Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang mengatur tentang pemberian dan perlindungan hak kepada seseorang atas karya yang diciptakannya, di mana HKI terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berkaitan dengan hak ekonomi tersebut, pemegang HKI dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Akan tetapi saat ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi pemegang HKI untuk dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya tersebut. Kendala yang pertama adalah tidak adanya acuan dalam melakukan valuasi nilai HKI. Sedangkan, kendala kedua yang dihadapi pemegang HKI adalah tidak adanya wadah yang memfasilitasi pemegang HKI untuk menawarkan haknya guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya bursa HKI dapat menjadi solusi, baik terhadap permasalahan valuasi nilai HKI maupun sebagai fasilitas bagi pemegang HKI dan peminatnya untuk bertemu. Untuk dapat mewujudkan bursa HKI di Indonesia, maka diperlukan suatu skema peraturan yang sistematis dan terukur. Sehingga bursa HKI yang tercipta dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan bentuk peraturan yang mengatur tentang bursa HKI dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut, dapat diatur mengenai frasa-frasa yang akan dipergunakan di dalam bursa HKI, tata cara pembentukan bursa HKI, mekanisme perdagangan, bentuk pengawasan transaksi bursa HKI serta pemberian sanksi terhadap peraturan tersebut.

---

Intellectual Property Rights (IPR) is a concept that regulates the granting and protection of rights to someone for the work he created, in which IPR consists of moral rights and economic rights. In connection with these economic rights, IPR holders can use their rights to benefit economically. However, at present, there are at least 2 (two) obstacles faced by IPR holders to be able to take advantage of the rights they have. The first obstacle is the lack of reference in valuing IPR values. Meanwhile, the second obstacle faced by IPR holders is the absence of a container that facilitates IPR holders to offer their rights to obtain economic benefits. To answer this problem, this study uses normative juridical methods, namely by examining library materials which are secondary data. This study uses the Theory of Legal Protection and Theory of Formation of Legislation. The results of this study are the formation of IPR exchanges can be a solution, both to the problem of valuation of IPR values ​​and as a facility for IPR holders and interested people to meet. To be able to realize the IPR exchange in Indonesia, a systematic and measurable regulatory scheme is needed. So that the IPR exchanges created can run optimally. Therefore, in this study the authors suggest the form of regulations governing IPR exchanges can be in the form of Government Regulations (PP). In this PP, it can be regulated regarding the phrases to be used in the IPR exchange, the procedures for the establishment of IPR exchanges, trade mechanisms, forms of supervision of IPR exchange transactions and sanctions against the regulation."

"Skripsi ini membahas bagaimana perlindungan terhadap merek dan nama perusahaan yang sama atau serupa. Pembahasan ini merupakan hal penting karena pemboncengan nama perseroan sebagai merek (dan juga sebaliknya) sering terjadi, sedangkan peraturan yang ada dalam UU Merek dan PP Nomor 43 Tahun 2011 kurang memberikan perlindungan. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat suatu kasus antara PT. Sinar Laut Abadi dengan Wartono Fachrudin Kunardi, dimana Wartono mendaftarkan merek 'Sinar Laut Abadi' yang merupakan nama perseroan milik pihak lain. Dengan menganalisa kasus ini akan dibahas bagaimana pengadilan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal adanya merek yang sama dengan nama perusahaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak pemilik merek dan pendiri perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkup perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, pemerintah diharapkan pula dapat melakukan koordinasi yang lebih baik antara Daftar Umum Merek dan Daftar Perusahaan.

---

This mini thesis discusses the protection of trademark and company names which are same or similar. Passing off between trademark and company names often emerges, however the protection given under Trademark Law and Company Law in Indonesia are not enough. Related to this discussion, there is a case between PT. Sinar Laut Abadi against Wartono Fachrudin Kunardi. In this case, Wartono registered trademark "Sinar Laut Abadi" which is a company's name owned by other party. This research encourages the owner of trademark and company name to be more aware of the protection given under the related laws. Besides, government is expected to keep a better coordination."

"ABSTRAKSifat kekayaan intelektual yang unik dan keterbatasan data menjadikan 25% rulesebagai pilihan otoritas pajak di Indonesia dalam menentukan tarif royalti wajar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi 25% rule di Indonesia denganpengujian kuantitatif terhadap perusahaan terbuka di Indonesia dan mencari tahupenggunaannya oleh otoritas pajak di Indonesia melalui pendekatan kualitatifmelalui studi putusan pengadilan maupun wawancara para pihak yang jugamenggali lebih lanjut dampak yang mungkin terjadi apabila 25% rule digunakansebagai pengaturan resmi. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa 25%rule sangat relevan di Indonesia sehingga memiliki manfaat untuk dijadikan safeharbor sehingga memberikan kepastian baik bagi Wajib Pajak maupun otoritaspajak.

---

ABSTRACTThe unique nature of intellectual property and the lack of data, result in using 25%rule by the authorities of Indonesia in determining reasonable royalty rates. Thisresearch use quantitative approach on public company to understand the relevanceof a 25% rule in Indonesia and to find out its use by the tax authorities inIndonesia through a qualitative approach by studying the court rulings andinterviewing the authorized parties. It also explores the impact that may occur ifthe 25% rule is used as the formal regulation in Indonesia. Based on research, it isknown that the 25% rule is highly relevant in Indonesia so it may be used as safeharbor to provide certainty for both the taxpayer and the tax authorities."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. Modal intelektual diukur dengan VAICTM dan komponen komponen VAICTM yaitu VACA, VAHU, dan SCVA. Sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan return on asset (ROA). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini mengolah data panel perusahaan pada sektor keuangan yang terdaftar pada BEI selama periode 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berpengaruh signifikan dan positif dari modal intelektual terhadap return on asset (ROA) perusahaan.

---

ABSTRACT

The aim of this study was to prove the effect of intellectual capital on firm performance. Intellectual capital is measured by VAICTM and components VAICTM namely VACA, VAHU, and SCVA. While the company's performance is measured by return on assets (ROA). This study uses multiple linear regression analysis. This study panel data processing companies in the financial sector listed on the Stock Exchange during the 2011-2014 period. The results showed that there is a significant and positive impact on the intellectual capital of the return on assets (ROA) of the company."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai interaksi antara stake holders, lembaga pemerintah dan regulasi penyiaran dalammenata sistem kepemilikan media penyiaran di Indonesia, terutama sejakbanyaknya kasus akuisisi perusahaan televisi baik stasiun televisi besar maupun televisi lokal oleh para pemodal besar. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif dimana undang-undang menjadi sentral penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek yang akan diteliti, pertama terkait dengan pengaturan prinsip diversity of ownership dan diversity of content dari Undang-Undang Penyiaran, akuisisi dalam industri penyiaran ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penyiaran serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undangundang Penyiaran serta akan dikemukakan juga analisa akuisisi industri penyiaran yang terjadi pada LPS di daerah Jawa TimurHasil penelitian menunjukkan bahwa dengan akuisisi saham perusahaantelevisi tersebut menciptakan pemusatan kepemilikan media serta mengakibatkan pengalihan kepemilikan frekuensi dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. UU Penyiaran yang memiliki prinsip diversity of content, diversity of ownership ini tidak mampu mencegah praktik konsentrasi kepemilikan karena adanya celah penafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tentang larangan pemindahtanganan izin penyiaran.

---

ABSTRACTThis research aims to provide a comprehensive description of theinteraction between stakeholders, government agencies and broadcastingregulations in managing the system of ownership of broadcast media in Indonesia, especially since the number of cases of the acquisition of the television companies both large television stations and local television by major investors. This type of research is carried out using normative juridical statute which became a central research. In this study, there are three aspects to be studied, the first related to the principles of diversity of ownership and diversity of content of the Broadcasting Act, the acquisition of the broadcasting industry in terms of the Law on Limited Liability Company and the Broadcasting Act and the ruling of the Constitutional Court related Article 18 paragraph (1) and Article 34 paragraph (4) of the Law of broadcasting and acquisition analysis will be presented also the broadcasting industry that occurred in the broadcasting Agency in the area of East Java.The results showed that the acquisition of shares in a television companythat creates media ownership concentration and the resulting transfer of ownership of broadcasting frequencies and Provider License. Broadcasting Law, which has a principle of diversity of content, diversity of ownership is not able to prevent the practice of concentration of ownership for their interpretation gap mainly on article 18 paragraph (1) restrictions on concentration of ownership and Article 34 paragraph (4) on the prohibition of alienation of a broadcasting license."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual di dalam laporan tahunan perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2011. Karakteristik perusahaan akan dilihat dari ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, leverage, dan status perusahaan. Tingkat pengungkapan modal intelektual diukur dengan metode content analysis terhadap laporan tahunan perusahaan perbankan dengan menggunakan kerangka checklist. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 79 perusahaan perbankan yang terdaftar di BI tahun 2011. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menemukan rata-rata tingkat pengungkapan informasi modal intelektual oleh perusahaan perbankan pada periode penelitian sebesar 42,59%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan umur perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Status bank berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Bank multinasional tidak terbukti melakukan pengungkapan modal intelektual lebih tinggi dibandingkan bank domestik.

---

The objective of this research is to obtain the empirical evidence on the influence of company characteristics on the level of intellectual capital disclosure in the annual reports of Indonesian banking corporation by 2011. Characteristics of the company will be seen from the company's size, profitability, firm age, leverage, and firm status. Content analysis method was undertaken on the publicized annual reports to measure the level of intellectual capital disclosure of each bank. The sample used in this study was 79 annual reports of listed banking corporation on BI in 2011. Sampling techniques performed by the method of purposive sampling. Multiple regression analysis is used to test the hypothesis.

The results of this study found the average of intellectual capital disclosure level is 42.59%. This research also found that company size and age firm has a positive significant influence on the level of intellectual capital disclosure. Profitability has a negative significant influence on the level of intellectual capital disclosure.While the leverage has no significant effect on the level of intellectual capital disclosure. Bank status negative significant affect the level of intellectual capital disclosure. Multinational bank did not proved disclose higher intellectual capital than domestic bank. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital disclosure terhadap undepricing pada perusahaan yang melakukan IPO periode 2008-2018. Variabel intellectual capital disclosure diukur dari indeks intellectual capital milik Bukh et al yang terdiri dari 86 komponen intellectual capital yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu human capital, structural capital , dan relational capital. Untuk variabel underpricing diukur dari initial return pada saat perusahaan tersebut listing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dari prospektus perusahaan dengan total sampel 235 perusahaan yang melakukan IPO periode 2008-2018. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan regresi berganda. Pengungkapan intellectual capital secara keseluruhan terbukti berpengaruh signifikan negatif dengan underpricing. Untuk pengungkapan komponen intellectual capital secara terpisah (structural capital, human capital, dan relational capital) terbukti semua berpengaruh negatif signifikan terhadap underpricing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin luas pengungkapan yang dilakukan, maka akan mengurangi tingkat undepricing.

---

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of intellectual capital disclosure on undepricing in companies conducting an IPO for the 2008-2018 period. The variable intellectual capital disclosure is measured from the index of intellectual capital belonging to Bukh et al which consists of 86 components of intellectual capital divided into three categories, namely human capital, structural capital, and relational capital. The underpricing variable is measured from the initial return when the company is listed. This study use a quantitative approach, data collection is done through secondary data from prospectus companies with a total sample of 235 companies that conducted an IPO for the period 2008-2018. Data analysis in this study was conducted with descriptive analysis, normality test, classic assumption test, and multiple regression. Disclosure of intellectual capital as a whole is proven to have a significant negative effect on underpricing. For the disclosure of the components of intellectual capital separately (structural capital, human capital, and relational capital) all have a significant negative effect on underpricing. The results showed that the broader the disclosure made, it would reduce the level of undepricing.

"