Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterampilan berpikir kritis perlu dikembangkan oleh perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Studi akan menyampaikan hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat. Studi cross-sectional dilakukan terhadap 136 perawat dengan menggunakan kuesioner yang sudah dimodifikasi. Keterampilan berpikir kritis perawat memiliki rerata 96,34 (82,34%). Fungsi manajemen kepala ruangan memiliki rerata 106,89 (81,17%), kompetensi informatika perawat memiliki rerata 125,40 (70,41%), dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik memiliki rerata 63,25 (81,09%). Hasil penelitian didapatkan adanya hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat (p< 0,001; α: 0,05). Faktor lain yang berhubungan ialah masa kerja dan status kepegawaian. Faktor yang paling berhubungan dengan keterampilan berpikir kritis ialah implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik. Kepala ruangan disarankan meningkatkan fungsi pengarahan sehingga kompetensi informatika perawat dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dapat berkesinambungan meningkatkan keterampilan berpikir kritis perawat. Bidang keperawatan disarankan untuk memberikan motivasi, melakukan monitoring dan evaluasi kepada kepala ruangan dalam upaya peningkatan kompetensi informatika dan keterampilan berpikir kritis perawat dengan mengoptimalkan dokumentasi keperawatan berbasis elektronik.

---

Critical thinking skills need to be developed by nurses in carrying out nursing care. This study showed the relationship between the management function of head nurse, informatics competence of nurses, the implementation of electronic-based nursing documentation and the critical thinking skills of nurses. A cross-sectional study was conducted on 136 nurses using a modified questionnaire. Critical thinking skills have average of 96.34 (82.34%). The head nurse function has an average of 106.89 (81.17%), nurse informatics competence has an average of 125.40 (70.41%), and the implementation of electronic-based nursing documentation has an average of 63.25 (81.09%). The results showed relationship between the management function of head nurse, nurse informatics competence, implementation of electronic-based nursing documentation with critical thinking skills of nurses (p < 0.001; α: 0, 05). Other related faktors are working time and employment status. The most related faktor is the implementation of electronic-based nursing documentation. The head nurse advised to improve the directing function so that the informatics competence of nurses and the implementation of electronic-based nursing documentation can continue improving the critical thinking skills of nurses."

"Tugas utama dari Sekretariat Wakil Presiden adalah terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Wakil Presiden terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan. Dalam rangka membuat analisis kebijakan yang tajam, dan berkualitas, organisasi perlu mengolah seluruh dokumen yang diperlukan, terutama analisis-analisis yang telah dibuat sebelumnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya para pegawai Sekretariat Wakil Presiden selaku pelaksana tugas analisis kebijakan mengalami kesulitan dalam pencarian dokumen tersebut. Kondisi ini mendapat perhatian dalam Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2016 dan menjadikan hal itu salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam memberikan pelayanan kepada Wakil Presiden. Rekomendasi yang disampaikan adalah pentingnya menyediakan suatu database yang berisi data dari seluruh kedeputian substansi. Database ini berperan sebagai sumber data dan dokumentasi bagi kedeputian substansi di Sekretariat Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu memberikan dukungan analisis kebijakan. Kebutuhan akan database tersebut akan diakomodir dalam Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik. Sistem ini akan dikembangkan dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem yang mengacu pada metodologi waterfall yang dimodifikasi sehingga tahapannya menjadi planning, analysis dan design dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Penelitian ini menghasilkan prototype Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik di Sekretariat Wakil Presiden dengan fitur pencarian, pengelolaan dokumen (unduh, tambah, ubah, hapus dan tampilan metadata), penyampaian dokumen beserta history penyusunan laporan secara berjenjang mulai dari analis, kasubbid, kasubbag, asdep sampai dengan deputi, fitur adminsitrator sebagai pengelola pengguna dan dashboard data dan fitur dashboard yang berisi tampilan rekap dari dokumen beserta statusnya.

---

The main duty of The Vice President Secretariat of Republic Indonesia is giving technical, administrative and analytical support to the Vice President of the Republic Indonesia in making government policies especially in economic, social, and governance affairs. In giving in-depth and sharp analysis of government policies, the institution needs to manage all the documents needed to make the analysis. In the implementation, the employees had difficulties in searching the documents as the source in making policy analysis. This condition received attention in the Annual Evaluation Meeting in 2016 as one of the organization's obstacle in giving support to the Vice President.

One of the recommendation to this problem is the importance of providing a database containing data of policies analysis from all deputies in the organization. The database serves as a source of data and documentation for all deputies at the Vice President's Secretariat in carrying out its main task of providing policy analysis support. The need for such databases will be accommodated in the Electronic Document Management Information System. The system was developed using a system development methodology that refers to the modified waterfall methodology so that its stages become planning, analysis and design using Unified Modeling Language (UML).

This research produces prototype of Information System of Electronic Document Management with search feature, document management (download, add, change, delete and metadata display), document submission along with history of tiered report preparation starting from analyst, head of sub field, head of field, deputy assistant up to deputy, adminsitrator feature as user manager and data dashboard and dashboard feature containing recap view of document along with its status."

"ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System berfungsi memotong waktu dalam proses birokrasi; hemat sumber daya; serta akses yang lebih efisien dan efektif. Komponen-komponen tersebut telah diimplementasikan dalam kegiatan pengolahan dokumen elektronik, walaupun dalam praktiknya masih ada hal yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem.

---

ABSTRACT

---

The purpose of this research is to explain how the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta uses the Rail Document System. This research uses a qualitative approach with descriptive case study research method. The research data was obtained through observation, interviews and document studies. The results of this study indicate that the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta using the Rail Document System serves to cut time in the bureaucratic process; saving resources; and more efficient and effective access. These components have been implemented in electronic document processing activities, although in practice there are still things that need to be improved to improve the effectiveness and efficiency of the system.

"

"Penelitian ini membahas mengenai potensi ekstensifikasi bea meterai atas dokumen elektronik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat potensi ekstensifikasi objek bea meterai yang dapat dikembangkan dengan melakukan amandemenUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bea meterai dapat dikenakan atas dokumen elektronik, tetapi perlu melihat batasannya, yaitu kemampuan objek tersebut dapat diawasi pemerintah.

---

This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronic documents. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectional research with data collection techniques as literature study and interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Research output shows that there is potention which can be developed by doing amendment at Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected for electronic document, but is limited for the object itself which can be controlled by the government."

"

Fokus penelitian ini adalah manajemen dokumen orang hilang sebagai respons bencana. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi makna manajemen dokumen dalam menanggapi bencana dalam kasus orang hilang di Timor Leste. Hasil analisis menghasilkan tiga perhatian seperti 1) dokumen tentang orang hilang, 2) manajemen dokumen tentang pencarian orang hilang yang sedang berlangsung, 3) makna dokumen orang hilang dan manajemen dokumen yang dicakup dari penanggulangan bencana sebagai kegiatan pada tahap respons. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep manajemen dokumen, orang hilang, manajemen bencana. Untuk mendapatkan makna dari masalah ini, penulis melakukan studi kasus kualitatif pada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang sering terlibat dalam manajemen bencana terkait dengan konflik bersenjata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kantor ICRC di Jakarta dan Dili melalui wawancara dengan menggunakan informan yang terdiri dari staf sebagai pengelola dokumen yang terlibat dan keluarga orang hilang yang telah dibantu oleh organisasi. Temuan mengidentifikasi pentingnya dokumen sebagai media yang mengembalikan kehidupan orang hilang setelah konflik Timor-Leste berakhir. ICRC bertindak sebagai pusat dokumentasi yang menyediakan sumber informasi yang terkait dengan orang hilang untuk memfasilitasi kegiatan pencarian. Sejalan dengan manajemen dokumen, fungsi kontrol muncul karena upaya dalam melindungi dan menghidupkan kembali masalah, orang, kegiatan, dan peristiwa. Pengelolaan dokumen melalui sejumlah proses mulai dari penciptaan, penggunaan, deskripsi, indeks, klasifikasi, penyimpanan, akses dan temu kembali, hingga pengawasan. Pengelolaan dilakukan terhadap dokumen karena terkandung isi yang sensitif, konfidensial, pembuktian, orisinalitas, dan hiraerki. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perhatian utama organisasi adalah untuk mengelola dokumen untuk mencapai tujuannya seperti yang ditunjukkan oleh ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dalam menanggapi pencarian orang hilang sebagai akibat dari konflik. Singkatnya, penelitian ini mengusulkan wawasan baru ke dalam studi dokumen melalui paparan proses manajemen dokumen orang hilang yang akan mendukung bentuk tahap respons terhadap bencana yang terjadi di Timor-Leste.

---

The focus of this study is missing persons document management as disaster response. The purpose of this paper is to identify the meaning of document management in response to disasters in the case of missing people of Timor-Leste. The outcomes of analysis yielded three concerns such as 1) documents about missing persons, 2) document management about searching missing persons in progress, 3) the meaning of documents of missing persons and document management that covered from disaster management as an activity on the response stage. The analysis was carried out by linking the concept of document management, missing persons, disaster management. To get the meaning of the issue, the author conducted a qualitative case study on the International Committee of the Red Cross (ICRC) which is often involved in disaster management related to armed conflict. Data collection techniques were carried out by direct observation of the ICRC offices in Jakarta and Dili through interviews using informants consisting of staff as managers of the documents involved and the families of missing people who had been assisted by the organization. The findings identified the importance of the document as a media that gave back the lives of missing persons after the Timor-Leste conflict ended. The ICRC acts as a documentation center that provides information resources related to missing people to facilitate search activities. In line with document management, the control function arises because of an interest in protecting and reviving problem, people, activities, and events. The assessments on the proposed processes of missing persons’ document management are ranging from creation, description and use, storage and maintenance, index and classification, storage, access and retrieval, to supervision. Management is carried out on documents due to its originality, confidentiality, evidence, hierarchy, and sensitivity contents. The findings also suggest that the primary concern of the organization is to manage documents to achieve its objectives as indicated by the ICRC as a humanitarian organization in response to the search for missing persons as a result of the conflict. To sum up, this study proposes a new insight into the study of documents through exposure to the missing persons’ document management process that will support a form of response stage to the disaster that occurred in Timor-Leste.

"

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistemkonvensional menjadi sistem berbasiskan teknologi. Perkembangan tersebut berimbas kepada banyak profesi, salah satunya adalah Notaris. Kebutuhan masyarakat akan salinan akta dalam bentuk elektronik seperti untuk penggunaannya pada lelang e-tender atau untuk memudahkan pemberian informasi kepada pihak ketiga tidak dapat dihindari. Sampai hari ini belum ada regulasi mengenai salinan akta dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah diaturpengalihan dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lain serta mengenai legalisasi dan autentikasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan alih media dan sebuah solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan khususnya pada peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan

---

ABSTRACTThe development of information and communication technology has changed the conventional system into a system based on technology. The said development is impacted on many professions, one of which is a Notary. The public need of a copy of deed in electronic form to be used in e-tender auction or to facilitate the provision of information to third parties can not be avoided. There is no regulation regarding copy of deed in electronic form to this day, but in the Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents and the Law No. 43 of 2009 concerning Archives have arranged the transfer of documents into the form of microfilm or other media as well as the legalization and its authentication. Those regulations can be a reference for changing the media and a solution to improved efficiency and effectiveness in theactivities of notaries. This research was conducted with normative juridical approach that focuses on literature data, especially on the related regulations. The data obtained then were analyzed and used to answer the main issues"

"Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen.

---

The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents."

"Analisis risiko importasi melalui Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum memenuhi ambang batas hit rate best practice sebesar 40 persen. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan tim pengembang, terdapat akar permasalahan belum adanya evaluasi implementasi Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Penelitian ini mengusulkan faktor tantangan dan hambatan dengan adanya kombinasi Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework serta model Cooper dan Zmud. Faktor tantangan menggunakan 16 kriteria dan enam dimensi sedangkan faktor hambatan menggunakan lima kriteria dan empat dimensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei kepada pengguna Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada kantor pusat dan lima kantor pelayanan besar. Pendekatan kualitatif dilakukan wawancara semi-terstruktur kepada lima narasumber sebagai pengelola Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan untuk mengetahui tindak lanjut pada faktor hambatan. Jumlah responden sebanyak 118 responden yang dianalisis menggunakan metode Entropi untuk mengetahui bobot pada kriteria. Hasil penelitian ini terpilih lima kriteria dengan lima dimensi pada faktor tantangan meliputi kriteria single window approach dari dimensi Technology, kriteria clear goal/strategy dari dimensi Strategy, kriteria variety of tasked covered dari dimensi Task, kriteria social background dari dimensi Environment, dan kriteria risk management approach dari dimensi Organization. Faktor hambatan terpilih lima kriteria dengan empat dimensi meliputi kriteria ICT infrastructure dari dimensi Environment, kriteria sufficiency of skilled workers dari dimensi People, kriteria security and privacy issues dan e-connectivity project dari dimensi Technology, serta kriteria political commitment dari dimensi Strategy.

---

The import risk analysis through the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has not met the threshold for the best practice hit rate of 40 percent. Based on interviews with stakeholders and the development team, there is a root cause in the absence of an evaluation of the Customs Document Tracking System's implementation. This study aims to determine the factors that influence the challenges and barriers that affect the Customs Document Tracking System's effectiveness. This study proposes the challenges and barriers to system implementation with a combination of the Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework with the Cooper and Zmud models. The challenge factor uses 16 criteria and six dimensions, while the barrier factor uses five criteria and four dimensions. The quantitative approach uses a survey of users of the Customs Document Tracking System at the head office and five principal service offices. The qualitative approach was carried out by semi-structured interviews with five experts as managers of the Customs Document Tracking System to determine the follow-up barrier factors. The respondents were 118 respondents who were analyzed using the Entropy method to determine the criteria' weight. The results of this study selected five criteria with five dimensions on the challenge factors including the single-window approach criteria from the Technology dimension, the clear goal/strategy criteria from the Strategy dimension, the variety of tasked covered criteria from the Task dimension, the social background criteria from the Environment dimension, and the risk management approach criteria from the Organization dimension. In the barrier factors, the researcher selected five criteria in four dimensions, including ICT infrastructure criteria from the Environment dimension, the sufficiency of skilled workers criteria from the People dimension, the security and privacy issues and project e-connectivity criteria from the Technology dimension, as well as the political commitment criteria from the Strategy dimension."

"Sebagai tuntutan dari berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai konsep e-goverment menuju good governance, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) melakukan berbagai penyesuaian di dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang administrasi elektronik yaitu Secure Electronic Document System (SEDMS) yang berada dibawah Bagian Tata Usaha dan Kamar Sandi (TU dan Kasa). Dalam pelaksanaannya, SEDMS mengalami berbagai kendala dibeberapa faktor, yaitu perencanaan, aplikasi, kebijakan serta Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga SEDMS tidak mendukung proses transisi dari administrasi manual menuju elektronik. Penelitian ini difokuskan pada rancangan kebijakan dan prosedur SEDMS dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengguna SEDMS. Penelitan ini menggunakan Soft System Methodology (SSM) dengan menggambarkan terlebih dahulu proses organisasi yang berubah dengan adanya SEDMS pada tahap Problem Situation Expressed. Pada tahap Changes : Sytemically Desirable Culturally Feasible, dilakukan penyesuaian dengan regulasi dan standardisasi yang dinilai relevan dengan SEDMS. Setelah dilakukan validasi terhadap rancangan kebijakan dan prosedur SEDMS ini, diharapkan rancangan dan kebijakan prosedur ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan SEDMS untuk bisa berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian ini menghasilkan rancangan kebijakan serta 7 rancangan SOP SEDMS.

---

As the demand from various government regulations about e-government towards good governance, National Crypto Agency performs many adjustments including in electronic administration called as Secure Electronic Document Management System (SEDMS). Bagian Tata Usaha dan Kamar Sandi is responsible for SEDMS. In practice, there are many problems using SEDMS. The problems divided by several factors for instances planning, application, policy and human resource. The problems make SEDMS doesn’t suitable for transition from manual administration to electronic administration. This research focus on policy, SEDMS policies and procedures plan for correctly. The objective of this research is to gain SEDMS user effectiveness and efficiency. This research implement Soft System Methodology (SSM). In this research, first described the changes process on Problem Situation Expressed. Next step is Changes : Sytemically Desirable Culturally Feasible. In this step, we made adjustment from any regulation and standardization that suit to SEDMS. After Validation, the policy and procedure expected can be used as reference in the implementation SEDMS so that SEDMS can run effectively and efficiently. This research produces a draft of policy and 7 drafts of SOP of SEDMS."