Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dengan undang-undang perseroan terbatas yang baru. Undang-undang memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perseroan melakukan penyesuaian. Jika perseroan tidak melakukan penyesuaian, maka perseroan dapat dibubarkan oleh putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

"Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membawa akibat bagi Perseroan Terbatas (PT) yang sudah sah sebagai badan hukum dan sedang proses menjadi badan hukum untuk segera menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyesuaian anggaran dasar PT diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 157 dan Pasal 158. Penyesuaian dilakukan paling lambat 1 tahun sejak tanggal diundangkan, sehingga batas terakhir penyesuaian anggaran dasar adalah 16 Agustus 2008. Organ dalam PT yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan PT yaitu Direksi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bentuk tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengurusan PT diatur dalam Pasal 92 ayat 1 dan 2. Tindakan Direksi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar atau lalai dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar ini memberi akibat yang cukup besar bagi PT yang bersangkutan dan Direksi itu sendiri. Kerugian PT atas tidak dilakukannya penyesuaian diatur dalam Pasal 157 ayat 4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Direksi PT dalam hal penyesuaian anggaran dasar PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan akibat hukum apa yang timbul bagi Direksi dan PT itu sendiri yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan tipe penelitian eksplantoris yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dengan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini digunakan data sekunder, dimana untuk memperoleh data sekunder tersebut maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yang dilakukan dengan data tertulis baik merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam penulisan ini juga dilakukan wawancara dengan beberapa informan, untuk kemudian data-data yang diperoleh dilakukan ananlisis secara kwalitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Direksi merupakan satu-satunya organ dalam PT yang bertugas melakukan pengurusan dan mewakili PT baik di dalam atau di luar pengadilan. Pengurusan PT oleh Direksi wajib dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh karena itu Direksi mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar PT. Kerugian bagi PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya yaitu dapat dimohon pembubarannya oleh Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan melalui pengadilan. Bagi Direksi akibat hukum yang timbul dengan tidak menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan RUPS untuk menyesuaikan anggaran suatu PT hingga lewat dari tenggang waktu satu tahun yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu tindakan Direksi tersebut termasuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu akibat hukum lain yang timbul bagi Direksi yaitu mengenai tanggung jawab Direksi yang tadinya mandiri menjadi tanggung jawab renteng karena adanya suatu perubahan dalam anggaran dasar PT yang seharusnya di daftarkan dan diumumkan pada instansi yang berwenang tidak dipenuhi.

---

The legalization of the LLC Law Number 40/2007 causing all the Limited Liability Company (LLC) which already have legal institution and those are in the process to be a legal institution to adjust their Articles of Association (AoA) with the LLC Law. Adjustment of LLC AoA were regulated in LLC Law Number 40/2007 under chapter 157 and chapter 158. The adjustment must be executed at the latest one year after the date of the Law appointed, therefore the latest limit of changing LLC AoA were on August 16, 2008. The party in the LLC who has obligation to conduct LLC was the Board of Directors (BoD). According to LLC Law Number 40/2007, the BoD responsibilities to conduct LLC were stated in chapter 92 paragraph 1 and paragraph 2. The BoD act who do not execute adjustment of the LLC AoA or fail to arrange adjustment of the LLC AoA will cause big consequences to the LLC and the BoD itself. The LLC loss due to negligence of adjustment was stated in the chapter 157 paragraph 4.

Based on the above matters, the aim of this study was to investigate on how the LLC BoD responsibility in adjustment their AoA to be in line with the LLC Law Number 40/2007 and what is legal consequences arise for the BoD and for the LLC who has not yet arrange the adjustment of their AoA. The research method used in this thesis was by applying normative jurisdiction method with explanatory observation. The relationship between one and other symptoms were observed and then analyzed based on the related regulations to find answer of the raised questions. Due to this matters, secondary data for this research were collected, which obtained from literature studies by using written source of data including primary, secondary and tertiary legal materials. Interviewing few informers was also used in this paper and then the data gathered were analyzed by qualitative method.

The result of the study indicated that BoD was solely party in the LLC who has to undertake the arrangement and in charge the LLC both inside and outside the court. The arrangement of LLC by BoD have to conduct with a good will and full responsibilities, therefore the BoD has obligation to make adjustment of LLC AoA. The LLC loss due to no adjustment in the LLC AoA include the LLC closed asking by the Prosecutor or by the concern party through the court. The legal consequences raised for those of BoD who do not conduct the General Meeting of Shareholders for adjustment of the LLC AoA until exceed the one year limit as stated in the LLC Law Number 40/2007, therefore, those BoD act were considered against the law as ruled in the chapter 1365 of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Another legal consequences for the BoD due to their amendment in the LLC AoA but not submitted and announced to the Government and the party in charge were change of BoD responsibilities who at first is one person responsibility to become collective responsibilities."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Pengumpulan data dilkakukan dengan pendekatan metode studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, PT yang telah memperoleh status badan hukum menurut Undang-Undang 1 Tahun Nomor 1995. Kedua, PT yang belum memperoleh status badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1995. Apabila kedua jenis PT itu tidak menyesuaikan anggran dasarnya dalam jangka waktu 1(satu) tahun, maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonankejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Sedangkan akibat hukum bagi PT yang belum menyesuaikan anggran dasarnya terhadap pihak ketiga akan berakibat tanggung jawab pribadi masing-masing direksi, dewan komisaris sesuai dengan kesalahan dan kelalaiannya dalam hal kepengurusan. Namun, dalm hal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menyetujui pengalihan saham terhadap pihak ketiga maka masing-masing direksi, dewan kisaris dan pemegang ssaham bertanggung jawab pribadi terhadap pihak ketiga

---

The writing of this thesis uses a normative legal research method. The type of research used is prescriptive research. Data collection was carried out using a literature study method approach. The results of the study indicate that the legal status of PT whose articles of association have not been adjusted to Law No. 40 of 2007 are divided into 2 (two) types. First, PT that has obtained legal entity status according to Law 1 of 1995. Second, PT that has not obtained legal entity status according to Law Number 1995. If the two types of PT do not adjust their basic budget within 1 (one) period years, it can be dissolved based on the decision of the district court at the request of the prosecutor or interested parties. Meanwhile, the legal consequences for PTs that have not adjusted their basic budget to third parties will result in the personal responsibility of each director, board of commissioners in accordance with their mistakes and omissions in terms of management. However, in the event that the GMS (General Meeting of Shareholders) approves the transfer of shares to a third party, the respective directors, board of directors and shareholders are personally responsible for the third party."

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badanhukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahunharus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yangmenjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasardengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan danUndang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yangterlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumberdatanya. Pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangkapenyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan belum lengkapnyaPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tersebut dan belum siapnya Sisminbakum. Kendala yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar PT adalah belum adanya standar akta pendirian dan/atauakta perubahan anggaran dasar, kendala di Sisminbakum, diantaranya adalah jenistransaksi sering berubah serta tidak sesuainya data yang ada dalam datdbaseSisminbakum dengan data PT yang sebenarnya, belum meratanya Sumber DayaManusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kapasitasmengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan dalam mengatasi kendala yangterjadi dalam praktek, banyak notaris belum menguasai teknologi informasi untukmengakses Sisminbakum. Akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidakmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir adalah PT dapat dibubarkanberdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihakpihakyang berkepentingan, efek jangka panjang nama PT dapat digunakan olehpihak lain. Penyesuaian anggaran dasar tetap dapat dilakukan, namun berhati-hati,apakah ada pihak yang meminta membubarkan PT sehingga penyesuaian anggarandasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan.

---

ABSTRACTBased on the article 157 paragraph (3) of the law Number 40 year 2007 concerningLimited Liability Company, who have already obtained the status of legal entitiesunder legislative regulations shall within 1 year to adjust their articles association tothe provisions of the law mentioned above. Hie problems appear like: Does theimplementation of the articles association’s adjustment in accordance with the validregulation and the law? What kind of handicaps in process of articles association’sadjustment? How about legal effect for the Limited Liability Company (“theCompany”) who does not adjust articles association with the Law Number 40 Year2007 after the time limit becomes extinct? This research uses literature researchmethod with secondary data as the main source data. The legal effect of amendmentprocess of the Company is not in accordance with valid legislative regulationbecause the Government Regulation and Ministry Regulation of the Law Number 40year 2007 are incomplete and Sisminbakum have not been ready. The handicap ofthe company's articles association adjustment process are as follows : there is nostandardization of the Company’s establishment deed and/or the amendment ofarticles association deed, Sisminbakum’s handicaps, such as : kind of transactionoften changes, the data in Sisminbakum’s database and the Company’s real data arenot the same, Human Resources in Department Law and Human Right has not spreadthroughout yet to handle questions in practice, many notaries has not masteredinformation technology to access Sisminbakum. The Company who does not adjustarticles association with the Law Number 40 year 2007 after the time limit becomesextinct means the Company can be liquidated based on a decision of the district courtat the petition of the public prosecutors’ office or interested parties, the name of theCompany can be used by other party. The adjustment of articles association can bedone with caution, whether there are any interested parties asking for liquidating theCompany so its adjustment with the Law Number 40 year 2007 cannot be done."

"Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam sistem perbankan nasional dan korporasi kita. Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dimana dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian normatif.Hasil dari penelitian ini, pada dasarnya dari sisi peraturan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, kewajiban, pertanggungjawaban, kemandirian dan yang terakhir kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi karakteristik Perseroan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Sebagaimana yang terjadi di dalam manajemen Bank X dimana pemegang saham pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan yaitu dengan mempengaruhi kebijakan manajemen Perseroan. Atas tindakannya tersebut pemegang saham telah melanggar prinsip akuntabilitas yang berujung tidak independe-nya masing-masing Organ Perseroan.

---

Economy crisis that hitted in Asia especially Indonesia in the middle of the 1997 believed because the weakness application of Good Corporate Governance (GCG) in our national banking system and our corporation. This thesis focus to the application of good corporate governance (GCG) in Indonesia where pushed from two sides, that is ethics and regulation. This research uses normative research.

The result of normative research, basically from regulation side, Limited Liability Regulation Number 40th,2007 has applied base principles GCG that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. But the characteristics of company at south east asia especially indonesia is highly property concentration and control by group family / group business. In the same manner as happened in X Bank management where does controller shareholder get involved in company operational activity with influence company management policy. Cause of his action, shareholder has broken accountability principle pointed each of Organ Perseroan can not work independent."