Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan, karyawan memperoleh kompensasi. Kompensasi tersebut dapat berupa kompensasi yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Salah satu bentuk kompensasi finansial yang saat ini marak digunakan perusahaan adalah Employee Stock Option Plan (ESOP) atau Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan. Dalam program tersebut karyawan diberikan hak untuk dapat membeli saham perusahaan pada periode waktu tertentu dalam jumlah tertentu dan dengan harga tertentu, yang telah ditentukan pada awal pemberian program tersebut. Opsi tersebut memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperoleh keuntungan jika nilai saham perusahaan meningkat. Dengan adanya opsi tersebut, akan mendorong karyawan untuk berperilaku dengan cara yang dapat meningkatkan nilai saham perusahaan.Pada saat karyawan memperoleh keuntungan dari stock option, keuntungan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Pemahaman perlakuan pajak penghasilan atas stock option menjadi sangat penting, agar penghasilan tersebut dapat dilakukan pemajakan. Jika transaksi pemberian opsi saham diperlakukan sebagai penghasilan dari hubungan kerja maka berlaku ketentuan mengenai Dependent Personal Services. Tetapi jika transaksi opsi saham tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang berupa keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai Capital Gains.

---

As a return for their contribution to the company, employees receive compensation. There are many forms of compensation. It can be in cash or noncash compensation. One of a non-cash compensation is Employee Stock Option Plan (ESOP) or employee stock ownership plan. This plan gives employees right to obtain a specific number of company?s share in a certain price, and a certain period of time, which has been written in a contract. Allowing employees to gain profit as the price of company?s share increases. As a result, it will encourage employees to behave in the way that can enhance the company?s share value.Since employee may gain profit from the stock option, the profit shoud be taxed as income tax. The understanding of the role of tax for stock option is important, thus tax can be paid appropriately. If the transaction granting of stock options be treated as income from employment relationship is applicable provisions Dependent Personal Services. But if the stock option transactions are treated as income in the form of profits from the transfer of property (capital gains) will apply the provisions of Capital Gains."

"The fast growing business has made the companies in Indonesia face strict business competition not only with Indonesian name companies but also overseas companies. There are many ways for company to compete in market; one of the ways is creating new products. Besides, the survive company must be supported by high qualified employee and other resources. And to make the employee have sense of belonging and responsibility to company, companies has gave the compensation. And one of the compensation is Employee Ownership Plan (ESOP). ESOP Program consist of Stock Grants, Direct Employee Stock Purchase Plan, Stock Option Plan, Employee Stock Ownership Plan and SARs. This research is intended to analyze the differences among those programs and its tax treatment, the problem arise from its tax treatments, possibility for tax planning and what action should be done by Direktorat Jenderal Pajak to anticipate the ESOP Program. The method of this research is descriptive analysis with qualitative approach. The data were collected by literature study and interviews with related sources. The result shows that the principal difference of tax treatment among ESOP Programs is the date of stock received by employee. Stock Grant and Employee Stock Purchase Plan Programs allows employee to receive stocks at the date of IPO. Nevertheless, Stock Option Plan, Employee Stock Ownership Plan and SARs allows employee to receive stocks after several requirements fulfillment. This principal difference has implicate to its tax treatment, meanwhile the regulation that govern its tax obligation has not completed yet, unless Stock Option Plan. This condition may create the tax payer to avoid their tax obligation through tax scheme Direktorat Jendral Pajak has yet to set up tax regulation on other ESOP Programs."

"Penulisan tesis dengan judul di atas didasari bahwa Employee Stock Ownership Plans (ESOP) telah lama dipraktekkan di berbagai negara, namun di Indonesia, ESOP baru mulai diaplikasikan sekitar tahun 2000 an yang programnya biasanya dilaksanakan pada saat Initial Public Offering (IPO). Melihat perkembangan tersebut, ternyata sampai saat ini belum ada peraturan perpajakan yang komplit yang mengatur penghasilan yang diperoleh dari masing-masing jenis saham pada program ESOP, baik itu dalam Undangundang Perpajakan maupun dalam peraturan pelaksanaan perpajakan. Peraturan pelaksanaan yang ada hanya membahas tentang pemberian bonus saham dan stock option sehingga masih dirasa kurang detail. Sudah dapat dipastikan bahwa hal ini akan berdampak pada kurang memadainya pengetahuan atas ESOP dan perlakuan perpajakannya bagi karyawan Direktorat Jenderal Pajak secara umum. Hal yang tidak dapat dihindari adalah perbedaan persepsi mengenai perlakuan pajak atas ESOP akan timbul di intern DJP sendiri maupun dengan pihak praktisi atau konsultan, baik dalam diskusi maupun pada saat ada pemeriksaan.Keterbatasan literatur tentang ESOP di perpustakaan menambah daya tarik sekaligus cukup membuat 'lelah' dalam penyelesaiannya. Keikutsertaan untuk tinggal sementara di Hong Kong ternyata membuahkan kesempatan dan ide baru untuk menyandingkan perlakuan pajak ESOP di Indonesia dengan di Hong Kong dan Amerika tentunya, dimana peraturan pajaknya sering dijadikan acuan. Dari hasil persandingan ketiga peraturan tersebut, ternyata hanya Indonesia yang menerapkan tarif final dan pengenaan pajak berdasarkan prinsip realisasi saat penjualan saham di Bursa Efek atas stock option, yang merupakan salah satu jenis saham yang ada dalam ESOP. Sedangkan kedua negara yang lain menerapkan accrual basis dan penerapan tarif progresif sejak saat exercise stock option. Dengan meneliti dan menganalisa penerapan ESOP/MSOP di PT BRI, Tbk maka dapat diketahui bahwa pada saat exercise, DJP kehilangan potensi cash in flow yang tidak sedikit. Dari perhitungan terhadap 10 (sepuluh) orang karyawan maka potensi penerimaan pajak yang hilang sejumlah Rp 176.309.550,-. Jumlah tersebut sebesar 22% dari jumlah program MSOP, maka potensi pajak yang hilang adalah Rp 801,407,405,- (baru untuk 1 perusahaan). Dengan asumsi harga saham pada saat exercise lebih besar dibanding pada saat penetapan, maka jumlah potensi pajak yang hilang akan semakin besar jika beberapa perusahaan lain juga melaksanakan program ESOP/MSOP (siaran pers akhir tahun Bapepam, dinyatakan bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang melaksanakan program ESOP/MSOP di tahun 2007). Memang perlu persiapan yang matang untuk pelaksanaan kebijakan seperti yang diterapkan di Amerika dan Hong Kong, antara lain: on line data antara DJP dengan Bursa Efek dan departemen/instansi terkait, integrasi data intern DJP, kesiapan wawasan bagi staf DJP, konsultan pajak maupun praktisi.Dari hasil wawancara dengan responden maka dapat ditarik kesimpulan dari hipotesa sebelumnya bahwa masih banyak karyawan Direktorat Jenderal Pajak yang belum memahami dengan baik tentang ESOP dan perlakuan perpajakannya. Usul yang dapat disampaikan adalah dalam jangka pendek: perlu disusun dan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ESOP dengan tetap mempergunakan tarif final sebagai penyempurnaan atau penggabungan dari beberapa peraturan pelaksanaan ESOP yang saat ini telah ada yaitu: Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-02/PJ.33/98 tanggal 16 Maret 1998, SE-56/PJ.42/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan SE- 13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999 dengan menjelaskan secara detail mengenai definisi, jenis, perlakuan pajaknya dan tarif pajak dari masing-masing jenis ESOP. Draft peraturan dimaksud pada lampiran. Dalam jangka menengah, diusulkan agar tarif atas penghasilan dari transaksi saham di Bursa Efek tidak lagi berupa tarif final yang dikenakan pada saat realisasi penjualan saham tetapi menggunakan tarif progresif dengan menerapkan accrual basis sehingga terlaksana prinsip matching. Oleh karena itu, disarankan untuk memuatnya dalam salah satu Pasal di Undang-undang atau memuatnya dalam Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 dan perubahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997). Draft Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang didapat dari ESOP dapat dibaca di lampiran.

---

This thesis is written based on the fact that Employee Stock Ownership Plans (ESOPs) have long been practiced in many countries, however in Indonesia, the ESOP programs-that were only introduced in the early 2000s- are not supported by a comprehensive tax law or taxation guideline to regulate the revenue derived from the respective stocks under the ESOP that is usually offered at the Initial Public Offering. The prevailing tax regulation only addresses the stock bonuses and stock options in general. Having no clear tax regulation on ESOPs, the tax officers under the Directorate General of Taxation (DGT) have limited understanding on handling the taxation of the ESOP. The implications are that different interpretations may arise in the audit process as well as in discussions on the taxation of such transactions among the staff in the tax office, the tax practitioners or consultants.The limited text on ESOP in Indonesia provides a challenge but also stimulates the drive to seek further literature on this subject. Having the chance to temporarily stay in Hong Kong, the writer developed the idea and gained the opportunity to compare the taxation on ESOP in Indonesia with the similar taxation regulation in Hong Kong and in USA that is often used as a reference. From reviewing the three tax regulations, it is apparent that only Indonesia applies a final tariff and imposes a tax based on the actual sales of stock options in the stock market as part of the ESOP. Meanwhile, the other two countries impose an accrual basis and progressive tariff at exercising the stock options. The analytical study on the implementation of the ESOP/MSOP at BRI (public limited company) shows that at the time of exercising the options, there is a significant potential loss of cash in-flow from the transactions. The calculation from ten employees exercising their options has indicated a potential loss of tax revenue amounting to Rp 176,309,550. This amount equals to 22 % stock options under Phase I of the MSOP Program, which means a potential loss of tax revenue from only one company amounting to Rp. 801,407,405. Assuming that the exercise price is higher than the issue price, then the potential loss is even greater since many other companies also run ESOP/MSOP programs. (According to the Indonesian Capital Market Supervisory Board?s year-end press release, there were seven companies that have implemented the ESOP/MSOP programs in 2007.) It is clear that to enact a tax policy such as in the US or in Hong Kong there are certain requirements that need to be fulfilled among others: the availability of integrated on-line data shared by the DGT (Tax Office) and the Stock Market as well as the knowhow of the tax officers, the tax consultants or practitioners.Based on the interview of the respondents, it can be concluded that from the hypothesis that there are still many staff of the DGT that do not have adequate understanding of ESOP nor do they understand the tax policy for such transaction. It is recommended in the short run, that the Ministry of Finance issue a regulation on ESOP that applies a final tariff. This proposed regulation is a revision or an integration of the existing regulations i.e.: Circular Letters from the Director General of Tax, Number SE- 02/PJ.33/98 dated 16 March 1998; Number SE-56/PJ.42/1999 dated 31 December 1999 and Number SE-13/PJ.43/1999 dated 22 March 1999. The regulation should explain in detail the definition, the types of ESOP, the tax treatment for the respective type of ESOP. The draft of this regulation is exhibited on supplement. In the medium term, it is recommended that the calculation on stock trade revenue should no longer apply a final tariff that is imposed at the time the stock is exercised. Instead, a progressive tariff should be applied on an accrual basis to comply with the principles of matching. Therefore, it is advised that such clause be included in one of the articles in the Government Ordinance in Lieu of Government Ordinance Number 41 of 1994 dated 23 December 1994 and its amendment (Government Ordinance Number 41 of 1997 dated 29 May 1997). The draft of tax imposed on revenue from Employee Stock Ownership Plans (ESOP) regulation is exhibited on supplement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penerapan Employee Stock Option Plan (ESOP) di Indonesia. Pengaruh pcngumuman penerapan ESOP terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta dan perbandingan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah penerapan ESOP. Periode penelitian ini selama tiga tahun sejak tahun 2000 s.d 2002.Hasil penelilian ini menunjukkan bahwa faktor utama alasan penerapan ESOP adalah ukuran perusahaan (Firm?s Size ). Variabel ini memiliki koefisien yang negatif dan signifikan pada level 1% untuk tahun 2002 dan secara pool section. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin besar kemungkinan akan menerapkan ESOP. dan sebaliknya semakin hesar ukuran perusahaan maka semakin kecil kemungkinan penerapan ESOP.Variabel lain seperti rasio hutang terhadap ekuitas, rasio likuiditas dan laba nmelewati target masing masing signifikan pada tahun 2002. Namun pada tahun 2000, 2001 dan pool section tidak signifikan naik pada level 5% maupun 10%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut bukanlah faktor utama alasan penerapan ESOP di Indonesia. Begitu juga variabel kemampuan perusahaan membayar bunga yang tidak pemah signitikan selama periode penelitian bukanlah faktor utama alasan penerapan ESOP.Hasil penelitian rentang pengaruh pengutnuman penerapan ESOP menunjukkan terjadinya (Cummulative Average Abnormal Return (CAAR) sebesar 1, 65% selama periode penelitian. Namun dari uji statistika CAAR tersebut tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengumtunan penerapan ESOP tidak berpengaruh terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta. Selain itu juga menunjukkan bahwa Bursa Efek Jakarta (BEJ) masih belum efisien.Hasil penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan ESOP menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan ESOP. Hal ini ditunjukkan dengan Zstat yang terletak diantara daerah penerimaan Ho.

---

The objectives of this study are to find out the motives of ESOP Adoption in Indonesia, the influence of its announcement to Stock return (the shareholder wealth) in Bursa Efek Jakarta, and the comparison between the previous financial performance and the financial performance during ESOP Adoption. This study persisted from 2000 to 2002.

This study shows that the main factor of the motive of ESOP Adoption is the Firm's Size. This variable has a negative and significant coefficient at the level 1% for 2002 and pool section. This finding shows that the smaller the firm's size, the greater its possibility to apply ESOP. On the contrary, the bigger the firm size, the less possibility the firm will apply it.

Another variables like debt to equity ratio, liquidity ratio and the income which is higher than the target level were significant in 2002. But in 2000 and 2001 the pool section method was not significant at level 5% and 10%. It shows that the variable is not the main factor of the motive of ESOP adoption in Indonesia This research also shows that the time interest earned variable which was never significant during the research, is not the main factor of the motive of ESOP adoption.

The investigation of the influence of the announcement of ESOP adoption shows that CAAR (Cumulative Average Abnormal Return) is 1, 65 % during the research period, but the use of statistic lest shows that ['AAR is not statistically significant. The investigation also shows that the announcement of ESOP adoption does not effect to stock return (shareholder wealth) in Bursa Efek Jakarta. It also shows that Bursa Efek Jakarta has not been efficient.

The investigation of the comparison of financial performance before and alter the ESOP Adoption shows that there is no difference between the previous financial performance and the financial performance during the ESOP Adoption. It is indicated by Zstal which is located between Ho areas."

"Skripsi ini membahas tentang salah satu masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa pengiriman barang atau jasa kurir di Indonesia. Kasus yang dianalisis adalah sengketa antara Syamsir Agus melawan PT. Birotika Semesta. Dalam kasus ini, barang milik Syamsir Agus dalam proses pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Birotika Semesta. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak PT. Birotika Semesta telah melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan kegiatan pengiriman barang yang berakhir dengan hilangnya barang milik pengguna jasa mereka. Sebagai pengguna jasa yang dirugikan, maka Syamsir Agus berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tuntutan ganti rugi terhadap PT. Birotika Semesta.

---

This thesis discusses one of problems that might be arises on the performance of courier services in Indonesia. This study analyzes a case about dispute between Syamsir Agus and PT. Birotika Semesta. In this case, Syamsir Agus? belonging was lost in the shipment process after he used the services by PT. Birotika Semesta. Based on the results obtained that PT. Birotika Semesta has made a mistake in accomplished their service in delivery of goods that ended with the loss of the service user?s goods. As a user that had been harmed, Syamsir Agus has the right to file a lawsuit for tort and demand for a compensation towards PT. Birotika Semesta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan atas Financial Technology ndash; Peer to Peer Lending P2P Lending . Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan peraturan yang ada, terdapat kewajiban perpajakan yang muncul baik atas fee yang diterima oleh platform maupun bunga pinjaman yang dibayarkan oleh borrower kepada lender. Namun, ditemukan adanya ketidaksenambungan antara peraturan yang ada dan fakta lapangan yang terjadi, sehingga dibutuhkan adanya suatu terobosan baru dalam mekanisme perpajakan atas transaksi p2p lending khususnya atas penghasilan bunga yang dibayarkan oleh borrower.

---

This research aims to determine the treatment of Income Tax on Financial Technology Peer to Peer Lending P2P Lending . This research was conducted using qualitative approach based on literature study and interview with the relevant sources. The results of this research is that based on existing tax regulations, there is a tax obligation that arises both on fees that received by the platform and the interest income from the lender side. However, there is a discrepancy between existing regulations and field facts, so that a new breakthrough in the taxation mechanism of p2p lending transaction, especially on interest income paid by borrower is needed."

"Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum perpajakan pada transaksi repo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dari berlakunya peraturan pajak yang berlaku umum (lex generalis) untuk mengatur penghasilan yang timbul di dalam transaksi repo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pajak yang berlaku umum tidak dapat memberikan kepastian hukum pada transaksi repo, dilihat dari subjek terdapat dua subjek wajib pajak dalam satu transaksi repo, objek pajak penghasilan yang tidak sesuai dengan substansi ekonomi yang terjadi, tarif pajak yang memberikan beban wajib pajak diluar substansi ekonomi dan pemotongan pajak terutang yang tidak sesuai dengan kepentingan para pihak transaksi repo. Penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa pemilik surat berharga yang dijadikan dasar transaksi repo tetap pada penjual repo dapat memberikan kepastian hukum terkait pajak penghasilan yang timbul di dalam suatu skema transaksi repo.This thesis discusses the legal certainty of taxation in repo transactions. This study aims to analyze the problems that arise from the enactment of generally accepted tax regulations (lex generalis) to regulate income arising in repo transactions. This research is a descriptive study using a qualitative approach that uses in-depth interviews in collecting the necessary data. The results show that generally accepted tax regulations cannot provide legal certainty on repo transactions, judging from the subject there are two taxpayers in one repo transaction, income tax objects that are not in accordance with the economic substance that occurs, tax rates that impose a burden on taxpayers outside the economic substance and withholding taxes payable that are not in accordance with the interests of the parties to the repo transaction. Issuance of a Government Regulation which stipulates that the owner of the securities which are used as the basis for repo transactions remains with the repo seller can provide legal certainty regarding income tax arising in a repo transaction scheme."

"Penelitian ini mengkajipenggunaan program ESOP (Employee Stock Ownership Plan) terhadap cost of capital pada perusahaan yang ada di Indonesia. Peneliti ini menggunakan ESOP sebagai variabel independen dan cost of capital sebagai variabel dependen yang didalamnya juga cost of debt dan cost of equity, serta variabel kontrol yaitu D/B ratio, return on asset, Asset turnover, P/B ratio, dan size. Sebanyak 21 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2002-2017 yang melakukan ESOP digunakan sebagai sampel penelitian. Metode yang digunakan ialah regresi data panel dengan common effect model. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa ESOP (Employee Stock Ownership Plan)memiliki pengaruh signifikan terhadap cost of capital perusahaan. Tidak hanya itu saja, peneliti menemukan juga bahwa ESOPmemiliki pengaruh signifikan terhadap cost of debtdan cost of equity perusahaan. Disebabkan dari ROA dan Total aset perusahaan mengalami peningkatan, maka investor dapat menangkap sinyal positif dari manajemen perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan informasi kepada para investor, bahwa dilihat untuk jangka panjang perusahaan yang mengadopsi ESOP memiliki kecenderungan kinerja perusahaan yang baik, sehingga secara langsung akan berdampak pada harga saham yang relatif meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan demikian ini menjadi bahan referensi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin melakukan ESOP sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

---

This study examines the use of programs ESOP (Employee Stock Ownership Plan) towards the cost of capital on existing companies in Indonesia.Researchers used the ESOP as the independent variable and the cost of capital as the dependent variable which also cost of debt and the cost of equity, as well as control variables i.e. D/B ratio, return on assets, Asset turnover, P/B ratio, and size.As many as 21 companies listed in BEI 2002-2017 years who did the ESOP was used as a sample of the research. The method used is the panel data regression with a common effect model.

The results of this research, found that the ESOP (Employee Stock Ownership Plan) have significant influence towards the cost of capital of the company.Not only that, researchers found also that the ESOP have significant influence towards the cost of debt and the cost of the equity of the company.Caused from ROA and the Total company assets increased, then investors can capture the positive signals from the management company.

Based on the results of this study provide information to investors, that the views for the long-term companies that adopt the ESOP has a tendency of good corporate performance, so that will directly impact on the stock pricerelative increases as time passes.Thus it became the reference materials for companies in Indonesia who want to do the ESOP as one strategy in improving company performance."

"Kompensasi opsi saham memberikan peranan penting dalam memotivasi eksekutif dan non eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi opsi saham terhadap kinerja perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2007-2016. Konsisten dengan teori siklus hidup perusahaan, penelitian ini menggunakan model regresi kuantil untuk menggambarkan tahap pertumbuhan dan penurunan dari kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi opsi saham memberikan pengaruh positif secara signifikan pada kinerja perusahaan yang lebih tinggi dan lebih rendah dari kuantil 0,05 sampai dengan 0,95. Selain itu, pengaruh kompensasi opsi saham terhadap kinerja perusahaan robust setelah menggunakan pay-for-performance sensitivity PPS sebagai alternatif variabel bebas dan pengukuran kinerja pasar perusahaan, tobin rsquo;s q sebagai variabel terikat. Hasil penelitian ini mendukung stewardship theory dan mengimplikasikan bahwa kompensasi opsi saham dapat menjadi keputusan strategis perusahaan yang dapat digunakan pada berbagai tahap bisnis dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

---

Stock option based compensation plays an important role in motivating executive and non executive to enhance firm performance. This research aims at investigating the effect of stock option based compensation on firm performance on listed companies during 2007 to 2016. Consistent with corporate life cycle theory, this research employs quantile regression model to capture growth and decline stage of firm performance. The results indicate that the effect of stock option based compensation is significantly positive at higher and lower quantile performance level from 0,05 to 0,95. Furthermore, the impact of stock option based compensation on firm performance is robust as pay for performance sensitivity PPS is applied as an alternative independent variable and market based measures, with tobin rsquo s q as the dependent variable. The results support the stewardship theory and suggest that stock option based compensation could be a strategic decision at various business stage to enhance firm performance."