Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Commons or resources can be useful but sometimes could be dangerous for humanity. The resources can be vulnerable if the human who has to manage fails. Understanding the stakeholder could be an appropriate way to solve it. Therefore this esay , based on the case study of the Bardon Grange Allotment Project (BGAP) in Leeds, the UK, is to understand the stakeholder involvement and elaborate the sustainability indicators that have been used in this project. The targets are also to understand the stakeholders' participation and to measure the indicators of its sustainability."

"Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam Proses Pembentukan peraturan daerah adalah salah satunya syarat terwujudnya peraturan daerah yang ideal. Partisipasi Masyarakat didalam Pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan sampai saat pada disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah, serta disebarluaskannya peraturan daerah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang- undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, kamus, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di provinsi Banten dalam proses pembentukan Perda, belum maksimal terlaksana, selain terkendala didalam hal sosialisasi terkait dengan pembentukan perda, lembaga pembentuk dalam hal ini DPRD bersama Gubernur, terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakt atau kelompok yang terdampak dan terkait dengan perda yang akan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari dokumen risalah siding paripurna, dimana didalam risalah tersebut absensi dari mastyarakat yang hadir cenderung bukan merupakan masyarakat yang terdapak langsung dari subtansi perda yang akan dibuat. Konsep ideal dalam hal ini seharusnya pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi tersebut melalui Musrenbang, dengan demikian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dapat di inventarisir permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

---

Legislation is the written legal basis, the legal basis or legal basis is the legal basis or legal basis. Indonesia as a rule of law country certainly has norms that regulate the process of its formation from the central to the regional level. Then one of the formal processes of forming laws and regulations is Community Participation. Community Participation in the Formation Process of regional regulations is one of the requirements for the realization of ideal regional regulations. Community Participation in the Formation of regional regulations is related to the procedures regulated by the Law and its implementing regulations. Starting from planning, drafting, discussing until the moment when it becomes a regional regulation, as well as the dissemination of the regional regulation. By using the normative juridical research method, the normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials, such as laws and regulations, books, journals, scientific magazines, dictionaries, and newspapers. The results of the study show that community participation in the province of Banten in the process of forming regional regulations has not been maximally implemented, apart from being constrained in terms of socialization related to the formation of regional regulations, the forming institutions in this case the DPRD and the Governor, are seen as merely aborting obligations, because the community is involved, not the community. or groups that are affected and related to regional regulations that will be formed by the DPRD together with the Governor. The results of the study show that there is still a lack of community participation in the process of forming regional regulations in Banten Province, this can be seen from the minutes of the plenary session, where in the minutes the absences of the people present tend not to be people who are directly affected by the substance of the regional regulations that will be made. The ideal concept in this case should be that the government and DPRD absorb these aspirations through the Musrenbang, so that people's aspirations in the process of forming local regulations can take an inventory of people's problems and needs."

"ABSTRAKArtikel jurnal ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam transformasi kampung wisata kota. Hal tersebut didasari pada fenomena kampung wisata kreatif berbentuk kampung warna yang sedang berkembang di Indonesia sebagai representasi dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan studi sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota khusunya sektor pariwisata dapat berjalan dengan aktif ataupun sebaliknya. Faktor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat diantaranya faktor ekonomi, dan adanya sense of community. Di sisi lain, pasifnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil-hasil studi tersebut masih terdapat kekurangan karena belum melihat peran agen dalam mendorong partisipasi masyarakat, serta peran seni sebagai bentuk ekspresi diri yang menimbulkan kesenangan dan rasa bangga dapat mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam program pengembangan pariwisata. Tulisan ini akan membahas tentang Kampung Bekelir Kota Tangerang. Tulisan ini memiliki argumentasi yakni faktor kesempatan, sense of community dan faktor ekonomi tidak cukup mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada konteks masyarakat perkotaan, tetapi terdapat peran agen serta seni yang dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga menjadi lebih aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan proses bagaimana agen serta seni berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya sektor pariwisata.

---

ABSTRACTThis journal article examines the participation of the community in the transformation of the city 39;s tourism village. It is based on the phenomenon of creative tourism village in the form of a growing color village in Indonesia as a representation of community participation. Based on previous studies, community participation in urban development especially the tourism sector can run actively or vice versa. Factors that can encourage community participation include economic factors, and the sense of community. On the other hand, the passive participation of the community is due to the opportunity factor given by the government. The results of those studies are still lacking because they have not seen the role of agents in encouraging community participation, as well as art instruments as a form of self-expression that gives pleasure and pride to encourage active public participation in tourism development programs.This paper will discuss about Kampung Bekelir Kota Tangerang. This article has an argument that the factors of opportunity, sense of community and economic factors are not enough to encourage public participation in tourism development in the context of urban society, but there is an agent and art role that can encourage the participation of the community to become more active. This study uses a qualitative approach with case study methods to illustrate the process of how agents and art play a role in encouraging public participation in development, especially the tourism sector."

"Kader kesehatan komunitas adalah varian bentuk sukarelawan Indonesia yang berbasis komunitas. Selama masa kekuasaan Pemerintah Orde Baru, program-program kesehatan dan kesejahteraan nasional seperti Keluarga Berencana, PKK dan Posyandu, berhasil memobilisir ratusan ribu perempuan dan laki-laki untuk berperan menjadi kader kesehatan komunitas. Namun demikian jumlah yang bertahan tetap menjalankan fungsi sukarelawan kesehatan komunitas hingga kini, jumlahnya sangat sedikit. Kebertahanan (sustainability) partisipasi sukarela berkaitan dengan sejumlah faktor. Dalam disertasi ini peneliti menggali lebih jauh konteks partisipasi sukarela pada kader yang bertahan, melalui sudut pandang teori diri dialogis. Teori diri dialogis memaknai konsep diri sebagai sebuah lanskap dimana terdapat posisi-posisi diri yang terus bergerak dinamis dalam ruang dan waktu. Konstruk diri dialogis kader kesehatan komunitas dari hasil studi ini memperlihatkan beberapa penjelasan penting, antara lain bahwa kader kesehatan komunitas yang bertahan adalah mereka yang mengalami pergeseran posisi-posisi diri hingga akhirnya posisi aku komunitas (representasi komunitas dalam diri individu) mendominasi dan bersesuaian dalam hubungannya dengan posisi-posisi diri lainnya.

---

Kader Kesehatan Komunitas serves as one of a kind of community based volunteers in Indonesia. During Suharto era, national health and welfare programs such as Keluarga Berencana (National Birth Control Program), PKK (Family Welfare Education Program) and Posyandu (Integrated Health Service Activity in Sub Village level) has succeeded in mobilising hundred of thousands people, devoting themselves to function as Kader. Kader helps implementing governmental programs and concomitantly plays the role as volunteer for the community. However, the sustained Kader only left but a few. The sustainability of Kader reflects some factors. The study examines voluntary participation of Kader from the dialogical self theory. Dialogical self explains how individuals self constructed dynamically. Self explained as a landscape which has positions that continually shifts and communicates. The research result shows that the sustainability of Kader heavily relates to the shifting of self positions and how the representation of community in self dominates and adjusts to the other positions."

"Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat.

---

The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation."

"Pemekaran daerah diharapkan mampu meningkatkan layanan pendidikan di daerah pemekaran. Namun ditemukan partisipasi sekolah pada semua jenjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun dibandingkan Provinsi induknya setelah terjadinya pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran untuk melihat hubungan pemekaran daerah terhadap partisipasi sekolah. Dari hasil regresi data Susenas tahun 1992-2020, ditemukan bahwa pemekaran daerah menurunkan probabilitas anak bersekolah sebesar 3.81%. Probabilitas negatif paling besar terjadi pada jenjang SMA, dimana probabilitas anak bersekolah SMA turun sebesar 9.77% setelah terjadinya pemekaran daerah. Diikuti jenjang SMP dengan probabilitas sebesar 6.78%. Namun pada jenjang SD ditemukan tidak mempunyai hubungan dengan pemekaran daerah. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan serta pendidikan kepala rumah tangga mampu meningkatkan probabilitas anak bersekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil analisis kualitatif, ditemukan bahwa keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak bukan menjadi kendala. Namun adanya kesempatan menjadi tenaga kerja anak terutama di tambang timah serta budaya keluarga yang mendukung hal tersebut dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Ditemukan pula indikasi partisipasi sekolah membaik, seiring dengan menurunnya kontribusi sektor primer pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

---

Regional expansions are expected to improve education services in the newly created regions. However, it was found that school participation at all levels in the Bangka Belitung Islands Province decreased compared to its parent province after the expansion. This study used mixed methods research to examine the relationship between regional expansion and school participation. The results of the 1992-2020 Susenas data regression found that regional expansion reduced the probability of children going to school by 3.81%. The greatest negative probability occurs at the senior high school level, where the probability of a child attending high school decreases by 9.77% after the regional expansion. Followed by the junior high school level with a probability of 6.78%. However, at the primary school level, it was found that it had no relationship with regional expansion. Household spending on education and the education of the head of the household can increase the probability of children going to school in the Bangka Belitung Islands Province. From the results of the qualitative analysis, it was found that economic limitations to sending their children to school were not an obstacle. However, the opportunity to become a child labor, especially in tin mines and family culture that supports this are considered to be factors that influence school participation. There were also indications of improving school enrollment, in line with the declining contribution of the primary sector to GDP (Gross Domestic Product)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi consumer engagement yang dilakukan oleh akun Facebook dan Twitter milik AirAsia Indonesia dan Garuda Indonesia serta tahapan consumer engagement yang telah dicapai pada periode 11 Mei – 11 Juni 2014. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan mengumpulkan data secara kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan melalui bantuan perangkat lunak pengukur media sosial dan secara manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi consumer engagement yang dilakukan oleh AirAsia Indonesia dan Garuda Indonesia masih sangat minim, namun kedua maskapai mencapai tahapan consumer engagement yang berbeda, di mana tahapan consumer engagement yang dicapai Garuda Indonesia lebih unggul dibandingkan AirAsia Indonesia.

---

This study aims to analyze consumer engagement strategies had been done by Facebook and Twitter account of AirAsia Indonesia and Garuda Indonesia between 11 May – 11 June 2014 and the achieved stage of consumer engagement in both parties. This is an evaluative study using social media measuring software and manual to collect quantitative and qualitative data. The result showed that the consumer engagement strategies done by both parties still very low, but they have different result in consumer engagement stage achieved, in which the stage achieved by Garuda Indonesia is superior than AirAsia Indonesia"

"Dukungan pemerintah untuk menjaga nilai demokrasi dalam penyusunan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik diwadahi melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Arahan ini dituangkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi FKP serta memberikan pengetahuan baru dalam perspektif implementasi kebijakan sektor publik.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan wawancara dan studi literatur untuk menganalisis implementasi FKP hingga tahun 2022. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model Merilee S. Grindle yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan FKP dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan instansi, partisipasi instansi, stakeholder terkait dan masyarakat. FKP bukan hanya serangkaian formalitas, tetapi juga sarana yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Manfaat FKP meliputi menyelaraskan kapasitas penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat dan meminimalisir dampak negatif kebijakan terhadap kesejahteraan publik. Implementasi FKP dipengaruhi oleh persepsi, partisipasi, dan kualitas layanan yang disampaikan kepada masyarakat. Hambatan birokrasi dan koordinasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam forum, sementara kapabilitas pimpinan lembaga dan kualitas koordinasi antar unit kerja menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan FKP. Tingkat kepatuhan dan responsivitas instansi pemerintah terhadap masukan dari FKP dapat bervariasi, memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses konsultasi publik dan efektivitas implementasi kebijakan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya platform tindak lanjut FKP dapat menyulitkan stakeholders dalam memantau progres dan tindak lanjut putusan FKP. Meskipun implementasi FKP telah mencapai beberapa keberhasilan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Variasi dalam pemahaman capaian rencana aksi, realisasi strategi, dan kegigihan pelaksanaan juga menjadi fokus perhatian.

---

Government support to uphold democratic values in the formulation, implementation, and evaluation of public policies is facilitated through Public Consultation Forums (FKP). This direction is articulated through Regulation of the Minister ofAdministrative and Bureaucratic Reform Number 16 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of Public Consultation Forums in the Environment of Public Service Organizing Units. The purpose of this research is to determine the factors influencing the implementation of Public Consultation Forums and to provide new insights from the perspective of public sector policy implementation. This study uses a qualitative approach with literature review and interviews to analyse the implementation of FKP until 2022. The policy implementation model used is Merilee S. Grindle's model, which includes factors influencing policy implementation, Content of Policy content and Context of Implementation. The results of the study show that the implementation of FKP policies is influenced by various factors, including the interests of institutions, institutional participation, relevant stakeholders, and the public. FKP is not just a series of formalities but also an important means to enhance transparency and accountability in public decision-making processes. The benefits of FKP include aligning service provider capacity with public expectations and minimizing the negative impact of policies on public welfare. The implementation of FKP is influenced by perceptions, participation, and the quality of services provided to the public. Bureaucratic hurdles and coordination can affect decision-making in the forum, while the leadership capabilities of institutions and the quality of coordination among units are key to the success of FKP implementation. The level of compliance and responsiveness of government agencies to input from FKP can vary, affecting public trust in the public consultation process and the effectiveness of policy implementation. Challenges such as resource constraints and a lack of follow-up platforms for FKP can hinder stakeholders in monitoring progress and follow-up decisions of FKP. Although the implementation of FKP has achieved some successes, there are still several challenges that need to be addressed, including human resource limitations, budget, and time constraints. Variations in understanding the achievement of action plans, strategy realization, and the perseverance of implementation are also areas of focus."

"Artikel ini membahas tentang dinamika relasi kuasa dan injunctive norms di dalam partisipasi anak pada perencanaan pembangunan di tiga wilayah DKI Jakarta. Studi-studi sebelumnya mengemukakan bahwa kendala partisipasi anak disebabkan oleh aspek psikososial, terbatasnya kemampuan SDM di dalam mendorong partisipasi anak, serta pelaksanaan prosedural akibat tekanan pihak eksternal. Pandangan tersebut memiliki kelemahan karena belum menempatkan aspek dinamika relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa serta injunctive norms yang terjadi di dalam proses partisipasi anak. Penulis berargumen bahwa ketimpangan relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa berkontribusi terhadap terhambatnya partisipasi anak. Kondisi ini dilanggengkan oleh injunctive norms yang dikonstruksikan oleh orang dewasa pada proses partisipasi anak, Hal ini berakibat pada proses partisipasi anak yang tidak bermakna dalam perencanaan pembangunan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai anak yang tergabung di dalam forum anak, anak penerima manfaat, fasilitator forum anak serta pejabat pemerintah. Studi ini juga melakukan analisis berdasarkan data sekunder dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menjelaskan dinamika relasi kuasa dan injunctive norms dalam partisipasi anak pada perencanaan pembangunan di tiga wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

---

This article discusses the dynamics of power relations and injunctive norms in children's participation in development planning in three areas of DKI Jakarta. Previous studies suggest that the constraints on children's participation are caused by psychosocial aspects, limited human resource capability in assisting children's participation, and procedural implementation due to demand from external parties. Previous studies have weaknesses because they have not considered aspects of the dynamics of power relations between children and adults and the injunctive norms that occur in children's participation. The author argues that the imbalance of power relations between children and adults contributes to the restraint of children's participation. This condition is perpetuated by injunctive norms that are constructed by adults in the children's participation process. The condition of inequality in power relations is perpetuated by injunctive norms constructed by adults in children's participation. This study uses a qualitative approach by interviewing children who are members of the children's forum, child beneficiaries, children's forum facilitators, government officials. This study also analyzed secondary data collection and FGDs to explain the dynamics of power relations and injunctive norms in children's participation in development planning in three areas of DKI Jakarta: North Jakarta, East Jakarta and South Jakarta."