Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses-proses politik di parlemen sangat diwarnai perilaku-perilaku anggotanya dalam mendistribusikan kekuasaan dan pencarian dukungan untuk legitimasi. Melalui perubahan konstitusi dan pembentukan berbagai perundang-undangan, sistem politik dinegosiasikan dengan proses-proses politik seluruh elemen bangsa terutama para anggota parlemen. Bagaimana suatu proses-proses politik di parlemen berlangsung, bagaimana strategi-strategi parlemen memperoleh kembali legitimasi dan bagaimana pula perilaku mereka mempergunakan dan memproduksi kekuasaan. Sehingga pada gilirannya, bagaimana jejaring patron-klien memproduksi kekuasaan dan siapa yang sebenarnya memainkan kekuasaan di pentas perpolitikan Indonesia.Dengan demikian, budaya politik parlemen merupakan konstruksi budaya yang dihasilkan dari proses timbal balik antara struktur (sistem dan budaya lama) dengan kesadaran subyektif (upaya-upaya perubahan dan perilaku anggota parlemen). Untuk menemukan konstruksi budaya politik tersebut, penelitian ini meletakkan antropologi politik sebagai sebuah pendekatan kualitatif, khususnya pirantinya mengenai pendekatan dinamik yang mempertimbangkan historical time. Pendekatan ini melihat dinamika proses-proses politik sehingga memungkinkan untuk mengoptik perilaku dan aktivitas politik, bahkan masuk ke ruang-ruang `eksotik' kekuasaan yang tersembunyi. Untuk kepentingan analisa, penelitian ini meminjam perangkat hermeneutika sosial yang diperkenalkan Littlejohn, pendekatan "praksis" yang diperkenalkan Boudieu dan "wacana" yang diperkenalkan Foucoult.Dari data yang diperoleh, ditemukan berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya konstitusi yang masih bermasalah, sehingga negosiasi-negosiasi politik lebih banyak dilakukan di luar prosedur dan mekanisme resmi seperti di kafe-kafe. Operasionalisasi `amplop' sebagai suatu pesan menjadi pintu masuk mengungkapan praktek-praktek suap, korupsi dan money politic di parlemen. Tradisi patemalistik terlalu akut membekam mentalitas bangsa Indonesia, sehingga perilaku 'sungkan' yang terbungkus dalam `amplop' makin memperkuat patronase. Para parlemen selalu aktif mencari `celah' untuk menjaga eksistensinya dan harus memasuki dan mengikuti jaringan suap pada patron-klien. Dari sinilah, ditangkap mengapa sulit sekali memilah-milah antara kepentingan politik, hukum dan ekonomi."

"ABSTRAKPenelitian yang bertemakan gaya negosiasi wiraniaga ini menggunakan alat ukur kuesioner gaya sosial, kuesio-ner gaya negosiasi dan laporan hasil penjualan. Gaya sosial terdiri dari 4 gaya, yaitu gaya sosial pendorong,ekspresif, peramah dan analitis. Gaya negosiasi dike-lompokkan ke dalam gaya negosiasi intuitif, normatif, analitis dan faktual. Pengolahan data melalui proseduranalisa varian dengan sampel 53 wiraniaga, mamberikanhasil bahwa terdapat korelasi signifikan antara gayanegosiasi wiraniaga dongan prestasi kerjanya.Perhitungan korelasi Eta dengan sampel sebanyak 100wiraniaga mobil P.T-N?, menunjukkan hasil bahwa ter-dapat hubungan signifikan antara gaya sosial wiraniagadan gaya negosiasinya, namun ?tidak terdapat_korelasisignifikan antara gaya sosial pelanggan dan gaya nego-siasi wiraniaga".Beberapa informasi tambahan dari hasil penelitianini, antara lain, pada umumnya wiraniaga DAIHATSU,PT.?N? lebih banyak menggunakan gaya negosiasi analitisdominan (41%) dibandingkan gaya negosiasi lain. Hira-niaga dengan gaya negosiasi analitis juga menunjukkanrata-rata prestasi kerja lebih baik (9 unit dalam 3bulan).Dengan demikian gaya negosiasi mempunyai peranpenting dalam keberhasilan seorang wiraniaga. Kalaupungaya sosial mempunyai peranan dalam gaya negosiasi wira-niaga, penelitian ini memperlihatkan bahwa gaya Sosialdirinya menunjukkan poranan yang lebih besar dibanding-kan dengan peran gaya sosial pelanggan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetangahkankonsep gaya negosiasi sebagai salah satu aspek yangpenting bagi wiraniaga yang seringkali harus bernego-siasi dangan pelanggan. Hasil penelitian akan bermanfaatsebagai masukan dalam usaha seleksi dan pelatihan wira-niaga."

"Sengketa atau beda pendapat. Tak seorang pun yang dapat memastikan apakah akan terjadi atau tidak. Setiap orang hanya dapat melakukan upaya antisipatif apabila sengketa atau beda pendapat memang harus terjadi, khususnya bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan keperdataan. Salah satu upaya antisipatif yang dapat dilakukan adalah menentukan forum apa yang akan digunakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi. Jalur litigasi, arbitrase atau mediasi adalah pilihan yang ada. Jika para pihak sepakat untuk memilih forum arbitrase atau mediasi, proses penyelesaian sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat, biaya yang lebih murah serta kerahasiaan yang tetap terjaga. Selain itu, para pihak yang telah sepakat untuk memilih forum arbitrase atau mediasi berhak untuk memilih pihak yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat (arbiter untuk arbitrase atau mediator untuk mediasi) untuk mencapai suatu win-win solution. Arbiter atau mediator adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya serta punya integritas yang tinggi sehingga para pihak yang bersengketa mempercayakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat di tangan mereka. Kriteria tersebut seyogyanya juga ada pada diri seorang Notaris. Sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, disyaratkan bahwa Notaris memiliki kompetensi di bidangnya serta punya integritas yang tinggi (jujur). Kriteria yang sama juga disyaratkan pada arbiter dan mediator. Dengan demikian, sudah selayaknya jika Notaris diberi peran aktif dalam arbitrase dan mediasi. Pokok permasalahan yang hendak diteliti adalah pengaturan arbitrase dan mediasi di Indonesia, pengaturan internasional menyangkut arbitrase dan mediasi serta bagaimana sikap Indonesia terhadap peraturan tersebut serta dalam hal apa saja Notaris dapat berperan dalam praktek penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengacu pada peraturan perundang-undangan,putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) dan pendapat para ahli (doktrin). "