Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Sertipikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Salinan buku tanah mengurai mengenai data yuridis, sedangkan surat ukur menguraikan mengenai data fisik. Untuk jenis hak pada tiap-tiap bidang tanah di dalam satu kelurahan akan diberikan satu nomor hak dan satu nomor identifikasi bidang tanah. Sehingga tidak dimungkinkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda di dalam satu kelurahan. Pada fakta yang Penulis temukan yaitu adanya penerbitan sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda dalam satu kelurahan di kawasan perumahan di Kota Bekasi. Terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang santa di atas bidang tanah yang berbeda dapat terjadi karena sistem booking parsial nomor hak dalam kegiatan pemisahan sertipikat yang diajukan oleh Pengembang Perumahan. Sistem booking parsial ini pada lrenyataannya terdapat kelemahan yaitu sistem penomoran hak pada buku tanah dan sertipikat berdasarkan pengelompokkan sertipikat induk sehingga apabila petugas buku tanah sertipikat tidak cermat maka akan menyebabkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda, selain itu terbitnya sertipikat basil pemisahan secara bertahap berdasarkan sertipikat induk yang mengakibatkan terbitnya sertipikat tidak pada saat yang bersamaan sesuai jumlah permohonan pemisahan menjadikan sulitnya pemeriksaan buku tanah dan sertipikat baru hasil pemisahan oleh pejabat yang berwenang juga menjadi alasan terbitnya sertipikat dengan nomor yang sama di atas bidang tanah yang berbeda. Penyelesaian atas permasalahan tersebut sampai dengan sekarang belum diatur secara konkret di dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan perbaikan nomor hak pada salah satu sertipiktat atau juga dapat mengajukan permohonan penggabungan sertipikat apabila pada salah satu sertipikat yang mempunyai nomor hak yang sama tersebut terdiri dari beberapa bidang tanah yang saling bersebeiahan dan dipunyai oleh pemegang hak yang sama. Baik penyelesaian dengan permohonan perbaikan maupun dengan permohonan penggabungan sertipikat akan mematikan nomor hak yang diperbaiki dan digabung dan akan mendapatkan nomor hak yang baru pula. Sehingga dengan mematikan nomor hak lama dan memberikan nomor hak baru atas sertipikat yang dimohon, maka tidak ada lagi sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang herbeda dalam satu kelurahan.

---

A certificate constitutes an evidence of holding on right over land. Land certificate consists of the official copy ofthe land book and measurement letter. The certified copy of land book describes the juridical data, whereas the measurement letter describes the physical data. For the type of right over each parcel of land within one village will be provided one number of right and one identification number of parcel of land. Therefore, it will not possible to be issue certificates with the same number of right over different parcels of land within one village. On the fact which the Writer discovered, there is an issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land within one village in the housing compound at Bekasi City. The issuance of certificates with the same number of right over different parcels of bland could take place because of the partial booking system of number of right in the certificate splitting activities submitted by the Developer of Housing Compound. This partial booking system actually has flaw which is the right numbering system in the land book and the certificate is based on classification of main certificate, therefore, if the sertificate land book ogicial is not accurate, then, it will cause the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land, in Bddition the issuance of certificates as the result of gradual splitting based on main certificate which causes the issuance of certificates not on the same period of time in accordance with the total number of applications for splitting makes it dificult for the examination by the authorized official over the new land books and certificates resulting from splitting, it also becomes the reason for the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land. Settlement over such problem up to the present time has not yet been concretely stipulated in the statutory regulations; it can merely be settled internally by the Land Office of Bekasi Municipality's. Settlement can be taken by submitting application for correction over the number of right over one of the certificates or the concerned parties may also submit application for the merger of certificates if the certiticates possessing the same number of right consist of several parcels of land located next to one another and owned by the same holder of right. Settlement, both by means of application for correction and application for amalgamation (combining) of certificates will terminate the number of right being corrected and merged and will also receive new number of right. Therefore, by terminating the previous number of right and providing new number of right over the certificates being applied, then, there will no longer be any certificates with the same ntunbcr of right over different parcels of land within one sub-district."

"Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun dalam prakteknya, kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan khususnya pembuatan Akta Jual Beli Tanah tidak dapat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional hanya mengakui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah, sehingga timbul permasalahan yaitu Bagaimanakah Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dikaitkan dengan kewenangan Notaris dan Kewenangan PPAT ? dan Bagaimanakah status akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Notaris?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum yang kemudian digunakan untuk membuat suatu interpretasi terhadap keabsahan Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukumnya serta didukung dengan studi kasus. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum secara khusus memiliki kewenangan untuk membuat akta jual beli tanah, sehingga Notaris menjadi tidak berwenang untuk membuatnya, meskipun Ia telah diberikan kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Sehubungan dengan tidak berwenangnya Notaris dalam membuat akta jual beli tanah menjadikan status akta jual beli tanah yang dibuat olehnya berubah menjadi akta di bawah tangan dikarenakan akta jual beli tanah tersebut tidak memenuhi salah satu syarat otentisitas suatu akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk dapat dijadikan dasar pendaftaran hak kepada Badan Pertanahan Nasional, akta jual beli tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri.

---

Article 15 paragraph (2) letter f law number 2 by 2014 about changes in the law number 30 by 2014 about The Notary gives new authority to the notary to composing or creating the notary deed relating to land, but in practice, the Notary deed of sale and purchase of land cannot be registered to the National Land Agency (BPN), due to the National Land Agency (BPN) only recognizes a deed made by the Official Maker of Deed Land (PPAT) as evidence of the transition of land rights problems arise, so that is How the creation of the deed of sale and purchase of land associated with the authority of Notary and Official Maker of Deed Land (PPAT) Authority? And How is the status of deed of sale and purchase of land made by a notary?.

The Research method used in writing this is the study of literature available that is juridical normative research , namely by hold principles the search for common law that is then used to make an interpretation against the validity of deed of sale and purchase of land made by a notary and effect as well as support its laws with a case study. Official Maker of Deed Land (PPAT) as public officials in particular have the authority to make the deed of sale and purchase of land, making it Notarized became is not authorized to make it, even though he has been given the authority to make the deed relating to land. With respect to not authorized notary in making the deed of sell and purchaseof land make the deed's status turned into deed which not authentic because was not meet one of the requirements of a deed authenticity as envisaged in article 1868 BW, so when the deed of sale and purchase of land will be registered to the National Land Agency BPN, need to get the endorsement of the district court."

"Tesis ini membahas kinerja Bank Muamalat Indonesia dalam hal kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan ekonomi. Kinerja Bank Muamalat Indonesia dalam tesis ini direpresentasikan oleh Return On Asset (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Disisi lain, yang dipilih sebagai representasi perubahan lingkungan tersebut adalah faktor SWBI, kurs dan inflasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan pengaruh eksternal tersebut terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia pada Januari 2001 -- Desember 2005, (2) variabel SWBI dari Januari 2001 --- Juni 2003 tidak berpengaruh terhadap kinerja ROA Bank Muamalat Indonesia dan dari Juli 2003 - Desember 2005 sangat berpengaruh terhadap kinerja ROA Bank Muamalat Indonesia, (3) variabel kurs dari Januari 2001 - Juni 2003 sangat berpengaruh terhadap kinerja ROA Bank muamalat Indonesia dan dari Juli 2003 - Desember 2005 tidak berpengaruh terhadap kinerja ROA Bank Muamalat Indonesia (4) variabel inflasi dari Januari 2001 - Juni 2003 tidak berpengaruh terhadap kinerja ROA Bank Muamalat Indonesia dan dari Juli 2003 - Desember 2005 sangat berpengaruh terhadap kinerja ROA Bank Muamalat Indonesia.

---

This thesis studied the performance of Bank Muamalat Indonesia in its capability to adjust to the changes in economic environment. The performance of Bank Muamalat Indonesia in this thesis was presented by Return On Asset (ROA) Bank Muamalat Indonesia. In other side, chosen as the environmental change representation was the factor of interest rate SWBI, exchange rate and inflation. The analysis results indicated that (1) there was a difference of the external influence to ROA Bank Muamalat Indonesia in January 2001 - December 2005, (2) the variable of interest rate SWBI in January 2001 - June 2003 not strongly influenced the profitability performance and during July. 2003 - December 2005 it had influenced to performance of ROA Bank Muamalat Indonesia, (3) the variable exchange rate from January 2001 - June 2003 had strong influenced to performance ROA Bank Muamalat Indonesia and during July 2003 - December 2005 had no influence to performance of ROA Bank Muamalat Indonesia, (4) the variable of inflation from January 2001 - June 2003 had no influence to profability performance and during July 2003 - December 2005 it had strong influence to performance of ROA Bank Muamalat Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai realitas sistem Hukum Pendaftaran Tanah dimana sertipikat yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat untuk kepentingan pemegang hak tanah ternyata masih terdapat potensi dipermasalahkan. Tujuan diterbitkannya sertipikat tanah adalah sebagai salinan dari buku tanah dan berlaku sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tesis ini membahas pula mengenai pembatalan sertipikat yang telah di terbitkan oleh otoritas pertanahan yang berwenang, hal mana dapat terjadi karena terdapat hal lebih penting dari terpenuhinya aturan Hukum secara formil, yaitu sejauh mana penerapan aturan-aturan secara benar sehingga substansi Hukum terpenuhi. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh yaitu gugatan terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dalam kasus tersebut, berawal mula dari 31 Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan Kakan BPN Kota Bandar Lampung untuk Anggota Korpri Unit kantor Pemerintah Propinsi Dati I Lampung yang kemudian dipermasalahkan keabsahannya oleh pihak yang merasa dirugikan sehingga melalui pengadilan dimintakan pembatalkan atas sertipikat-sertipikat tersebut.

---

This thesis discusses the reality of the Land Registration Law system where the certificate is issued as strong evidence for the benefit of land owner are still have a potential question. The purpose of the issuance of certificates of land is used as a copy of the book and performed as a strong evidence of rights. This thesis also discusses about the cancellation of certificates that have been published by the competent authority, in which could be accorded since there are still more important of its fulfillment of law formally, namely the rules implementation is conducted correctly to support substances of law are met. In this case, the author takes an example of a lawsuit against the City Land Agency Head Office Bandar Lampung who had sued the State Administrative Court (Administrative Court) Bandar Lampung. In such cases, 31 Property Right Certificates issued by BPN Kota Bandar Lampung to Members of the Government Office Unit Korpri Dati I Lampung Province who later questioned its validity by those who feel aggrieved before the court requested of certificates cancellation."

"Terdaftar dan memiliki akta kelahiran adalah hak bagi semua manusia, sebagaimana diakui dalam Sustainable Development Goals. Akan tetapi, masih ada anak, terutama pada golongan-golongan tertentu, yang belum memiliki akta kelahiran. Studi ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor orang tua maupun rumah tangga yang mempengaruhi kemungkinan seorang anak memiliki akta kelahiran, dengan variabel utama yang diamati ialah kepemilikan identitas legal orang tua. Dengan menggunakan data Susenas 2019, 2020, dan 2021 yang dianalisis secara individu per tahun dan analisis gabungan, ditemukan bahwa kemungkinan anak memiliki akta kelahiran dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan identitas legal orang tua. Selain itu variabel faktor orang tua dan rumah tangga lain menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran anak dipengaruhi oleh faktor internal dari karakteristik dan faktor eksternal dari lingkungan tempat tinggal.

---

Being registered is everyone’s right. It is acknowledged in Sustainable Development Goal by United Nation. However, there are still kids who are not registered by their parents, especially in certain characteristic groups. This study aims to find the characteristics, both household and parents that influences the children’s chances of being registered. This study will use parents’ ownership of legal identity as the main variable. Using Susenas 2019, 2020, and 2021 that is analyzed individually and used as pooled data, it is found that parents’ ownership of legal identity has a positive impact toward children’s ownership of birth certificates. Other parents and household characteristics also show that children’s registration is influenced by both internal factors of household and parents characteristics and also external factors of residential characteristics."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Peraturan ini menambah blangko akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan hubungan sebagai suami isteri. Anak yang memiliki akta kelahiran ini mempunyai kedudukan hukum sebagai anak luar kawin. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti secara hukum berupa kutipan akta perkawinan. Penelitian dilakukan dalam tataran dari segi normatif. Melakukan wawancara untuk memperkuat dan mendukung analisis. Implementasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang belum terdapat percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Terhambatnya kepemilikan akan menghambat perlindungan dan pengakuan hukum dari Negara. Implementasi dapat terwujud apabila ada kesadaran dan itikad baik dari masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah untuk terus menggiatkan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang belum tercatat. Selain itu perlu untuk menggiatkan sosialisasi pentingnya akta kelahiran. Tanpa sosialisasi, masyarakat tidak akan sadar dan tidak akan mendapatkan informasi akta kelahiran yang benar.Kata Kunci : Implementasi, Akta kelahiran, Catatan Sipil.

---

ABSTRACTDecree the Minister of Home Affairs Number 9 of 2016 regarding Accelerated Improvement of Birth Certificates Ownership in Civil Registry Service Office Serang District as a form of state acknowledgement on the child 39 s identity. This regulation adds blank birth certificates of children from the marriage which has not been recorded, but the status of their parents on Family Card shows a legally relationship as husband and wife. Children who have a birth certificate will have legal standing as a child born out of wedlock, because their parents did not fulfill the marriage registry. So it does not have legal proof on marriage certificate. The study was conducted in terms of the normative level. Hold interviews to strengthen and support the analysis. Implementation at Civil Registry Service Office Serang District has accelerated increase of birth certificates. Obstructive ownership will hamper the protection and legal recognition of the State. Implementation can be realized if there is awareness and goodwill of the community. Suggested to the Government to continue to intensify the birth certificates issue of children from unrecorded marriages. It is also necessary to encourage the socialization of the importance of birth certificates. Without socialization, people will not notice and will not get a birth certificate information correctly.Keywords Implementation, Birth Certificate, Civil Registry."

"Tesis ini membahas setiap penawaran dan permintaan sukuk daerah propinsi. Dari sisi penawaran sukuk oleh pemerintah propinsi diperhitungkan dengan kinerja pendapatana sli daerah melalui analisis share, growt dan elastisitas serta melakukan analisis DSCR dan besaran batasan besaran pinjaman merujuk PP No.54 Tahun2 005. Sedangkan dari sisi permintaan sukuk propinsi digunakan parameter jumlah penduduk muslim, jumlah dana likuid dan jumlah keluarga sejahtera untuk masing - masing propinsi.Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan data tahun 20A5 - 2AA6 menunjukkan bahwa berdasarkan faktor penawaran dan permintaan dan dilanjutkan dengan analisis indeks dan analisis kuadran dapat disimpulkan terdapat tujuh propinsi untuk dikaji lebih lanjut guna kemungkinan penerbitan sukuk propinsi yaitu Propinsi JawaT engah,D KI Jakarta,J awaB arat,JawaT imur, DI Yogya, Sumatera Barat dan Jambi.

---

This thesis is mainly focus in analyzing the supply and demand of Syariatt Bonds (Sukuk) in Regional Province. The Provincial Government supply demand side of sukuk is calculated by the performanceo f RegionalO riginal Revenuew ith elasticity analysis , growth and share. The supply side of sukuk is also calculated by DSCR analysis and the limit of loan by the provincial government that based on the Government Regulation No. 54 / 2A05. Otherwise, in the demand side of sukuk is using the parameter of the total Moslem populations, amount of liquidity funds, and total welfaref amily in eachp rovince.Based on the research result that used data of 2005 - 2A06, the factors of supply and demand and continue by analyzing of index and analyzing of quadrant, can be concluded that there are seven provinces may have possibility to have initial public offering (IPO) of sukuk which are; Mid Java, DKI Jakarta,W est Java,E astJ ava,D I Yogyakarta,W est Sumatraa nd Jambi."

"Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena timbulnya sertipikat ganda pada obyek tanah yang sama. Permasalahan disini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya sertipkat ganda, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang sertipikatnya dibatalkan dalam sertipikat ganda, dan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/TUN/2007 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Certificate as a strong admissible evidence instrument, in its issuance, often brings and created a legal impact for those who being related or those whose interests being jeopardized, therefore many times disputes related to the issuance of a certificate have been recurring and ended in the court for its settlement. In this case study, the dispute occurred due to the existence of double certificates on the same object (in this matter such object is land). The problem identified includes; what are the factors which lead to the existence of a double certificate, how is the legal protection being given to the party which certificate's being cancelled in the case of double certificates and is the Verdict of the Supreme Court number 56 PK/TUN/2008 has been in conjunction with the current regulation. This thesis is using normative-based research method with descriptive research type and the data being used is a secondary data. The data analysis within this thesis writings is using qualitative analysis method."

"Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala, yang juga terjadi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang berupa ketidaksesuaian hasil pengecekan sertipikat. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses validasi data elektronik dalam pengecekan sertipikat secara elektronik dan mekanisme penanganan yang dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data dalam pengecekannya. Kajian dilakukan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pertama, Permasalahan yang muncul berasal dari data-data pertanahan yang tidak valid. Proses validasi oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dilakukan dengan memeriksa dan memastikan kesesuaian data-data yang tersimpan di pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun kekosongan prosedur yang jelas menyebabkan inkonsistensi data. Kedua, Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga bertanggung jawab atas hasil pengecekan yang tidak sesuai. Klarifikasi dan perbaikan data telah dilakukan tetapi masih bersifat pasif. Pencantuman keterangan terkait tata ruang dalam hasil pengecekan dapat pula menimbulkan ketidaksesuaian apabila data tersebut belum disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang yang terbaru. Miskonsepsi birokrasi juga berpengaruh dalam masalah tersebut. Dengan demikian, integrasi data harus segera diajukan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

---

Certificate of land rights checking is an obligation and a condition in terms of making deeds for the Land Deed Making Officer, to ensure the suitability of the certificates. Through the development of times and technology, and to realize an easy, fast, and low-cost service, the digitization of certificate checking services is carried out. However, in its implementation, obstacles were found, which also occurred at the Pontianak City Land Office in the form of discrepancies in its results. This causes legal uncertainty and concern for interested parties. Therefore, this study examines the process of validating electronic data in electronic certificate check and the handling mechanism carried out if there is a data discrepancy in checking. Study was conducted using normative juridical writing methods and supported by the results of interviews with speakers. The results found that, first, the problems rose from invalid land data. Validation process by the Pontianak City Land Office is carried out by checking and ensuring the data suitability stored in the database of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency through the Computerized Application of the Land Office which has been provided by the Center for Data and Information on Land, Spatial Planning, and Sustainable Food Agricultural Land. But the blankness of obvious procedure leads to data inconsistencies. Second, the Pontianak City Land Office is also responsible for the inappropriate checks results. Clarification and improvement have been carried out, but it is still passive. The inclusion of spatial planning information in the results of the check can also cause discrepancies if the data has not been adjusted to the latest Detailed Spatial Plan. Bureaucratic misconceptions also influence the issue. Thus, data integration must be immediately submitted to the Directorate General of Spatial Planning of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kepastian hukum sertipikat hak atas tanah setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa sertipikat dinyatakan tidak sah dan mengikat untuk sebagian luas tanah yang menjadi objek sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum dari sertipikat tersebut setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersangkutan dan mengenai bagaimana tindakan pemegang sertipikat untuk mempertahankan hak atas tanahnya yang tersisa setelah dikurangi objek sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sertipikat tetap menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan luas tanah yang tersisa dalam sertipikat dan tindakan yang dapat diambil oleh pemegang sertipikat adalah melakukan pengukuran dan pengembalian batas tanah untuk perubahan data sertipikat tersebut. Saran yang dapat diberikan adalah asas contradictoire delimitate harus lebih dipraktikkan dalam menentukan batas kepemilikan tanah. Setiap adanya perubahan mengenai data fisik dan/atau data yuridis pemegang sertipikat wajib untuk memperbarui dan melaporkannya ke kantor pertanahan.

---

This study analyzes the legal certainty of land rights certificates after it was decided by the court that the certificates were declared invalid and binding for most of the land area that was the object of the dispute. The problems raised in this study are regarding the legal certainty of the certificate after the decision from the relevant court and about how the certificate holder acts to defend his remaining land rights after deducting the object of dispute. The method used in this research is normative juridical research with prescriptive type of research. The results obtained from this study are that the certificate still guarantees legal certainty over the ownership of the remaining land area in the certificate and the actions that can be taken by the certificate holder are to measure and return the land boundary for changes to the certificate data. The suggestion that can be given is that the contradictoire delimitate principle should be more practiced in determining land ownership boundaries. Any changes to the physical data and/or juridical data of the certificate holder are required to update and report it to the land office."