Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini merupakan analisis yang hendak mencari kebenaran eksistensi konvergensi absolut dan kondisional di Indonesia dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah pusat sebagai control variable-nya. Hal ini berangkat dari suatu pertanyaan apakah kebijakan fiskal yang tepat dapat mempercepat tingkat konvergensi antar provinsi di Indonesia.Analisis studi ini bertujuan untuk pertama, mengetahui eksistensi absolute convergence di Indonesia . Kedua, mengetahui eksistensi conditional convergence di Indonesia, dengan menambahkan variabel inter-governmental transfer sebagai variabel bebas. Ketiga, mengetahui eksistensi perbedaan pengaruh perubahan kebijakan fiskal yang ditimbulkan pasca penerapan Otonomi Daerah dengan Dana Perimbangan (DP) sebagai objek penelitian yang dibandingkan dengan sistem transfer di masa lalu (Grants). Dan keempat, mengetahui kebijakan fiskal terbaik (diantara DP dengan Grants) dalam kaitannya untuk mempercepat proses konvergensi di Indonesia, beserta ecepatan dan percepatan yang dihasilkan relatif antar kedua variabel kebijakan.Hasil studi ini menunjukkan bahwa absolute dan conditional convergence eksis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari koefisien dari Logaritma PDRB per kapita riil yang selalu bernilai negatif, dengan nilai -1.01 dan -1.43 untuk absolute dan conditional convergence pada periode 1993-1996. Sedangkan untuk periode 2002-2005 koefisien yang dihasilkan adalah -1.87 dan -3.04 untuk absolute dan conditional convergence secara berurutan. Melalui dua periode observasi diketahui bahwa kebijakan fiskal yang berupa intergovernmental transfer berhasil mempercepat proses konvergensi. Pada periode 1993-1996penyertaan variabel Grants berhasil memperbaiki the half life of convergence yang sebelumnya dibutuhkan 68 tahun menjadi hanya 51 tahun. Pada interval 2002-2005, penyertaan variabel DP berhasil memperbaiki the half life of convergence dari 37 tahun menjadi 23 tahun. Selain itu juga didapatkan temuan bahwa kebijakan transfer pasca Otonomi Daerah melalui Dana Perimbangan menghasilkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan efek tansfer yang dijalankan pada periode 1993-1996 melalui variabel Grants. Variabel DP berhasil menghasilkan percepatan 37.8 % per tahun, relatif lebih baik jika dibandingkan dengan percepatan yang dihasilkan oleh variabel Grants yang hanya 25% pertahun."

"Penelitian ini membahas pengaruh struktur pajak dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969-2012. Struktur pajak yang dimaksud adalah proporsi penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam total penerimaan pajak, sedangkan efisiensi penerimaan publik merupakan proporsi penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam total produk domestik. Model penelitian menggunakan regresi berganda yang dikembangkan dari model pertumbuhan endogen dengan memasukkan akumulasi modal dan tenaga kerja sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejalan dengan teori, pajak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pajak tidak langsung dan efisiensi pengeluaran publik berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun pengaruh ketiganya tidak signifikan secara statistik. Akan tetapi, dari sisi praktis dengan mempertimbangkan kondisi spesifik di Indonesia hasil penelitian ini masih dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan struktur perpajakan.

---

This study discusses the effect of the tax structure and the efficiency of public expenditure on economic growth of Indonesia from 1969 to 2012. Tax structure in is the proportion of direct tax revenue and indirect taxes in total tax revenue, while the efficiency of public expenditure is the proportion of direct tax revenue and indirect taxes in the total domestic product. Studies using multiple regression models developed from the endogenous growth model by including the accumulation of capital and labor as a control variable.

The results showed that in line with the theory, direct taxes negatively affect the economy, while indirect taxes and public spending efficiency had a positive impact on economic growth, although the effect was not statistically significant three. However, from the practical to consider the specific conditions in Indonesia, these results can still be used as an input in policy formulation taxation structure."

"Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan tetap terbitnya peraturan lama yaitu angsuran Pajak Pengahsilan Pasal 25, memunculkan kebingungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terutama Pedagang Pengecer, dalam menggunakan peraturan dalam tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang penerbitan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan perbandingan kedua peraturan ditinjau dari prinsip Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian adalah kemudahan adalah kata kunci dari latar belakang dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan prinsip Ease of Administration sebagian besar dipenuhi oleh PER 32/PJ/2010 dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Upaya untuk memenuhi prinsip Ease of Administration, pemerintah membenahi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

---

Issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and the old rules are still the issuance of income tax installment Article 25, led to confusion for the individual taxpayer primarily Merchant Retailers, in using the rules in 2013. This study was conducted to determine the background of the issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and a comparison of the two rules in terms of the principle of Ease of Administration. This study used a qualitative approach with in-depth technical analysis of interviews and literature studies.

The results of the study were convenience are the key words of background issued Government Regulation No. 46 of 2013 and the principle of Ease of Administration largely met by PER 32/PJ/2010 compared to Government Regulation No. 46 of 2013. Efforts to meet the principle of Ease of Administration, the government fix the back of Government Regulation No. 46 of 2013."

"The fiscal policy regarding Income Tax Article 21 born by the government is a tax facility given for certain employees which is expected to be able to stimulate the real sector, be applied and be enjoyed directly by the business party or society; and to regain the purchasing power of the society as well as to reduce the high cost of the economy.

Furnishing facility only for the employees that have fulfilled certain requirements can create inequality on the tax subject, the tax object and the tax burden itself. In addition, the certainty of the implementation of the regulation decreases since the policies regarding this matter have been changed frequently.

This thesis analyzes the government policies pertaining to Income Tax Article 21 on employee's earnings born by the government based on theories as well as equality and certainty principles that should be applied on good fiscal policy. The research is performed analytically by using data methods such as survey, interview, and literature study.

The incentive is the second-best choice that has to be taken by the government in order to satisfy the demand from employees. This condition indicates that the fiscal policy attempts to be in favor of the society but on the other hand overlooks the equality and certainty principles. It also renders the government loss by decreasing tax revenue from Income Tax Article 21.

The equality and certainty should have been acquired if there was a policy regarding the precise tax-deduction which is implemented on all taxpayers and based on assured law. This thesis suggests that the non-taxable income be adjusted since it is inappropriate with the current economic situation."

"Krisis ekonomi telah membuat Pemerintah Indonesia terbelit utang yang berat. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Kenaikan jumlah utang ini merupakan akibat gabungan kesalahan kebijakan masa lalu dengan krisis ekonomi, bukan karena pengeluaran baru.Kewajiban-kewajiban penutupan utang (bunga dan amortisasi) akan melebihi 40 persen dari penerimaan pemerintah selama beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pembiayaan baru (baik luar maupun dalam negeri) di tahun-tahun mendatang masih tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Hal ini akan sangat membatasi fleksibilitas fiskal pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser permasalahan dari fiscal stimulus menjadi fiscal sustainability.Indikasi awal dalam menilai apakah kebijakan fiskal yang ditempuh sustainable atau unsustainable adalah rasio utang terhadap PDB dan rasio keseimbangan primer (primary balance) terhadap PDB. Jika pertambahan utang diiringi dengan kenaikan PDB yang sama ataupun Iebih besar bukanlah merupakan ancaman bagi sustainabilitas fiskal.Primary Balance juga merupakan indikator utama bagi sustainabilitas fiskal dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa Primary Balance dipengaruhi oleh overall balance. Dengan kata lain, sustainabilitas fiskal dicapai me;alui peningkatan penerimaan dalam negeri dan pengoptimalisasian pengeluaran negara.Indikator lainnya yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga. Dalam model yang dibangun dalam penelitian ini terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besaran PDB, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, investasi, suku bunga, inflasi, PMA, ekspor, impor dan kurs. Sedangkan suku bunga dipengaruhi oleh uang beredar, tingkat pertumbuhan dan lag kurs.Perkembangan fiscal sustainabilitiy dalam rentang waktu penelitian dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah sangat berhati-hati dalam menjaga tingkat sustainabilitas fiskalnya (terlihat dari nilai aktual primary balance yang berada antara 0,82 sampai dengan 3,84). Sedangkan dari hasil simulasi ex-post terlihat bahwa kondisi fiskal yang unsustainable terjadi pada tahun 1998-2003, hal ini lebih disebabkan karena tingginya tingkat suku bunga dari pada tingkat pertumbuhan ekonominya.Sedangkan dari hasil simulasi ex-ante terlihat bahwa instrumen yang paling efektif untuk mencapai keadaan fiskal yang sustainable adalah kebijakan moneter yang ekspansif. ]umlah uang yang beredar secara langsung akan mempengaruhi variabel suku bunga yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga akibat banyaknya uang yang beredar akan merangsang kegiatan investasi sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga akan menurunkan stok utang sehingga tercapai keadaan sustainabilitas fiskal."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan pajak penghasilan perusahaan pelayaran nasional dalam pengangkutan muatan ekspor dan impor di jalur internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mernbandingkan kententuan PPh perusahaan pelayaran di Indonesia, Singapuran dan Filipina Serta menganalisis daya saing perusahaan pelayaran nasional dengan ketentuan PPh yang diterapkan di Indonesia S6113 melakukan evaluasi terhadap kebijakan PPh perusahaan pelayaran dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan pelayaran nasional khususnya dalam melakukan pengangkutan muatan ekspor dan impor di jalur internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPh atas perusahaan pelayaran belum mampu mendorong perusahaan pelayaran nasional untuk melakukan pengangkutan muatan ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan PPh ini sudah berlangsung selama enam belas tahun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh penulis, kebijakan PPh ini belum mampu meningkatkan daya saing perusahaan pelayaran nasional. Pemerintah dapat mengacu kepada kebijakan PPh di negara-negara lain sebagai referensi untuk menetapkan kebijakan PPh untuk mengernbangkan perusahaan pelayaran nasional.

---

This thesis discusses the income tax policy for national shipping company doing the export and import transportation in international lines. The purpose of this study is compare the policy of the income tax in Indonesia, Singapore and Phillipines and analyze the competitiveness of national shipping company with the policy that implemented in Indonesia and evaluate the income tax policy to improve the competitiveness of national shipping company specifically for doing export and import transportation in the international lines. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. This research concluded that income tax policy to shipping company has not been able to improve the competitiveness of the national shipping company doing the export and import cargo in international lines. In addition, income tax policy has been going for sixteen years, based on an evaluation conducted by the author, income tax policy has not been able to improve the competitiveness of the national shipping company. Government should be refer to income tax policy in other countries as a reference for setting income tax policy to develop a national shipping company."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fiskal berupa insentif atau fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan perbaikan perkeretaapian untuk tahun anggaran 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menggambarkan implementasi kebijakan mengalami kegagalan akibat adanya kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan sehingga menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah tidak diserap seluruhnya.

---

This research contains the evaluation of the policy of customs duties borne by the government on import of goods and materials for train manufacture and repair for fiscal year 2011. This descriptive research uses qualitative approach through field and literature study for data collection techniques. The result describes the policy implementation which was failed because of the obstacles were faced by implementor so that the realization of this policy is not entirely absorbed."