Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pengaruh perencanaan dan pengorganisasian terhadap implementasi program di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif dengan data kuantitatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam melakukan kegiatan perencanaan perlu adanya persiapan yang matang terhadap sumberdaya-sumberdaya yang diperlukannya, serta adanya pengaturan waktu (time schedule)yang baik. Di sisi lain, perlu adanya penelaahan kembali (review) terhadap struktur organisasi-struktur organisasi sebagai pelaksana atau implementator program, serta diisi dengan sumber daya manusia yang sesuai dan kompeten.

---

This research is explaining the influence of plannning and organizing to programme implementation in Constitutional Court of Republic of Indonesia. Designing of the research is assossiatif through the kuantitative data.The results of the research suggest that its necessarily good prepare of the material on planning activities and arrange of good time schedule. In other, its necessarily to review of organization structure as implementor of programme, and filling of competence individuals."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh budaya kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pimpinan hendaknya melakukan kegiatan sosialisasi secara terus menerus kepada para pegawai untuk meningkatkan pemahaman terhadap budaya kerja dan terus berupaya menerapkan budaya kerja dalam setiap aktifitas organisasi, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Disisi lain, pimpinan perlu menekankan kembali peranan kepemimpinannya secara tegas dan jelas untuk membimbing dan membina bawahannya serta perlu terus mengembangkan potensi kepemimpinannya dalam organisasi.

---

This research is explaining the influence of work culture and leadership to employee performance in Constitutional Court of Republic of Indonesia. Designing of the research is assossiatif through the kuantitative data. The results of the research suggest that the leader necessarily to increase understanding of the work culture through disseminate to the employees. Applying the work culture to whole activities and sanction to the violator. In other, the leader is necessarily to focus on his leadership to assist and to develop of employees, and keep developing his potential leadership inorganization."

"Penelitian ini membahas tentang penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). MK selama ini belum pernah melakukan audit kinerja terhadap proses pelayanan perkara yang menjadi aktivitas inti/utamanya (core activity). Peneliti melakukan tahap-tahap dalam perencanaan audit kinerja dengan melalui proses penentuan area kunci, dimana hasil proses tersebut menghasilkan pelayanan perkara sebagai area kunci yang dapat dijadikan objek pemeriksaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analis deskriptif. Peneliti melakukan studi literatur, observasi dan wawancara untuk mengetahui pelaksanaan audit kinerja yang selama ini dilakukan auditor internal serta untuk menentukan kriteria audit yang selanjutnya digambarkan dengan ?model manajemen yang baik? (good management model) dan dijadikan dasar dalam menyusun program audit kinerja.Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu perencanaan audit kinerja di MK belum mengikuti metodologi yang benar, sehingga penentuan objek pemeriksaan di MK selama ini tidak melalui tahap pemilihan area kunci yang mempertimbangkan faktor risiko, signifikansi, dampak audit dan audibilitas. Hal ini yang menyebabkan bagian Kepaniteraan yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan pelayanan perkara "luput" sebagai objek pemeriksaan auditor internal. Penelitian menghasilkan penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara yang dapat diterapkan sebagai langkah awal pengawasan dan upaya untuk meyakinkan serta melegitimasi pelayanan perkara di MK telah berjalan baik.

---

This research aims at providing insights of the arrangement of planning and performace audit program on case service process at the Constitutional Court (CC). So far, the CC has been neglecting teh audit performace of case service process as its core activity. The researcher conducted the stages of performance audit planning, through determination process of key area. That process generates case service as the object of audit. This type of research is analysts descriptive and principally based on qualitative method. The study mainly rely on literature study, observation and interview on the implementation of performace audit conducted by auditor internal. It also to determine audit criteria are further described as a good management model. The model then used as the base of the arrangemnet of performace audit program.

This research concludes that the performace audit planning didn?t comply the correct methodology. Therefore the determination of the object audit didn?t follow the selection stage of key area taht considering risk factor, significance, impact and audibility of auditor. That causes Kepaniteraan which has responsible for implementation of case service process "miss" as a audit object by auditor internal. This research generates the arrangement of planning and performace audit program on the case service process. It also can be used as a first step of implementation monitoring and as an effort to legitimize that case service at CC has been going well."

"Mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu lembaga negara yang baru maka dibutuhkan karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki integritas, dan kompetensi untuk mendukung kelancaran dari suksesnya tugas konstitusi MK. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan produktifitas pegawai MK dan mengetahui faktor-faktor yang menentukan produktifitas pegawai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompensasi dan disiplinkerjaterhadapproduktifitspegawai.Rancangan menggunakan uji hipotesis dengan metode analisis regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 80 orang pegawai MK, yang mana sebanyak 76 pegawai yang merespon, dan 70 pegawai yang menjawab secara lengkap dan dapat dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pertama, kompensasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktifitas pegawai. Kedua, disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktifitas pegawai. Ketiga, kompensasi dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktifitas pegawai

---

Given that the Constitutional Court (MK) is a new state institution, it requires the characteristics of Human Resources (HR) who are professional, have integrity, and competence to support the smooth running of the Constitutional Court's constitutional duties. Therefore, it is important to increase the productivity of the Constitutional Court's employees and to know the factors that determine the productivity of these employees. The purpose of this study was to examine the effect of compensation and work discipline on employee productivity. The design uses a hypothesis test with multiple linear regression analysis method to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. In this study, data collection was carried out by distributing questionnaires to 80 employees of the Constitutional Court, of which 76 employees responded, and 70 employees answered completely and could be analyzed using multiple linear regression. The results of this study concluded that first, compensation does not have a significant effect on employee productivity. Second, work discipline has a significant influence on employee productivity. Third, compensation and work discipline together have a significant effect on employee productivity."

"ABSTRAKPenyusunan program kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan Departemen Hukum dan HAM dewasa ini dirasakan masih sangat belum optimal disebabkan adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu strategi yang dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di Ingkungan Biro Perencanaan dalam hal penyusunan kegiatan. Strategi penyusunan program kegiatan tersebut harus mengacu pada langkah-langkah perumusan strategi setts mempertimbangkan siklus perencanaan yang digunakan.Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu para pejabat struktural yang telah bekerja di lingkungan perencana selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan (library research).Dari hasil mekanisme pelaksanaan kegiatan penyusunan program yang selama ini dilaksanakan, bahwa melalui pendekatan sildus perencanaan dari Jones, ditemukan bahwa proses perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan analisis belum dilaksanakan secara tepat. Kebijakan Pimpinan tertinggi di setiap Bagian dalam penyusunan program kegiatan merupakan keputusan yang paling menetukan dalam proses penyusunan kegiatan.Dalam mengukur sejauh mana faktor yang mempengaruhi proses penyusunan program kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan, maka melalui metode SWOT penuiis mencoba mengukur faktor-faktor internal dan ekstemal yang selama ini mempengaruhi proses penyusunan program kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan. Hasil dad analisa SWOT tersebut menghasilkan perumusan strategi yang menjadi prioritas untuk menghadapi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut.

---

ABSTRACT

Nowadays, the compiling of activity program in the Planning Bureau environment of Law & Human Rights Department still hasn't been felt optimal due to the obstacles which affect the process of compiling the activity. Therefore, a strategy that able to solve the problem which occurred in the Planning Bureau environment in the case of compiling activity will be needed. The strategy of compiling activity program should refer to the steps of strategy abbreviation and consider the planning cycle that is used.

The research method that been used is descriptive with the approach of quantitative method. The data sources in this research are the structure functionaries who have been worked in Planning Authority environment for these past five years. The data have been collected by interview and questionnaire with observation method and library research.

According to the outcome of activity implementation mechanism of compiling program which has been implemented, that through the planning cycle of Jones's approach, discovered that the operational planning process, budgeting, controlling, and analysis report haven't been done properly. Policy of the Highest Functionary on every Division in compiling activity program is the most determine decision in the process of activity compiling.

In measuring how far the factors are affecting the process of compiling activity program in Planning Bureau, therefore through the SWOT method, the writer is trying to measure the internal and external factors which have affected the process of compiling activity program in Planning Bureau environment. The result of SWOT analysis has produced the strategy abbreviation which became the priority to face those internal and external factors."

"Indonesian Constitutional Court under law number 24 year 2003 is obliged as constitutional watchers and human rights enforcement. The principe is coming from the constitution designations it self as the political documents which protects toward people human rights. Idea through Constitutional Court establishing is as advanced of modern 's state and legal thought since 20th century. This article is embarked on two essential roles of constitution to control towards power in the state organizations and to formulate protection through basic rights of citizens and whole human rights. So that, the role of Constitutional Court is corelated to their significances position as human rights enforcer in the .scope of ?norms control". lt is reflected on their roles in judicial and constitutional reviewers that does not untied from the normative 's massages on universality of human rights."

"Wewenang dan kewajiban MK seperti yang diatribusikan UUD 1945 sangat dekat dengan gagasan dan implementasi demokrasi. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pembentukan MK dimaksudkan untuk memberikan jaminan adanya pengokohan constitutional democracy agar terjadi checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Salah satu hal yang dapat diamati adalah pasca terbentuknya MK telah terbangun kesadaran baik di pihak DPR maupun Presiden agar undang-undang dibentuk dengan cara-cara yang sahih menurut ukuran-ukuran demokrasi dan hak asasi manusia, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi (the supreme law of the land). DPR dan Presiden pun mulai menganggap bahwa apabila ada sebagian pasal atau apalagi keseluruhan undang-undang dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka dianggap merupakan catatan politik kelam yang dapat mengurangi kredibilitasnya di mata publik. Inilah titik di mana salah satu keberhasilan MK dapat dirasakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia."