Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengadaan Alutsista merupakan strategi transisi yang harus dijalankan pemerintahterutama karena industri strategis domestik belum dapat diandalkan untuk dijadikan industrisubstitusi bagi sumber alutsista Indonesia. Pembangunan industri strategis merupakan salah satusasaran jangka panjang pemerintah yang ditujukan untuk membangun kemandirian nasionaldibidang teknologi pertahanan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional.Sumber pendanaan utama bagi Indonesia untuk melakukan proses pengadaan Alutsistapertahanan yang bersumber dari pasar senjata Internasional adalah Fasilitas Kredit Ekspor.Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanaan melalui proses pengadaan barang/jasadengan fasilitas kredit ekspor dan potensi proses pengadaan barang/jasa yang dapatmempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkanpermasalahan umum dalam lingkungan strategis yang ada, maka tesis ini ingin melihat lebihmendalam pelaksanaan penggunaan fasilitas kredit ekspor untuk pengadaan alutsista dilingkungan Kementerian Pertahanan."

"Bandara Hang Nadin yang berlokasi di Propinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah banda udara yang memiliki prospek kedepan yang sangat dekat dengan wilayah negara tetangga kita sepertiSingapura dan malaysia, selain itu daerah pulau Bandara merupakan kawasan industri sesuai dengan keputusan Presiden. No. 41 tahun 1973, dinyatakan bahwa bandara Hng Nadin di bangun dengan tujuan untuk dapat memberikan dukdungan terhadap pembangunan Batam menjadi kawasan industri...."

"Export Credit represent one of alternative financings used for procuring goods/service in around Dephan/TNI. Basically, export credit loan represent a loan prepared by exporter states to the concerned state export and also for fulfilling good needs for importer state. Said loan represents the credit granted to importer state for settling good procurement bought from the exporter company of the concerned credit provider state and therefore it cannot be used feely. The requirements of export credit during this time refer to the rules issued by states joined in OECD called OECD guidelines. In said rules it is mentioned that export credit loan is not purposed for military and agriculture needs. But factually export credit loan is still one of the important financings for goods/service procurement in around Dephan/TNI. In this thesis, it was conducted legal analysis on export credit agreement in line with the existence of standard requirements stipulated in OECD Guidelines and legal analysis of goods/service procurement export credit agreement in around Dephan/TNI."

"ABSTRAKHak menguasai negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, hal mana peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pengaturan agar tujuan Negara sebagai organisasi tertinggi dapat terus dilaksanakan melalui peraturan-peraturan yang menyerasikan pembangunan masyarakat dengan perlindungan hukum atas hak-hak perorangan rakyat. Untuk melihat apakah kewenangan Negara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, maka untuk mengukumya dapat dilihat apakah pemerintah selaku penyelenggara Negara telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilihat dalam aturan hukumnya dengan cara melihat bagaimana peraturan tersebut memberikan Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu. Perlindungan atas hak-hak atas tanah individual dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Ada kemungkinan pemilik hak tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanahnya. Oleh karena kepentingan umum dan pembangunan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan dilokasi lain maka Pengambilan itu dapat dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak. Terkait dengan pencabutan hak atas tanah, agar pelaksanaan pencabutan hak atas tanah tersebut tidak menyimpangi konstitusi Negara Republik Indonesia, makasebelum dilakukan Pencabutan hak diperlukan adanya suatu penetapanpengadilan. Kedepan Perlu dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

AbstractState own right in procuring land for the public interest is reflected in legislation as the Law Number 20 Year 1961 About the revocation of land rights and Presidential Regulation No. 36 year 2005, as amended by Presidential Regulation Number 65 Year 2006, the regulations legislation should specify that the goals of the state as a highest organization can continue to be implemented through regulations that coordinates the development community with the legal protection of the rights of individuals. To see if the State authorities has been conducted in accordance with the constitution, then it can be viewed on the goverment as the implementing agency of State has given proper legal protection for the people. Legal protection of human rights in the procurement of land for public interest can be seen on the rule of law in a way to see how this legislation provides legal protection of individual rights. Protection of individual rights can be done by land deliberations. There is the possibility of the rights owner is not willing at all to letgo of his land. Therefore for the public interest and development as referred can not built in another location, so it can be done then by revocation of land right. To sure that the implementation of revocation of land rights did not breach the constitution of Republic of Indonesia, the revocation of rights is need to establish the court?s decision. Fore, should be make a law that specifically regulates the procurement of land for public purposes."

"Konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelomopk orang (Negarawan,usahawan,cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama....."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut sarat multitafsir terhadap PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement."

"ABSTRAKThe National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal by PT. Jasa Marga (Persero) at Sub-district of Pesanggrahan, District of Pesanggrahan, South Jakarta, is deemed necessary to be examined since it has arisen a question whether it is conducted based on the applicable laws and regulations and how the protection is for the land right holder whose land is still on dispute. The research makes use empirical normative method and constitutes a fact finding research with explanatory research typology since it is aimed to find the fact on the problem that arises, and then the problem is explained and described in more detail. This research is expected to give solution to the existing problem by providing several suggestions to the stakeholders, so from the viewpoint of its form, it is also a prescriptive research. Data collecting is conducted through literature study and interview using judgmental sampling method. Following examination against the problem that arises, the data obtained are then analyzed using qualitative. analysis method. The outcome of the research reveals that the land acquittal conducted by PT. Jasa Marga (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations, and the right holders of land that is still on dispute are given protection in the form of guarantee that compensation will be given to the right holders and in sufficient amount. It is recommended that the government determine land price in an objective and actual manner, not only when conducting land procurement for public interest, and give compensation by considering social, economic, and cultural factors of the community whose land is acquitted."