Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang membahas mengenai praktek perdagangan orang dalam di pasar modal Indonesia. Perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, yang didasarkan pada pelanggaran terhadap asas keterbukaan atau adanya informasi material yang belum dipublikasikan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hingga saat ini, belum ada kasus perdagangan orang dalam yang masuk ke dalam proses peradilan dikarenakan adanyaberbagai kendala. Hal ini menimbulkan usaha melegalkan perdagangan orang dalam. Sebagai antisipasi terhadap usaha melegalkan perdagangan orang dalam, diperlukan cara menangani perdagangan orang dalam yang efektif, misalnya dengan menerapkan misappropriation theory.

---

This is a literature research which focusing in insider trading issue in Indonesian capital market. Insider trading is securities trading which is done by insider, based on a violation to the principle of disclosure or the existence of material non public information. Since Law No. 8 of 1995 on the Capital Market was regulated until now, there is no insider trading case brought to the court because of a lot of obstacles. The obstacles in practice make efforts from some people to legalize insider trading. As the anticipation against efforts to legalize insider trading, effective ways to handle insider trading cases are needed, for example with the implementation of misappropriation theory."

"The purpose of this research was examining financial reporting timeliness (annual report)that go public at Indonesia Stock Exchange. Indicator of characteristic information at capitalmarket is most actually information which timeliness. Timeliness constitutes main problem sothere is trend for public’s firms to mistiming deep to pass on financial statements to BAPEPAM.The effect this research is subject to be analized discipline or compliance zoom thatgets bearing with financial reporting and to find empiric prove hits factors that regard corporatefinance reporting timeliness that go public at Indonesia Stock Exchange. Samples in thisresearch are 198 firms that go public at Indonesia Stock Exchange in year 2003 untill 2005.This research used binary logistic’s regression by use of program SPSS 13. To determine andchooses best fit model in hypothesis testing was done by estimation by use of two scenario.Result of this research : (1) Size, age and insider ownership impact of corporate finance reportingtimeliness. (2) Debt to equity ratio, profitability and outsider ownership did not impactof corporate finance reporting timeliness."

"Tuntutan perkembangan global, perubahan kondisi makro Indonesia, dan dinamika internal menyebabkan Departemen Keuangan melaksanakan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya. Pada proses reformasi birokrasi dilakukan penerjemahan visi ke dalam peta strategi lalu disusun ke dalam Key Performance Indicators (KPI), dan digunakan Balanced Scorecard (BSC) sebagai sistem pengukuran kinerja yang baru. Tesis ini membahas tentang evaluasi tahap penyusunan BSC dan peta strategi tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta meneliti tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai dalam penerapan BSC. Hasil penelitian memperlihatkan hasil evaluasi terhadap peta strategi dan hasil identifikasi tentang faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menunjang proses selanjutnya.

---

The demand of global growth, the changing of Indonesian macroeconomic condition, and internal dynamic condition forced Ministry of Finance to implement bureaucratic reform to enhance performance. In this process, the translation of vision into strategy map is done and arranged into Key Performance Indicator (KPI) and Balanced Scorecard (BSC) is used as a new performance measurement system. This thesis analyzes the process of constructing BSC and strategy map of Capital Market and Financial Institution theme, and to identify the level of awareness and employee acceptance in implementation of BSC. The study shows the result of strategy map and identification process of factors that can be used to facilitate further process."

"ABSTRAKInformasi mengenai harga saham maupun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham sangat penting untuk diketahui oleh investor sebelum memutuskan investasi di pasar modal. Pada umumnya fluktuasi nilai pasar saham disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan/laba perusahaan yang tercermin dalam kinerja perusahaan. Hal ini menyebabkan'nilai perusahaan' menjadi ukuran yang sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan pembelian suatu saham.Penelitian ini dibuat untuk menghitung kinerja perusahaan-perusahaan Farmasi yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (2000-2002) yang kemudian diregresi terhadap harga sahan1. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan (EVA, ROE, PER, DER dan PBV) berpengaruh terhadap harga saham.Hasil dari penelitian ini didapat ditarik kesimpulan bahwa harga saham di pasar modal tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan yang tercermin pada, ROE, PER, PBV, DER dan EVA, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil regresi, tidak lebih dari 47% dari perubahan harga saham yang dipengaruhi oleh ROE, PER, PBV, DER, dan EVA, 53% dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti sentimen pasar, rumor, kondisi pasar uang Indonesia, faktor internal selain fundamental ekonomi, suku bunga deposito, devaluasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi makro, situasi politik dan perubahan kebijakan pemerintah baik dalam biAang ekonomi industri maupun dunia usaha nasional."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kepemilikan perusahaan oleh investor asing menyebabkan efek stabilisasi atau destabilisasi volatilitas imbal hasil saham perusahaan di seluruh dan masing-masing sektor industri tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepemilikan oleh asing diproksikan dengan Large Foreign Ownership oleh institusi keuangan (LFOF) dan Large Foreign Ownership oleh institusi non keuangan (LFONF) yang merupakan jenis kepemilikan block shareholding dengan variabel kontrol block shareholding kepemilikan domestik oleh institusi keuangan, Cross Hold, kepemilikan domestik oleh institusi non keuangan, leverage, size, dan trading turnover. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara observasi keseluruhan industri, tidak ditemukan efek stabilisasi volatilitas kecuali di sektor manufaktur. Hasil penelitian secara umum menunjukan bahwa LFONF berpengaruh signifikan dan positif terhadap volatilitas imbal hasil saham sementara LFOF ditemukan insignifikan terhadap volatilitas. Hasil penelitian per sektor industri menunjukan hasil beragam tergantung karakteristik industri dan komposisi kepemilikan di industri terkait.

---

This study aims to investigate whether ownership by foreign investor will stabilize or destabilize company?s stock return volatility in all and each industrial sector in Indonesia. Foreign shareholding is represented by variable Large Foreign Ownership Financial Institution (LFOF) and Large Foreign Ownership Non Financial Institution (LFONF) which classified as block shareholding ownership with some controlled variables like block shareholding by Domestic Financial Instituion, Cross Hold, Domestic Non Financial Institution, leverage, size, and trading turnover.

The result for all sectors in general, there isn?t stabilizing stock return volatility effect in Indonesia, except in manufacture industry. LFONF significant and positively affects stock return volatility, while in the other hand LFOF is insignificant affecting stock return volatility. Result for sectoral investigation shows that whether LFOF or LFONF significantly affected or not to stock return volatility is depend on industrial unique characteristic and ownership composition in that sector."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme right issue dan secara khusus merujuk pada proses right issue yang dilakukan oleh Bank Mayapada. Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisa 3 (tiga) pembahasan utama, yaitu (i) peraturan perundang-undangan mengenai stand by buyer dalam proses right issue, (ii) akta kesanggupan stand by buyer, dan (iii) kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses right issue, khususnya kewenangan dalam menghadapi mundurnya stand by buyer. Analisa dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan stand by buyer di Indonesia serta masih minimnya peran OJK dalam proses right issue tersebut. Oleh karena itu peraturan mengenai right issue maupun kewenangan OJK di dalamnya perlu diperjelas guna menciptakan iklim pasar modal yang sehat.

---

This study focuses on right issue process evidence from right issue conducted by Mayapada Bank. Therefore, this study will further elaborate on 3 (three) main issues which are (i) the regulations governing on stand by buyer - in particular the right issue process, (ii) the breaches against statement letter of the stand by buyer, and (iii) the authorities of Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) herein. The analysis shows that the regulations do not promptly govern on the right issue process: so that it creates rechtsvacuum and the detailed authority of Indonesia Financial Services Authority. Thus, the vivid regulations and authorities will be required to establish a decent capital market circumstances."

"Berhasil atau tidaknya pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dalam pada perdagangan efek di Pasar Modal sangat berpengaruh terhadap kredibilitas Pasar Modal antara lain terhadap tingkat kepercayaan para investor untuk menginvestasikan dananya melalui Pasar Modal. Oleh karena itu, pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang diikuti dengan sanksi yang tegas sangat diperlukan agar praktek perdagangan orang dalam dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan.Untuk kepentingan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) telah memuat ketentuan-ketentuan berupa larangan dan pencegahan praktek perdagangan orang dalam seperti termuat pada Pasal-pasal 95, 96 dan 97. Agar semua ketentuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya Bapepam sebagai regulator Pasar Modal diberi kewenangan yang cukup luas baik untuk pembinaan dan pengawasan maupun membuat peraturan-peraturan beserta sanksi-sanksinya. Kewenangan itu antara lain untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan serta memberikan sanksi administratif (Pasal 100, 101 dan 102 UU Pasar Modal).Ketentuan-ketentuan tersebut dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Sesuai dengan kewenangannya,Bapepam telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan antara lain; Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Tahun 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam Nomor : XIV. B.1. Tahun 1999 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Adminstratif Berupa Denda.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundangundangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer, sekunder serta observasi dan wawancara yang hasilnya sebagaimana dituliskan pada tesis ini dengan kesimpulan yang diperoleh seperti terurai pada bab penutup."