Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan kesepakatan AFTA agar memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi Indonesia dan Implementasi kesepakatan tersebut.Dalam tesis ini diuraikan ketentuan pokok kesepakatan AFTA, kebijakan yang diambil Indonesia selama periode 1992-2003. Kondisi perdagangan luar negeri Indonesia dengan Kawasan ASEAN dan upaya pengembangan kegiatan perdagangan dengan kawasan ASEAN yang meliputi fasilitasi perdagangan, pengembangan ekspor nasional dan hambatan bagi upaya peningkatan daya saing.

---

This thesis analyze the policy of foreign trade Strategy of Indonesia in facing the implementation of AFTA agreement. In order to gain huge benefit dealing with implementation of the agreement : as free trade is a must for most states in the world including Indonesia as a consequence of globalization.The basic norm of the AFTA agreement, the free trade policy of Indonesia during 1992-2003, the condition of foreign trade of Indonesian with ASEAN region and efforts to develop cooperation among region mentioned in in this thesis, included trade facilities, developing national export and barriers of the competitive advantage."

"Tesis membahas mengenai ketentuan asal barang dalam perjanjian daerah perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN-AFTA. Mekanisme pernurunan tarif dan non tarif dalam kesepakatan daerah perdagangan bebas ASEAN. Keuntungan dan kerugian dalam melaksanakan perdagangan bebas.Metode pemaparan yang digunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian daerah perdagangan bebas ASEAN serta menjelaskan dampaknya terhadap perdagangan luar negeri Indonesia yang dilihat dari perkembangan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terjkait dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut."

"Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia yang akan digunakan menghadapi liberalisasi dalam AFTA. Penulis juga bermaksud untuk menjelaskan kesiapan Indonesia dalam posisinya sebagai produsen dan pengekspor komoditi produk. Komoditi sektor industri secara umum siap memasuki perdagangan bebas di kawasan ASEAN (AFTA). Dari total 8.296 komoditi industri yang diekspor ke negara-negara ASEAN, komoditas yang memiliki struktur daya saing mencapai 46%. Namun, untuk meningkatkan daya saing diperlukan upaya mengatasi masalah yang cukup fundamental di sektor industri. Bagi Indonesia, pelaksanaan AFTA merupakan tantangan dan sekaligus peluang, karena dengan keikutsertaannya dalam AFTA berarti persaingan dalam melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN akan menjadi lebih kompetitif Sedangkan posisi Indonesia sendiri terkenal sebagai negara anggota ASEAN yang posisi persaingannya masih sangat lemah. Dengan demikian Indonesia harus meningkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki efisiensi produksi sehingga memiliki daya saing komoditi yang cukup tinggi di pasar internasional.Teori yang dipergunakan yaitu teori ketergantungan (interdependensi) yang saling menguntungkan Bruce M. Russet, Robert Gilpin untuk menjelaskan konsep regionalisme, James Rosenau yang mengemukakan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kebijakan suatu negara dan teori tahapan perdagangan bebas dari Bela Balasa. Dalam rangka mencari kebijakan perdagangan internasional yang tepat untuk menghadapi pelaksanaan AFTA, diperlukan pembahasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung ke arah tersebut dengan memperhatikan pemantapan organisasi pelaksana AFTA, promosi dan penetrasi pasar, peningkatan efisiensi produksi dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan terhadap industri kecil ditambah pula dengan kesiapan yang perlu dilakukan oleh Indonesia sendiri. Tesis ini merupakan kajian kualitatif dan penelitian tesis adalah deskriptif analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data kepustakaan."

"ASEAN didirikan pada tahun 1967 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Untuk itu Asean Free Trade Area (AFTA) secara efektif diberiakukan oleh negara-negara anggota ASEAN mulai 1 Januari 2003. Dengan demikian di kawasan negara-negara anggota ASEAN dberlakukan tarif antara 0% - 5% untuk barang dagangan dari negara anggota ASEAN dan tidak boleh lagi ada hambatan non-tariff. Siap atau tidak siap ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan oleh setiap anggota ASEAN, karena mekanisme pelaksanaan zona perdagangan babas AFTA telah secara bertahap diberlakukan dari tahun 1993 melalui skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff).AFTA bertujuan liberalisasi perdagangan regional ASEAN sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pasar bebas outward looking oriented dan akan menunjang percepatan liberalisasi perdagangan dunia. AFTA merupakan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama, karena adanya kebutuhan bersama. Namun, dalam kondisi Indonesia saat ini sangat patut dipertanyakan siapkah Indonesia mewujudkan kawasan perdagangan bebas, terutama dengan persaingan dagang dengan anggota ASEAN seperti antara lain Singapore, Malaysia, Philippines dan Thailand. Untuk itu pelaku usaha di Indonesia perlu memahami kendala yang mesti dihadapi dan usaha yang perlu dilakukan dengan menimbang usaha bersama pelaku usaha dan pemerintah sebagai antisipasi."

"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."

"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan perubahan posisi tawar-menawar pada dua tingkat, yaitu: pertama, pada level internasional, yaitu antara lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan kedua, pada tingkat domestik, yaitu antara kubu liberal terhadap kubu nasionalis dan kubu populis. Masing-masing perubahan pada dua level analisis yang berbeda ini memberikan sumbangan yang menentukan arah perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis ekonomi.Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, penelitian ini lebih banyak menyentuh dimensi politik dalam perubahan kebijakan. Artinya, penelitian ini lebih banyak berusaha menyelami masalah pergulatan antar berbagai kekuatan yang memiliki kepentingan dan ideologi yang bertentangan dalam rangka memperebutkan pengaruh atas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Dalam penelitian ini, krisis ekonomi merupakan prakondisi yang diasumsikan mendahului dan mengakibatkan perubahan konfigurasi power, baik di tingkat internasional (Indonesia vis-a-vis lembaga keuangan internasional) maupun domestik (antara kubu liberal, nasionalis dan populis). Adapun perubahan konfigurasi power yang disebabkan krisis ekonomi tersebut pada gilirannya mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai krisis ekonomi, perubahan konfigurasi power dan perubahan kebijakan perdagangan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan secara mendalam dan terperinci, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian.Penelitian ini menemukan bahwa dari rangkaian langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, jelas terlihat besarnya pengaruh lembaga keuangan internasional dan kelompok liberal dalam proses liberalisasi reformasi ekonomi Indonesia pada masa krisis ekonomi 1997-1998. Isi MEFP I (31 Oktober 1997), MEFP II (15 Januari 1998) dan supplementary MEFP III (10 April 1998) yang diajukan Pemerintah Indonesia memperlihatkan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan internasional memaksakan liberalisasi lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia.Sebagai hasil kajian, penelitian ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk di bidang perdagangan, ke arah sistem ekonomi pasar hanya akan terjadi apabila krisis ekonomi dapat menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan internasional dan kubu liberal di dalam negeri untuk menekan Pemerintah Indonesia agar mengadopsi kebijakan yang lebih liberal."

"ABSTRAKWangwe on his study ‘the management of foreign aid in Tanzania’ noted that theweaknesses of monitoring and accountability mechanism resulted to a failure ofthe fulfillment of aid commitments utilization; it also caused a decline in the trustof the donors and also the decrease of government credibility over donors.Answering Wangwe, Paris Declaration existed to optimize the M&E function aswell as to achieve its five principles: 1) Ownership; 2) Harmonization; 3)Alignment; 4) Results; and 5) mutual accountability for aid effectiveness.Analyzing the implementation in Indonesia, we should appreciate the Governmentof Indonesia who has achieved in gathering 22 bilateral and multilateral donorsinstitutions to sign a commitment for aid effectiveness in Indonesia. Jakarta'scommitment brings to a new paradigm on how foreign aid will (hopefully) be wellmanaged.However, the analysis toward the M&E policy and performance found missalignmentand gaps between them. In addition, the existing M&E policy whichshould refer to the development planning policy remain miss-align as well. On theother hand the need for a sustainable and aligned M&E policy did not appear inthe existing design. Thus these miss-alignments and gaps might cause reduced theperformance and quality of a resulted M&E.Considering the need for optimum M&E policy for aid effectiveness a head, thusthe evaluation and funding unit of Bappenas should develop and align their M&Epolicy as it suggested by this research.

---

ABSTRAKWangwe menuliskan bahwa lemahnya mekanisme monitoring dan akuntabilitaspengelolaan utang luar negeri berakibat pada gagalnya pemenuhan terhadapkomitmen pemanfaatannya, hal ini juga mengakibatkan turunnya kepercayaan darilembaga donor dan mau tidak mau juga berakibat pada turunnya kredibilitaspemerintah di mata lembaga donor.Menjawab Wangwe dan keresahan Internasional tentang efektivitas bantuan luarnegeri, Deklarasi Paris hadir guna mendorong optimalisasi fungsi M&E terhadapketercapaian prinsip: 1) Kepemilikan; 2) Harmonisasi; 3) Kesetaraan; 4) Hasil;dan 5) Akuntabilitas timbal balik pemanfaatan bantuan luar negeri. Berdasarkanhasil studi kasus implementasinya di Indonesia, patut diapresiasi upayaPemerintah Indonesia dalam merangkul 22 lembaga donor bilateral danmultilateral untuk menandatangani Komitmen Jakarta. Komitmen tersebutmembawa Indonesia ke paradigma pemanfaatan bantuan luar negeri yang baru.Namun, hasil studi literatur terhadap kebijakan dan praktik M&E di Indonesiaditemukan ketidakselarasan dan kesenjangan diantara keduanya termasuk adanyaketidakselarasan terhadap kebijakan perencanaannya. Di sisi lain kebutuhan akankebijakan M&E yang selaras dan berkelanjutan belum nampak pada desainkebijakan M&E yang ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnyakinerja dan kualitas M&E yang dihasilkan.Mengingat pentingnya kebutuhan akan optimalnya kebijakan M&E bagiefektivitas pinjaman/hibah luar negeri, maka ke depan diharapkan UKE II se-EKP(Evaluasi Kinerja Pembangunan) dan UKE II PPP (Pendayagunaan PendanaanPembangunan) Bappenas dapat mengembangkan pola dan menyelaraskankebijakan M&Enya sebagaimana hasil rekomendasi penelitian ini."

"Keterlibatan Indonesia di Timor Timur secara de facto berlangsung sejak tahun 1974 hingga tahun 1999. Namun demikian, periode tersebut bukanlah periode dengan pola kebijakan dan pengambilan kebijakan luar negeri yang konsisten serta teratur. Sekurangnya terdapat lima periode panting dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Timur yang memperlihatkan iregularitas serta inkonsistensi dalam pola pengambilan kebijakan serta kebijakan yang dihasilkannya. Periode tersebut adalah periode tahun 1974-1983, 1983-1989, 1989-1991, 1991-1997 serta 1997- 1999. lregularitas yang terjadi pada tiap periode tersebutlah yang menjadi concern dari penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai faktor apakah yang secara dominan mempengaruhi iregularitas tersebut. Diajukannya military industrial complex sebagai unit eksplanasi untuk menjawab pertanyaan tersebut, terutama didasari pertimbangan bahwa belum ada peneliti Iainnya yang melihat persoalan Timor Timur dari sudut tersebut, disamping karena military industrial complex menjanjikan sebuah jawaban yang lebih komprehensif, yang banyak melibatkan story behind the story, bagi persoalan tersebut. Eksplanasi di dalam penelitian ini diiakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan dasar yaitu "siapa(kah)" yang termasuk dalam unsur militaryindustrial complex, "apa(kah)" kepentingan dari unsur-unsurnya tersebut, dan dengan cara "bagaimana(kah)" unsur-unsur tersebut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri indonesia dalam masalah Timor Timur? Sumber yang digunakan dalam peneiitian ini adalah sumber-sumber primer, yaitu wawancara langsung dengan tokoh-tokoh dari berbagai kelompok yang terlibat dalam masalah Timor Timur serta menyaksikan langsung berbagai konstalasi politik yang terjadi di Timor Timur terutama selama periode Juli sampai dengan September 1999, sebeium hingga setelah pelaksanaan jajak pendapat. Sementara itu sumber-sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, majalah, jurnal, dan koran. Untuk menjaga aktualita data, penulis juga banyak menggunakan data-data dari berbagai situs intemet terutama yang berkaitan arm transfer baik kualitas maupun kuantitasnya."