Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi Informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi Informasinya, dengan meningkatnya peran teknologi Informasi maka investasi di bidang teknologi Informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi Informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik, Tulisan ini akan merancang suatu tata kelola teknologi Informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi Informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI fokus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektive dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi.

---

Implement a good public governance and acceleraty IT application at government institution are enable the government institution to increase IT functionality, develop IT role can lead to increase investment in IT and can lead to complexity in IT management. Therefore, it is needed to develop of IT governance that fits need for each organization. Bappenas organization as the government planning institution needs to have an IS/IT a good governance. So that the IT Investment is able to work properly. This study will construct an IT governance for Bappenas by using combination of Peterson model, Weill and Ross model, ITGI Focus area model, AS 8015 model and control objective from COBIT. From all models above, it can be seen how extend maturity level of IT governance at Bappenas. In which, it can be define the solution."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan continuous auditing dengan berfokus pada kondisi faktor pendukung dan manfaat penerapan continuous auditing pada pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan persepsi dari auditor internal dan stakeholder dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi faktor pendukung telah memadai dan penerapan continuous auditing mampu memberikan manfaat dalam pengelolaan anggaran. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan peningkatan akses data auditor internal, kompetensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi, dan penyusunan SOP tekait pelaksanaan continuous auditing

---

This study aims to analyse the implementation of continuous auditing by focussing on condition of the supporting factors and the benefits of implementing continuous auditing in budget management at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. Based on the perceptions of the internal auditors and stakeholders, it can be concluded that in general the condition of the supporting factors is sufficient and the implementation of continuous auditing is able to provide benefits in budget management. Nonetheless, this study recommends increasing access data for internal auditor, competence of human resources in information technology aspect, and preaparation of SOPs regarding the implementation of continuous auditing."

"Tren peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi dan layanan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir dan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menekankan pentingnya pemanfaatan sistem pemerintahan-ke-pemerintahan dalam pelaksanaan dekonsentrasi di Indonesia. Kehadiran peraturan tersebut mengamanatkan perubahan dalam tata kelola pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi selama ini dari manual menjadi secara elektronik. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi sebagai sistem pemerintahan-kepemerintahan pada pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2022. Penelitian ini mengacu pada UMEGA dari Dwivedi et al. (2017) dengan penambahan dua dimensi dari Rai, Ramamritham, dan Jana (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain eksplanatori, dengan teknik pengumpulan data primer berupa kuesioner skala Likert empat poin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi pada tingkat variabel maupun setiap dimensinya berada pada kategori Tinggi. Namun, hasil triangulasi data menemukan masih adanya permasalahan pada masing-masing dimensi. Penelitian menyarankan agar dilakukannya upaya penguatan pada dimensi Transparency dengan menyegerakan penyusunan dan penegakan instrumen hadiah dan hukuman terkait penggunaan sistem dan Commitment from Leadership dengan melakukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam keterlambatan penyampaian laporan dari Bappeda provinsi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang terus terjadi.

---

The increasing trend of information and communication technology utilization in government administration and services in recent years and the presence of Government Regulation No. 19 Year 2022 on Deconcentration and Assistance Tasks emphasize the importance of utilizing government-to-government systems in implementing deconcentration in Indonesia. The regulation mandates a comprehensive change in the governance of reporting and evaluation of deconcentration implementation from manual to electronic. This research aims to explain the level of user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption as a government-to-government system in the implementation of the deconcentration of the Ministry of National Development Planning/Bappenas in fiscal year 2022. This research refers to the UMEGA from Dwivedi et al. (2017) with the addition of two dimensions from Rai, Ramamritham, and Jana (2020). The study used a quantitative approach and explanatory design, with four-point Likert scale questionnaire as the primary data collection technique. The results showed that the user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption was in the High category at the variable level and each dimension. However, the results of data triangulation found that there are still problems in each dimension. The research suggests that efforts should be made to strengthen the Transparency dimension by hastening the process of preparing and enforcing reward and punishment instruments related to the system use and Commitment from Leadership dimension by conducting a comprehensive evaluation to identify the root causes of the delay in submitting reports from the provincial Bappeda to the Ministry of National Development Planning/Bappenas that continue to occur."

"Buku ini berisi ceramah Presiden Soekarno kepada para pelajar di Surakarta pada tanggal 26 Juli 1960 ..."