Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTIndonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana sudah tertuang dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, hak berpendapat di muka umum juga sudah dijamin dalam pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara juga bertanggung jawab atas kecerdasan warga negaranya. Namun selama masa Orde Baru dan pasca Reformasi tindakan pembatasan akses informasi dan hak berekespresi di ruang publik masih dilakukan oleh negara. Baik pada masa Orde Baru maupun masa pasca Reformasi Indonesia masih belum berhasil mengaktualisasikan diri sebagai sebuah negara hukum. Kata kunci: Ruang Publik, Negara Hukum, Negara Orde Baru, Negara Pasca Reformasi

---

ABSTRACTIndonesia is a legal state as already stipulated in the 1945 Constitution. As a legal state, the right to freedom of opinion and expression has also been guaranteed in article 28 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, where the state is also responsible for the intelligence of its citizens. However, during the New Order and Post Reform period, the restrictions on access to information and the right to freedom of opinion and expression in the public sphere were still carried out by the state. Both during the New Order and Post Reform era Indonesia still has not succeeded in actualizing itself as a state law."

"Perkembangan masyarakat yang dinamis menginginkan birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. Dengan pelayanan publik yang prima dimungkinkan dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Aktualisasi demokrasi pancasila dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia bertitik tolak pada arti penting peran serta masyarakat, mulai dari merumuskan kriteria pelayanan, cara pemberian pelayanan, mengatur keterlibatan masing-masing, mengatur mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik agar dapat secara bersama-sama membangun komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Ini semua sudah tertuang dalam UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan pemerintah No 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya sudah berasaskan demokrasi pancasila. Rembug pelayanan publik (RPM) merupakan aktualisasi pelayanan publik berlandaskan demokrasi pancasila."

"Berangkat dari tujuan pengembangan Media Center oleh LIN yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai dengan visi : memberikan pelayanan inforrnasi publik, meIaIui fungsi penyediaan dan penyebaran informasi publik, masalah penelitian ini adalah, "Bagaimana manajemen Media Center dalam penyediaan dan penyebaran informasi publik, sehubungan dengan terbatasnya kesiapan SDM yang memiiiki kompetensi keahlian khusus dalam memanfaatkan teknologi informasi".Tujuan penelitian adaIah (1) Mengetahui manajemen yang diterapkan oleh Media Center- LIN dalam penyediaan dan penyebaran informasi publik; (2) Mengetahui manajemen yang seharusnya diterapkan Media Center LIN agar SDM pelayanan informasi siap dalam memanfaatan teknologi Informasi, sehingga fungsi penyediaan dan penyebaran Informasi Publik berjalan secara optimal.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis berpedoman pada perspektif komunikasi organisasi dan teori manajemen, George R. Terry (1977) tentang proses manajemen dalam organisasi dan konsep COBIT (1996) tentang manajemen penerapan teknologi informasi_ Data diperoleh dengan metode wawancara dan studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelayanan informasi publik di Lembaga lnformasi Nasional (LIN) merupakan implementasi konsep e-govemment, dan untuk mencapai tujuan pengembangan sesuai dengan visi lembaga, diperlukan kesiapan SDM yang memiliki kompetensi keahlian khusus dalam memahami, mengelola, memproses serta memanfaatkan teknologi informasi. Kondisi SDM di bidang teknologi dan informasi masih terbatas secara kuantitas dan kualitas."