Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh penerapan konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia terhadap kandungan informasi laba perusahaan. Penelitian ini menggunakan besaran koefisien laba atau ERC sebagai ukuran kualitas laba. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda dengan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 254 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012, sehingga total observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.016 firm-year.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang konvergen dengan IFRS menunjukkan adanya peningkatan yang tidak begitu signifikan terhadap kualitas laba yang tercermin dalam kandungan informasi laba. Namun kandungan informasi laba tersebut semakin membaik setelah standar IFRS diberlakukan lebih lama. Adanya perbedaan dalam peningkatan kualitas dan signifikansi antar periode disebabkan karena masa transisi yang dilalui saat periode penerapan PSAK yang konvergen dengan IFRS pertama kali dilakukan.

---

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh penerapan konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia terhadap kandungan informasi laba perusahaan. Penelitian ini menggunakan besaran koefisien laba atau ERC sebagai ukuran kualitas laba. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda dengan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 254 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012, sehingga total observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.016 firm-year.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang konvergen dengan IFRS menunjukkan adanya peningkatan yang tidak begitu signifikan terhadap kualitas laba yang tercermin dalam kandungan informasi laba. Namun kandungan informasi laba tersebut semakin membaik setelah standar IFRS diberlakukan lebih lama. Adanya perbedaan dalam peningkatan kualitas dan signifikansi antar periode disebabkan karena masa transisi yang dilalui saat periode penerapan PSAK yang konvergen dengan IFRS pertama kali dilakukan."

"Skripsi ini berisi tentang implementasi perencanaan audit berbasis risiko sesuai International Standards on Auditing dalam industri broadcasting (studi kasus: PT ABC). Indonesia sebagai bagian dari G20 dan IFAC, berkomitmen untuk sepenuhnya mengadopsi ISA pada 1 Januari 2013. Konsekuensi dari adopsi ISA adalah perubahan mendasar terhadap cara pandang, cara berpikir dan cara bekerja auditor di Indonesia. Perbedaan utama antara ISA dan standar terdahulu ialah tekanan pada berpikir kritis. Penulis memfokuskan laporannya pada proses perencanaan audit yang dilakukan oleh auditor di dalam melakukan audit atas industri penyiaran. Kesimpulan yang didapat adalah tahapan cara audit berbasis risiko dan isu-isu kritis di dalam akuntansi dan audit sebuah perusahaan penyiaran, seperti isu pendapatan, persediaan dan uang muka.

---

This thesis describes the implementation of risk-based audit planning appropriate to international standards on auditing in the broadcasting industry (Case study: PT ABC). Indonesia as part of the G20 and IFAC, committed to fully adopt ISA on January 1, 2013. The consequences of the adoption ISA is a fundamental change to the way of looking, thinking and how to work the auditor in Indonesia. The main difference between the previous standard is in the pressure on critical thinking. The author focuses on the audit planning process undertaken by the auditor in the audit of broadcasting industry. The conclusion was the process of risk-based audit method and the critical issues in accounting and auditing in a broadcasting company such as the issue of revenue, inventory and advances."

"Termotivasi oleh isu-isu terkini pada akuntansi untuk cryptocurrency, makalah ini mencoba untuk membahas perkembangan cryptocurrency di Indonesia, bagaimana standar akuntansi saat ini dapat mengakomodasi cryptocurrency, bagaimana perlakuan akuntansi normatif cryptocurrency berdasarkan pendapat para ahli dan yang terakhir membahas isu dan tantangan terkait penerapan standar akuntansi untuk cryptocurrency. Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan oleh studi literatur dan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan cryptocurrency masih terbilang kecil dibandingkan aset lain dan di Indonesia cryptocurrency akan diregulasi oleh BAPPEBTI dimana cryptocurrency diperlakukan sebagai komoditas. Lalu standar akuntansi yang ada saat ini tidak mengakomodasi hakikat ekonomi cryptocurrency. Sifat ganda dari cryptocurrency sebagai alat tukar dan sebagai investasi mungkin menjadi faktor mengapa tidak ada standar akuntansi yang berlaku untuk aset unik ini. Selain itu dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi normatif adalah mengukurnya dengan nilai wajar melalui model pengukuran laba dan rugi FVTPL. Studi ini juga menemukan bahwa selain peran IASB yang berpengaruh dalam kegiatan standard-setting, peran pemerintah dalam menangani isu-isu terkait juga berdampak pada kegiatan pengaturan standar yang dilakukan oleh standard-setter.

---

Motivated by current issues in accounting for cryptocurrency, this paper tries to discuss the development of cryptocurrency in Indonesia, how current accounting standards can accommodate cryptocurrency, normative cryptocurrency accounting treatments based on expert opinions and discusses issues and challenges related to the application of accounting standards for cryptocurrency. Data for this study will be collected by literature studies and interviews.

It can be concluded that the use of cryptocurrency is still relatively small compared to other assets and in Indonesia cryptocurrency will be regulated by BAPPEBTI where cryptocurrency will be treated as a commodity. Then the current accounting standards do not accommodate the economic nature of cryptocurrency. The dual nature of cryptocurrency as a medium of exchange and as an investment may be the factor why there are no accounting standards applicable to this unique asset.

In addition, it can be concluded that the normative accounting treatment is to measure it with fair value through profit and loss measurement model FVTPL . The study also found that in addition to the influential IASB role in standard setting activities, the role of government in dealing with related issues also impacts on standard setting activities by standard setters."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar akuntansi nasional pada periode sebelum dan sesudah konvergensi IFRS untuk menentukan apakah standar tersebut menjadi bersifat lebih principles-based. Hasil menunjukkan bahwa jumlah karakteristik rules-based meningkat signifikan pada standar akuntansi nasional Hong Kong, Malaysia, Indonesia dan Singapura pada periode 1999-2013. Perbandingan antara tingkat karakteristik rules-based pada standar akuntansi nasional dan IFRS menunjukkan bahwa standar di Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak berbeda signifikan dengan IFRS. Hong Kong, dilain pihak, memiliki tingkat karakteristik rules-based yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan IFRS.Pengujian empiris menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara standar yang bersifat principles-based dan manajemen laba akrual. Asosiasi positif ini melemah ketika perusahaan diaudit oleh auditor yang berkualitas tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manajemen laba riil dengan menggunakan aktivitas produksi atau kombinasi pengeluaran SGA dan aktivitas produksi menjadi lebih tinggi dalam konteks standar yang bersifat rules-based. Auditor yang berkualitas tinggi tidak berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk menggunakan manajemen laba riil dalam konteks standar yang bersifat rules-based. Manajemen laba akrual tidak berbeda signifikan pada tingkat proteksi investor yang berbeda ketika standar akuntansi bersifat principles-based.Tingkat proteksi investor memperkuat dampak standar rules-based terhadap keputusan manajemen untuk menggunakan aktivitas produksi atau kombinasi pengeluaran SGA dan aktivitias produksi untuk mencapai target laba.

---

The objective of this study is to examine national accounting standards prior to and after IFRS convergence to determine whether those standards are moving towards relatively more principles based standards. The results indicate that the number of rules based characteristics contained in the national standards of Hong Kong, Indonesia, Malaysia and Singapore increases significantly in the period of 1999 through 2013. Comparison of the level of rules based characteristics between national standards and IFRS reveals that the level of rules based characteristics contained in the standards of Indonesia, Malaysia, and Singapore is not significantly different from those of IFRS. Hong Kong, however, has significantly more rules based characteristics compared to IFRS.Empirical tests show that there is a positive association between principles based standards and accruals earnings management method. This positive association is weaker in firms audited by high quality auditors compared to firms audited by low quality auditors. With regard to real earnings management, this study provides evidence of higher real earnings management using production activities or a combination of SGA expenditures and production activities in the context of relatively more rules based standards. However, high quality auditors does not influence managers rsquo tendency to engage more in real earnings management as the accounting standards become relatively more rules based. Accruals earnings management are not significantly different for firms operating in strong versus weak investor protection as the accounting standards get relatively more principles based.In contrast, evidence on the incremental effect of investor protection regime on firms real earnings management is found on real earnings management through production activities or a combination of SGA expenditures and production activities."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sebuah perusahaan yang menjadi kontraktor kontrak kerjasama memperhitungkan dan mengakui pendapatannya atas kontrak gas alam dengan Pemerintah Indonesia. Secara kontraktual, perusahaan tunduk kepada pelaporan yang berbentuk statutory accounting / contractual accounting yang dilaporkan dalam Financial Quarterly Report kepada Negara melalui BP MIGAS. Dilain pihak, perusahaan juga tunduk kepada International Financial Reporting Standards yang menjadi acuan perusahaan dalam perlakuan akuntansinya, IFRS digunakan sebagai pelaporan ke induk perusahaan. Dalam karya tulis ini, dibahas cara perhitungan dari sisi PSC dan IFRS, begitu juga analisa kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, penulis juga membahas hal yang kemungkinan akan menjadi perubahan dalam konsep pengakuan perndapatan bagi Kontraktor Kontrak Kerjasama.

---

This study discusses how natural gas production sharing contractor recognizes its revenue. Contractor has to comply with Government of Indonesia?s statutory accounting / contractual accounting which reported quarterly to BP Migas. On the other hand, the contractor also has to comply with International Financial Reporting Standards which is the basis for BP p.l.c. accounting standards. In this study, the writer describes how is the measurement according to PSC and IFRS, also the analysis according to the generally accepted accounting standards. Also, an issue regarding the possibility of method changing in the future due to regulatory changes is being discussed."

"Penelitian ini berfokus pada strategi penyusunan laporan keuangan departemen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Penyusunan ini menggunakan Sistem Akuntansi Instansi dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya.Berdasarkan latar belakang masalah secara singkat pokok permasalahannya adalah : (1) Bagaimana implementasi SAP di Sekretariat Jenderal dilihat dari aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi/sikap, (2) Bagaimana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.Penelitian ini termasuk penelitian analistis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 4 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan 1 orang Inspektur Keuangan Inspektorat Jenderal. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 13.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil total skor rata-rata ke empat variabel yaitu 3.15 yang berada pada kriteria BAIK, yang berarti bahwa untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada Sekretariat Jenderal ke empat aspek tersebut harus saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan di Sekretariat Jenderal adalah dengan mengikuti setiap bulannya bagian akuntansi dan pelaporan menghubungi jajaran dibawahnya untuk dapat mengirimkan ADK, SPM, SP2D dan SSBP, setiap semester membuat surat teguran bagi Satker, serta diadakannya monitoring kedaerah yang tidak secara rutin mengirimkan arsip data komputernya. Bagi pelaksana/pegawai di kantor wilayah/UPT yang menangani sistem akuntansi keuangan agar dapat mengikutsertakan setiap pelatihan yang diadakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, mengingat selalu berubahnya aplikasi SAK, serta membuat pedoman penyusunan laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

---

This research focuses on the strategy for formulating the financial report in department in order to create transparency and accountability in managing state finances. The formulation of financial report accountability for Department of Law and Human Rights is performed by the Bureau of Finance of Secretariat General. This formulation is using the Organization Accounting System referring to the Government Accounting Standard (GAS). Theories applied in this thesis are theory of George C. Edwards III (1980) and other supporting theories.Based on brief problem identification, the main problems are: (1) How is the implementation of GAS at Secretariat General analyzed from the aspects of resources, structure of bureaucracy, communication and disposition, (2) How is the implementing strategy of Government Accounting Standard (GAS) to formulate the financial report accountability at Secretariat General of Department of Law and Human Rights.This research is analytic descriptive with qualitative and quantitative approaches. The sample is generated using the method of Simple Random Sampling. Data are collected by depth interview with 4 officials at Bureau of Finance of Secretariat General and 1 Financial Inspector of Inspectorate General. Data collected are processed using SPSS 13.0. Descriptive analysis is based on four aspects in theory of George C. Edwards III (1980), which are resources, communication, disposition and structure of bureaucracy.Based on results of data analysis, the total average score of four variables is 3.15 which belongs to criteria good, which means that all indicators have been implemented in all regional offices/technical units. The strategies for government accounting standard implementation in formulating the financial report accountability are conducting trainings on Organization Accounting System (OAS) reminding the regular changing of budgeting code, contacting the units under the division of accounting and reporting to send ADK, SPM, SP2D, and SSBP, sending notification every semester to work units, and monitoring the regional offices that do not send the computer data archive routinely.The conclusion of the result is the four aspects of accounting standard implementation are in good condition, which means that to support the accomplishment of GAS, all aspects should interact to each other. The recommendations are all implementers at technical units/regional offices should join the training on OAS, Department of Law and Human Rights should make regulations on formulating the financial report, there should be established the internal control system (ICS) and clear work division."