Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa klausula arbitrase dalam Polis Standar (Asuransi) Kebakaran Indonesia. Tesis ini berfokus untuk menjawab apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam polis standar asuransi kebakaran (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh dengan menganalisis data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi. Ketidakjelasan atau ambiguitas dan kurang terperincinya klausula arbitrase dalam polisnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru menyebabkan terjadinya sengketa (kesulitan) dalam menentukan cara/forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yang ternyata menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa (asuransi). Sengketa yang timbul dari pelaksanaan polis asuransi kebakaran yang mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) bahwa para pihak dalam polis kehilangan haknya untuk membawa sengketanya ke pengadilan umum dan pengadilan umum yang bersangkutan dilarang menerima dan wajib menolak permohonan sengketanya, ternyata masih saja kasus sengketa asuransi kebakaran yang bersangkutan diterima oleh pengadilan umum. Dari hasil analisis kasus yang ada penulis menyarankan bagaimana dapat dilakukan pembenahan dalam penyusunan klausulaklausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian, khususnya dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan memperhatikan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam suatu klausula arbitrase. Memperhatikan sikap hakim (pengadilan) yang masih menerima kasus sengketa asuransi yang dalam polisnya telah mencantumkan klausula arbitrase, perlu diadakan sosialisasi UU No. 30 Tahun 1999 tersebut terhadap masyarakat umumnya dan kepada para hakim khususnya dalam menyikapi kasus sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah memiliki klausula arbitrase supaya kelebihan-kelebihan arbitrase benar-benar efektif.

---

ABSTRACT

This thesis is written based on the research that analyzes the arbitration clauses in the Standard Policy of The Indonesian Fire Insurance. This thesis is focused on answering whether the arbitration clause contained in the Standard Policy of The (Indonesia) Fire Insurance is sufficient to accommodate the use of arbitration as a way of disputes resolution and facilitate the process of fire insurance dispute resolution in Indonesia or not. Literature review of the research is the basis in this research in order to write this thesis. From the results obtained by analyzing the data and norms, the writer obtains a description of the advantages of arbitration compared to the general court in settling business disputes. From this research we can see how the arbitration clauses contained in the Standard Policy of The Indonesia Fire Insurance is not (yet) able to accommodate the effectiveness of an insurance dispute settlement process. Vagueness or ambiguity and the lacking of details in the arbitration clauses in the policy has led to difficulties or different interpretations on the causes in determining the way or the forum that is used in dispute settlement, which turned out to cause the ineffectiveness on the insurance dispute settlement process. The disputes arising from the implementation of a fire insurance policy that includes the arbitration clauses in it, as determined by Law No. 30/1999 (Arbitration Law) that the parties in the policy lose their right to take the disputes to the general court and the relevant court is barred from receiving and shall refuse the dispute settlement request, apparently there still fire insurance disputes case is accepted by the general court. From the results of the analysis of the case, the author suggests the improvements can be made in drafting the arbitration clauses in the agreements, especially in the Standard Policy of the Indonesian Fire Insurance in the view of the elements that essential to exist in an arbitration clause. Noting the attitude of the judge (general court) that is still receiving the insurance disputes cases which its policy includes the arbitration clause, it is necessary to socialize the Law No. 30/1999 (Arbitration Law) to the public generally and especially to the judges in dealing with the disputes arising from agreements which have arbitration clauses so that the advantages of the arbitration can be really effective."

"Time evolves rapidly and affects many areas of human life such as human needs. The future needs which are uncertain and concerning with life fulfilled by the means of life insurance. In addition, there is also a need to invest. Unit Link Life Insurance was made in order to fulfill both needs by putting together the element of protection and investment. An insurance agreement is essentially risk transfer from the insured to the insurer. The product of Unit Link Life Insurance is in accordance with the principle of insurance, which means the risk of the insured has been transferred to the insurer, unless the investment risk is borne by the insured. This is possible with the principle of contract freedom which underlies the Unit Link Life Insurance agreement. Similar with the AIA Solution Policy which is a form of Unit Link Life Insurance written contract issued by PT. AIA Finance. This research discusses about AIA Solution Policy as a form of written agreement and analyses it from the aspects of the legal provisions of the agreement. In this regard AIA Solution Policy has been qualified as a valid agreement according to the Civil Code. AIA Solution Policy also can be a written evidence of insurance agreement because it is in accordance with the provisions where life insurance agreement should be made in form of policy. As a form of agreement, AIA Solution Policy should also qualify both principles of insurance and agreement in general. Fulfillment of these principles can provide legal protections for both parties, especially the insured. These principles have been met so that legal protection can be achieved, but some of the principles do not met certain fulfillment. The legal protection efforts for the insured are also concerned with the consumer protection, where the insured in this case is the consumer. However, there are several clauses in the AIA Solution Policy contradict with the Consumer Protection Act.Perkembangan zaman kian lama kian pesat dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia, seperti misalnya dalam hal kebutuhan manusia. Kebutuhan yang belum pasti di masa mendatang yang menyangkut akan jiwa, sudah terlebih dahulu ingin dipenuhinya mulai dari sekarang dengan cara Asuransi Jiwa. Selain itu, juga terdapat kebutuhan untuk berinvestasi. Untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut diciptakanlah produk Asuransi Jiwa Unit Link yang menggabungkan unsur proteksi dengan unsur investasi. Pada hakekatnya suatu perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dalam produk asuransi jiwa unit link sesuai dengan prinsip asuransi, yang berarti risiko tertanggung telah dialihkan kepada pihak penanggung, kecuali risiko investasinya yang ditanggung oleh tertanggung. Hal ini dimungkinkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang melandasi perjanjian asuransi jiwa unit link tersebut. Begitu pula dengan Polis AIA Solution yang merupakan bentuk perjanjian tertulis asuransi jiwa unit link yang dikeluarkan oleh PT. AIA Finance. Skripsi ini membahas mengenai Polis AIA Solution sebagai bentuk perjanjian tertulis dengan menganalisisnya dari aspek- aspek ketentuan hukum perjanjian. Polis AIA Solution dalam hal ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang terdapat dalam KUHPerdata. Polis AIA Solution juga dapat menjadi alat bukti tertulis adanya perjanjian asuransi karena telah sesuai dengan ketentuan dimana perjanjian asuransi jiwa wajib dibuat dalam bentuk polis. Sebagai suatu bentuk perjanjian, Polis AIA Solution juga harus memenuhi asas-asas perjanjian pada umumnya dan juga asas- asas asuransi. Pemenuhan asas-asas tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya tertanggung. Asas-asas tersebut telah dipenuhi sehingga perlindungan hukum dapat dicapai, namun beberapa asas pemenuhannya masih belum maksimal. Upaya perlindungan hukum bagi tertanggung juga menyangkut dengan perlindungan konsumen, dimana tertanggung dalam hal ini merupakan konsumen. Namun, dalam Polis AIA Solution yang merupakan perjanjian baku, terdapat beberapa klausul yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen."

"Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatuperjanjian. Perjanjian asuransi atau pertanggungan dibuatdalam bentuk perjanjian baku, dimana para calon tertanggunghanya memiliki pilihan menerima atau menolaknya atau dapatdikatakan bahwa dalam perjanjian tersebut kedudukan parapihaknya tidak seimbang. Dalam perjanjian yang dibakukantersebut seringkali terdapat klausula-klausula yang tidakdimengerti oleh orang awam, yang pada dasarnya dibuat untukkepentingan si perusahaan asuransi. Hal-hal mengenaibagaimana hubungan hukum para pihak yang terikat denganperjanjian, tanggung jawabnya hingga keabsahan penggunaankuasa mutlak seringkali diabaikan oleh calon tertanggungasuransi karena kurangnya pengetahuan akan masalah-masalahtersebut. Penelitian yang membahas permasalahan hukum yangterdapat pada klausula baku dalam formulir permohonanasuransi dilakukan dengan metode normatif. Sehingga padaakhirnya dapat diperoleh gambaran bahwa hubungan hukumpara pihak yang terkait dalam asuransi selalu didasarkanpada perjanjian yang dibuat antara para pihaknya sesuaidengan asas kepribadian dan kebebasan berkontrak sepanjangtidak bertentangan dengan undang-undang dan itikad baik.Selain itu mengenai tanggung jawab salah satu pihak dalamperjanjian, dapat saja diperjanjikan dalam bentuk terbatasatau hilang sama sekali (klausul eksonerasi) sepanjangdisepakati oleh para pihaknya dan tidak bertentangan denganketentuan undang-undang. Begitu pula dengan keberadaanlembaga kuasa mutlak yang mengeliminir ketentuan tentangberakhirnya pemberian kuasa tidaklah bertentangan denganhukum perdata yang sifatnya mengatur dan sejalan denganasas kebebasan berkontrak."

"Secara garis besar substansi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek yang dijamin, nama dan alamat penanggung dan tertanggung, jangka waktu berlakunya polis, risiko atau bahaya yang dijamin dan dikecualikan, syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang biasanya disebut klausula arbitrase atau penyelesaian sengketa. Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (amicable setllement), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Semua polis asuransi yang dikeluarkan oleh AAUI memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu dalam penulisan ini akan dikaji lebih lanjut perihal pencantuman klausula arbitrase dalam polis asuransi dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para pihak.Penulisan ini akan membahas dua polis asuransi yang sama-sama mencantumkan klausula arbitrase dan proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh penanggung dan tertanggung. Kedua polis yang dibahas yakni polis PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Jaya Proteksi memiliki klausula arbitrase yang sama dan juga sengketa yang sama yakni masalah liability akan tetapi terdapat inkonsistensi dalam pemberian putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kedua perkara tersebut .Inkonsitensi yang terdapat dalam kedua putusan tersebut dapat terjadi karena substansi klausula arbitrase dalam polis yang kurang jelas dan menyebabkan multi penafsiran, dimana pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ditetapkan apabila terjadi sengketa terkait perbedaan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan polis, sedangkan tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait polis apabila menyangkut liability.

---

Generally, insurance policy consist of description regarding the insured object, name and address of the insurer and the insured, policy period, coverage of risks and perils and its exclusion, terms, conditions or general stipulations and the last dispute setllement methode if any claim arise or also called arbitration clause. Arbitration clause in insurance policy stated if any dispute happen between the insurer and the insured the both parties agree to setlle the dispute amicably, if amicable setllement can not be reach then both parties agree to setlle the dispute through arbitration. All insurance policies issued by Indonesia General Insurance Association consist of arbitration clause, therefore this thesis will analyze the arbitration clause in insurance policies and its relation with the dispute setllement which conduct by the parties involved.This thesis will study two insurance policies which contained arbitration clause and the dispute setllement which conduct by the parties. Two insurance policies which will be study are policies issued by PT Asuransi Hanjin Korindo and PT Asuransi Jaya Proteksi, both policies contained the same arbitration clause and also the same dispute regarding the liability of the insurance policies but there is inconsistency in the verdict of oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan and Pengadilan Negeri Jakarta Utara regarding those two cases. The inconsistency in the two verdicts is due to unclearness of the arbitration clause?s substance causing multi interpretation of the clause, whereas the arbitration regulated for any dispute regarding the difference amount to be paid under the policies, but the arbitration caluse or other stipulation in the policies did not regulate the dispute setllement regarding the libility of the policies."

"Tepat pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat udara Lion Air JT 610 yang lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang jatuh setelah tiga belas menit mengudara dan menewaskan total 189 penumpang. Berkaitan dengan kejadian ini, berdasarkan aturan perundangundangan seharusnya ahli waris korban berhak atas kompensasi kerugian yang wajib diasuransikan oleh perusahaan maskapai. Namun, para ahli waris korban nyatanya dihadapkan pada situasi sulit di mana Lion Air, perusahaan asuransi, serta puluhan perusahaan terafiliasi lainnya mengeluarkan dokumen Release and Discharge sebagai syarat tambahan dalam pencairan kompensasi kecelakaan udara tersebut. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana mekanisme dan kedudukan hukum para pihak dalam proses pencairan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara (ATJPAU), serta bagaimana keabsahan klausula Release and Discharge yang menjadi syarat tambahan dalam pembayaran kompensasi asuransi kecelakaan udara Lion Air JT 610. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hokum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan. Adapun dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ATJPAU penumpang hanya memiliki perikatan dengan perusahaan maskapai yang berperan sebagai tertanggung sekaligus pemegang polis, sehingga apabila dana pertanggungan dari perusahaan asuransi telah diberikan, maka perusahaan maskapai tidak lagi memiliki hak untuk melakukan penahanan pembayaran diluar syarat administratif yang tertera dalam aturan penerbangan. Selanjutnya, baik berdasarkan aturan hokum yang berlaku di Indonesia maupun Amerika Serikat, penggunaan klausula Release and Discharge dalam kasus ini telah melanggar aspek hukum perasuransian, penerbangan, perjanjian, dan perlindungan konsumen, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

---

On October 29, 2018, Lion Air flight JT 610, which was en route from Soekarno- Hatta International Airport to Depati Amir Pangkal Pinang Airport, crashed just thirteen minutes into the flight. A total of 189 people perished. The airline company is legally compelled to guarantee certain damages in connection with this catastrophe, and the victim's heirs should be entitled to compensation. However, in this case, Lion Air, the insurance company, and dozens of other connected businesses issued Release and Discharge documents as and additional requirement for the disbursement of the compensation, placing the victims' heirs in a difficult situation. Therefore, this thesis examines two problems, which is how the mechanism and legal position of the parties in the process of disbursing Air Freight Carrier Liability Insurance (ATJPAU); and the validity of the Release and Discharge clause as an additional requirement in the payment of Lion Air JT 610 air accident insurance compensation. The research method is juridical-normative, which emphasizes written legal standards and informant interviews. This study concluded that in ATJPAU, passengers only have an agreement with an airline company that acts as the insured and the policyholder, so once the coverage funds from the insurance company are provided, the airline company no longer has the right to make payment withholdings beyond the administrative requirements stated in the aviation law. Moreover, both according to Indonesian and U.S. law, the Release and Discharge clause in this case violates insurance, aviation, consumer protection, and contract laws, and shall be ruled null and void."

"ABSTRAKTwisting merupakan tindakan terlarang yang di lakukan oleh agen asuransi jiwa dalam hal membujuk pemegang polis untuk memindahkan suatu polis dari satu perusahaan asuransi ke suatu perusahaan asuransi lainnya. Yang mana tindakan Twisting yang di lakukan agen asuransi tersebut merugikan bagi perusahaan asuransi dan juga pemegang polis asuransi. Dalam hal ini perlindungan yang ada yang di tujukan untuk melindungi pemegang polis dari praktek twisting yang di lakukan oleh agen asuransi bertumpu pada pengawasan yang ada di internal perusahaan asuransi dan juga pengawasan eksternal dari organisasi profesi dan pemerintah.

---

ABSTRACTTwisting the prohibited acts done by life insurance agents in terms of persuading policyholders to move a policy from one insurance company to an insurance company to another. Which acts of Twisting undertaken is detrimental to the insurance companies and policy holders . In this case the existing protection that aimed to protecting policyholders from twisting practices undertaken by insurance agents is rely on internal oversight in the insurance company and also external supervision from professional organizations and governments ."