Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Utang pajak memiliki keistimewaan karena pemenuhannya didahulukan di atas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan dan pembayaran utang pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar oleh debitor pailit. Pokok pemmasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perpajakan, peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan utang pajak yang memiliki hak mendahulu pada pelunasan utang pajak perusahaan yang pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis nonnatif yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga membahas permasalahan utang pajak pada kasus PT. Koryo Internasional Indonesia vs Kanter Pelayanan Paiak Penanaman Modal Asing Empat c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kuxator PT. Artika Optima Inti vs Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Dua serta PT. Inti Mutiara Kimindo vs Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang perpajakan, undang-undang kepailitan, utang pajak harus didahulukan karena memiliki hak mendahulu dalam penyelesainnya, namun dalam kenyataannya, utang pajak telah dikesampingkan.

---

Tax debt has specialties due to it has privilege to be fulfilled first than other debts. The main issues that would be discussed in this writing are about the position of tax debt in insolvency case and payment of tax debt which is not in accordance with the amount should be paid by the debtor. The issues would be analyzed with tax regulations, bankruptcy law and suspension of payment.

The purpose of this research is to know about tax debt position that has privilege on tax debt settlement of company?s debt. Research method that is being used is juridical normative method, which means the research is based on regulation and library research that used secondary data.

This research also discusses tax debt problem on case between PT. Koryo Internasional Indonesia v Foreign Investment Four Tax Office eq. Directorate General of Tax, PT. Artika Optima Inti?s Curator v Tanah Abang Two Tax Office and PT. Inti Mutiara Kimindo v Directorate General of Tax.

Based on the regulation of tax law, bankruptcy law and civil law, tax debt has been given priority because it has privilege on the settlement, but in fact, tax debt has been ruled out."

"Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan.

---

The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method.

In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor.

This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy."

"Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan.

---

The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method. In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor. This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy. "

"Perencanaan pajak penghasilan atas revaluasi aset tetap dilakukan oleh PT XYZ dengan tujuan untuk memenuhi debt to equity ratiosebesar 4:1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa manfaat dari perencanaan pajak belum dapat dirasakan secara maksimal oleh PT XYZ pada tahun 2015, karena selisih lebih revaluasi aset tetap tidak diperhitungkan dari awal tahun pada saat menentukan debt to equity ratio untuk tahun 2015.

---

Planning on Fixed Asset Revaluation conducted by PT XYZ with purpose to comply debt to equity ratio 4 1. The research using qualitative approach with data collection through in depth interview and literature study. The research conclude that the benefit of tax planning cannot be felt maximally, due to gain of fixed asset revaluation is not calculated from the beginning 2015 to decide debt to equity ratio in 2015. The benefit of tax planning will be felt maximally in 2016. Keywords Tax Planning, Fixed Asset Revaluation, Debt to Equity Ratio."

"Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang.Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang."

"Latar belakang penelitian ini dimulai karena adanya sengketa pajak yang terjadi antara PT XYZ Indonesia dengan Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembuktian kewajaran perolehan jasa intra-grup. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pembebanan biaya technical assistance fees dan commission fee dalam perhitungan Pajak Penghasilan PT XYZ Indonesia, di mana kedua biaya tersebut diberikan oleh pihak afiliasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendeketan kualitatif dengan data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan kewajaran pemberian atau perolehan jasa intra-grup, yaitu terkait eksistensi, manfaat yang diterima, dan nilai wajar. Pada sengketa pajak terkait technical assistance fees, data yang dimiliki oleh PT XYZ Indonesia cukup untuk membuktikan eksistensi dan manfaat yang diterima serta jasa yang diterima bukan jasa duplikasi. Pada sengketa pajak kedua terkait commission fee, koreksi yang dilakukan Pemeriksa saat itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang berlaku. Metode transfer pricing yang cocok untuk digunakan untuk menganilisis nilai wajar transaksi commission fee PT XYZ Indonesia ada Transactional Net Margin Method.

---

The background of this research was started because of the tax dispute that occurred between PT XYZ Indonesia and the auditors from the Directorate General of Taxes regarding proving the fairness of the acquisition of intra-group services. The purpose of this research is to analyze the cost of technical assistance fees and commission fees in the calculation of PT XYZ Indonesia Income Tax, in which both fees are given by affiliates. The research method used was qualitative approach with data collected from the results of in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are three conditions that must be met to determine the fairness of the provision or acquisition of intra-group services, which are related to existence, benefits received, and fair value. In the tax dispute related to technical assistance fees, the data held by PT XYZ Indonesia is sufficient to prove the existence and benefits received and the services received are not duplicate services. In the second tax dispute related to commission fees, the corrections made by the examiner at that time were not in accordance with the prevailing laws and concepts. The transfer pricing method that is suitable for analyzing the fair value of PT XYZ Indonesia's commission fee transactions is the Transactional Net Margin Method.

"

"Penelitian ini membahas pengawasan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem online atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan kendala penerapan sistem online Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem online pajak telah memberikan manfaat, terutama meminimilisasi biaya administrasi pajak dan efisiensi dalam pengawasan pemungutan pajak. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem online adalah belum kooperatifnya wajib pajak dan beragamnya tipe alat transaksi di tempat usaha wajib pajak yang menyebabkan target jumlah objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang menggunakan sistem online pajak belum tercapai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan kesesuaian alat sistem online dengan alat transaksi di tempat usaha wajib pajak, melakukan lebih banyak penyuluhan kepada wajib pajak, serta menambah bank untuk bekerjasama dalam penerapan sistem online pajak.

---

This study discusses regional tax collection monitoring of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax through the online system conducted by Provincial Government of DKI Jakarta. This study is intended to analyze the benefits and constraints of the implementation of the online system of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax in DKI Jakarta. The approach used is a case study approach. This study concludes that the online system has provided benefits especially tax costs minimilized and efficiency in the monitoring of tax collection. Constraints encountered in the implementation of the online system such as taxpayers uncooperative and various types of transaction tools in taxpayer's place of business that causes the target number of taxpayers use tax online system has not been achieved. Recommendations from this study is the Provincial Government of DKI Jakarta, particularly the Dinas Pelayanan Pajak, compliance efforts online system tools with transaction tool in a taxpayers place of business, doing more outreach to taxpayers, as well as add a bank to cooperate in the implementation of tax online system."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Faktor-Faktor yang memengaruhi efektifitas DPPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset) dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lingkup Pajak Daerah Kota Depok dengan menggunakan teori 7S David McKinsey (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, dan Shared Values). Penelitian ini menggunakan metode positivist, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategy, Style, Skills, dan Shared Values memberikan hasil yang efektif sedangkan Staff, Systems dan Structure memberikan hasil yang kurang efektif.

---

ABSTRACTThis Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness DPPKA (Department of Revenue Financial management of assets) in target achievement Depok city local tax by using the theory of David McKinsey 7S (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, and Shared Values). This research is positivist method, the result of study concluded that the Strategy, Style, Skills, and Shared Values deliver effective results while the Staff, Systems, and Structure provide less effective result."