Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih dianggap rentan dengan tindak korupsi, hal ini tentunya mengurangi akuntabilitas pemerintah. Salah satu cara untuk mengembalikan akuntabilitas pemerintah adalah dengan melakukan pengendalian internal (internal contrac) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum, mengetahui kelemahannya dan memberikan solusi. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Proses pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum secara umum telah melaksanakan pengendalian internal. Karena telah melaksanakan setiap komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko. pengendalian resiko, informasi dan komunikasi, serta monitoring.

---

Government procurement for goods/services at this present still susceptible with corruption, this opinion will diminish government accountability. One of the ways to give back government accountability through Internal control implement in government procurement. Objective from this research to know how internal control implement in government procurement at Pusat Kurikulum, its weakness and give solution to it. Research method used in this thesis is Descriptive qualitative method, with data conection method through literature research and field research. Government procurement process at Pusat Kurikulum in general have been implement internal control, because have met COSO internal control component which is environment control, risk assessment. risk control, information and communication, and monitoring."

"Manajemen sebagai pusat pertanggungjawaban membentuk suatu pengendalian intern atas pelaksanaan pengadaan barangjasadari penyusunan perencanaan, metoda pemilihan penyedia barang/jasa sampai serah terima hasil pekerijaan. Dalam hal ini, selain pejabat struktural yang ada, Bentuklah Tim dan Panitia untuk membantu manajemen dalam melaku pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga diperoleh hasil yang optimal, akuntabel, efisien, dan efektif

---

Management responsibility as a central control intern to the implementation of the procurement of goods/scrvices from the preparation of planning, the selection method of the provider of goods / scrvices up to receive. The results of the work. In this case, other than the officials who have structural, team and management committee to assist in the control tasks to the implementation of the procurement of goods/ services so that the optimal results, accountable, effective, and efficient"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara prosedur pengadaan barang/jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya untuk pengendalian intern terhadap pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, metode pengadaan langsung dan seleksi umum. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, pengadaan langsung dan seleksi umum sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, ini terlihat dengan adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, otorisasi setiap kegiatan dan pendokumentasian yang dimulai dari proses perencanaan umum, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.

---

This research aims to analyze correspondence between of procedures for procurement of goods/services at the Research and Development Center of Civil Aviation with presidential regulation No. 54 of 2010 and the internal control of procurement of goods/services with with a direct designation method, direct procurement method and selection of the public. This research is a case study using descriptive analysis of qualitative method. Research and Development Center of Civil Aviation has performed all the procedures in government procurement of goods/services in accordance with presidential regulation No. 54 of 2010 of Government procurement of goods/services.

For the implementation of the procurement of goods/services with direct designation method, direct procurement method and selection of the public has been running with properly, is seen by the existence of the separation of duties, authority and responsibilities are clear, authorizing any activities and documentation starting from the general planning process, preparation of procurement, the procurement until the process of transferring the results of the work has been carried out properly."

"Pengendalian intern adalah suatu proses, dijalankan oleh manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut:- Keandalan pelaporan keuangan- Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku- Efektivitas dan efesiensi operasionalPengendalian intern sangat diperlukan untuk memelihara asset, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Bagian pertama karya akhir ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan dan pembahasan masalah, tujuan dan metode studi kasus,serta teknik pengumpulan data .yang digunakan dalam penulisan.Bagian kedua menjelaskan beberapa definisi, teori dan konsep mengenai pengendalian intern. Penulis menggunakan COSO sebagai panduan dalam penulisan studi kasus pengendalian intern di Pusat Perbukuan karena panduan ini sangat luas digunakan. Komponen pengendalian intern yaitu 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Resiko, 3) Aktivitas Pengendalian, 4) Komunikasi dan Informasi, dan 5) Pengawasan merupakan komponen yang menjadi perhatian dalam penulisan karya akhir ini. Bagian ketiga merupakan gambaran umum Pusat Perbukuan. Gambaran umum yang ditulis dalam karya akhir ini merupakan hasil pengamatan langsung di Pusat Perbukuan, juga dibatasi pada kelima komponen tersebut. Bagian Keempat merupakan pembahasan mengenai pengendalian intern yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan pada bagian ketiga disesuaikan dengan teori dan konsep pada bagian kedua. Karya akhir ini merupakan sebagian syarat dalam menyelesaikan studi pada program akuntansi pemerintahan Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Karya akhir ini dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pengendalian intern di Pusat Perbukuan."

"Korupsi dan kolusi sering terjadi pada proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak terbukanya sistem pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya electronic procurement atau proses pengadaan barang atau jasa secara on-line melalui internet, proses pengadaan menjadi transparan, dimana transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa masih terdapat kendala teknis dan juga substansi hukum yang mengatur mengenai electronic procurement. Hasil telaah terhadap Departemen Pekerjaan Umum menunjukan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem electronic procurement secara penuh. Oleh karena itu, dimasa mendatang diharapkan dapat dikeluarkan satu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai electronic procurement.

---

Corruption and collution always occur in the procurement process done by the government institution. The cause of that process is the closed system of procurement of goods and service?s itself. With the electronic government procurement or procurement process on-line through the internet, this process has become more transparent, where such transaction will get attention from people. Nevertheless, some obstacles still exist in development of electronic procurement. By using the normative method of law observation, the results of the research shows that there is still a technical constraint and also law substance which regulates the electronic procurement. Study results on the Public Work Department shows that the Public Work Department have not implement the electronic procurement system in a fully electronic, hopefully, in the future, there will be a special law which will regulate the electronic procurement."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal pengadaan barang/jasa berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara juga telah menjalankan seluruh komponen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam hal pengadaan barang/jasa dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal pada unsur pemantauan

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the suitability of the procurement of goods / services at the Secretariat of State with the Ministry of Presidential Decree Number 54 Year 2010. Further author tries to analyze the internal control system of procurement of goods / services based on the elements of Government Internal Control System as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008. this research is a case study using qualitative descriptive analysis method. Ministry State Secretary has done all the procedures in the procurement of government goods / services in accordance with Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods / Services. The Ministry of State Secretariat has also been running all components of internal control in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 in terms of procurement of goods / services to the well. However, there are still weaknesses in the internal control system monitoring element."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dari sejak tahap persiapan/perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, dan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan pengadaan, terhadap capaian kinerja pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan, evaluasi penetapan pemenang pada proses pengadaan barang/jasa, dan pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada capaian kinerja pengadaan barang/jasa yang tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa output yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga tingkat kepuasan dari pengguna tidak optimal.

---

The aims of this research is to analyze the impact of the mechanism of e procurement practices in governmental sector, since the preparation procurement plan phase, procurement process, and internal control on procurement process, to the performance of procurement. This research is using descriptive analysis method with study case approach. The results of this study indicate that the mechanism of procurement plan, the evaluation of bidding to conclude the tender winner, and the internal control on procurement, have not implemented optimally. This, however, have impact to the performance of the procurement which is not achieved the maximum result since some outputs are not met the specification technic required so it leads to the low rate of users satisfaction."

"Tesis ini membahas permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan pendekatan kasus pengadaan alat kesehatan CSSD pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian normatif doktrinal melalui penelitian kepustakaan. Permasalahan yang sering terjadi utamanya adalah korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Permasalahan lain adalah kemahalan harga, yaitu nilai kontrak pengadaan lebih besar daripada harga pasar atau daripada nilai kontrak pengadaan lain atas barang/jasa yang sama pada waktu yang sama, namun hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan terhadap hukum.

---

This thesis discusses the problems that often occur in the government procurement by using a case approach of CSSD medical equipment procurement in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo in 2008. This research is a normative doctrinal study through library research. Problems that often occur is corruption and unfair competition. Another issue is overpriced contract, ie the contract price is larger than the market price or larger than other contract on the same goods at the same time, but findings of overpriced contract is an injustice against the law.

"