Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan mengetahui dampak yang dihasilkan dari alumni (lulusan) Program Rintisan Gelar (PRG) Departemen Hukum dan HAM RI kerjasama dengan Universitas Indonesia terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku, dan mobilitas sosial alumninya. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode analisis gabungan kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian ini adalah bahwa pendidikan melalui Program Rintisan Gelar Departemen Hukum dan HAM RI kerja sama dengan Universitas Indonesia memberi dampak yang positif dalam meningkatkan kemampuan kerja, kualitas personal, dan mobilitas sosial alumninya. Penelitian ini menyarankan agar pihak pengambil kebijakan melakukan langkah-langkah tindak lanjut program berupa pemberian kesempatan peningkatan karier dan pemanfaatan alumni PRG sesuai dengan kompetensi yang didapat melalui pendidikan. Untuk itu perlu dibuat database kepegawaian yang up to date dan akurat agar pemanfaatan alumni PRG dapat dilakukan sesuai dengan prinsip “the right man on the right place and the right job”

---

ABSTRACTThis thesis is aimed to find out the impacts of co-operative program with the University of Indonesia and The Ministry of Law and Human Rights of R.I of Degree 's Pioneering Program of the quality of work allitude and behavior, and its alumni social mobility. It uses both approach and analysis method quantitative and qualitative. It is intended to result in findings that education through co-operative program with the University of Indonesia and The Ministry of Law and Human Rights of R.I of Degree's Pioneering Program will give positive impacts in improving of work ability, personal quality, and its alumni social mobility. It suggests that decision makers must take steps to this program that is, to give the opportunities of career improvement and making use of its alumni in accordance with their competencies. Then, it is needed to be made a data base of employee affairs that it is up to date and accurate so the use of alumni as the principle "the right man on the right place and the right job”."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."

"Pengarusutamaan gender (PUG) saat ini telah menjadi konsep yang banyak diterapkan di berbagai sektor. Pentingnya kesetaraan gender bahkan sudah pada level kebijakan pemerintah dimana dengan dikeluarkannya Inpres no 9 tahun 2000, penerapan PUG menjadi keharusan, salah satunya di Departemen Hukum dan HAM. Sejak tahun 2002 telah diadakan serangkaian kegiatan sosialisasi program PUG ini di lingkungan Departemen Hukum dan HAM untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar gender kepada pegawai Departemen Hukum dan HAM. Tesis ini membahas mengenai efektifitas program sosialisasi PUG di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, disamping itu juga berusaha untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas sosialisasi program PUG di lingkungan Departemen Hukum dan HAM.Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan lengkap mengenai objek penelitian dengan mengesampingkan generalisasi. Dalam melakukan pengambilan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur/kepustakaan mengenai pelaksanaan sosialisasi program PUG di Departemen Hukum dan HAM dan literatur pendukung lainnya. Analisis terhadap data lapangan disajikan dalam bentuk analisis data wawancara dan observasi terhadap kegiatan sosialisasi serta peserta sosialisasi setelah mengikuti sosialisasi khsusunya mengenai isu gender.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi program PUG masih menemui berbagai hambatan. Meskipun dengan adanya sosialisasi telah mampu membangun pemahaman yang baik mengenai konsep dasar gender di kalangan peserta namun belum efektif dalam mengubah perilaku peserta dalam isu-isu gender. Menurut peneliti, hal ini disebabkan tidak adanya opinion leaders yang mampu menjadi pemimpin sekaligus suri tauladan yang baik dalam pelaksanaan konsep PUG di kehidupan sehari-hari. Saran yang diberikan oleh peneliti antara lain perlu adanya evaluasi menyeluruh atas kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, disamping itu perlu dikembangkannya forum informal agar muncul opinion leaders yang mumpuni.

---

Gender mainstreaming today is a very well known concept and has been adopted in many sector, including in public sedor. In Indonesia, the gender mainstreaming, since the Inpres no. 9 / 2000 being adopted in many govemmental organization, including the Department of Law and Human Rights. Therefore, since 2002, the Department planned and conduct some socialization program in order to giving some broader knowledge about basic gender concept to their administration. This graduate thesis discusses the effectiveness of the socialization of gender mainstreaming program in the Department of Law and Human Rights. The purpose of this research, is not only to know the effectiveness, but also to identify the fadors that affecting the effectiveness of the socialization.

In conduding research, the researcher applies gualitative approach with descriptive type of research. The method incorporated is case study, which is aimed at obtaining deeper and more complete picture of the object under research putting aside broader generalization. This research used field observation and in-depth inlerview as a data colledion techniques. Data analysis is performed through the field data and the concept of effective Information dissemination by Duggan and Banwell.

The result brings out some conclusions and insights about the program’s socialization process, which is still had problems occurred during the socialization. Although the socialization program took some success in giving a great understanding about the basic concept of gender, but it's still ineffective in terms of changing the gender behavior. According to the researcher 's, its because of the lack of opinion leaders among the employees. Opinion leaders whom can lead and give some great self-example about how the gender concept applied in the daily basis. The researcher's recommendation for the socialization program is try to evaluate the program in order to find gaps and the second recommendation is to create informal forum, so later, from the forum can emerge good opinion leaders about gender concept."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, mengukur pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai dan mengukur pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Penelitian mengunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan analisis data lapangan disimpulkan bahwa : 1) Variabel Kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai BPSDM Hukum dan HAM, 2)Variabel Motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai BPSDM Hukum dan HAM dan, 3)Variabel Kepemimpinan dan Variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai BPSDM Hukum dan HAM.

---

The purpose of this study was to measure the effects of leadership on employee performance, measuring the effect of motivation on employee performance and measure the impact of leadership and motivation to work jointly on the performance of employees of the Body of Human Resource Development of the Ministry of Law and Human Rights (BPSDM). The study uses a quantitative approach. Based on field data analysis concluded that: 1) the variables of leadership have a significant influence on employee performances of BPSDM, 2)the motivation variables have a significant influence on employee performances of BPSDM and, 3) the variable of motivation and leadership influence significant impact on employee performance of BPSDM law and human rights."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis jabatan di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM ) dalam hal ini implementasi analisis jabatan pada proses penempatan pegawai Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi proses penempatan pegawai selain berdasarkan analisis jabatan.Penelitian studi implementasi analisis jabatan di Ditjen HAM adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya didapat melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten di Ditjen HAM yaitu para Pejabat Eselon Dua dan Kepala Bagian (Kabag) kepegawaian Ditjen HAM. Proses wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara dibuat transkrip wawancara dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.Dari penelitian ini dan setelah dianalisis bahwa penempatan pegawai baik itu mutasi maupun promosi yang dilaksanakan di Ditjen HAM belum berdasarkan analisis jabatan. Hal ini dikarenakan analisis jabatan sendiri untuk Ditjen HAM masih dalam penyusunan karena Direktorat Jenderal ini mengalami perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tiap-tiap direktorat yang ada di Ditjen HAM, sehingga analisis jabatan perlu disusun lagi disesuaikan dengan tupoksi yang baru.Penempatan pegawai karena belum berdasarkan analisis jabatan maka penempatan pegawai selama ini di Ditjen HAM dipengaruhi oleh empat faktor. Tiga faktor yang paling dominan adalah faktor pimpinan, faktor sumber daya manusia itu sendiri dan faktor struktur organisasi. Sedangkan faktor yang kurang dominan tapi juga mempengaruhi penempatan pegawai di Ditjen HAM adalah faktor prosedur penempatan pegawai, dalam hal ini Bapeijakat. Baperjakat dalam hal ini belum sepenuhnya dipakai dalam setiap proses penentuan penempatan pegawai Ditjen HAM.

---

This research is to analyze whether job analysis is already implemented on replacement staff in Directorate General of Human Rights or not yet and which factor beside job analysis that influence processing replacement staff on promotion or mutation.

This research is qualitative research, which is collecting of data through deep interview with competent respondents. They are directors and head of human resource department of Directorate General of Human Rights. Interview with term of reference that already arranged before that interview do. After interview has done, transcript of interview made, analyze and made some conclusion.

From this research has known that the replacement of staff in Directorate General of Human Rights, mutation or promotion that all this time already happen have not based on job analysis yet. This had been happen because job analysis is not already used on, still in progress. This Directorate had changed structure of organization and also changed the main task and function all of each directorate on Directorate General of Human Rights, and this consequence made that a job analysis has to redesign.

The replacement of staff in Directorate General of Human Rights is not already based on job analysis, it based influence by four factors. The factor that dominant influence the replacement staff in Directorate General of Human Rights is leadership, human resources and structure of organization and the last factor that not influence too much is procedure of replacement, in this case are Baperjakat meeting. Baperjakat meeting is not used completely in process the replacement staff in Directorate General of Human Rights."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan IT Balanced Scorecard. Pendekatan IT Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif kontribusi organisasi, perspektif orientasi pengguna, perspektif keunggulan operasional, dan perspektif orientasi di masa depan.Hasil dari penelitian ini, kinerja Direktorat Teknologi Informasi dengan pendekatan IT Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 45. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,25 sehingga termasuk kategori kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja kontribusi organisasi mendapat predikat baik, sedangkan kinerja orientasi pengguna, kinerja keunggulan operasional, dan kinerja orientasi di masa depan mendapat nilai cukup baik.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Teknologi Informasi harus terus dilakukan agar tingkat kinerjanya berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. Dari kinerja kontribusi organisasi, perlu membangun aplikasi executive dashboard untuk mendukung manajemen eksekutif dalam mengambil keputusan.. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, Direktorat Teknologi Informasi perlu menyusun Service level agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan antara Direktorat Teknologi Informasi dan pengguna mengenai tingkat layanan. Dari kineija keunggulan operasional, perlu dilakukan validasi data, pemeliharaan dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. Untuk kinerja orientasi masa depan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focused on performance measurement of Directorate of Information Technology in Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights by using IT Balanced Scorecard approach. IT Balanced Scorecard approach measured performance ftom 4 (four) perspectives, they are: corporate contribution, customer orientation, operation excellent and future orientation.

The result of this research were as follow: the performance of Directorate of Information Technology based on IT Balanced Scorecard approach was quiet good with total score of 45. The result of score measurement from the experts for the entire aspects was 3,25, meaning that the performance was quiet good. The performance with the highest score was on corporate contribution which was good, as for customer orientation, operation excellent and future orientation the score were quiet good.

Strategic efforts in increasing the performance of Directorate of Information Technology must be done continuously in order to be in better/best condition. For corporate contribution performance, there was a need for developing executive dashboard application to support executive management in decision making. In improving customer Service, Directorate of Information Technology had to compose Service Level Agreement (SLA), an agreement between Directorate of Information Technology and customers on level of Services. For operation excellent performance, there were needs for data validating, maintaiuing and evaluating of the on-going Systems. For future orientation, there were needs for improving knowledge and prosperity of employees."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada analisis perencanaan Kerja Sama Direktorat Kerja Sama dan pengembangan tahun 2007 dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dalam memenuhi segala kewajiban Indonesia dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.Penelitian menggunakan analisis perencanaan menurut stoner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang responden dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan 50 orang lain dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Konsultan dan Sentra HKI Universitas Indonesia.Dari analisis terhadap basil kuesioner, disimpulkan bahwa : 1) Masih banyak pegawai di Direktorat Jenderal HKI yang belum mengetahui proses perencanaan di Direktorat Jenderal MI; 2) Begitu pula dengan responden dari pihak eksternal yang rata-rata belum mengetahui kegiatan di Direktorat Kerja sama dan Pengembangan;.. 3) Kegiatan Kerja Sama Intemasional dilaksanakan untuk memenuhi kewiban Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO; 4) Dengan Analisis SWOT maka Ditjen HKI dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada organisasinya; 4) Proses Perencanaan hares dilakukan oleh Ditjen HKI, berdasarkan hasil analisa data didapat perbedaan antara pihak internal dan eksternal mengenai kegiatan di Direktorat Jenderal HKI.

---

ABSTRACT

The Focus of this study is about international cooperation planning analisis at Directorate Cooperation and Development in the year of 2007 in case doing the cooperation in a Indonesia respect to the WIPO and WTO as a member. This is a Kuantitatif Research.

This Research is using planning analisis by Stoner. 100 Responden in this research which 50 responden from Directorate General Intellectual Property Rights and 50 responden are from Trade Department, Foreign Department, Intellectual Property Consultant and Intellectual Property Clinic from University of Indonesia.

From the quesioner, The following are the research results: 1) Employee in Directorate General Intellectual Property Rights does not knowing about the planning in their office; 2) From the Employee of Ekstemai they do not knowing about the system in Directorate General of Intellectual Property Rights; 3) The International Cooperation was built because Indonesia as a member of WIPO and WTO and must respect to the WTO and WIPO agreement; 4) By the SWOT analisis data Directorate General of intellectual Property Rights must do the planning program because from planning analisis we know the strongess and the weakness of our organization."

"Hak Kekayaan Intetektual Intellectual Property Rights adalah hak yang timbal bagi basil idelpemikiran yang memberikan dampaklrnanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual diatur dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan institusi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang ada dapat dirumuskan: "Bagaimana kualitas pelayanan di Direktorat Jena/era/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaji dari aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy serta npaya apa sajakah yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direkfor-at Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?". Penelitian ini bertujuan menguji kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikaji dan aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy serta menjelaskan upaya-upaya apa raja yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Model yang dipergunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan dengan mempergunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari 5 dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisis dimensi prioritas pelayanan. Teknik pengambilan data yang dipergunakan adalah penyebaran kuesioner pada pelanggan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IhtelektuaI (HKI) sebanyak 50 responden sebagai sampel data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan dimensi SERVQIJAL adalah; dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan 78,86%, Reliability mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.73 (80.5%), Responsiveness mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.87 (77.06%), Assurance mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.67 (83.22%), dan Empathy mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.95 (76,77%), Hal ini menunjukkan bahwa dimensi Empathy mempunyai tingkat kepuasan yang terendah dan dimensi Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang tertinggi. Alternatif prioritas perbaikan pelayanan yang diperoleh menurut penelitian ini dilihat dari tingkat kepentingan menurut responden adalah dengan melakukan perbaikan dirnulai dari dimensi Reliability, Responsiveness, Empathy, Tangibility, dan Assurance."

"ABSTRAKPenyusunan program kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan Departemen Hukum dan HAM dewasa ini dirasakan masih sangat belum optimal disebabkan adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu strategi yang dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di Ingkungan Biro Perencanaan dalam hal penyusunan kegiatan. Strategi penyusunan program kegiatan tersebut harus mengacu pada langkah-langkah perumusan strategi setts mempertimbangkan siklus perencanaan yang digunakan.Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu para pejabat struktural yang telah bekerja di lingkungan perencana selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan (library research).Dari hasil mekanisme pelaksanaan kegiatan penyusunan program yang selama ini dilaksanakan, bahwa melalui pendekatan sildus perencanaan dari Jones, ditemukan bahwa proses perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan analisis belum dilaksanakan secara tepat. Kebijakan Pimpinan tertinggi di setiap Bagian dalam penyusunan program kegiatan merupakan keputusan yang paling menetukan dalam proses penyusunan kegiatan.Dalam mengukur sejauh mana faktor yang mempengaruhi proses penyusunan program kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan, maka melalui metode SWOT penuiis mencoba mengukur faktor-faktor internal dan ekstemal yang selama ini mempengaruhi proses penyusunan program kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan. Hasil dad analisa SWOT tersebut menghasilkan perumusan strategi yang menjadi prioritas untuk menghadapi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut.

---

ABSTRACT

Nowadays, the compiling of activity program in the Planning Bureau environment of Law & Human Rights Department still hasn't been felt optimal due to the obstacles which affect the process of compiling the activity. Therefore, a strategy that able to solve the problem which occurred in the Planning Bureau environment in the case of compiling activity will be needed. The strategy of compiling activity program should refer to the steps of strategy abbreviation and consider the planning cycle that is used.

The research method that been used is descriptive with the approach of quantitative method. The data sources in this research are the structure functionaries who have been worked in Planning Authority environment for these past five years. The data have been collected by interview and questionnaire with observation method and library research.

According to the outcome of activity implementation mechanism of compiling program which has been implemented, that through the planning cycle of Jones's approach, discovered that the operational planning process, budgeting, controlling, and analysis report haven't been done properly. Policy of the Highest Functionary on every Division in compiling activity program is the most determine decision in the process of activity compiling.

In measuring how far the factors are affecting the process of compiling activity program in Planning Bureau, therefore through the SWOT method, the writer is trying to measure the internal and external factors which have affected the process of compiling activity program in Planning Bureau environment. The result of SWOT analysis has produced the strategy abbreviation which became the priority to face those internal and external factors."

"Measurement of employees' performance is needed to determine how far work target has been reached. By good measurement, an organization can identified strength and weakness of an employee. A civil servant is the motor of development and progress of government institution. A civil servant mentioned in this research works at Secretariat General Department of Law and Human Rights, RI.Evaluation of civil servants' performance is called List of Work Implementation Evaluation (DP3). When the implementation is good, it will influence motivation and improve employees' performance. Employees' perception on DP3 shown that it has not done effectively as it cannot be used as a motivating and improving factors to employees' performance.This thesis will examine and study the employees' perception to the implementation of DP3 at Secretariat General Department of Law and Human Rights. As a comparison, this thesis also includes the implementation of performance evaluation system at a private company.Based on the result reached in this research, a conclusion can be reached that the implementation of DP3 is stilt not effective. This is caused by: low level of knowledge in evaluation technique owned by evaluators in determining score, no sufficient data to support evaluation and there is no feed back from this evaluation result. Hence, in order to reach high effectiveness in conducting DP3, several recommendations for improvement are posed at the end of this thesis."