SPT Tahunan.Dalam hal kepatuhan material untuk tahun 1995 dan 1996 belum dapat dikatakan patuh, karena berdasarkan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa, sebagian besar mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Khusus untuk tahun 1997 dari semua Wajib Pajak yang diperiksa mendapat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan penyuluhan pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara formal, yang dapat dilihat dari peningkatan dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan, maupun secara material, yang dapat dilihat dari penurunan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan sebagai hasil pemeriksaan."

"Kegiatan berinvestasi adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia (muamalah), Salah satu produk investasi di pasar modal syariah yang saat ini dikembangkan adalah obligasi syariah. Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga, tetapi merupakan penyertaan dana yang didasarkan prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan utang piutang melainkan penyertaan atau investasi. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola dan dibeli oleh investor. Dana yang dihimpun dapat digunakan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari unit lama. Atas penyertaannya maka investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik Pernegang obligasi syariah (syariah bond holders) dapat mengalihkan (al hawalah) yaitu mekanisme pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil kepada pihak lain dengan perjanjian revenue sharing, dengan mengeluarkan syariah bonds atas nama, berarti dapat dilakukan di pasar sekunder. Di Indonesia baru terdapat dua jenis obligasi syariah yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah.Untuk menciptakan sistem perpajakan yang mendukung bagi para pelaku pasar obligasi maka harus dipegang teguh asas-asas pemungutan Pajak Penghasilan. Dalam tesis ini akan dibahas tentang dua asas pemungutan pajak yaitu asas kepastian dan asas keadilan.Dasar hukum dalam pelaksanaan transaksi obligasi syariah di Indonesia baru berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, belum terdapat peraturan yang dibuat khusus untuk mengatur tentang obligsi syariah ini sehingga untuk pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi obligasi syariah masih mengacu pada Undang undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi secara umum (konvensional). Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi ini tidak mengatur tentang premium obligasi, hakekat ekonomi dari premium adalah suatu jumlah di atas nominal yang pembeli bersedia bayar.Penghasilan dengan jumlah yang sama (dari jenis penghasilan yang sama) namuii transaksi berbeda, yaitu penghasilan bagi hasil berjalan yang diterima atau diperoleh penjual obligasi dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda. Untuk menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajak seharusnya atas jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarif yang sama, tanpa membedakan jenis - jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Yang membedakan besarnya taril, adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tarn bahan kemampuan ekonomis, bukan perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan (unequal treatment for the unequal). Hal tersebut dapat terpenuhi bila kita menggunakan global taxation dengan tarif progresif.Kedua hat tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi obligasi syariah belum memenuhi asas kepastian ( certainty ). Adanya sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak secara global taxation tidak menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajaknya. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan perubahan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai obligasi sehingga sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan Pajak Penghasilan dan segera dikeluarkannya peraturan perpajakan khusus mengenai obligasi syariah sehingga memenuhi asas kepastian.

---

Investment is activity to arranging relation of human being (muamalah). One of product of investment in Islamic capital market which developing in this time is syariah bonds. Syariah bonds non representing interest bonds , but representing and also the fund based by a result sharing principle. Base of the transaction is non receivable and liability but join and investment. In the form of simple model, syariah bonds published by a company as organizer and bought by investor. Fund used to development the old effort or development the real new unit. Investor have rights For sharing holder ratio which certain advantage by proportional and paid periodic. Syariah bonds holders can transfer (al hawalah) by the mechanism of transfer of receivable with responsibility of sharing holder to other party with agreement of revenue sharing, released by syariah bonds on behalf of, meaning can be done in secondary market. In Indonesia newly there are two type of syariah bonds that is mudharabah bonds and ijarah bonds.

To create system of taxation which supporting to all items in market bonds must have to be holding a tax income principle. This thesis will be analyzing about two tax income principle of certainty and equality.

Legal fundament in execution of transaction of syariah bonds in Indonesia newly pursuant to religious advices from Council of Moslem law National, there not are regulation yet made special to arrange about syariah bond so that for imposition of income lax for transaction of syariah bonds still relate of Income Tax laws and regulation of general bonds. The income tax laws and regulation of general bonds do not arrange about premium bonds - economic essence from premium is a nominal above amount which the buyer ready pay.

Income with same amount (from same type of income) but the different transaction, is sharing income which accepted or obtained by seller of bonds imposed with different rate. To guarantee of equality principle in imposition ought to for all amount all income which fulfilling income definition, if it amount is of equal, imposed by lease with same rate, without differentiating type - type of income or production source. Differentiating the level of rate is amount of all income or addition of economic ability, non difference of source income or difference of income type unequal treatment for the unequal). The mentioned can be fulfilled when we used global taxation with progressive rate.

Both the things indicate that imposition of income tax for transaction of syariah bonds yet fulfilled certainty principle. Existence system for imposition of income tax having the final character and not globally taxation make not guarantee ground of equality principle. Hereinafter, suggested to be made a change a income tax regulation so that as according to equality principle and is immediately released the regulation tax of syariah bonds."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dari jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan secara tepat waktu pada tahun pajak sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. Pembayaran pajak diukur dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang dibayarkan atas tahun dan masa pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua perbulan pada kurun tahun 2008 sampai dengan 2011. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian adalah Uji t sampel berpasangan dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 21. Penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan dan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua ini.

---

This Study have a purpose to know if tax audit have a significant impact to tax level of compliance and tax revenue from corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office. Level of compliance being defined as the sum of all tax report in corporatet tax filling report, tax article 25 filling report, and tax article 21 filling report being reported in time in the tax year before and after tax audit. Tax revenue being defined as the sum of all payment of tax in article 25/29 corporate and article 21 from corporate tax payers in the tax year before and after tax audit. This study using quantitatif data using secondary data from Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office in the year 2008 until year 2011. Statistic test being used in this study is t-test paired samples and being counted in computerised program of SPSS version 21. This study prove that tax audit have significant impact in level of compliance and tax revenue form corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax office."

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."

"Pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus yang menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan pada praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi perusahaan maupun bagi aparat perpajakan. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak Dirjen Pajak, pihak Kantor Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, serta dengan pihak konsultan pajak dan wajib pajak telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan peraturan tersebut serta untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul darinya.Hasil analisis data menunjukkan bahwa permasalahan seperti penjelasan yang kurang detail mengenai pengertian dan batasan pelaporan biaya pemberian natura pada peraturan perpajakan, kendala dalam penerapan aturan perpajakan terkait pemberian natura, atau kurangnya komponen pengawasan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan menunjukkan belum efektifnya penerapan peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan perbaikan pada peraturan perpajakan mengenai pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus pada karyawan serta diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

---

Fringe benefit provition from taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes that become taxable income to the recipients as mentioned in Income Tax Regulation leads to various problems for both company and tax authority. Qualitative primary datas in interview form are compiled from government, Jakarta Kebayoran Baru Tiga tax office, tax consultant, and tax payer to understand the effectivity of the regulation and to find solutions for those problems.

Data analysis results problems like the lack of explanation in law regulation about the definition and limitation of fringe benefit, problem in implementing the tax regulation about fringe benefit provision, or the lack of supervision component trough tax report (SPT) which shows that the tax regulations are not effective enough. It needs more adjustment to the income tax law for taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes about these fringe benefit provition and also willingness from company to report their taxes based on the regulation."

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"Dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment pada tahun 1983, maka pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (law enforcement). Dari pemeriksaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Atas dasar itu, maka tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas adalah frekuensi pemeriksaan pajak dan variabel tidak bebas yang merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yakni pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan formal, baik menurut UU KUP maupun PPN, yang meliputi kewajiban pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Menteng. Metode penelitian yang digunakan adalah survai dengan besar sampel 138 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di atas. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner (daftar pertanyaan) yang diajukan ke responden dengan 89 butir pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel bebas dan tidak bebas adalah korelasi dengan menggunakan rumus product moment pada taraf signifikansi ac = 5%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemeriksaan pajak cenderung lebih mempengaruhi responden kelompok Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dari yang telah diperiksa. Dari analisis korelasi dengan rumus product moment menggambarkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan yakni; pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Atas dasar penelitian tersebut, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan frekuensi pemeriksaan terutama terhadap Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dan menambah jumlah dan meningkatkan mutu pejabat pemeriksa pajak."

"Indonesian tax reform could increase and maintain self - budget for development, which is not depending to oil and gas sector. For this condition, this is the time to achieve tax implementation to improve the quality, such as increasing certainty and tax - compliance. One of these efforts, in income tax there is achieving in time limitation to adjust the estimated tax payment based on tax - audit. Compliance with the income tax requires affirmative actions from each taxpayer in certain condition, but in another side income tax is one of the instrument of public policy to distribute the costs of government.This adjustment for tax payment is the example of estimated tax which is not having strong administrative sanctions for establishing commitment between taxpayer and government to secure the revenue. In another conditions, this action face the fluctuated business, the need professionalism of tax audit, and poor accounting system from taxpayer that can bring to uncertain condition and can increase the incompliance.The goals of this thesis are showing if there is disparity condition before and after limitation to adjust the estimate tax payment from based on tax - audit, and analyzing the conditions which appear from application in Jakarta Cakung Dua administmtive tax office (KPP Jakarta Cakung Dua) to eliminate the negative sides of application and get the benefit for the revenue and compliance. The reasons to choose KPP Jakarta Cakung Dua are new ofice to improve tax revenue and having taxpayer population as usual.Research--operation is comparative study with chi - square method to know the disparity and proportional comparative as a qualitative analyzing dependent variables of compliance to describe the conditions. The methods to collect of data are literature study and collecting premier data in KPP Jakarta Cakung Dua.The summaries of this study are there is no disparity compliance before and after limitation, and there are some conditions which are influenced by this adjustment. These conditions are this action is influenced by business fluctuation, could increase formal compliance, and could apply effectively in the official counting of tax liability personal taxpayer.To establish the compliance in KPP Jakarta Cakung Dua, it must imply the efective tax - audit and audit other taxpayers to build the deterrent effect. And for the tax head - office, it must manage the systematic tax - audit managerial to give effectively and efficient result such as RGTF and extra effort which could boost tax revenue. And there is potential tax - revenue from the officiaI counting of tax liability personal taxpayer."

"Investor decision in buying or selling stocks very influenced by information accepted. Change of obligation rating announcement represent one of new information publicized to public...."