Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSaat ini, terdapat rumah sakit berbentuk unit usaha yang didirikan dandikelola oleh BUMN seperti Persero (PT Persero) yang jika dikategorikanmenurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah sakit,tergolong sebagai rumah sakit swasta. Namun, rumah sakit berbentuk unit usahamemiliki permasalahan seperti masalah penentuan pihak-pihak rumah sakit yangakan bertanggung jawab kepada pasien, masalah eksistensi atau keberlangsunganusaha yang tergantung pada keberadaan PT Persero dan masalah kedudukan yangsudah tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-undang No. 44 Tahun 2009.Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit berbentukunit usaha dan upaya pemisahan tidak murni rumah sakit tersebut dari PT Perseroagar menjadi rumah sakit swasta yang mandiri. Penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rumah sakitberbentuk unit usaha, tanggung jawab terhadap kesalahan dokter dipikul oleh unitusaha rumah sakit, sedangkan tuntutan kerugian atas kesalahan tersebut menjaditanggung jawab PT Persero. Selain itu, terkait proses hukum pemisahan terhadaprumah sakit berbentuk unit usaha PT Persero, pemisahan tersebut harusmendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN, yang tata cara pemisahannyasesuai dengan tata cara menurut UU PT dan PP No. 27 Tahun 1998 sertamemperhatikan aspek-aspek hukum terkait

---

ABSTRACTAt the moment, there are numerous hospitals owned by state but classifiedas private hospital. However, it creates problem of liability and problems ofinexpediency with hospital act mandatary. This research examines the liability ofan hospital governed as a unit of a state-owned limited liability company and theprocess of the hospital splitting into private hospital. This research uses normativejuridical method. The result of this research shows that, the liability for doctor?swrongful act at the hospital is beard by business unit hospital, whereas theoccurred claim damages of the wrongful act is beard by the state-owned limitedliability company. With respect to the process of splitting, it must obtainedapproval from competent authority that is the Cabinet Minister of State-OwnedEnterprise first, which then the procedure of the splitting must be compatible withlimited liability company act and the state regulation No. 27/1998 as well asconcern about splitting related legal aspect"

"RUPS merupakan salah satu organ perseroan yang berfungsi sebagai tempat penyaluran kepentingan para pemegang saham, dalam menyalurkan kepentingan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat dan hasil rapat dijelmakan dalam suatu keputusan, untuk mendapatkan suatu keputusan rapat, salah satu mekanisme rapat yaitu yang diatur dalam anggaran dasar atau UUPT harus terpenuhi, namun demikian adakalanya untuk memenuhi hal tersebut sulit dilaksanakan, oleh karena itu penulis mengambil masalah utama yaitu : 1) Apakah ketentuan korum RUPS yang telah diatur dalam UUPT mutlak harus diikuti oleh suatu perseroan yang akan merubah anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan ketentuan UUPT? 2) Bagaimana peranan peradilan terhadap keputusan RUPS PT. Sindikat Pembangunan Ekonomi yang korumnya menyimpang dari ketentuan UUPT dan sejauh mana kekuatan hukum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, jenis penelitian normatif dan empiris sedang untuk analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Untuk menyelenggarakan RUPS ketentuan UUPT mutlak harus diikuti, namun demikian dalam penelitian terbukti ada perseroan yang menyelenggarakan rapat tidak mencapai korum tetap melanjutkan rapat. 2) Pengadilan Negeri mengesahkan keputusan RUPS PT. Sindikat Pembangunan Ekonomi, dampak Penetapan Pengadilan Negeri secara umum menghemat waktu dan biaya sedangkan kekuatan hukum keputusan RUPS yang ditetapkan Pengadilan Negeri adalah sama dengan kekuatan hukum keputusan RUPS yang korumnya terpenuhi. Kesimpulan utama, kekuatan hukum keputusan RUPS yang ditetapkan Pengadilan Negeri adalah sama dengan kekuatan hukum keputusan RUPS yang korumnya terpenuhi."