Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan pemeliharaan kesehatan ( JPK ) adalah salah satu program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan program kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja sektor swasta, di mana diharapkan dengan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan, tenaga kerja merasa aman dan terlindungi bila mereka maupun keluarganya sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Adanya jaminan diharapkan memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian pengusaha akibat banyaknya waktu yang hilang karena sakit. Adanya jaminan pemeliharaan kesehatan juga telah terbukti menyebabkan pemanfaatan terhadap pelayanan kesehatan yang berlebihan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan demand terhadap pelayanan kesehatan dan masyarakat yang sudah mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan dan PT. Jamsostek. Selain faktor -faktor umum yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan rawat jalan seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, jarak, persepsi sakit dan over insurance juga terdapat faktor -faktor dari luar peserta yang diduga berhubungan seperti adanya informasi tentang prosedur pelayanan, jenis pelayanan dan jam buka pelayanan di PPK I serta informasi tentang hak dan kewajiban sebagai peserta JPK Jamsostek. Penelitian ini dilakukan dengan ranrangan cross sectional dengan pendekatan kuantitatif, sampel penelitian adalah 400 peserta JPK Jamsostek yang bekerja di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi.Hasil penelitian membuktikan , hanya informasi tentang jenis pelayanan dan informasi tentang hak peserta yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan demand peserta JPK Jamsostek terhadap pelayanan rawat jalan di PPK I, sedangkan vanabel yang paling dominan mempengaruhi demand peserta JPK Jamsostek terhadap pelayanan kesehatan di PPK I adalah informasi tentang jenis pelayanan di PPK I. Penelitian ini hendaknya dilanjutkan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan responden selain peserta JPK Jamsostek juga. PPK I nya, sehingga didapatkan gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan demand peserta JPK Jamsostek terhadap pelayanan kesehatan PPK I.

---

Insurance care of health is one of the social insurance program which is making a prosperity and safety program for employee who work in the some company. With this program, there is expected the worker feel prosperity and safety if they or family need some health services, besides can motivate an employee for developing their skill and productivity, and also the firm can decrease their economic loss because many of them spend their time because they are sick. However, the insurance care of health has proved cause over utilization for health services.This research is aimed of finding and knowing demand of primary health services from society who has insurance of health for PT. Jamsostek., with a cross sectional study design using the quantitative approach. Sample of the research are 400 participant of JPK Jamsostek who are working at Jababeka Industrial Center, in Kabupaten Bekasi. The general factor that influence to demand primary health care are age, marital status, married status, education, distance , ill perception , and over insurance. But the other factor also influence the demand primary health care if they are participant of JPK Jamsostek such as the information of services procedure, the type of services, the time of opening the service in PPK I and the information of right and obligation as a participant of JPK Jamsostek.The result show that the information of right and information the type services connecting with demand of participant JPK Jamsostek to primary health care in PPK I. Whereas, the dominant variable influence with demand of participant JPK Jamsostek to primary health care in PPK I is an information about type of services in PPK I. The writer hope this research will be continued with qualitative approach and respondents participant of JPK and also Provider (PPK) who give the services , so we can find out the frame of factor which is connected with demand of JPK Jamsostek participant to primary health services in PPK I."

"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.

---

Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."

"Skripsi ini membahas mengenai gambaran klaim persalinan bermasalah Rumah Sakit "X" untuk Program JPK di PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Rawamangun pada periode Juli - Desember tahun 2010 berdasarkan kelengkapan dokumen, kelayakan tindakan, dan kelayakan biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran klaim persalinan bermasalah yang diajukan oleh RS X. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif data sekunder dan didukung dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan agar dalam Ikatan Kerja Sama (IKS) lebih diperjelas apa yang menjadi syarat, baik dalam pengajuan klaim provider maupun pemberian layanan kepada peserta/tertanggung, penggunaan sistem informasi online seperti pada klaim reimbursement (SIPT) juga dapat digunakan dalam penyimpanan data klaim provider, dan pembuatan tarif paket (INA-DRG) sehingga indikasi moral hazard atas pelayanan berlebihan dapat dicegah. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar pihak RS X melakukan verifikasi administasi sederhana sebelum melakukan pengajuan klaim, serta mendidik seluruh staf mengenai asuransi kesehatan, khususnya mengenai program JPK PT Jamsostek (Persero).

---

This thesis describes a description of trouble delivery claims of Hospital "X" for Health Insurance Program (JPK) at PT Jamsostek (Persero) Branch Office Rawamangun in the period from July to December of 2010 based on the completeness of documents, the feasibility of action, and cost feasibility. The purpose of this research is to find out about trouble delivery claims posed by Hospital X. This research used a cross-sectional method with quantitative approach of secondary data and supported by qualitative approach with conducting interviews. Based on the results, the researcher suggested that the Agreement of Cooperation (IKS) is made clearer in the terms and conditions, both in the submission of provider claims or providing services to an insured, using online information systems such as for reimbursement claim (SIPT) can also be used in data storage of provider claims, and making tariff package (INA-DRG) that can be used to indicate and prevent of moral hazard for excessive service. Others, the researcher also suggested that the Hospital X is doing a simple verification administration before submitting claims, and educating the staff about health insurance, especially Health Insurance Program (JPK) of PT Jamsostek (Persero)."

"Pemda DKI mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan dengan menyediakan dana JPK Gakin. Peserta program JPK Gakin adalah keluarga miskin di DKI Jakarta yang terdata oleh BPS, pemegang kartu sehat serta Surat Keterangan Tidak Mampu yang memiliki KTP DKI Jakarta.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM. Penelitian dilaksanakan di RSUD Koja. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pengamatan langsung disertai wawancara mendalam dengan pegawai RS dan pasien JPK Gakin dan SKTM. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini adalah penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM di RSUD Koja pada tahun 2009 tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Saran yang diberikan adalah memperbaiki sistem manajemen piutang dari unsur masukan dan proses.

---

The governor of DKI Jakarta implement the goals of healthy development by providing some fund allocation of JPK Gakin. The people who involved JPK Gakin program are the underprivileged family in DKI Jakarta who listed in BPS, had healthy card, SKTM, and DKI Jakarta ID.

The aim of this research is to study the application of account receivable management for JPK Gakin and SKTM patients. This research held in Koja Hospital. The type of this research is descriptive analytic with observation and depth interview with hospital staff and JPK Gakin and SKTM patients. The method of this research is qualitative method.

The result of this research is the application of account receivable management for JPK Gakin and underprivileged patient at Koja Hospital in 2009 not fully based on policy from Health Department of DKI Jakarta. The advice for this research is to fix the system of account receivable management from input and process."

"Pembangunan sosial adalah upaya membangun masyarakat agar secara social atau kolektif mampu-berdaya baik secara sosial, ekonomi maupun dari aspek kesehatannya. Dalam kerangka itu, Muhammadiyah sebagai bagian dari masyarakat madani (civil society), telah lama menegaskan dirinya untuk terlibat aktif dalam rangka pembangunan sosial. Salah satunya pembangunan sosial dalam aspek kesehatan, dimana pembangunan kesehatan yang dilakukan Muhammadiyah telah didikasikan sejak awal berdirinya organisasi ini, tahun 1912 M. kebijakan dan sikap ini diwujudkan dengan membangun amal-usaha di bidang kesehatan, seperti Rumah Sakit-Rumah Sakit di bawah kepemilikan Muhammadiyah. Rumah Sakit-Rumah Sakit milik Muhammadiyah, termasuk Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi (RSIJ-PK), selalu ada pada dua sisi yang seimbang antara kepentingan profit untuk kesinambungan institusi dan dengan kepentingan sosial yang menjadi misi bagi Muhammadiyah untuk selalu peduli kepada sosial, terutama pada kaum dhuafah. Kebijakan dan misi ini merupakan falsafah awal berdirinya amal-usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Kebijakan yang seimbang ini ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang gratis pada keluarga/orang miskin yang berobat dan dirawat di Rumah Sakit. Dalam kaitan pembangunan sosial-kesehatan, pada saat yang sama telah berlangsung sebuah kebijakan program dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin (JPK-Gakin) di Jakarta. Program ini di dasarkan pada amanah UUD 1945 pasal 34, tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia; Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No.34 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta; Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.Berangkat dari uraian dan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran pelaksanaannya di RSIJ pondok Kopi. Terkait dengan pelaksanaanya di RSIJ PK, juga ingin melihat gambaran kebijakan Muhammadiyah terkait dengan program JPK-Gakin di RSIJ-PK serta kebijakan Dinkes DKI Jakarta terkait dengan program di RSIJ-PK. Di dalam gambaran pelaksanaannya, ingin dilihat bagaimana perencanaannya, pengoraginisasiannya, prosedur, dan hasil pelayanannya terhadap peserta JPK-Gakin dan pola koordinasinya dengan Dinkes sebagai pemberi kebijakan dan pemegang dana untuk mencairkan dana hasil pelayanan JPK-Gakin. Yang selanjutnya dianalisa tentang kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program JPK-Gakin selama ini di internal RSIJ-PK, dari situ kemudian diharapakan menghasilkan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan di masa yang akan datang. Dalam rangka menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini, agar menghasilkan jawaban dan gambaran yang utuh, valid dan realibelity, maka untuk menjawab hal-hal tersebut, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan mencoba melakukan wawancara mendalam kepada semua informan yang relevan terhadap penelitian ini, diantaranya, Pengurus PP. Muhammadiyah, pejabat dan petugas Dinkes DKI Jakarta, dan Pihak RSIJ Pondok Kopi; studi dukumen/literarur sekunder; dan observasi lapangan. Selanjutnya akan diverifikasi dan di koding akan relevansi data dan sumber data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sehingga mengahsilkan penyajian laporan penelitian yang valid dan realibel. Selanjutnya, PP.Muhammadiyah sebagai induk dari RSIJ Pondok Kopi, dalam kaitannya dengan program JPK-Gakin di RSIJ Pondok Kopi, memberikan support dalam rangka keikutsertaanya sebagai penyelenggara JPK-Gakin di internal RS. Meskipun tidak ada instruksi secara khusus yang mewajibkan seluruh RS-RS milik Muhammadiyah yang di DKI Jakarta untuk ikut menyelenggarkan program tersebut. Paling tidak yang menjadi poin penting adalah bersinerginya antara program pemberian pelayanan gratis pada kaum dhuafah yang selama ini dilakukan oleh semua RS-RS milik Muhammadiyah, termasuk RSIJ pondok Kopi, dengan program JPK-Gakin yang datangnya dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada tingkat Pemda DKI Jakarta (dalam hal ini Dinas Kesehatan), dalam rangka mensukseskan program ini di tingkat lapangan, mengajak seluruh RS-RS swasta untuk menjadi penyelenggara, termasuk RSIJ Pondok Kopi, yang diawali dengan membuat nota kontrak kerja sama antara pihak Dinkes dengan pihak RSIJ Pondok Kopi.Pelaksanaan Program JPK-Gakin di RSIJ pondok Kopi, sebagai berikut: Pertama, pada level pernecanaan, dimana antara perencanan menyediaan fasilitas bagi pasien peserta JPK-Gakin dengan realisasi datangnya pasien masih jauh dari maksimal, yakni dengan menyediaan fasilitas 32% atau 62 dari 192 kamar/tempat tidur yang disediakan, akan tetapi yang datang perbulannya rata-rata 14 orang. Atau hanya 0,0079 dari total peserta JPK-gakin yang tersebar di Jakarta Timur,yaitu 175.454 Jiwa. Kedua, pengorganisasian program, unit sosial Medis yang diberikan tanggung jawab melaksanakan dilapangan program ini, hanya bertugas dan bertanggung jawab terhadap paserta JPK-Gakin yang rawat inap, sedangkan bagi peserta yang rawat jalan diberikan tanggung jawab langsung pada bagaian adminstrasi pasien secar umum. Hal ini membuat tidak integratifnya pengelolaan program. Ketiga, prosedur yang dijalankan di RS, dalam rangka pelayanan pasien, sangat fleksibel, msekipun tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan program Keempat, hasil pelayanan, dimana selama bulan Mei-Agustus tahun 2006, jumlah pasien di RS dengan kategori antara lain; (1) pasien menggunakan SKTM 50 orang atau 75% dari total pasien JPK-gakin (2) Pasien mengunakan kartu gakin, 14 orang atau 21% dari total pasien JPK-Gakin (3) terlantar, 2 orang atau 3% dari total pasien JPK-Gakin. Kelima, jumlah biaya pelayanan atas pengobatan dan perawatan per pasien peserta JPK-Gakin, tidak diketahui satu persatu, karena susah di kases, sehingga tidak bisa menganalisa tentang ifisiensi pembiayaan tarhadap pelayanan pasien. Keenam, potensi untuk melayani pasien peserta JPK-Gakin di jakarta Timur masih tinggi, karena jummlah penyebaran peserta JPK-Gakin di Jakarta Timur, terbesar, yakni 31 % dari total JPK-Gakin yang terdaftar di Dinkes tahun 2006. Ketujuh, opini peserta JPK-Gakin, rawat inap, Gakin merasa senang berobat dan dirawat di RS ini, dikarenakan untuk mengurus sebagai peserta JPK-Gakin tidak susah dan diperlakuakn ramah serta merasa tidak dibeda-bedakan dengen pasien pribadi. Kedelapan, perlu pola koordiansi yang fleksibel antara pihak RS dengan pihak Dinkes, terkait dengan kasus pasien yang membutuhkan perwatan lebih lama, yang selama ini harus datang dulu ke kantor Dinkes, hal ini menyebabkan pelayanan yang kurang lancar di RS. Ke depan, bagi Muhammadiyah, pentingnya mendorong seluruh unit kesehatan yang ada di bawah naungan Muhammadiyah untuk diinstruksikan untuk menjadi penyelenggara JPK-gakin di DKI, yang sementara ini diserahkan ke internal masing-masing RS milik Muhammadiyah, karena program ini sejalan dengan misi kemanusiaan Muhammmadiyah dan pembangunan Sosial. Bagi Dinkes, perlunya menginisiasi perubahan kontark kerja sama terkait dengan perkembangan kebijakan diinternal Dinkes sendiri, sehingga kerja sama bisa saling menguntungkan. Bagi RSIJ Pondok Kopi, untuk mengefektifkan pelayanan program JPK-Gakin di RSIJ Pondok Kopi, sebagai berikut: Pertama, perlu pengeloaan dengan membentuk unit khusus JPK-Gakin, dan tanggung jawabnya menyeluruh antara pasien Gakin yang rawat inap dan rawat jalan tingkat lanjut, yang dikiuti dengan penambahan SDM yang memadai dan fasilitas yang menunjang, sehingga secara administrasi bisa lebih profesional. Kedua, perlunya transparansi pembiayaan dana terhadap pelayanan setiap pasien JPK-Gakin, sehingga bisa dilihat tentang ifisiensi dan tidaknya pembiayaan hasil pelayanan. Apalagi pelayanan JPK-gakin adalah pelayanan terhadap publik sehingga transparansi menjadi penting untuk akuntabilitas pelayanan di RSIJ pondok Kopi.

---

Social development is efforts contract society by social or collective in order that can good useful in social economy and health. Muhammadiyah is part of civil society, a long time ago explain active involved on social development. The one is health which do Muhammadiyah is dedication since begin establish this organization, 1912 M. This policy and attitude is creations with construct on health, like building hospital by owner of Muhammadiyah, example Islam hospital, Pondok Kopi Jakarta (RSIJ-PK). It's balance for profit to institution and social as mission of Muhamamdiyah for care especially dhuafah. This policy like given free treatment to poor family. On same time a program policy from government of DKI Jakarta, about guarantee maintenance health poor family at Jakarta, go on too. It's base on UUD'45 section 34 about guarantee maintenance health to all Indonesia; UU No.32, 2004 about territory government of DKI; UU No. 32, 1992 about health. So from above the problem, this research aim to get realization illustration at RSIJ-PK and illustration the policy of Muhammadiyah which connected with JPK-Gakin program at RSIJ-PK and Dinkes DKI Jakarta. From this illustration, we can see how to plan, organizing, procedure and the cape result to member JPK-Gakin and pattern of coordination, which Dinkes as policy given and donator. Then analysis about strength and weakness of JPK-Gakin program at RSIJ-PK, hoping produce step of repair on the future. To answer this question and research which valid and reliability, so that using research method by kualitatif-descriptif, with interview to all relevant informant like centre management. Muhammadiyah functionary and official of Dinkes DKI Jakarta and RSIJ-PK, literature study and observation. Then verification and coding data which appropriate with this research. Muhammadiyah centre given support as operate JPK-Gakin at islam hospital Pondok Kopi even no especially instruction which compulsory hospital is Muhammadiyah at DKI Jakarta to do it. The point is the balance of that's program. The government of DKI Jakarta (Health official), to success this program, all non-government hospital invited to be operator which beginning made cooperation contract between Dinkes (Health Official) with RSIJ-PK. Realization of program JPK-Gakin at RSIJ Pondok Kopi: First, planning level to plan facilities to member JPK-Gakin like 32% or 62 from 192bedroom but which coming/month 14 people only. On 0, 0075 from total of member JPK-Gakin at east Jakarta only, it's about 175. 454 people. Second, The program organizing, unit of medic social which responsibility do this program, working and responsibility to member JPK-Gakin at hospital only, but the out patient treatment by administration this is doesn't program integrative. Third, the hospital to treatment very flexible, even follow on the guide of program realization. Fourth, the name result on May-August 2006, the patent total with category: (1) SKTM 50 people or 75% from patent total JPK-Gakin (2) Gakin card, 14 people or 21% from patent total JPK-Gakin. (3) Neglected, 2 people or 3% from patent total JPK-Gakin. Five, the total of treatment cost doesn't know because different. , in order that can not analysis about the cost efficient. Sixth, Potency to treatment members of JPK-Gakin at east Jakarta still high, because the distributing is 31% from member total JPK-Gakin which list at Dinkes 2006. Seventh, The opinion of members JPK-Gakin is feeling happy by the treatment this hospital, because friendly and justice. Eight, necessary a flexible coordination pattern between hospital and Dinkes patient which needed treatment more time, which during have to come Dinkes and the finally making serves hospital swift less To the future, important to push all health unit by Muhammadiyah for instruction to be operate JPK-Gakin at DKI Jakarta, which temporary do it by hospital internal Muhammadiyah, because this program parallel with humanity-Muhammadiyah mission and social development for Dinkes, needed change initiation of cooperation contract about the growth of internal policy Dinkes. For RSIJ-PK to effective of program treatment JPK-Gakin. First, A needed management with compose especially unit of JPK-Gaskin, and the all responsibility between members of Gakin which take care at hospital and advance outpatient treatment, following by add resources of people and facilities, so that can be professional administration. Second, transparency of using treatment cost can visible. Above all JPK-Gakin is public serving up to transparency being important to serving accountability at RSIJ Pondok Kopi."

"Situasi ketenagakerjaan Indonesia, masih memprihatinkan, untuk itu diperluka njaminan sosial. Jaminan sosial pada prinsipnya merupakan salah satu faktor ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat nserta keluarganya terhadap resiko-resiko sosial ekonomi. Salah satu bentuk jaminan sosial adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan kesehatan behubungn dengan kebutuhan dan kualitas hidup seseorang juga masyarakat secara Iuas. Dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan maka terpenuhi pula kesejahteraannya. Kondisi inilah yang menggugah serikat pekerja melakukan advokasi terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan di PT Sederhana.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan. Dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan non probability sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam proses advokasi, buruh perempuan yang merasakan pelayanan jaminan kesehatan, lama bekerja minimal 5 tahun dan pihak manajemen yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan di PT Sederhana.Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah advokasi menurut berbagai pakar terutama Ezell dan Scneider dan Lester. Sedangkan Tahapan dalam pelaksanaan advokasi yang digunakan adalah tahapan menurut Sharma. Konsep Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang digunakan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Konsep tersebut dikaitkan dcngan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Wilson, Friedlander, Wickenden, UU No. 6 tahun 74 yang diringkas oleh Adi.Hasil Penelitian dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja, yang pertama yaitu tahapan mengidentifikasi masalah, dimana masalah yang diangkat adalah masalah pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang lingkupnya untuk semua buruh baik laki-laki maupun perempuan, kemudian tahap merumuskan solusi, solusi yang diambil adalah mengadvokasi pelaksanaan Jaminan Pemeliharan Kesehatan tersebut, tahap ketiga, mencari dukungan, termasuk didalamnya adalah faktor pendukung pelaksanaan advokasi ini. Tahap keempat tahap pelaksanaan kebijakan dan terakhir tahap evaluasi tidak menjadi analisa dan konsen dalam penelitian ini Hal ini dikarenakan pelaksanaan kebiiakan hasil advokasi baru dilaksanakan Januari 2005.Untuk itu disarankan perusahaan untuk mengadakan training terlebih dahulu bagi buruhnya yang baru bekerja dimana dalam training tersebut dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban buruh disamping skill dasar yang harus dikuasai oleh buruh sesuai dengan penempatannya. Serikat pekerja lebih tanggap Iagi terhadap kebutuhan para anggotanya sehingga kesejahteraan mereka lebih meningkat, sisi lain dengan kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajibannya nilai tukar buruh akan meningkat di hadapan perusahaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh serikat pekerja agar Iebih menarik, misalnya dengan menggunakan media Ieaflet atau pamflet.Terakhir untuk Dinas Tenaga Kerja, agar diadakannya reward and punishment bagi perusahaan-perusahaan yang taat dan tidak taat menjalankan peraruran perundangan yang berlaku."

"Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional.Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan bahwa iuran program sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Program yang dijalankan adalah melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai pengganti program yang sebelumnya yaitu Jaminan Pemelihataan Kesehatan Keluarga Misiskin (JPK-Gakin). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari alternatif program mana yang lebih efektif dari sisi pembiayaan mengingat adanya kenaikan anggaran dari yang sebelumnya dan terjadi kenaikan cakupan (pasien). Jenis penelitian ini adalah Descriptive-Komparative dengan metode studi kasus dan kombinasi kuantitatif serta kualitatif. Lokasi Penelitian adalah UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data sekunder dan data primmer dari 2 RSUD dan 1 RS swasta. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan pembiayaan mencapai 168,33% yang semula Rp.2.482.382.808 untuk JPK-Gakin menjadi Rp.4.178.716.437,- untuk KJS. Berdasarkan cakupan program dan uji sensitivitas dengan menggunakan rata-rata lama hari rawat didapatkan bahwa program JPK-Gakin lebih efektif dibandingkan program KJS. Rekomendasi / saran yang dapat diberikan untuk efisiensi pembiayaan program KJS adalah pembuatan petunjuk teknis yang jelas dan kriteria terperinci siapa saja yang boleh menggunakan fasilitas KJS, penyempurnaan kembali sistem rujukan yang ada, melengkapi sarana dan prasarana di Rumah Sakit termasuk perekrutan / penambahan SDM serta peningkatan insentif mengingat beban kerja meningkat.

---

Health as one element of the common good to be realized through a variety of health measures in the series overall health and development are supported by an integrated health system that supports nasional.Untuk Jakarta Capital City Government has determined that the system of social security contribution program for the poor and people are not able to be paid by the government. Is a program run through the Jakarta Health Card (KJS) as a replacement for the previous program Pemelihataan Family Health Insurance Misiskin (JPK-Gakin).

The purpose of this study is to find alternatives which programs are more effective in terms of financing in light of the increase from the previous budget and an increase in coverage (the patient). This research is Descriptive-Komparative with the case study method and a combination of quantitative and qualitative. Study Site is UP Jamkesda Jakarta Health Agency using secondary data and data primmer from 2 hospitals and 1 private hospital.

Results of this study was an increase in funding of 168.33% which was originally Rp.2.482.382.808 to JPKGakin Rp.4.178.716.437, - to KJS. Based on the scope of the program and test sensitivity using the average length of stay was found that the JPK-Gakin more effective than programs KJS.

Recommendation / advice that can be given to the efficiency financing program KJS is making technical instructions are clear and detailed criteria for who may use the facilities KJS, further refinements of existing referral system, complete infrastructure and facilities at the Hospital including recruitment / HR additions as well as increased incentives given the increased workload."

"ABSTRAKTingginya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesiatidak diikuti dengan tingginya angka pekerja yang dilindungi dalam programJaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek. Data menunjukkan bahwajumlah pekerja yang dilindungi dalam program JPK baru sebanyak 3.061.098(Jamsostek, 2012) masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yangbekerja yaitu sekitar 109 juta orang (2,97%). Penelitian ini bertujuan untukmengetahui berbagai faktor terkait dan dominan yang mempengaruhi seorangmanajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengikutsertakanpekerjanya pada program Jaminan Pemeliharaan kesehatan (JPK) PT Jamsostek(Persero) di Wilayah III Cirebon. Penelitian dilakukan dengan rancangan crosssectional dan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh seluruhmanajemen yang perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam programJPK. Dimana untuk satu perusahaan diwakili oleh satu orang manajemenperusahaan yang telah ditunjuk sebagai responden dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil analisis multivariat regresi logistik ganda metode stepwisediperoleh informasi bahwa faktor keyakinan terhadap program JPK merupakanfaktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan manajemen untukmengikutsertakan pekerja dalam program JPK (p-value= 0,026). Dalam hal ini,responden (manajemen) yang memiliki keyakinan tinggi terhadap program JPKmemiliki kemungkinan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program JPK 15kali dibandingkan responden (manajemen) yang memiliki keyakinan rendahterhadap program JPK. Olehkarenanya, Manajemen PT Jamsostek (Persero)beserta jajarannya harus dapat terus meningkatkan kualitas dan kecepatan layanankepada peserta, dengan tujuan agar kepercayaan peserta terhadap penyelenggaraprogram Jamsostek dapat terus meningkat dan terjaga. Pengembangan/perluasanmanfaat program Jamsostek khususnya JPK juga diperlukan agar layanan programJPK dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh peserta.

---

ABSTRACTThe high number of labor force and the number of people who work in Indonesiais not followed by a high number of workers covered under the Health Insuranceprogram (JPK) of Social Security. Data shows that the number of workerscovered under the program JPK as much as 3.061.098 (Social Security, 2012) isfar when compared to the working population of about 109 million people(2,97%). This study aims to determine the various factors that affect the relevantand dominant a company management in decision making to include workers inhealth insurance program (JPK) of Social Security PT (Persero) in Region IIICirebon. The study was conducted with a cross-sectional design an quantitativeapproaches. The study population was all over the entire management of thecompany are listed as active particiants in the program JPK. Where one companyto be represented by one management company that has been designated as therespondents in this study. Based on the results of multiple logistic regressionmultivariate analysis stepwise methode was obtained that the confidence factor ofthe JPK is the most dominant factor of influence on management decisions toinclude workers in the JPK (p-value=0.026). In this case, the respondent(management) that have a low confidence on JPK. Therefore, Management ofSocial Security PT (Persero) and its staff should be able to continue to improvethe quality and speed of services to participants, including extending the benefitsof the Social Security program services, with the aim that the participants trust theorganizers of the Social Security program may continue to rise and awake.Development/expansion of the Social Security program (JPK) specificallybenefits also needed for service JPK program can be felt by the participants."