Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I adalah salah satu kantor pabean yang telah menerapkan e-government pada proses pelayanan impor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh e-government terhadap upaya pelaksanaan good governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori disampaikan oleh Magno dan Serafica (2001) bahwa teknologi komunikasi dan informasi dapat meningkatkan good governance dalam tiga hal, yaitu pertama, peningkatan transparansi, informasi, dan akuntabilitas. Kedua, memfasilitasi partisipasi publik dalam pembuatan keputusan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel bebas penerapan e-government dengan indikator : teknologi komunikasi dan informasi, perubahan organisasi, dan aplikasi dalam pelayanan publik. Variabel terikat dalam peneilitian ini adalah good governance dengan indikator : partisipasi publik, akuntabilitas publik dan transparansi. Hipotesis yang dijukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif e-government terhadap upaya pelaksanaan good governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey deskriptif analitik. Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert. Analisis hubungan antar variabel dilakukan dengan menggunakan analisa korelasi Spearman rho. Populasi penelitian ini adalah importir/perusahaan yang melakukan importasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I,II dan III, sejumlah 1.850 perusahaan. Sedangkan sampel sejumlah 185 responden diambil dengan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan e-government dengan upaya pelaksanaan good governance. Hubungan positif tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis statistik dengan koefisien korelasi (r) = 0,562. Walaupun terdapat hubungan antara penerapan e-government dengan good governance, namun penerapan e-government bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor yang dimungkinkan berpengaruh antara lain sumber daya manusia namun tidak dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor tersebut.

---

Regional Office VII of Directorate General of Customs and Excise Jakarta I is the customs office that implemented e-government on import service procedure. The objective of this research is to examine the impact of the e- government toward Good Governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I .

This research based on Magno and Serafica theory (2001) : IT promotes good governance in three basic ways: First, by increasing transparency, information, and accountability. Second, by facilitating accurate decision-making and public participation; and third by enhancing the efficient delivery of public goods and service.

Variables of research are : dependent variable is implementation of e-government with indicators : information and communication technology, reorganization process, and application on public services. Independent variable is good governance, with indicators : public participation, accountability, and transparency. The hypothesa of this research is : There is a positive impact of the e-government toward good governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I.

The population of this research is importir/company of Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I meanwhile is sample 185 respondents that is taken by simple random sampling. The methods used in this research are survey method and correlational by Spearman Rho.

The study result that : there is a positive impact of the e-government toward good governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I r.y = 0,562. The result of this study is hopelly useful inprove the good governance implemantation by increasing e government quality."

"Penelitian ini membahas tentang penyelesaian keberatan pajak ditinjau dari prinsip Good Governance pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, termasuk di dalamnya membahas faktor yang menjadi penyebab permasalahan dari proses penyelesaian keberatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian keberatan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan dilaksanakan dengan konsep Good Governace yaitu kerangka hukum, keadilan, efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis. Permasalahan yang ditemukan meliputi belum adanya mekanisme sanksi bagi pegawai pajak yang keliru dalam mengeluarkan SKP, belum jelasnya aturan hukum bagi fiskus untuk dapat bertindak sesuai diskresi, substansi keberatan Wajib Pajak yang seringkali diabaikan, kecenderungan Penelaah Keberatan untuk mempertahankan hasil koreksi pemeriksa, serta visi dan misi yang belum mampu meningkatkan kualitas penyelesaian keberatan.

---

This research discusses the tax objection process in South Jakarta Regional office in connection with good governance principles. This research conducted by using quantitative approach with the field research and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the tax objection process in South Jakarta Tax Regional Office has not been implemented with good governance principles (rule of law, equity, effectivity, accountability and strategic vision). The problems found are the unclear explanation rules for the tax authorities to be able to act according to their discretion, the substance of tax objection taxpayers which is often ignored, the tendency of tax objection reviewers to defend the tax audit result, also vision and mission that have not been able to improve the quality of the tax objection process."

"ABSTRAKDengan berbagai situasi makro yang dihadapi, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan dari perpajakan. Pada saat yang sama, aparat pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak, kerap mendapat sorotan terkait dengan tuduhan dan kecurigaan melakukan korupsi. Dalam hasil penelitian tahun 2005 yang dilakukan Transparency International, aparat pajak menduduki posisi yang cukup buruk, bersama dengan polisi dan aparat Bea Cukai. Keadaan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan, yaitu implementasi pembenahan organisasi secara internal untuk mencapai kepercayaan dari masyarakat sebagai stakeholders. Karena itu penting untuk menguji apakah reformasi administrasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan intern oleh Inspektur Jenderal dan penerapan good governance, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak, yang kemudian mendorong kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini dilakukan di KPP Serpong. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan intern, good governance, citra organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak. Setelah dilakukan uji normalitas, data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan analisis parametrik. Untuk menguji keterkaitan antar variabel digunakan path analysis (analisis jalur). Metode penelitian adalah survey, yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner.Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern di Direktorat Jenderal Pajak terhadap citra organisasi, dimana pengaruh tersebut bersifat langsung tanpa melalui variabel penerapan Good Governance. Variabel penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara bersama-sama pengawasan intern dan penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern, penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak dan citra organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel penerapan good governance memiliki pengaruh lebih besar terhadap citra organisasi dibandingkan pengaruh pengawasan intern. Berdasarkan hasil temuan ini, pengawasan intern, penerapan good governance dan citra organisasi mempu menerangkan 84,8% dari kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak banyak ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pembenahan internal yang terjadi pada organisasi Ditjen Pajak. Apabila reformasi administrasi perpajakan terlihat berlangsung dengan baik dan tidak sebatas slogan semata, dapat diperkirakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan good governance lebih besar terhadap citra organisasi, disarankan agar Ditjen Pajak memprioritaskan pada penerapan Good Governance, yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas. Good governance yang dilaksanakan dengan baik dan disertai sosialisasi, akan dapat membenahi kondisi internal organisasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. Penerapan Good Governance di Ditjen Pajak perlu dirancang sedemikian rupa, agar masing-masing komponennya dapat terukur. Dengan keterukuran tersebut, maka peluang peningkatan kualitas peningkatannya akan semakin besar, karena masing masing unit kerja akan dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

---

In facing macro situations, Indonesian government attempt to maximize revenue from taxation. In the meantime, tax officer often viewed as related to corruption. In survey result year 2005 conducted by Transparency International, tax officers was in the bad rank, along with police and customs. This situation become consideration in starting tax reform, that is implementation of organization improvement in order to reach trust from society as organization stakeholder. Therefore it is important to examine if tax reform, specially related to intern monitoring conducted by General Inspectorate and good governance impelementation, may increase trust from society as taxpayer, that finally increase tax compliance.

This research is conducted in KPP Serpong. This research is conducted refers to intern monitoring theory, good governance, organization image and tax compliance. After normality test is conducted, data is analyzed with parametric analysis. To examine causality among variables is used path analysis. Research method is survey, that is conducted by spreading questionaires.

The result of this research indicate that there is significant influence from intern monitoring towards organization image, which directly without any significant influence through good governance implementation. Implementation of good governance also have significant influence toward organization image. Both of independent variables altogether shows significant influence toward organization image. Furthermore, there are significant influence from intern monitoring, implementation of good governance and organization image toward tax compliance.

This research also shows that implementation of good governance have more influence toward organization image compared to intern monitoring. According to this research, intern monitoring, implementation of good governance and organization image are able to explain 84,8% of tax compliance. This shows that tax compliance significantly determined by trust from society upon intern reform that is conducted to organization of Directorate General of Taxation.

According to result of this research, is recommended that Directorate General of Taxation give priority on implementation of good governance, and to inform the people afterward. Good governance that well implemented and followed by information for the society, will be able to improve intern condition and trust from society. Implementation of good governance needs to be designed, so that each of its component are measurable. By that, there is more opportunity to improve its quality, because each work unit will get feedback upon its performance in implementing good governance."

"Sejak awal dekade 2000, "modernisasi" telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Hal ini bertujuan untuk menerapkan ?good governance? dan "pelayanan prima" kepada masyarakat demikian pula dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi stakeholder perpajakan. Citra DJP yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang masih rendah, integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih rendah melatar belakangi dilakukannya modernisasi perpajakan dengan pelaksanaan good governance bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk mengisi pundi-pundi negara dalam pembiayaan APBN. Dengan didasari oleh alasan tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti sejauh mana penerapan GCG yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua selaku unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak serta mengukur keberhasilan GCG tersebut dengan studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan GCG tersebut yakni dari perspektif pemerintah dan wajib pajak, reformasi birokrasi yang telah dilakukan telah berjalan secara efektif dan berhasil memenuhi kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan namun penerapan GCG tersebut belum berhasil menumbuhkan kepatuhan administrasi perpajakannya meskipun tingkat kepercayaan kepada petugas pajak sudah mulai tumbuh. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu tidak melakukan pengukuran dari semua aspek stakeholder dalam menilai keberhasilan penerapan GCG seperti tingkat kepuasan karyawan, tingkat pelanggaran kode etik yang dapat memperkuat manfaat diterapkannya GCG, sehingga untuk penyempurnaan penelitian dimasa yang akan datang akan lebih baik bila peneliti selanjutnya bisa mendapatkan data-data komprehensif tersebut."

"Pasca berlakunya Pasal 97B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan legalitas atas pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tentunya diharapkan dapat memperbaiki kualitas peraturan di Indonesia. Kementerian Keuangan selaku salah satu kementerian yang memprakarsai suatu peraturan, meresponnya dengan menerbitkan aturan yang mengakomodir mengenai pembentukan peraturan menteri secara elektronik dan membangun sistem yang digunakan untuk memproses pembentukan peraturan menteri secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan menteri (e-government) di Kementerian Keuangan serta bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan menteri (e-government) di Kementerian Keuangan guna mewujudkan good governance? Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan Peraturan Menteri (e-government) di Kementerian Keuangan telah tersedia meliputi seluruh tahapan pembentukan peraturan, namun demikian terdapat hambatan dalam implementasinya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagai penerapan e-government perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance sehingga cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional dapat tercapai.

---

After the enactment of Article 97B of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, it provides legality for the implementation of the use of information technology in the formation of statutory regulations which is of course expected to improve the quality of regulations in Indonesia. The Ministry of Finance, as one of the ministries that initiated a regulation, responded by issuing regulations that accommodate the formation of electronic ministerial regulations and building a system used to process the formation of ministerial regulations electronically. Based on this, the problem that needs further research is how to implement the use of information technology in the formation of ministerial regulations (e-government) in the Ministry of Finance and how to use information technology in the formation of ministerial regulations (e-government) in the Ministry of Finance in order to realize good governance? By using the doctrinal legal research method, results were obtained which showed that the use of information technology in the formation of Ministerial Regulations (e-government) in the Ministry of Finance was available covering all stages of regulation formation, however there were obstacles in its implementation. The use of information technology in the formation of Ministerial Regulations as an implementation of e-government needs to be carried out by applying the principles of good governance so that the nation's great aspirations to realize national goals can be achieved."

"Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu sudah mencapai 80% dari total penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung-jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Dewasa ini masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang harus ditanggung masyarakat, bertambah pula tuntutan masyarakat akan tersedia pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari pemerintah yang juga mempunyai tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, diluntut untuk dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Berbagai upaya sedang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mencarai solusi yang tepat untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan Good Governance pada setiap pelayanan yang diberikan.Penerapan prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada setiap pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah dengan pembentukan kantor pelayanan pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Penerapan Good Governance yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudnya dengan melakukan reformasi dalam bidang hukumlkebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan, Reformasi hukum/kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan ini senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Governance. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan pembenahan-pembenahan sehingga prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terwujud.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh berdasarkan questionare diberikan responden. Sedangkan data sekunder berupa data kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dari database Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga.Berdasarkan basil penelitian, terdapat hubungan antara penerapan Good Governance terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga, dan berdasarkan basil penelitian bahwa variabel-variabel dari Good Governance hanya dapat menjelaskan 46,5% dari kepatuhan Wajib Pajak, dan sisanya sebesar 53,5% dijelaskan oleh sebabsebab yang lain.Dari beberapa prinsip-prinsip Good Governance tersebut, prinsip responsivitas perlu mendapat perhatian yang Iebih besar. Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mendefinisikan kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Bentuk responsivitas adalah dengan pembenahan terhadap sistem administrasi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga. Tujuan pembenahan tersebut adalah untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pendaftaran Wajib Pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak. Pembenahan tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi terhadap sistem administrasi perpajakan.

---

These days lease represent governmental fulcrums in running governance wheel. Acceptance of tax represents the source of acceptance of biggest state in this time that is about 80% from totalizing acceptance of state. Directorate General of Tax as part of Treasury Department Republic of Indonesia has responsibilities to draw tax of society. These days society more critical and dare to in voicing its desire of service will be good, specially service of public given by government. Along with increasing burden it which must be accounted on society, increasing also society demand will be available of service of public which is high with quality. Directorate General of Tax as element of government which also has duty give service to society, claimed to be able to accommodate society demand. Various efforts are done by Directorate General of Tax to find the way of correct solution to accommodate society demand. One of them is with applying of Good Governance in each given service.

Principal applying of Good Governance like accountability. effectiveness, efficiency, responsiveness, participation, transparency, and rule of law expected can overcome problems exist in every service to society. Form of principal applying of Good Governance is with forming of Tax Office applying modern taxation administrate system. Applying of Good Governance is by reform in tax laws/tax policy, and tax administration system. This Reform tax laws/tax policy and tax administration system ever is guided by principles of Good Governance.

Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office representing the part of Directorate Generaling of Tax has also done principal corrections, so that the principal of Good Governance in service can be realized.

Research has done by using primary and secondary data. Primary data in the form of obtained data pursuant to questionare which given by responder. Secondary data collected in the form of data compliance of taxation of Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office.

Pursuant to result of research, there are relation between applying of Good Governance to compliance of Taxpayer at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office, and pursuant to result of research that variables of Good Governance can only explain 46,5% from compliance of Taxpayer, and the rest equal to 53,5% explained by other causes.

From some principles of Good Governance, principle of Responsiveness requires to get attention of larger ones. Responsiveness is ability of organization to define requirement of society, compiling requirement priority, and developing it into various service program. Responsiveness is with correction the tax administration system at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office. Target of the correction is to give amenity to Taxpayer in executing their tax obligation like taxpayer registration, tax payment, tax reporting. The correction is with applying of technology in the tax administration system."

"Tesis ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Jamkesmas di dinas kesehatan dan KB Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2008. Implementasi prinsip-prinsip good governance merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa para stakeholder seharusnya melaksanakan Jamkesmas dengan lebih bertanggungjawab secara moril karena menyangkut hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat miskin itu juga diharapkan lebih partisipatif lagi atau tidak apatis sehingga ada keijasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat

---

This thesis discusses the implementation of good governance principles in the implementation of the Jamkesmas program in the health and family planning offices of South Tapanuli Regency during 2008. The implementation of good governance principles is a way to realize good Jamkesmas management and health services for the poor. This research is a qualitative research with the type of descriptive research. The results of the study suggest that stakeholders should implement Jamkesmas with more moral responsibility because it involves the right to health services for the poor, on the other hand the poor are also expected to be more participative or not apathetic so that there is good cooperation between the government and the community."

"Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest.Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest.

In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure."

"Memasuki era reformasi yang terjadi di Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah dihadapkan pada kenyataan semakin meningkatnya tuntutan .masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwasannya pemerintah perlu melakukan perubahan dan pembenahan manajemen pemerintahannya. Perubahan dan pembenahan yang dimaksud akan terwujud jika pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya dengan paradigma baru manajemen pemerintahannya Artinya jika selama ini pemerintahan belum sepenuhnya memperdulikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka dalam era baru manajemen pemerintahan ini menjadi obyek sekaligus subyek manajemen pemerintahan. Di sisi lain, dengan adanya tuntutan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), kembali pemerintah dituntut untuk mampu menata kembali pola-pola kerja yang dilakukan selama ini. Dengan kata lain, tuntutan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik ini, pemerintah diharapkan mampu menjaga sinergitas dengan komponen pemerintahan lainnya, yaitu masyarakat madani dan dunia usaha.Perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara adalah merubah Financial Administration menjadi Financial Management. Reformasi tersebut merupakan salah satu wujud implementasi Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaha raan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.Implementasi peraturan perundang-undanganyang dimaksudkan untuk memenuhi agenda reformasi manajemen keuangan di bidang kelembagaan (institutional reform) dan manajemen publik (public management reform), sebagai tindak lanjut atas reformasi di bidang hukum (legal reform).Pengelolaan APBN sejak disahkannya paket undang-undang tersebut mengalami perubahan dalam proses penganggaran dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2005 reformasi pengelolan keuangan negara adalah melaksanakan alokasi anggaran negara secara efektif dan efisien, antara lain melalui penerapan sistem anggaran terpadu (unified budget), penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran (Medium Term Expenditure Framework ? MTEF) serta penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budget).Perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan (kuesioner). Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran. Prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilaksanakan dan bukan merupakan suatu yang sulit dilaksanakan Saran dalam penelitian ini adalah mengingat hubungan good governance dengan efektivitas pelaksanaan anggaran masih positif, yang berarti penerapan good goverment masih dapat bertindak sebagai subyek dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian.

---

When reform era in Indonesia entered, the Central and Regional Governments are faced to its reality on increased public demands to government performance. Therefore, it is surely that the government shall carry out changes and enhancement on management of the government. Relevant changes and enhancement shall realize if the government maintains it with new paradigm of management. It means that the government currently has not been fully cared on public interests and needs, when entering this new era to manage government, this shall be the object as well as subject to manage the government.

On other hand, for demands on realization of good governance, the government is demanded to manage its currently performed working patterns. In other words, the government shall be able to maintain its synergies to other government entities on the demands to realize a good governance. Performed fundamental changes by government in order to manage state monetary is to change Financial Administration into Financial Management. This reform is one of realizations to implement Act Number 7 / 2003 pertaining to State Monetary and Act Number 1 / 2004 pertaining to State Treasure and Act Number 15 / 2004 pertaining Examination and Accountability of State Monetary. Implementation of these acts above are to fulfill reform agenda on financial management at the institutional departments as well as for public management as a follow-up to reform on legal affairs.

Since the package of acts above passed, management of APBN (state's Income and Expenditure Budget) has changed in estimating process which is from planning to implementation. According to Monetary Note and draft of 2005 APBN, reform on state monetary management is to implement an effective and efficient state?s budget allocation with applying unified budget, the usage of Medium Term Expenditure Framework ? MTEF) and to applying performance-based budget systems). Formulation of problem of this research that is how principals applying of good governance in execution of budget in The Ministry of Coordinator of Economics Affairs.. Target which will be reached from this research is analyse and explain how far the principal applying of good governance to execution of budget in The Ministry of Coordinator of Economics affairs.

Used study methodology in this thesis is descriptive-analysis with data gathering techniques by library and field studies (questionnaire). Performed analysis is qualitative and quantitative. Conclusion of this study is good governance Principle has a correlation to Budget Performance. To compile, implement, accountable budget on the Coordinating Minister of Economics Affairs for good governance Principles can be done and it is not hard to implement.

Recommendation of this study is considering that correlation between good governance Principle and budget performance is still positive, which means good governance Principle could act as a subject to enhance budget performance can surely maintain evaluation in this system continuously and it can give more contributions on the enhancement of vision, mission, objective of target at theCoordinating Minister of Economics Affairs."