Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7450 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gunn, J.A.L.
Sydney: Butterworth, 1957
994.336 2 GUN g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan, K. W
Sydney : Law Book Company, 1972
343.94 RYA m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tew, Brian
Victoria: Melbourne University Press, 1956
336.2 TEW w
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gunadi
Jakarta: [publisher not identified], 2001
336.2 GUN t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Rheza Yudi Kusuma
"Bisnis properti di Indonesia sektor real estate berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.Investasi dalam bisnis properti menjadi salah satu cara untuk membentuk penghasilan pasif yang baik. Oleh karena itu banyak orang tertarik untuk terlibat dalam bisnis ini. Apalagi bisnis memiliki efek ganda yang mempengaruhi sektor rill di Indonesia. Itu membuat bisnis properti di sektor real estate memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. sebuah potensi pendapatan yang sangat besar di bidang perpajakan dari bisnis properti membuat bisnis ini penting untuk diperhatikan. Ada banyak jenis properti dalam pajak. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang aspek pendapatan perpajakan dalam bisnis properti di sektor real estate. PT X adalah pengembang besar yang telah terjun di bisnis properti terutama di sektor real estate untuk menengah-tinggi dan memiliki kinerja keuangan yang baik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak Penghasilan di sektor real estate berdasarkan peraturan saat ini, juga untuk mengetahui apa hambatan yang disebabkan oleh regulasi ini. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X. ini berarti bahwa penelitian tersebut dijelaskan secara akurat dengan menggunakan fakta berbicara atau kata-kata tertulis dan gambar visual yang berdasarkan pengalaman PT X yang telah bertahun-tahun terlibat dalam bisnis properti. pendekatan Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Indonesian property business in real estate sector is growing rapidly in the last few years. Investing in property business become one way to form a good passive income. Therefore, many people interested to get involve in this business. Moreover this business has multiflier effects that influence many real sectors in Indonesia. That makes property business in real estate sector has an important part in national economic of Indonesia. A huge potential income in taxation from property business makes this business is important to be noticed. There are many kinds of tax properties, but in this research will only discuss about income taxation aspect in property business in real estate sector. The researcher did a case study on X Corporation as one of the developers in real estate sector. X Corporation is a big developer which has been plunge in property business especially in real estate for middle-high and has a good financial performance.
The purpose of this research is to know how is the treatment for income tax in real estate sector based on a regulation today. Also to know what is the obstacles that caused by this regulation. The research method used is descriptive with case study on X Corporation. It means that the research is described accurately using facts, spoken or written words, actions, and visual images based on X Corporation’s experiences who has been years involve in property business. The approach used in this research is qualitative approach.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45589
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Darmawan
"Asuransi Jasindo dalam memasarkan produknya menggunakan jasa agen. Agen memegang peranan yang sangat penting bagi usaha asuransi, tanpa agen dapat dikatakan perusahaan asuransi tidak dapat beropemsi secara maksimal. Atas penjualan yang berhasil dilakukan oleh agen, maka pihak asuransi memberikan imbalan berupa komisi yang prosentasenya telah ditentukan. Atas komisi ini maka pihak asuransi selaku pemberi penghasilan melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Sebelum diberlakukannya tarif progresif pemotongan pajak atas komisi ini dilakukan dengan tarif final. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas komisi yang diterima agen asuransi sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif progresif. Penghasilan yang menyatakan semua tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbemya dan apapun jenis penghasilan itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak disebut the accretion concept.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur dan melakukan dokumentasi.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, apabila penghasilan agen tidak besar, maka pajak final akan memberikan pemasukan kepada negara yang Iebih besar, sebaliknya jika penghasilan agen cukup besar, maka pajak progresif yang memberikan pemasukan kepada negara yang lebih besar. Kesimpulannya pengenaan pajak final terhadap komisi yang diterima oleh agen asuransi adalah sangat tepat, karena selain administrasinya sederhana, pemungutan pajak final tidak menimbulkan hutang pajak diakhir tahun. Sedangkanjika digunakan pajak progresif maka akan menimbulkan hutang pajak diakhir tahun yang akan sangat memberatkan agen, mengingat penghasilan agen yang tidak teratur. Untuk itu disarankan agar perlakuan perpajakan untuk agen asuransi ini kembali menggunakan pajak final.

Asuransi Jasindo in marketing its product use agent service. Agents have an important role for the insurance industry, without agent, it can be told that insurance company cannot maximize its operation.
For a success sale conducted by agent, insurance company give reward in the form of commission which its percentage have been determined. To this commission hence insurance company as a payer do a withholding to the commission income with tariff which have been determined as according to law. Before progressive tariff withholding being implemented, the withholding to the commission is done with final tariff. The root of the matter in this research is how the treatment of income tax to the commission that insurance agent accepted before and alter progressive tariff being implemented. Income expressing all economic ability addition wherever its source and whatever the income type, are withhold income, called the accretion concept.
This research use qualitative approach. The used research method is descriptive. Collection data technique is done with partcipative observation, semi structured interview and conducting documentation.
This research results that, if agents income is not big, final tax will give the state larger inclusion, on the contrary if agents income was big enough, progressive tax will give a larger inclusion to the state.
The conclusion are, implementation of final tax to the commission accepted by insurance agent is very precise, because besides its simple administration, final tax imposition do not generate year~end tax payable. While if progressive tax being used. It will generate year-end tax payable, that is very burdening the agent, considering the agents income is not regular. Therefore It is suggested that tax treatment for the insurance agent use final tax.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22199
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stephen Sinalsal
"PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk negara untuk memungut PPh 22 atas pembeliannya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Agustus 2010 terbit peraturan baru yang mengubah posisi PT. Krakatau Steel sebagai pemungut pajak yaitu PMK Nomor 154/PMK.03/2010. Perubahan ini juga menimbulkan dampak lain bagi PT. Krakatau Steel. Melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisa dampak-dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel selaku pemungut PPh 22 dan asas-asas dari penerapan peraturan baru tersebut. Dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel adalah berupa perubahan subjek dan objek pajak, mekanisme penghitungan, mekanisme penyetoran dan pelaporan, serta masalah lain terkait aktivitas PPh 22. Penulis menganalisa bagaimana PT. Krakatau Steel menghadapi dampak ini dan menganalisa kewajiban perpajakan PPh 22 PT. Krakatau Steel untuk melihat keseuaian asas penerapan dari peraturan baru. Penulis menemukan bahwa perubahan ini secara umum telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

PT. Krakatau Steel is one of state-owned enterprise that selected to collect Income Tax Article 22 for their purchase. This is based on UU Nomor 36 Tahun 2008. At August 2010 new rule was released and that change PT. Krakatau Steel position as Income Tax Article 22 collector. The rule is PMK No. 154/No.03/2010. The rule causes some impacts for PT. Krakatau Steel. This research is aimed to analyze the impacts to PT. Krakatau Steel as income tax article 22 collector and the principle in the changed rule.The impact that faced by PT. Krakatau Steel is the change in tax subject and object, calculation mechanism, deposit and report mechanism, and other problem according to tax activity. It also analyze principle of changed rule by analyze PT. Krakatau Steel income tax especially article 22. According to the research results principle is well prepared and well placed in the change."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44040
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Thariq Ramadhani
"Sengketa Pajak yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan sengketa pajak atas dividen terselubung dalam koreksi DPP PPh Pasal 26. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi pembelian mesin kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (pemegang saham) sehingga pemeriksa mengkoreksi bahwa atas transaksi tersebut terdapat pemberian dividen terselubung karena transaksi tidak wajar dan lazim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian koreksi dividen terselubung terhadap konsep dan regulasi yang ada, serta menganalisis kepastian hukum atas dividen terselubung tersebut. Hasil penelitian didapatkan bahwa secara konseptual koreksi atas dividen terselubung tidak sesuai. Hal tersebut terjadi karena memang tidak dapat dibuktikan kebenaran atas dividen terselubung itu sendiri dimana nilainya tidak terbukti tidak wajar dan lazim dalam putusan pengadilan. Penggunaan dasar hukum yang digunakan sudah sesuai, dimana regulasi undang-undang perpajakn di Indonesia mengatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh dan Pasal 18 ayat 3 UU PPh . Selain itu, dividen terselubung tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum dikarenakan secara materi/objek dividen terselubung tidak diatur secara jelas dalam regulasi dan pendefinisian dividen terselubung yang masih terlalu luas sehingga menimbulkan banyak interpretasi.

The tax dispute that is used as a case study in this research is related to a tax dispute over disguised dividend in the correction of DPP PPh Article 26. The transaction is a machine purchase transaction to a party who has a special relationship (shareholders) so that the examiner corrects that in this transaction there is a dividend payment. disguised because transactions are not fair and common. This study aims to analyze the suitability of the disguised dividend correction to existing concepts and regulations, as well as to analyze the legal certainty of the disguised dividend The results showed that conceptually the correction of disguised dividends was not appropriate. This happened because it was not possible to prove the truth about the hidden dividend itself, where the value was not proven to be unreasonable and common in court decisions. The use of the legal basis used is appropriate, where the regulation of the tax law in Indonesia regulates Article 4 paragraph 1 letter (g) of the Income Tax Law and Article 18 paragraph 3 of the Income Tax Law. Besides that, the disguised dividend do not meet the principle of legal certainty because the material/object of hidden dividends is not clearly regulated in the regulations and the definition of disguised dividends is still too broad, giving rise to many interpretations."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Astrin Indreswari Prastito
"Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk menjelaskan bahwa sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan 4(2), Chevron Geothermal Salak (CGS) bertanggung untuk menentukan PPh terutang, memotong PPh, menyetor ke Kas Negara (KN), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, dan menerbitkan bukti potong PPh untuk kepentingan perpajakan vendor. Tim Accounts Payable (AP) dan Pajak bekerjasama membantu CGS memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemotong PPh. Selama periode Maret-April 2014, sebagian besar tagihan yang diterima tim AP merupakan objek pajak PPh Pasal 23 karena berkaitan dengan latar belakang dan skala usaha CGS yang besar serta banyaknya jenis penghasilan yang diatur dalam pasal ini. Hasil analisis menyimpulkan bahwa CGS sudah patuh pada regulasi perpajakan sebagai pemotong PPh. Namun demikian, masih perlu adanya perbaikan dengan ditemukannya beberapa area yang masih terpapar risiko kerugian.

The purpose of this internship report is to explain that as an income tax withholder subject to article 23 And 4(2), Chevron Geothermal Salak (CGS) has obligations to determine income tax payable, to withhold, to pay to the State Treasury, to report Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, and to issue a withholding tax slip for business partner's tax consequences. Accounts Payable (AP) and Tax team coordinate their work to help CGS in accomplishing the obligation as an income tax withholder. In March-April 2014, most of the invoices received by AP team are objects to income tax articel 23 due to CGS's background and scale of business, also many kind of income are regulated in this article. The result shows that CGS complies the Indonesia tax regulation as an income tax withholder, although there are some risk-exposed areas which still need improvement.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Selangor (Malaysia): Lexis Nexis, 2011
R 343.595 57 LAW
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>