Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Internasionalisme Amerika adalah orientasi dalam politik luar negeri Amerika. Penyebaran demokrasi dan liberalisme ke seluruh dunia merupakan ciri utama dalam orientasi ini. Internasionalisme Amerika diformulasikan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson. Ia percaya bahwa Amerika memiliki sense of mission dan sense of obligation memperkenalkan demokrasi dan liberalisme kepada masyarakat internasional dalam rangka pembentukan tatanan dunia yang aman, stabil dan makmur. Bagi Wilson upaya membawa demokrasi dan liberalisme pada masyarakat internasional tidak bisa dilepaskan dari bentuk kerjasama dengan institusi intemasional/ multilateral. Pemikiran Wilson inilah yang diangkat kembali dalam politik luar negeri masa Clinton. Ciri utama politik luar negeri Clinton adalah pemanfaatan institusi internasional/multilateral dalam upaya penyebaran demokrasi dan liberalisme ke seluruh dunia lewat strateginya "Enlargement". Tesis ini akan menunjukan bagaimana pemerintah Clinton memanfaatkan institusi internasional/multilateral dalam mendukung terlaksananya strategi `Enlargement'. Pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat masa Clinton sendiri tidaklah mudah karena perkembangan lingkungan internasional yang mana Neo Cold War Orthodoxy yang semakin membahayakan dan tidak terduga bagi Amerika Serikat. Untuk itu tesis ini jugs akan menunjukan bagaimana sikap pragmatis pemerintah Clinton menyebabkan keberhasilan pemanfaatan institusi internasional/multilateral mendukung strategi "Enlargement".

---

American Internationalism is an orientation in American Foreign Policy. The main characteristic of American internationalism is the universalism of democracy and liberalism. It was President Woodrow Wilson who formulated American Internationalism since he believed that Americans have sense of mission as well as sense of obligation to introduce democracy and liberalism to international community in order to create a stable, secure, and prosperous world order. According to Wilson, American's effort to promote democracy and liberalism is highly in collaboration with various international and multilateral institutions. In Clinton's administration Wilsonianism has been adopted and become the main element in its foreign policy. In this regard, the use of international/multilateral institutions become prominent in universalizing democracy and liberalism through so called `enlargement strategy'."

"ABSTRAK

Politik pengepungan komunisme yang dijalankan oleh Amerika dengan Truman Doctrine-nya yang diumumkan pada tahun 1947 adalah merupakan reaksi Amerika terhadap ekspansi komunisme yang terjadi setelah Perang Dunia II baik di Eropa Tengah maupun di Eropa Timur, dan ini diperkirakan akan menjalar ke wilayah Laut Tengah, yaitu Turki dan Yunani, karena Inggris yang sebelum Perang Dunia II mempunyai pengaruh besar di daerah tersebut, sesudah perang selesai keadaan ekonominya berantakan sehingga ia tidak mampu lagi mempertahankan daerah tersebut dari ancaman komunisme.

Seperti diketahui kedua wilayah tersebut dianggap sangat penting dalam wawasan strategi Barat. Turki dan Yunani menguasai terusan antara Laut Hitam, yang merupakan juga danau Rusia dan Laut Tengah.

Pengumuman Truman Doctrine pada tahun 1947 yang disusul oleh Marshall Plan pada tahun berikutnya, mempunyai tujuan membantu rehabilitasi negara-negara Eropa Barat yang telah hancur akibat Perang Dunia II.

Kemudian Marshall Plan ini disusul dengan dibentuknya NATO pada tahun 1949 yang merupakan persekutuan militer raksasa Barat untuk membendung komunisme mulai dari Samudera Atlantik sampai ke Laut Tengah.

Nampaknya keberhasilan Amerika membendung komunisme di Barat diimbangi oleh kemajuan komunisme di Timur, dengan kemenangan komunisme terhadap Kuomintang seperti yang telah diwujudkan dengan pembentukan Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 1 Oktober 1949, dan terjadinya Perang Korea tahun 1950 di mana tentara Amerika, yang bertempur di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terpaksa berhadapan langsung dengan sukarelawan RRC. Peristiwa ini nampaknya mendorong Amerika selain melengkapi NATO di Barat, juga mendirikan SEATO di Timur. Sasaran NATO dengan jelas ditujukan sebagai politik pembendungan terhadap Uni Soviet, dan SEATO dimaksudkan untuk politik pembendungan terhadap RRC.

Pada penghujung tahun 1950 terjadi pendekatan Cina-Uni Soviet yang diikuti dengan keterlibatan "sukarelawan" Cina dalam Perang Korea. Kedua peristiwa tersebut dianggap oleh Amerika sebagai membantu pihak Uni Soviet. Hal ini menyebabkan Amerika semakin bulat tekadnya untuk membendung komunisme di Asia Pasifik.

Menteri Luar Negeri Amerika, Dean Acheson, membuat rumusan kebijaksanaan politik luar negerinya untuk Asia Pasifik pada penghujung tahun 1950 dengan konsep parimeter pertahanan. Untuk membendung pengaruh komunisme secara strategic-militer tersebut, Dean Acheson membuat suatu lingkaran pertahanan yang membentang dari kepulauan Aleutina ke Jepang lewat pulau Okinawa dan Philipina; dan perang yang terjadi di Korea menyebabkan Acheson menambah jalur parimeternya dengan memasukkan Korea Selatan dan Taiwan.

Untuk melandasi struktur pertahanan ini maka kerjasama dan persekutuan-persekutuan dengan negara-negara sekutunya merupakan hal yang vital dan strategik. Terutama kerjasama serta persekutuan dengan Jepang dianggap Amerika merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena Amerika mengharapkan Jepang dapat dijadikan benteng demokrasi di Asia Timor Laut dan benteng pertahanan untuk menangkal ancaman komunisme.

"

"Tesis ini berusaha menjelaskan tentang tradisi pemikiran hubungan internasional (HI) modern (teori modern di HI) dan alternatif pascakolonialisme. Tradisi pemikiran HI modern ini berisi tentang struktur pemikiran Barat yang dirajut oleh jaringan footnote ilmuwan, filsuf, praktisi HI dari tradisi pemikiran idealisme, realisme, saintismeistrukturalismeirasionalisme dan beberapa tradisi kritis yang mereformulasi atau merekonstruksi tradisi HI modern agar lebih sempurna lagi. Sedangkan alternatif pascakolonialisme adalah studi baru yang berusaha dicangkokkan ke dalam HI sebagai pilihan inspiratif akar tradisi pemikiran Hubungan Internasional Indonesianis.Pernyataan tesis ini berbunyi: Tradisi pemikiran HI modern merupakan bentuk kolonialisasi (baca: penguasaan) wacana Barat terhadap ontologi realitas epistemologilmetodologi dan aksiologi non-Barat, sehingga studi hubungan internasional perlu merepresentasikan small narrative (narasi keciil}: wacana indigenous people atau komunitas lokai untuk merayakan keberagaman wacana di dunia internasional. Atas dasar ini, maka rangkaian argumentasinya sebagai berikut: pet-lama, wacana tradisi pemikiran HI modern hanya sebuah will to power/knowledge: bentuk kuasa/pengetahuan wilayah spasial Barat dalam menguasai realitas politik internasional atau politik dunia. Kedua, jika dilacak genealogi dan formasi diskursifnya, klaim-klaim melanarrative seperti universalisme, kebenaran tunggal, kemutlakan tradisi pemikiran rasionalisme dan metodologilepistemologi yang integral-tunggal merupakan partikularisme tradisi pemikiran Barat. Sifat partikularisme ini bisa dilacak melalui konsistensi tradisi pemikiran mereka dalam menegakkan tradisi pagan Yunani Kuno, khususnya tradisi pemikiran Hellenisme. Keliga, jika memang tradisi pemikiran HI modern itu partikular, maka klaim-klaim metanarrative pun secara logis menjadi smalinarrative, sehingga wacana metanarrative lainnya dalam bentuk wacana komunitas lokal bisa disuarakan dan direpresentasikan.Dalam konteks di atas, altematif studi pascakolonialisme bisa mencairkan kebuntuan ini dengan memperlihatkan fenomena terbungkam dan terkuburnya tradisi pemikiran tertentu: wacana saminisme adalah salah satu dari sekian banyak formasi diskursif unik yang semakin tertindas, terpinggirkan, termarginalisasikan, bahkan sampai terbungkam dan terkubur, sehingga tests ini berusaha menyuarakan dan merepresentasikan suara-suara bungkam itu. Representasi ini bisa menjadi titik tolak tradisi pemikiran HI Indonesia untuk berkembang menuju ke akar tradisinya sendiri sebagai titik tolaknya. Tesis ditulis dengan berkomitmen penuh terhadap egalitarianisme dan keberagaman wacana, keadilan sosial bagi umat manusia (human race), kemanusiaan yang beradab, dan kepercayaan atas wacana tradisi pemikiran (filosofis) yang bersuara alas nama eksistensi dan representasi diri sebagai wahana wacana dan nilai-nilai indigenous world atau local community world. Hal ini adalah keharusan bagi kesadaran seluruh bagian dari keutuhan manusia di dunia yang bertumpu pada diri manusianya sendiri untuk bertanggung jawab melindung dan mengangkat derajat dan harga diri mentalitas, budaya, pengetahuan, perbedaan ekologis dan biologis bangsa setiap bangsa, khususnya bangsa kita (Indonesia) yang beragam-Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bagian dari kontingensi tatanan dunia internasional untuk keberlangsungan hidup kita dan anak cucu kita."

"ABSTRAKKemiskinan dan keterbelakangan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP, Segala bantuan dan keistimewaan yang diberikan UE sejak tahun 1975 -bahkan beberapa negara lebih lama lagi- tidak mampu secara signifikan melepaskan diri dari lingkaran keterpurukan. Alih-¬alih mengalami kemajuan pesat, Negara-negara ACP terutama di Sub Sahara Afrika, terus-menerus didera pertikaian, politik, etnis, dan agama yang tidak berkesudahan.Tahun 2000, Konvensi Lome antara ACP-UE yang telah empat kali diperbaharui berakhir. Negosiasi baru yang telah dimulai sejak 1998 akhirnya menyepakati Perjanjian Cotonou yang berlaku efektif 1 April 2003. Perjanjian Cotonou merupakan babak baru hubungan ACP-UE karena di dalamnya beberapa hal baru diperkenalkan dan beberapa hal yang menjadi chi Konvensi Lorne seperti Stabex dan Sysmin dihapuskan. Tesis ini bermaksud melihat dimensi-dimensi baru dalam Perjanjian Cotonou. Setelah menganalisa dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Cotonou tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan Konvensi Lorne. ACP menerima Perjanjian Cotonou karena posisi tawarnya lemah terhadap UE. ACP masih mengharapkan bantuan teknis dan finansial dari UE sedangkan UE dengan perkembangan internal dan eksternal melihat posisi ACP tidak lagi sepenting sebelumnya. Tujuan UE terhadap ACP sekarang lebih eksplisit yaitu secepatnya mengintegrasikan ACP ke dalam perdagangan dunia yang bagi ACP tentu tidak mudah dan akan banyak mengorbankan kepentingan nasionalnya."