Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Imbalan kerja adalah merupakan bentuk kompensasi atau reward yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai kepada perusahaan. Dengan adanya imbalan kerja tersebut, karyawan akan merasa dihargai atas kinerja yang sudah mereka berikan kepada perusahaan. Jenis imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya dapat berupa gaji, bonus, sisa cuti yang dapat diuangkan, natura/kenikmatan, pesangon, asuransi dan pensiun. Atas jenis-jenis imbalan kerja tersebut secaraakuntansi diatur bagaimana pelaksanaannya seperti yang tercantum dalamPernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 - Revisi. Selain itu, jenis-jenis imbalan tersebut secara perpajakan juga diatur bagaimana pelaksanaan yang benar yang harus diterapkan bagi Perusahaan dan Wajib Pajak.Permasalahan pokok yang timbul adalah bagaimana perlakuan pajak atas berbagai imbalan kerja (seperti gaji, bonus, natura/kenikmatan, cuti yang dapat diuangkan, pensiun, pesangon dan Asuransi) yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dengan mengacu kepada UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.Penulisan tesis ini bertujuan untuk dapat memecahkan permasalah pokok tersebut dan penulisan ini merupakan laporan dari hasil dari proses penelitian. Penelitian yang dipakai adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari lapangan hasil wawancara tentang perlakuan pajak yang diterapkan atas berbagai jenis imbalan yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara.Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat simpulkan bahwa atas berbagai imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya adalah sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya dan selain itu juga sudah sesuai dengan Pernyataaan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 - Revisi. Saran untuk penelitian ini adalah agar Peraturan Pajak yang terkait dengan jenis-jenis imbalan kerja sebaiknya dipertahankan.

---

Employee benefit is kind of reward compensation that given by Company to the employee. Employee benefit that given by Company can bring employee motivation to work increased and will make them more loyal to the Company. Employee will feel proud and happy because their contribution is accepted by Company.Employee benefits which given by Company to the employee are consist of salary, bonus, paid annual leave, benefits in kind, post-employment benefits such as pensions, insurance. The Accounting Standard is prescribed the accounting and disclosure for employee benefits under Statement of Financial Accounting Standard 24 - Revised. On the other hand, those benefits are prescribed under tax ruling that should be applied by Company and tax payer.The core problem is how the tax treatment on employee benefits (such as salary, bonus, benefits in kind, post employment benefits like pensions,insurance) which given by Company to the employee with refer to tax ruling. The purpose of this research is to have the solution to solve the core problem and this thesis is part of report and result from research process. This research using qualitative approach with type of analytic descriptive research that describing the data from interviewing result on how the application tax treatment to the employee benefits that given by Company to the employee. The technique of collecting data is performed by doing interview and literature study.Based on the analysis, it can be concluded that employee benefits that given by Company to the employee is already in line with the tax ruling and Statement of Financial Accounting Standard 24 - Revised. The recommendation from this research is given to each employee benefit that given by Company to the employee which is in the overall opinion the tax ruling should be maintained."

"Penerapan PSAK 24 (revisi 2004) khususnya untuk program imbalan pasti sangat kompleks karenanya diperlukan jasa aktuaris yang membantu. Salah satunya untuk menaksir asumsi aktuaria untuk menguknr kewajiban dan beban sehingga menimbulkan kemungldnan keuntungan dan kerugian aktuaria. Kewajiban juga diukur dengan tingkat diskonto karena mungkin baru terselesaikan beberapa lahun selelah pekexja rnemberikan jasa. Asumsi aktuaria mempengaruhl perbitungan nilai kini kewajiban imbelan kezja. Asumsi yang dipa.la!i tidak boleh bias dan mutually compatible, karenanya harus dilskukan secara hati-hati namun tidak terlalu konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan orientasi penelitian, yaitu mengenai fak:rorfaktor yang mempengaruhl penetapan asumsi aktuaria dalam imbalan keija karyawan dan pengaruh asumsi aktuaria dalam imbalan kmja karyawan terhadap kinelja pasar modal dengan variabel earnings response coefficient (ERC) untuk pernsahasn-perusalnum yang terealat di Bursa Efek Indonesia (BEl) pade lahun 2006. Populasi dalam panelitian ini adalllh se!uruh perusahtl311 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2006, dengan total sarnpel akhir sebanyak 274 pen1sahaan. Asumsi aktuaria yang diteliti adalllh tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Adapun ERC menggunaksn ukuran Cummulative Abnormal Return (CAR). Sehingga, penelitian ini dibagi menjadi tiga model empiris yang dilakukan dengan pengujian regresi berganda untuk masing-masing model. Hasil penelitian mempelihatkan sebaran yang cukup tinggi dalarn penetapan asumsi aktuaria. Tingkat diskonto merniliki range antara 6% sampai 13% sedangkan tingkat kenaikan gaji lebih bervariasi yaitu antara 2% sarnpai 15%. Hasil penelitian untuk model I menunjukkan bahwa varillhel yang diuji (leverage, profitability, kewajiban imbalan kerja, proporsi kornisaris independen, dan auditor) tidak ada yang berpengaruh terhadap penetapan aswnsi tingkat diskonto. Sedangkan basil penelitian untuk model 2 menunjukkan bahwa profitabi/iry mempunyai pengaruh positif terhadap penetapan asumsi tingkat kenaikan gaji. Sedangkan untuk model 3, basil penelitian mennnjukkan bahwa pengaruh asumsi aktuaria (tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji) dalarn imbelan kelja karyawan tidak cukup kuat mendorong investor untuk memperlakukan

---

Application of SF AS 24 (revised 2004), expeeially for defined benefit plan consider very complex, thus needed independent expert like actuaries to help. One of the actuary role is to estimate the actuarial assumptions for calculating employee benefit obligation and expenses. The actuarial assumptions have impact to present value of defined benefit obligations. The assumptions must not be bias anf should mutually compatible, therefore should meastue "'isely but not too conservatives. This research has two research study orientations. First, analysis on the determinants of employee benefits actuarial assumptions) and the effects of actuarial assumptions on Earnings Response Coefficient (ERC) fur companies listed in Indonesia Stock Exchange (JDX) on 2006. Population in this research is ali the companies listed in Indonesian stock Exchange on 2006, with tollll final sample 274 companies. Actuarial assumptions in ths research measured by discount rate and future salary increase. While the ERC measured by Cummulative Abnormal Return (CAR). Therefore, this research used multiple regression with three empirical models for the two research study orientations. 'This research shows a big spread for actuarial assumptions determined by Companies in BEl. Discount rate ranging from 6% until 13% while future salary increase ranging from 2% until 15%. The results for the first model showed that no variable that has significant effect tr> discount rate. For the second model, the result showed that profitability has positive effect to future salary increase asswnption. Furthermore, the third model showed thst actuarial asswnptlons not have a significant power to push the investor to"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP ABC terhadap kewajiban imbalan kerja jangka panjang PT CJM. Analisis dilakukan dengan membandingkan prosedur audit yang dilaksanakan KAP ABC dengan teori audit menurut Hayes et al. 2015 serta International Standard on Auditing ISA yang relevan yaitu ISA 320 tentang materialitas, ISA 500 tentang bukti audit khususnya pengujian atas pekerjaan pakar manajemen, dan ISA 530 tentang penggunaan sampel audit. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilaksanakan KAP ABC telah sesuai dengan teori audit dan ISA yang bersangkutan.

---

ABSTRACTThis internship report examine audit procedures held by KAP ABC regarding long term employee benefits obligation account of PT CJM. The analysis of audit procedures is conducted by comparing audit procedures held by KAP ABC with theory of audit based on Hayes et al. 2015 and relevant International Standard on Auditing ISA which are ISA 320 about materiality, ISA 500 about audit evidence especially for management rsquo s expert work as audit evidence, and ISA 530 about audit sampling. The analysis of audit procedures conclude that audit procedures held by KAP ABC have been in accordance with theory of audit and have complied with relevant ISA."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi PSAK No. 24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan terbuka periode 31 Desember 2015. Implementasi PSAK baru terhadap perusahaan-perusahaan, terutama yang melantai di bursa, sedikit banyak berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Hal yang ingin diketahui yaitu mulai dari tahapan proses implementasi PSAK terbaru, dampak penyajian dan pengungkapan, dampak secara finansial, dan dampak terhadap perubahan rasio-rasio keuangan.Hasil studi kasus atas implementasi PSAK No.24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja yaitu adanya tahapan proses perhitungan ulang terhadap nilai kewajiban imbalan kerja perusahaan karena perubahan metode yang dipakai dalam PSAK terbaru dan PSAK sebelumnya. Selain itu penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK terbaru menambahkan keterangan tentang risiko-risiko yang ikut dalam pengakuan imbalan kerja, serta analisis sensitivitas perusahaan terhadap perubahan asumsi-asumsi dalam perhitungan kewajiban imbalan pascakerja. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi PSAK baru ini tidak signifikan secara finansial dan dari sisi rasio-rasio keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

---

This study aims to determine the effect of the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits on the consolidated financial statement of public company period ended December 31, 2015. The implementation of the new SFAS for many firms, especially the public company, a bit much impact on the company 39 s financial statements. The result of study is to know the implementation of latest SFAS from the start, impacts for presentation and disclosure, financial impact, and the impact of changing financial ratios.

The results of case studies on the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits, namely the stage process of re calculation of the value of employee benefits obligations of companies due to changes in the methods used in the latest and earliest SFAS. Besides the presentation and disclosure requirements in the latest SFAS add a description of the risks involved in the recognition of employee benefits, as well as the sensitivity analysis of the company to changes in assumptions in the calculation of post employee benefit obligations. The impact of the implementation of the new SFAS financially is not significant and in terms of financial ratios also do not change significantly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemberian tantiem pada suatu Perseroan Terbatas khususnya pemberian kepada Direksi bank yang telah diberhentikan oleh Perseroan serta korelasinya dengan akibat hukum dari tidak diberikannya tantiem. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam pemberian tantiem wajib mengacu pada asas kemanfaatan dan asas keadilan. Syarat dari pemberian tantiem seperti yang ditetapkan di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu kinerja, risiko dan perolehan laba telah sesuai dengan asas kemanfaatan dan asas keadilan sedangkan pencantuman syarat pada suatu peraturan memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun telah ditetapkan RUPS, tantiem tidak wajib dibayarkan apabila Direksi merugikan Perseroan. Akan tetapi terdapat Pasal 19 POJK Nomor 45 Tahun 2015 yang mengatur bahwa apabila bank mengalami kerugian, bank dapat memberikan tantiem dengan nilai yang relatif lebih kecil. Keputusan Perseroan untuk tidak membayar tantiem Direksi merupakan perbuatan melawan hukum dimana seharusnya Perseroan membayar ganti rugi kepada Direksi yang tidak diberikan tantiemnya. Hasil penelitian ini menyarankan agar menambahkan suatu syarat dimana pemberian tantiem dilakukan apabila Direksi telah diberikan acquit et de charge dan jika terdapat perolehan laba meskipun bank sedang mengalami kerugian pada tahun dimana tantiem akan diberikan maka sebaiknya tantiem diberikan dalam nilai yang relatif kecil.

---

This research aims to analyze the legal construction of giving bonuses to a Limited Liability Company, especially giving them to bank directors who have been dismissed by the Company and its correlation with the legal consequences of not giving bonuses. This research was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the legal construction in granting bonuses must refer to the principles of benefit and justice. The conditions for granting bonuses as stipulated in several statutory regulations, namely performance, risk and profit generation, are in accordance with the principles of benefit and justice, while the inclusion of conditions in a regulation fulfills the principle of legal certainty. The result of this research shows furthermore that even though it has been determined by the General Shareholders Meeting, bonuses are not required to be paid if the Board of Directors is detrimental to the Company. However, there is Article 19 POJK Number 45 of 2015 which regulates that if a bank experiences a loss, the bank can provide bonuses with a relatively smaller value. The Company's decision not to pay bonuses to Directors is an unlawful act where the Company should pay compensation to Directors whose bonuses are not given. This research suggest to add a condition so that bonuses are given if the Board of Directors has been given an acquit et de charge and if there is a profit even though the bank is experiencing a loss in the year in which the bonus will be given, then the bonus should be given in a relatively small amount."

"Perubahan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas imbalan kerja berupa natura atau kenikmatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perubahan ketentuan perpajakan tersebut memenuhi tujuan dari peraturan tersebut baik dari aspek keadilan maupun kepastian hukum, selain itu juga dilakukan penilaian aspek efisiensi dan kenyamanan bagi wajib pajak dengan menggunakan The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith sebagai dasar penilaian. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak praktisi yang berasal dari pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, pihak konsultan pajak, dan pihak wajib pajak dilakukan untuk menilai terkait kesesuaian kebijakan perpajakan dalam peraturan tersebut dengan asas pemungutan pajak The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efficiency. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perpajakan atas natura/kenikmatan yang dinilai berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims telah memenuhi asas equality, asas certainty, dan asas efficiency namun belum meningkatkan penerapan asas convenience of payment

---

Changes to taxation provisions on fringe benefits as regulated in the Law on Tax Harmonization, which are further explained in Minister of Finance Regulation Number 66 issued in 2023, are still reaping pros and cons in the community. This regulation was issued with the aim of providing greater legal certainty and equality in the treatment of income tax on fringe benefits given to employee. Based on these problems, this research aims to analyze whether the changes to the tax provisions fulfill the objectives of these regulations both from the aspects of equality and legal certainty, apart from that, an assessment of the aspects of efficiency and comfort for taxpayers is also carried out using The Four Maxims proposed by Adam Smith as basis for assessment. Qualitative primary data in the form of interviews with practitioners from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, tax consultants, and taxpayers were conducted to assess the suitability of tax policies in these regulations with the principles of tax collection The Four Maxims put forward by Adam Smith, namely the principles equality, certainty principle, convenience of payment principle, and efficiency principle. The results of data analysis show that changes in tax policy on fringe benefits assessed based on The Four Maxims tax collection principles have fulfilled the equality principle, certainty principle and efficiency principle but have not increased the application of the convenience of payment principle."

"

Employee engagement adalah konstruksi yang kompleks dan luas yang mencakup komitmen, kepuasan, loyalitas, dan perilaku ekstra karyawan dalam menjalankan peran dalam bekerja. Membangun keterlibatan karyawan bukanlah hal yang mudah, kemudian adanya pergeseran generasi ke generasi milenial yang memiliki karakteristik unuk pun menjadi tantangan dan juga peluang bagi perusahaan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh budaya perusahaan dan komunikasi internal terhadap employee engagement karyawan milenial. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan responden penelitian karyawan milenial yang berusia 19 – 38 tahun per tahun 2019 dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Kemudian, komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Budaya perusahaan dan komunikasi internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial.

---

Employee engagement is a complex concept that includes employee’s commitment, satisfaction, loyalty, and extra efforts in carrying out roles in daily life at work. Building employee engagement is not easy, then the company is facing a shifting generation to millennials that have unique characteristics, this will become a challenge and the opportunity as well for the company. This study aims to describe the influence of corporate culture and internal communication on employee engagement of millennial employees. Using quantitative methods with respondents aged 19 - 38 years as per 2019 and using multiple linear regression as analysis technique, the results of this study indicate that company culture has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Then, internal communication has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Finally, corporate culture and internal communication have positive and significant influence on employee engagement millennials.

"

"Terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 kembali merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), salah satunya adalah mengenai perlakuan PPh atas biaya imbalan natura dan/atau kenikmatan. Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan klausul dalam UU PPh hasil revisi UU HPP dengan peraturan turunannya mengenai pengaturan perlakuan PPh atas biaya natura dan/atau kenikmatan, dengan tujuan menganalisis keselarasan kebijakan pengaturan PPh atas biaya imbalan dan/atau kenikmatan dalam UU PPh hasil revisi UU HPP dengan peraturan turunannya ditinjau melalui asas preferensi berupa lex superior derogat legi inferiori. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa asas preferensi lex superior derogat legi inferiori belum dapat diimplementasikan secara pasti, karena masih terdapatnya perbedaan interpretasi baik dari otoritas pajak, maupun dari akademisi dan praktisi, dengan akademisi dan salah satu praktisi yang berpendapat bahwa peraturan tersebut bersifat tidak selaras, namun DJP dan salah satu praktisi berpendapat bahwa peraturan tersebut sudah bersifat selaras. Oleh karena itu, disarankan agar otoritas pajak memberikan sosialisasi secara lebih konkret mengenai perlakuan PPh atas biaya natura dan/atau kenikmatan, dengan memberikan contoh kasus dalam sosialisasinya, sedangkan untuk wajib pajak disarankan agar dapat menyertakan dokumentasi dan pembuktian yang menyatakan bahwa biaya natura dan atau kenikmatan memang berhubungan dengan komponen 3M, sehingga potensi sengketa dapat diminimalisir.

---

The enactment of the Harmonization of Tax Regulations Act in 2021 revised the Income Tax Law, including the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefits in a form of pleasure. This study discusses the differences in clauses between the revised Income Tax Law on the Harmonization of Tax Regulation and its derivative regulations regarding the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefits in a form of pleasure, aiming to analyze the alignment of income tax policy on both of the regulations from the preference principle of lex superior derogat legi inferiori. The research used a qualitative method, with data collection techniques including literature studies and in-depth interviews. The result of this study reveal that the preference principle of lex superior derogat legi inferiori cannot yet be definitively implemented, as there are still differences in interpretation persist between tax authorities, academics, and practitioners. The tax academics and one of the practitioners stated that the regulations did not align, while the tax authorities and one of the other practitioners stated that the regulations did align. Therefore, it is recommended for tax authorities to provide more concrete socialization regarding the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefits in a form of pleasure, including giving some case as some examples, while the taxpayers are recommended to include the documentation and proof stating that the cost are indeed related to the 3M components, so that the potential disputes can be minimized. "

"Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris mengenai tingkat pengungkapan atas program imbalan pasti dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman pengungkapan program imbalan pasti PSAK 24 Revisi 2013 pada laporan keuangan tahun 2015. Penelitian ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2015.Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengungkapan perusahaan sebesar 64,71. Penelitian ini memberikan hasil bahwa jumlah aset, jumlah pendapatan, profitabilitas, dan auditor memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan program imbalan pasti sesuai PSAK 24 Revisi 2013.

---

The purpose of this research is to find empirical evidence about the disclosure level on defined benefit obligation and factors that influenced the diversity of defined benefit obligation disclosure on financial statements 2015 based on SFAS 24 Revised 2013. This research involves companies listed in Indonesian Stock Exchanges until 2015.

The result of this research shows that companies s level of disclosure is 64,71. This research shows that total assets, total revenues, profitability, and auditor have positive correlation to diversity level of disclosure of the defined benefit obligation consistent to SFAS 24 Revised 2013."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas praktik prosedur audit KAP AS terhadap pengendalian internal akun imbalan kerja jangka panjang yang diberlakukan oleh PT SLT. Laporan magang ini dibuat berdasarkan pengalaman magang di Kantor Akuntan Publik AS. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antaraprosedur yang dilaksanakan oleh KAP AS dengan teori dan standar yang berlaku. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa KAP AS telah melaksanakan prosedur audit atas pengendalian internal akun imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku. Selain evaluasi, laporan ini juga membahas mengenai refleksi diri beserta tindak lanjut pengembangan diri yang akan dilakukan berdasarkan pengalaman magang.

---

This internship report discusses the evaluation of audit procedures performed by KAP AS on PT SLT`s internal control for long-term employee benefits account. This report was made based on the writer`s internship experience at AS public accounting firm. The evaluation was conducted by analyzing the compatibility of the procedures performed by KAP AS with the applicable auditing standards and theories. Results of the analysis showed that KAP AS auditing procedures practices has been done appropriately according to the applicable auditing standards and theories. Additionally, this report also contains self reflections and recommendations for self-development purposes that will be conducted based on the internship experience."