Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu pelayanan kesehatan belum dapat dikatakan berkualitas, jika pasien tidak merasa puas. Studi terkait kepuasan pasien telah banyak dilakukan dimanca negara antara lain Amsterdam, Swedia, Norwegia, Brazil, United Kingdom. Kepuasan pasien terhadap hasil perawatan Ortodonti berkisar antara 34% - 75 %. Rentang yang lebar ini kemungkinan disebabkan cukup sulit mencari Alat Ukur yang standar dan relevan untuk menilai kepuasan pasien. Tujuan : memperoleh Alat Ukur Kepuasan pasien Ortodonti yang valid dan reliabel. Menilai korelasi antara kepuasan pasien dengan keberhasilan perawatan yang diukur menggunakan Index Complexity Outcome and Need (ICON) Metode : Telah dilakukan studi potong lintang pada pasien Ortodonti di klinik Ortodonsia Rumah Sakit Khusus Gigi Mulut FKG-UI. Penelitian berlangsung 2 tahap, yaitu melakukan adaptasi lintas budaya kuesioner Academic Centre of Dentistry Amsterdam (ACTA).Mencari faktor risiko Usia, jenis kelamin, pendidikan, Etnis, sosio- ekonomi yang berperan terhadap Kepuasan pasien dan mencari korelasi antara Kepuasan Pasien (subjektif) dengan Keberhasilan perawatan (objektif) yang diukur menggunakan Index Complexity Outcome and Need. (ICON) Hasil: Setelah dilakukan Translasi dan Adaptasi Lintas Budaya kuesioner ACTA dan Principle Component Analysis diperoleh 5 domain dan 34 pertanyaan yang valid dan reliabel. Analisis multivariat menemukan faktor pendidikan dan sosio ekonomi yang berperan terhadap Kepuasan pasien. Korelasi antara Kepuasan pasien dengan keberhasilan perawatan ortodonti adalah sebesar r=0.364. Kesimpulan: Telah diperoleh Alat Ukur Kepuasan Pasien Adaptasi Lintas Budaya dari Kuesioner ACTA yang valid dan reliabel. Sebanyak 87,59 % responden puas dengan perawatan Ortodonti di RSKGM FKG-UI. Terdapat korelasi sedang antara Kepuasan pasien (subjektif) dengan keberhasilan perawatan ortodonti (objektif).

---

Health care can not be high quality unless the patient is satisfied. Studies about patient satisfaction have been done in Amsterdam, Swedia, Norwegia, Brazil, United Kingdom, and many more. Patient satisfaction with orthodontic results range from 34% - 75 %. Previous studies showed different factors have been explored and different instrument have been used. It makes comparisons between studies difficult. Objective : to obtain measurment tools for patients satisfaction which is valid and reliable through cross cultural adaptation; find out correlation between satisfaction with risk factors such age, gender, education, ethnic, socio-economic. Then correlation between satisfaction and treatment outcome using Index Complexity Outcome and Need. Method : a cross sectional studies was done on 137 patients from orthodontic clinic at Dental Hospital, Faculty of Dentistry Universitas Indonesia. Result : After Principle component analysis was done, we obtained the cross cultural adaptation questionnaire from ACTA which consist of 5 domain with 34 items that is valid and reliable. Multivariat analysed found that education and socioeconomic give an influenced on patient satisfaction. Conclusion: this study obtained questionnaire that is cross cultural adaptation from ACTA which valid and reliable. Mostly patient 87,59 % who have been treated at RSKGM FKG Universitas Indonesia were satisfied with the result. And there is moderate correlation between patient satisfaction and treatment outcome which assed by Index of Complexity Outcome and Need (ICON) "

"ABSTRAKPokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai peranan dokter dan perawat dalam tim operasi, tanggung jawab hukum dokter dan perawat dalam tim operasi, dan analisis tanggung jawab dokter dan perawat dalam tim operasi berdasarkan putusan nomor 109/Pid. B/2006/PN. BNA, 455/K/Pid/2010, 113/PK/Pid/2012. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dokter dan perawat memiliki peranan dan kewenangan masing-masing, termasuk dalam suatu tim operasi. Tanggung jawab dokter dan perawat dalam tindakan medis meliputi tanggung jawab hukum secara pidana, perdata dan administratif, yang mana di dalamnya dapat diterapkan beberapa pasal dalam KUHP, KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab dokter dalam putusan yang dianalisis, penulis setuju dengan putusan Majelis Hakim yang menghukum dr. Taufik karena terbukti bersalah telah melakukan kealpaan dalam tindakan operasi. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama dengan organisasi profesi dalam bidang kesehatan dan akademisi perlu merumuskan dan membahas lebih lanjut mengenai mekanisme pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat. Terutama mengenai bagaimana tanggung jawab hukum antara dokter dan perawat apabila ada kondisi darurat.

---

ABSTRACTThe subject matter discussed in this thesis is the regulation of the role of doctors and nurses in the operations team, the legal responsibilities of doctors and nurses in the operations team, and the analysis of physician and nurse responsibilities in the operations team based on decision number 109 Pid. B 2006 PN. BNA, 455 K Pid 2010, 113 PK Pid 2012. This research is in the form of juridical normative by using type of descriptive analytical research. Based on the results of this study, doctors and nurses have their respective roles and authorities, including in an operating team. The responsibilities of doctors and nurses in medical acts include criminal, civil and administrative liability, in which several articles of the Criminal Code, Civil Code and related laws and regulations apply. In relation to the responsibilities of physicians in the decision analyzed, the authors agree with the decision of the Panel of Judges who punish dr. Taufik for being found guilty of negligence in operation. Suggestions in this study should be that the Government together with professional organizations in the field of health and academia need to formulate and discuss more about the mechanism of delegation of authority from the doctor to the nurse."

"Tanggung jawab hukum rumah sakit selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan, khususnya mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terkait sengketa medis. Rumusannya yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit masih dianggap umum sehingga berpotensi menimbulkan salah penafsiran. Adapun penelitian ini berusaha untuk membahas dan menganalisis mengenai penerapan tanggung jawab hukum di rumah sakit syariah dengan melakukan studi di RSI Sultan Agung Semarang sebagai rumah sakit syariah pertama di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana akan banyak mengacu pada norma hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait rumah sakit, dokter dan pasien. Selain itu sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan menggambarkan tanggung jawab hukum rumah sakit syariah terhadap dokter dan pasien, yang kemudian akan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan RSI Sultan Agung sudah cukup baik menerapkan tanggung jawab hukumnya terhadap dokter dan pasien, namun masih ada satu hal yang tidak sesuai karena masih dimungkinkan terlibatnya dokter dalam gugatan ganti rugi dari pasien. Oleh karena itu Peneliti memberikan saran agar RSI Sultan Agung menyesuaikan bentuk pertanggungjawaban hukumnya sesuai ketentuan yang ada, dan juga akan lebih baik jika RSI Sultan Agung menerapkan hak regres dan mewajibkan setiap dokternya ikut program asuransi risiko.

---

Hospital legal responsibility has always been an interesting topic to be discussed, especially regarding hospital legal responsibilities related to medical dispute. Its regulation that is contained in Article 46 of Law No. 44/2009 concering to Hospital is still considered too general, so that it has the potential causing misinterpretation. This research seeks to discuss and analyze how the application of legal responsibilities in sharia hospital by studies at RSI Sultan Agung Semarang as the First Sharia Hospital in Indonesia.

The form of this research is normative juridical which will mostly refer to legal norms derived from legislation and reading materials related to hospitals, doctors and patients, in additio this research also used descriptive type of typology to describe the legal responsibilities of sharia hospital towards doctors and patients and then its will be reviewed by health law.

The results of this study indicate that RSI Sultan Agung is quite good at implementing its legal responsibilities, but there is still one thing not appropriate because it is still possible for doctors to be involved in compensation claims from patients lawsuit. Therefore, the researcher gives suggestions that RSI Sultan Agung must adjustthe regulation, and it would be better if RSI Sultan Agung applies Hak Regres and requireseach doctor to take part in risk insurance program."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikinerjaDokterPenanggung Jawab Pasien (DPJP) sebagai staf pengajar olehpeserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diDepartemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit CiptoMangunkusumo pada bulan Januari hingga Juni 2013 danfaktor-faktor yang mempengaruhinya.Metode Desain penelitian ini adalah potong lintang menggunakankuesioner yang sudah divalidasi, dengan responden pesertaPPDS di ruang rawat, poliklinik, dan instalasi gawat daruratDepartemen Obstetri dan Ginekologi RSCM pada bulanJanuari - Juni 2013.Hasil Penelitian ini menghasilkan 131 kuesioner yang diisi oleh 40peserta PPDS. Sebanyak 58.78% responden menyatakankinerja DPJP sebagai pembimbing sudah baik, sementara46.56% menyatakan fungsi DPJP sebagai pendidik sudahsangat baik. Terdapat hubungan antara lamanya DPJPmenjadi konsultan dengan kinerja DPJP, bahwa DPJP yangmenjadi konsultan kurang atau sama dengan 10 tahundinilaimemilikikinerja lebih baik. Terdapat hubungan yangbermakna antara cara komunikasi langsungdan sering dengankinerja DPJP yang sangat baik. Faktor lain yang dinilai padapenelitian ini, yaitu tahap PPDS, tempat penugasan DPJP,dan jabatan DPJP tidak menunjukkan hubungan yangbermakna.Kesimpulan Secara keseluruhan, dari ketiga fungsinya, kinerja DPJPdinyatakan baik. Hasil ini dinilai dari 2 sisi yaitu dari faktorDPJP maupun faktor PPDS, dan diketahui bahwa kinerjaDPJP dipengaruhi oleh lamanya menjadi konsultan, dan jugaintensitas dan cara diskusi dengan PPDS.

---

Objective To assess the performance of Doctors-In-Charge of Patients

(DICPs) as teaching staffby doctors enrolling in the Specialty

Doctor Education Program (PPDS) in The Department of

Obstetrics and Gynecology of Ciptomangunkusumo Hospital

during the period of January to June 2013 as well as to

explore the factors influencing their performance.

Study design It is a cross-sectional study using a validated-questionnaire.

Respondents of the study are doctors enrolling in the

Specialty Doctor Education Program (PPDS) or generally

referred to as residents in the inpatient rooms, outpatient

clinic and emergency department of the Department of

Obstetrics and Gynecology of Ciptomangunkusumo Hospital

(RSCM) on January - June 2013.

Results The study outcome was 131 questionnaires filled by 40

residents. The result showed that 58.78% of respondents

stated that the performance of DICP as a counselor had been

good, while 46.56% stated that DICP’s function had been

very good. There was a relationship between the duration of

DICP’s role as consultants with their performance, in which

DICPs who had been consultants for 10 years or less were

assessed to have better performances. There was also a

significant relationship between the communication

methodand frequency of DICPs and their performance. Other

factors assessed are resident’s level of PPDS education, point

of DICP’s assignment, and job position of DICPs did not

show significant relationship.

Conclusion Among its three functions, DICPs’ performance was

considered as good. The result was assessed from two sides,

including DICP factors and residents’ factors, and it was

known that the performanceof DICP was influenced by the

duration of their role as consultants; and their intensity of

interaction and way of discussions with their residents."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana komunikasi dokter dalam memberikan informasi kepada pasien di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Dengan spesialisasi penyakit jantung dimana kondisi penyakit tersebut sangat mendekati dengan kematian, sehingga tidak hanya memiliki kemampuan secara profesionalisme, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma postpositivistik. Melalui wawancara dan observasi terhadap seorang dokter, dapat disimpulkan bahwa dokter dalam kegiatan pelayanan medik mampu mengaplikasikan pendekatan komunikasi ?patient centered style? dengan baik. Dengan mendengarkan keluhannya dengan seksama, yang dibantu dengan memperhatikan komunikasi verbal dan non-verbal yang ada pada pasien. Dalam penelitian ini melihat hambatan komunikasi dokter dan pasien dalam memberikan informasi melalui kegiatan pelayanan medik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

---

ABSTRACT

With specialization of heart disease where the disease condition is very close to death, so doctors not only has the professional capacity but also have good communication skills. This research uses qualitative research methods Through in-depth interview and observasion with a doctors, it can be concluded that the doctors has establishing communications with good enough for the patient. The doctor could implemented communication approach ?patient centered style? in medical servicesses process well. Listen carefully to the complaint, which is assisted by obsrving verbal and non-verbal communication that exist. In this study also learn about barriers to communication between doctor and patient in providing information through the activities of medical service in the Hospital Cardiovascular and Blood Vessel Harapan Kita."

"Penelitian ini bertujuan untuk megevaluasi penulisan asesmen dan reasesmen pada hari libur oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien DPJP dan hubungannya dengan kontinutas pelayanan menggunakan Clinical Pathway dengan rencana hari rawat le; 5 hari. Design yang digunakan adalah crosssectional dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui telaah data sekunder rekam medis 368 pasien secara real time dengan kerangka waktu sesuai dengan ketentuan pengisian asesmen yaitu 1 x 24 jam setelah pasien masuk rawat inap dan setiap hari untuk pengisian reasesmen. 31,7 asesmen dan 13,5 asesmen dan reasesmen ditulis oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien DPJP pada hari libur. Tidak ditemukan adanya hubungan antara penulisan asesmen/reasesmen dengan pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemberian terapi obat. Penulisan asesmen/reasesmen secara signifikan berhubungan dengan lama hari rawat pasien, P Value = 0,049.

---

Penelitian ini bertujuan untuk megevaluasi penulisan asesmen dan reasesmen pada hari libur oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien DPJP dan hubungannya dengan kontinutas pelayanan menggunakan Clinical Pathway dengan rencana hari rawat le 5 hari. Design yang digunakan adalah crosssectional dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui telaah data sekunder rekam medis 368 pasien secara real time dengan kerangka waktu sesuai dengan ketentuan pengisian asesmen yaitu 1 x 24 jam setelah pasien masuk rawat inap dan setiap hari untuk pengisian reasesmen. 31,7 asesmen dan 13,5 asesmen dan reasesmen ditulis oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien DPJP pada hari libur. Tidak ditemukan adanya hubungan antara penulisan asesmen reasesmen dengan pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemberian terapi obat. Penulisan asesmen reasesmen secara signifikan berhubungan dengan lama hari rawat pasien, P Value 0,049."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien gawat darurat yang dinyatakan Dead on Arrival. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dalam menangani pasien Dead on Arrival. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Data yang penulis gunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien Dead on Arrival berlaku ketentuan hukum tentang pasien gawat darurat. Sehingga, dokter tidak memiliki kewajiban informed consent sebelum melakukan pertolongan, namun tetap harus melakukan pencatatan rekam medis pasien. Rumah sakit bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, rekam medis, serta atas kesalahan dokter yang dipekerjakannya. Penulis menggunakan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel terkait pasien Dead on Arrival. Majelis Hakim dalam memutus perkara seharusnya dapat mempertimbangkan seluruh pokok permasalahan dan ketentuan hukum terkait secara agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the legal responsibilities of physician and hospital towards emergency patients who are declared dead on arrival. Problems in this thesis are the liabilities of physician and hospital in case of errors or omissions done by the physician while dealing with dead on arrival patients. The research method used in this research is normative with descriptive typology. The data in this research are obtained through literature study and interview with relevant experts. The results showed that on dead on arrival patients apply the legal provisions of emergency patients. Thus, physicians do not have informed consent obligation prior to rescuing, but still have to record the treatments given on patient 39 s medical record. The hospital is responsible for the provision of emergency services, administration of medical records, as well as the errors of the physicians they employed. The author uses verdict number 248 Pdt.G 2015 PN. Jkt. Sel related to dead on arrival patient. The Panel of Judges should be able to consider all the issues and related legal provisions in order to make an equitable verdict which achieves justice and legal certainty. "