Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu alternatif mengatasi persoalan dispersi mata uang adalah dengan membentuk mata uang tunggal, tetapi harus memenuhi berbagai persyaratan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari kerugian. Salah satu teori yang mendasari pembentukan mata uang bersama adalah Teory Optimum Currency Area (OCA), di mana nilai tukar negara-negara dalam OCA harus bergerak ke arah derajat yang sama (co-movement). Nilai tukar nominal akan mengambil alih peran variabel riil dalam melakukan penyesuaian terhadap goncangan. Co-movement nilai tukar harus dipengaruhi oleh indikator makro, yaitu inflasi, suku bunga, produk domestik bruto, dan jumlah uang beredar. Arah permodelan dan teknik estimasi yang digunakan harus ditujukan untuk mendeteksi terpenuhinya ketiga karakteristik di atas, sehingga digunakan vector error correction model (VECM). Hasilnya, diketahui co-movement jangka panjang hanya diperoleh dari pergerakan ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Namun, tidak semua indikator makro menjadi faktor penjelas dari pegerakan nilai tukar itu. Dengan demikian, secara keseluruhan tidak ditemukan indikasi pementukan mata uang tunggal dari pergerakan nilai tukar dan indikator makro ekonomi ASEAN5.

---

One alternative to overcome the dispersion problem is the currency by establishing a single currency, but must meet various requirements for benefits greater than the losses. One theory that underlies the formation of a common currency is the Theory of Optimum Currency Area (OCA), in which the exchange rate of countries in the OCA should be moving toward the same degree (comovement). Nominal exchange rate would takeover the role of real variables in making adjustments to the shocks. Co-movement rate should be influenced by economic indicators, namely inflation, interest rates, gross domestic product, and the money supply.

The direction of modeling and estimation techniques used should be directed to detect the fulfillment of the three characteristics above, so the used vector error correction model (VECM). The result, known to long-term co-movement is only obtained from the movement of Malaysian ringgit and Singapore dollar. However, not all macro indicators of movement explanatory factors of exchange value. Thus, overall indication to create not find a single currency exchange rate fluctuations and macroeconomic indicator ASEAN5."

"ABSTRAKTerbentuknya Uni Eropa tidak terlepas dari adanya cita-cita untuk melakukankerjasama dan integrasi dibidang ekonomi dan moneter di antara negara-negaraEropa. Salah satu perwujudan dari cita-cita tersebut adalah dengan menghadirkanmata uang tunggal yang saat ini dikenal dengan nama Euro. Dari 28 negara anggotaUni Eropa, ada dua negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidakmenggunakan mata uang Euro, salah satunya adalah Denmark. Akibat dari tidakbergabungnya Denmark dengan Euro, maka ada sejumlah konsekuensi yang harusmereka alami, baik secara ekonomi maupun hukum, seperti yang diatur di sejumlahperaturan dalam hukum Uni Eropa.

---

ABSTRACTThe establishment of the European Union can not be separated from their ideals tocooperate in the economic and monetary integration among European countries.One embodiment of these ideals is to have a single currency which is currentlyknown as the Euro. Among the 28 EU member states, there are two EU memberstates that decided not to use the Euro currency, one of them is Denmark. As a resultof not joining the Euro, there are a number of consequences that should beexperienced by Denmark, both in economic and law, as stipulated in the regulationsof EU laws."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kebahagiaan serta identiiikasi character strength dan virtue orang tua tunggal wanita. Pcnclitian ini menggunakan metodc kualilatif dengan melibatkan dua partisipan berusia 44 dan 55 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan administrasi inventori VIA-IS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua tunggal wanita cukup bervariasi dari segi sumber kebahagiaan dan emosi positif yang dirasakannya. Meskipun bervariasi, namun tampaknya kedua partisipan mampu merasakan emosi positif pada masa lalu, masa depan, dan masa kini. Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kebahagiaan responden di masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah faktor lingkungan yaitu kasih sayang baik yang mereka terima maupun yang merelca rasakan. Selain itu, nampaknya faktor pencapaian dalam keberhasilan anak turut menyumbangkan kebahagiaan pada responden. Berdasarkan hasil analisa kekuatan dan kebajikan, ditemukan kekuatan utama yang sama pada kedua responden yaitu spirituality dan gratitude. Meskipun kekuatan love tidak muncul sebagai kekuatan utama dalam inventori VIA-IS, namun berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa kekuatan love yang dimiliki kedua partisipan kcpada anak mereka juga membcrikan penguatan kepada partisipan dalam menjalani tuntutan dan tanggungjawab sebagai orang tua tunggal. kekuatan dan kebajikan yang dimiliki responden nampaknya muncul dari kcadaan sulit yang telah mereka alami dalam pengalaman hidupnya dan mereka menggunakan kekuatan dan kebajikan yang dimilikinya tersebut untuk menemukan kebahagiaannya, baik di masa Ialu, masa kini, dan masa depan.

---

The purpose of this study is to leam the happiness of single mother and to identify their character strength and virtue. Using the qualitative research, this study collects data through in-depth interviews, observation, and VIA IS administration of 2 participants aging between 44 and 55 years old.

The study results found that the happiness of the participants in the three categories classified by Seligman (2002) are variated. The study also found that the family environment factors are the main factors that effects the happiness felt by the participants in the past, present and future. Beside the environment factor, it is also found that their child successes are also having positive contribution to participant happiness.

Through the analysis the character strength and virtue of the participants, the study found varied results although there are dispositions. The character strength and virtues found in the participants mostly obtained through the rough times they went through in their lives. The study found that participants used their character strength and virtues to find happiness in their past, present and future."

"Tesis ini membahas bagaimana pengaruh tingkat korupsi dan tingkat volatilitas nilai tukar mata uang di suatu negara mempengaruhi return dari Private equity (PE) pada negara tersebut. Penelitian dimulai dengan melihat apakah volatilitas nilai tukar mata uang memiliki pengaruh yang negatif terhadap return private. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan melihat apakah corruption perception index memiliki dampak yang positif terhadap return Private equity.. Untuk menghidari bias, penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol yang juga memiliki pengaruh terhadap return private equity, yaitu: pertumbuhan ekonomi (GDP growth), dan tingkat suku bunga (Rf), dan size investasi (ln size PE). Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel volatilitas mata uang, dan ternyata variabel index persepsi korupsi memiliki dampak yang negatif terhadap return PE. Variabel GDP growth ditemukan tidak memiliki dampak yang signifikan, serta variabel tingkat suku bunga ditemukan memiliki dampak negatif terhadap return PE. Variabel size juga ditemukan memiliki dampak negatif terhadap return PE. Penelitian ini kemudian memeriksa pengaruh dari variabel-variabel yang sama terhadap investasi PE pada tiga jenis perusahaan investee yang berbeda. Ditemukan bahwa tidak semua variabel berdampak pada performa PE dalam setiap fase. Fase seed/early stage terpengaruhi oleh risk-free rate, tahap growing/expansion dari private equity terpengaruh oleh corruption perception index dan risk-free rate. Dan tahap mature/buyout dari private equity terpengaruh oleh currency volatility index, corruption perception index, dan variabel size.

---

This thesis explores the impact of Corruption Perception Index and Currency Voltility on Private equity returns in several Asian countries. First, this study detects if the Currency Volatility Index of a country has a negative impact towards the return of Private Equities. Secondly, it also detects wether Corruption Perception Index of a country has a positive effect against private equity return. To avoid research bias, this research include several control variables, that are: economic growth (GDP growth), and risk-free rate (Rf), and investment size (size per deal).

This research found that there are no significant effect of currency volatility index towards private equity returns. This research also found that the corruption perception index (CPI) has negative impacts to the private equity return, and GDP growth is found to have no significant effects on private equity returns, and risk-free rate is found to have negative impact on private equity returns. Size variable is also found to have negative impact on private equity return.

This research also checks the impact of each variables for three different types of private equity investments. We found that not every variables impacts private equity performance in every investment types. The early/seed investment is highly impacted by the risk-free rate, whilst the growing/expansion investment of private equity is highly impacted by the corruption perception index and the risk-free rate. And at last the mature investment of a private equity is highly impacted by the currency volatility index, the corruption index and the size variable."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primier, sekunder dan tersier, termasuk hasil wawancara dengan nara sumber. Adapun fokus penelitian terutama pada permasalahan mengenai perlu tidaknya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang mata uang dan pokok-pokok materinya. Adapun pokok-pokok materinya merupakan unifikasi dan penyempurnaan ketentuan mata uang yang saat ini berlaku, sepeti pengaturan ciri minimal uang; pengeluaran uang khusus; pembatasan uang logam sebagai legal tender; kewenangan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang termasuk mencetak uang rupiah; kewajiban layanan penukaran uang oleh bank umum kepada masyarakat; perlindungan hukum atas penggunaan desain uang; pembentukan pusat data dan analisa uang palsu; dan ketentuan pidana terkait dengan kejahatan uang rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai pelaksanaan dari amanat amandemen UUD 1945 dan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia terdapat semangat untuk melakukan unifikasi terhadap pengaturan mata uang dalam suatu undang-undang tersendiri.

---

This thesis is written using a normative legal research method using primary, secondary and tertiary legal materials and including the results of interviews with resources persons. The research is focused primarily on the neccessity for Indonesia to have a specific currency regulation and the main points of its regulation material. The research shows that as mandated in the amendment of the 1945's Constitution of Republic of Indonesia and the amendment of Bank Indonesia Act, there is a spirit to legislate the unification of the currency regulatins that currently apply, such as the minimum arrangement of currency characteristic; the issuance of commemorative coins/banknotes; the limitation of coin-made-payment as legal tender; the authority of Bank Indonesia in the field of currency circulation, including Indonesian Rupiah; the obligation to exchange rupiah as a service from commercial banks to the public; legal protection of Rupiah designs; establishment of counterfeit data and analysis center regarding to currency crimes."

"Apabila di dekat sebuah fondasi tiang pancang dilakukan penggalian maka akan terjadi gerakan tanah ke arah galian yang akau menyebabkan timbulnya respon tiang (fenomena passive pile) . Pada penelitian sebelumnya fenomena ini disimulasi dengan menggunakan teknik free-field dimana model tanah dan tiang dipisahkan. Thesis ini membahas fenomena tersebut dengan menggunakan metode elemen hingga tiga dimensi dengan memodelkan tiang dalam massa tanah sebagai elemen beam. Penelitian ini difokuskan pada galian dangkal hingga 4 m dengan dinding penahan tanah dan menguji secara komprehensif mengenai efek kekakuan tiang, kedalaman tiang, pelapisan tanah, jarak tiang dari dinding dan kekangan puucak tiang pada respon yang terjadi pada tiang. Penelitian menunjukkan bahwa gerakan tanah sangat dipengaruhi oleh kekakuam dinding, pelapisan tanah dan panjang dinding. Gerakan tanah, jarak, dan kekangan puncak yang mempengaruhi secara langsung respon tiang. Penambahan kekakuan dinding akan menyebabkan rotasi kaku dinding sehingga respon tiang utama ada di bagian alas tiang. Penelitian ini menjabarkan beberapa kondisi yang harus menjadi perhatian.

---

When an excavation is carried out near an existing pile foundation, lateral soil movement will be induced and in turn generate pile responses (passive pile phenomenon). Previous studies on this phenomenon utilized free-field techniques where the pile and soil models were separated. This Thesis studies passive piles by employing three dimensional finite element analyses by modeling piles as beam element embedded into the soil mass.

The focus of this study is shallow excavations up to 4 in with cantilever walls as support and will study comprehensively on the effects of wall stiffness, depth of wall embedment, pile distance to wall and top restraints to pile responses. Increase of wall stiffness will induce rigid rotation of the wall, moving the main responses to the top of the pile. This study will also elaborate on several conditions relevant to this study."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengumuman kebijakan devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok) yang dilakukan oleh People's Bank of China (PBoC) atau Bank Sentral Tiongkok yang diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2015 terhadap abnormal return saham dan dampaknya pada setiap sektor industri dari 9 (sembilan) sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode event study yang terdiri dari 133 estimation period dan 31 hari event period atau event window (t-15, t=0, dan t+15). Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari pengumuman devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok), kedua terdapat abnormal return yang heterogen pada setiap sektor industri dari 9 (sembilan) sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa signifikansi hanya terdapat pada sektor Trade & Service t = 0 atau pada saat hari terjadi pengumuman devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok).

---

This study aims at analyzing the impact of policy announcements devaluation of the Yuan (China) currency conducted by the People's Bank of China (PBoC), or the Central Bank of China, which was announced on August 11, 2015 on the abnormal stock return and its impact on each of the 9 (nine) sectors of the industry listed in the Indonesia Stock Exchange. This study uses event study consisted of 133 estimation period and 31-day event or event window period (t-15, t = 0 and t + 15). The research found that first, there is no significant abnormal returns on the announcement day of the devaluation of the Yuan (China), Secondly there is a heterogeneous abnormal return in each of 9 the (nine) sectors listed in the Indonesia Stock Exchange. The results also showed that they are only significant in the Trade & Service sector t = 0 or on the announcement day of the devaluation of Yuan (China) currency."

"Melalui laporan United States Trade Representative (USTR), berjudul “Section 301Investigation: Vietnam Currency,”AS menuduh Vietnam telah melakukanmanipulasi nilai tukar dengan cara melemahkan nilai tukar mata uangnya dengancara membeli cadangan devisa pada tahun 2019. Maka, hal ini membuat hargaPVLT asal Vietnam menjadi menurun guna untuk peningkatan nilai eksporVietnam. Lebih lanjut, AS menuding Vietnam karena telah melakukan subsidikarna telah memberikan bantuan untuk melemahkan nilai mata uangnya gunameningkatkan ekspor dan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai hal ini.Nilai tukar, walaupun bukan merupakan faktor penentu, berpengaruh terhadapsurplus atau defisit perdagangan, yang selanjutnya mempengaruhi nilai tukar, danseterusnya. Namun, secara umum, mata uang domestik yang lebih lemahmerangsang ekspor dan membuat impor lebih mahal. Sebaliknya, mata uangdomestik yang kuat menghambat ekspor dan membuat impor lebih murah. Darilatar belakang tesis ini, yang dapat dijadikan sebagai pokok-pokok permasalahansebagai berikut: pertama, bagaimana pembuktian terkait dugaan kebijakanmanipulasi nilai tukar mata uang oleh Vietnam dan bagaimana praktik tersebutberdampak pada perdagangan internasional? Kedua, bagaimana ketentuanAgreement on Subsidies and Countervailing Measure (ASCM) / Perjanjian SCMterhadap praktik dugaan manipulasi mata uang oleh Vietnam? Ketiga, agaimanaanalisis mengenai Laporan “Section 301 Investigation: Vietnam Currency” olehUSTR terkait dengan tuduhan manipulasi nilai mata uang oleh Vietnam?Penelitian ini dapat diklasifikasikan juga sebagai penelitian hukum doctrinal(doctrinal legal reserach). Penelitian doktrin berkaitan dengan analisis suatu doktrinhukum dan bagaimana ia dikembangkan dan diterapkan. Cara ini sering kalibercirikan mempelajari teks hukum, sehingga sering juga disebut dengan 'hukumhuruf hitam' atau dikenal dengan istilah studi normatif.Hasil tesis ini menunjukkan bahwa menurut data dari International Monetary Fund(IMF) bahwa memang benar Vietnam telah membeli cadangan devisa di tahun 2019dan menurunnya nilai tukar VND. Namun, kontribusi pemerintah tersebut bukanmerupakan subsidi menurut Perjanjian SCM. Lebih lanjut, USTR tidak memiliki hakuntuk melakukan investigasi kebijakan moneter di suatu negara.

---

Through United States Trade Representative (USTR) report, entitled “Section 301

Investigation: Vietnam Currency,” the US accused Vietnam of manipulating the

exchange rate by devaluating its currency exchange rate by buying foreign

exchange reserves in 2019. Thus, this made the Vietnam’s PVLT price has

decreased in order to increase the value of Vietnam's exports. Furthermore, the US

accused Vietnam of conducting prohibited subsidy because the Vietnam

Government’s financial contribution weakening the value of its currency has

increased exports and US further initiate investigations on this matter. The

exchange rate, although not a determining factor, affects the trade surplus or

deficit, which in turn affects the exchange rate, and so on. In general, however, a

weaker domestic currency stimulates exports and makes imports more expensive.

In contrast, a strong domestic currency discourages exports and makes imports

cheaper. From the background of this thesis, which can be used as the main points

of the problem as follows: First, what is the evidence related to the alleged policy

of currency manipulation by Vietnam and how this practice has an impact on

international trade? Second, how does the provisions of the Agreement on Subsidies

and Countervailing Measure (ASCM) regulates the alleged practice of currency

manipulation by Vietnam? Third, how is the analysis of the “Section 301

Investigation: Vietnam Currency” Report by USTR related to allegations of

currency manipulation by Vietnam?

This research can also be classified as doctrinal legal research (doctrinal legal

research). Doctrinal research is concerned with the analysis of a legal doctrine and

how it is developed and applied. This method is often characterized by studying

legal texts, so it is often also referred to as 'black letter law' or known as normative

studies.

The results of this thesis has shown that according to data from the International

Monetary Fund (IMF), it is true that Vietnam has purchased foreign exchange

reserves in 2019 and the VND exchange rate has decreased. However, the

government contribution is not categorized as subsidy under ASCM. Furthermore,

USTR does not have the right to conduct monetary policy investigations towards

other country."

"Doktrin Single Economic Entity (SEE) bukan konsep yang asing dalam dunia bisnis dan akuntansi. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempelopori penerapan doktrin ini dalam penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha. Berdasarkan doktrin ini, satu kelompok pelaku usaha yang terdiri dari beberapa pelaku usaha yang merupakan subyek hukum mandiri, dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang merupakan angota SEE, bahkan jika induk perusahaan berdomisili di luar yurisdiksi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Di Indonesia, penerapan doktrin SEE telah dilakukan pada dua kasus hukum persaingan usaha, yaitu kasus Temasek dan Astro. Penerapan doktrin ini membawa perdebatan terutama berkaitan dengan landasan yuridisnya karena doktrin SEE tidak secara ekplisit tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Tidak Sehat (UU nomor 5 tahun 1999). Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai konsep doktrin SEE, landasan yuridis, mekanisme penerapan, dan kendala yang dihadapi, kami tertarik untuk melakukan penulisan terkait tema dimaksud. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan doktrin SEE di Indonesia bukan sama sekali tidak memiliki landasan yuridis. Walaupun doktrin tersebut tidak tertuang dalam batang tubuh dan penjelasan UU nomor 5 tahun 1999, penerapan doktrin SEE sejalan dengan Memory van Toleighting UU dimaksud yang memasukkan "frasa satu kelompok pelaku usaha" untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan anggota sebuah perusahaan grup. Selain itu, doktrin SEE sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 347/BL/2014 yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik yang memiliki pengendalian atas anak perusahaan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi (menjadi satu kesatuan). Selain itu, untuk memperdalam pembahasan, dilakukan juga studi komparasi atas penerapan doktrin SEE di Malaysia dan Afrika Selatan. Lebih lanjut, untuk mengatasi perdebatan dalam penerapan doktrin SEE dimaksud, sebaiknya substansi doktrin SEE dimasukkan dalam perubahan RUU nomor 5 tahun 1999.

---

Single Economic Entity doctrine (SEE) is not a new concept in the world of business and accounting. United States and the EU has pioneered in practicing this doctrine to handle the infringements of competition law. According to the doctrine, a group of undertaking consisting of several businesses that are legal person, should be accountable for the actions of businesses which are members of SEE, even if the parent company is domiciled outside the jurisdiction of the businesses commiting infringements. In Indonesia, the application of the doctrine of SEE have been performed on two competition law cases, namely the case of Temasek and Astro. The practice of the doctrine drives a debate, mainly concerned with the juridical foundation since the SEE doctrine is not explicitly stated in the Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition (Act No. 5 of 1999). To achieve a comprehensive understanding around the concept of SEE doctrine, juridical bases, implementation mechanisms, and encountered obstacles, we are interested to write such theme.

Based on the analyses, the practice of the SEE doctrine in Indonesia is not in the absence of legal bases. While the doctrine is not stated in the article and explanation of Act No. 5 of 1999, the practice of the of SEE doctrine is in line with the Memory van Toleighting of the act referred that include "phrase one group of businesses" to anticipate offenses committed by a company, member of a group company. In addition, the SEE doctrine is in line with the Financial Services Authority regulation number 347 / BL / 2014 requiring listed companies and public interest entities that posses control over the subsidiaries to prepare consolidated financial statements (as single economic unit). For further analyses, we also conducted comparison between the practice of Malaysia and South Africa. Furthermore, to address the argue, the substance of SEE doctrine should be included in the amandment draft of the Act number 5 of 1999."