Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak atas data pribadi yang diberikan oleh berbagai perusahaan yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi kepada masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang dipilih yaitu perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam online kepada penerima pinjaman. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. dan berupa peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah, dan buku serta jurnal.

---

This study aims to determine the protection of the right to personal data provided by various companies that provide information technology-based lending and borrowing services and to find out the government's efforts in providing protection of the right to personal data to the public in online lending and borrowing transactions. This study uses a normative juridical method, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This is done to find the facts or data needed in this study. The research object chosen is the protection of the right to personal data by the providers of online lending and borrowing services to loan recipients. The data source used is secondary data with primary legal materials in the form of data obtained from library research. and in the form of laws and regulations, government regulations, and books and journals."

"Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas model Temu-kembali Informasi di bidang hukum dengan memanfaatkan metode Term Expansion. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan praktisi hukum akan sistem yang dapat melakukan pencarian informasi secara otomatis dan efisien dalam database dokumen hukum yang besar dan kompleks. Pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini menggunakan arsitektur Cascade-Ranking Model, yang terdiri dari dua tahapan utama: Sparse Retrieval Model untuk pencarian awal dan algoritma Re-ranking untuk penyusunan ulang hasil pencarian. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi kinerja Sparse Retrieval Model melalui penerapan teknik Term Expansion, yang mencakup Query Expansion dan Document Expansion. Query Expansion dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk non-contextual word embedding, contextual word embedding dengan BERT, dan Local Analysis. Document Expansion melibatkan penambahan prediksi query yang relevan ke dalam dokumen untuk meningkatkan kecocokan dengan query pengguna. Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa tidak ada skenario yang secara mutlak unggul dalam semua metrik evaluasi yang digunakan. Beberapa skenario menunjukkan keunggulan dalam satu metrik tertentu namun mengalami penurunan pada metrik lainnya. Pada salah satu skenario berhasil meningkatkan R@20 dari 0,896 menjadi 0,906, selain itu pada skenario lainnya berhasil meningkatkan metrik P@5 dari 0,186 menjadi 0,192. Selain itu, pada skenario yang menggunakan stopword dengan konteks hukum untuk melakukan filter terhadap kata yang ingin diekspansi dengan word embedding, berhasil meningkatkan R@20 dari 0,896 menjadi 0,916 dan mendapatkan p-value sebesar 0,045. P-value yang dibawah 0,05 ini berarti terjadi peningkatan yang signifikan pada skenario tersebut. Meskipun dapat meningkatkan beberapa metrik, Query Expansion tidak selalu meningkatkan efektivitas Sparse Retrieval Model secara signifikan, terutama karena kurang presisinya kata yang diekspansi dan keterbatasan vocabulary model embedding yang digunakan. Penggunaan BERT untuk kontekstual checking juga belum memberikan hasil yang optimal.

---

This research aims to improve the effectiveness of Information Retrieval models in the legal field by utilizing Term Expansion methods. The background of this research is based on the need of legal practitioners for a system that can automatically and efficiently search for information in large and complex legal document databases. The proposed approach in this research uses a Cascade-Ranking Model architecture, which consists of two main stages: a Sparse Retrieval Model for initial searches and a Re-ranking algorithm for reordering search results. This study focuses on exploring the performance of the Sparse Retrieval Model through the application of Term Expansion techniques, which include Query Expansion and Document Expansion. Query Expansion is conducted using various approaches, including non-contextual word embedding, contextual word embedding with BERT, and Local Analysis. Document Expansion involves adding predicted relevant queries into the documents to enhance their match with user queries.The results of the experiments show that no scenario is absolutely superior in all evaluation metrics used. Some scenarios show advantages in one particular metric but experience a decline in others. In one scenario, the R@20 metric was successfully increased from 0.896 to 0.906, while in another scenario, the P@5 metric was increased from 0.186 to 0.192. Additionally, in a scenario that used legal context stopwords to filter the words to be expanded with word embedding, R@20 was increased from 0.896 to 0.916, achieving a p-value of 0.045. This p-value below 0.05 indicates a significant improvement in that scenario. Although some metrics improved, Query Expansion did not always significantly enhance the effectiveness of the Sparse Retrieval Model, primarily due to the imprecision of the expanded words and the limitations of the embedding model’s vocabulary used. The use of BERT for contextual checking also did not yield optimal results."

"Volume data hukum yang dihasilkan semakin besar setiap harinya. Oleh karena itu, kebutuhan akan sistem otomatis dan semi-otomatis, seperti sistem temu-balik informasi meningkat. Sistem temu-balik informasi dokumen hukum membantu praktisi hukum menemukan dokumen yang relevan dengan cepat dan efisien. Terkait hal tersebut, penelitian ini mengeksplorasi penggunaan model neural re-ranker pada sistem temu-balik informasi dokumen hukum dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian ini juga membahas beberapa pendekatan untuk meningkatkan efektivitas proses fine-tune dari model neural re-ranker. Model neural re-ranker dikembangkan untuk melakukan pengurutan ulang terhadap hasil pencarian awal yang didapat dari model pencocokan teks BM25. Implementasi ini menggunakan beberapa model neural re-ranker seperti BERT, IndoBERT, mBERT, dan XLM-RoBERTa yang melalui proses fine-tune. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model neural re-ranker BERT, IndoBERT, dan mBERT dapat meningkatkan performa dari sistem temu-balik informasi dokumen hukum yang sebelumnya hanya memanfaatkan model berbasis pencocokan teks seperti TF-IDF dan BM25. Peningkatan ini terlihat dari Skor Mean Average Percision (MAP) yang meningkat dari 0,760 menjadi 0,834 pada salah satu skenario yang dilakukan. Hal ini menunjukkan kinerja keseluruhan sistem temu-balik informasi yang lebih baik pada berbagai kueri. Sementara itu, pendekatan berupa pembekuan lapisan encoder berguna untuk meningkatkan efektifitas dari implementasi dari sistem temu-balik informasi yang memanfaatkan model neural re-ranker.

---

The volume of legal data produced is getting bigger every day. Therefore, the need for automated and semi-automatic systems, such as information retrieval systems, is increasing. Legal document information retrieval systems help legal practitioners find relevant documents quickly and efficiently. In this regard, this research explores the use of the neural re-ranker model in a legal document information retrieval system in English and Indonesian. Not only that, this research also discusses several approaches to increase the effectiveness of the fine-tune process of the neural re-ranker model. A neural re-ranker model was developed to re-rank the initial search results obtained from the BM25 text matching model. This implementation uses several neural re-ranker models such as BERT, IndoBERT, mBERT, and XLM-RoBERTa which go through a fine-tune process. Experimental results show that the neural re-ranker models BERT, IndoBERT, and mBERT can improve the performance of legal document information retrieval systems that previously only utilized text matching-based models such as TF-IDF and BM25. This improvement can be seen from the Mean Average Percision (MAP) score which increased from 0,760 to 0,834 in one of the scenarios carried out. This indicates better overall performance of the information retrieval system on various queries. Meanwhile, the approach of freezing the encoder layer is useful for increasing the effectiveness of the implementation of an information retrieval system that utilizes the neural re-ranker model."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum salah satu APMK yaitu kartu kredit nasabah bank terhadap kejahatan kartu kredit. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai kartu kredit di Indonesia dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit nasabah bank di Indonesia. Dengan tingginya peredaran kartu kredit di Indonesia berpotensi terjadinya permasalahan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu legal/yuridis approach dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-azas hukum, sistematika hukum yang telah ada, sinkronisasi hukum yang ada di Indonesia terkait kartu kredit dan perlindungan hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bentuk perlindungan hukum bagi kartu kredit nasabah bank antara lain: perlindungan secara tidak langsung langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung meliputi UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum secara langsung antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

---

This research was conducted to analysis the form legal protection either APMK, namely credit cards of bank customers against credit card crimes. Now problems in this research: How are the legal provisions regarding credit cards in Indonesia and How are legal protections against credit card crimes bank customers in Indonesia. With the high circulation of credit cards in Indonesia, there is the potential for legal problems. Based on this, the research aims to conduct an analysis related to the form of legal protection against credit card crimes in Indonesia. Type of research used in this study is the legal/juridical approach, which will examine the application of legal principles, existing legal systems, synchronization of existing laws in Indonesia regarding credit cards and legal protection. Based on the analysis conducted in this research, the results obtained from the form of legal protection for bank customer credit cards include: indirect protection and direct protection. Legal protection indirectly includes Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Criminal Code, Law no. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 concerning Information & Electronic Transactions. Direct legal protection includes Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems, Regulation of the Minister of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, Circular Letter of Bank Indonesia Number 16/16/DKSP/2014 concerning Procedures for Implementation of Consumer Protection for Payment System Services."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam online ilegal, upaya perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman Online ilegal dan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran pinjaman Online ilegal di Indonesia, perlindungan hukum debitur melibatkan data pribadi (undang-undang), serta upaya preventif dan represif dari pemerintah. Pada dasarnya, kontrak elektronik atau digital ialah perjanjian antar pihak yang dibuat melalui sarana yang berbeda, khususnya sistem elektronik. Dengan mempergunakan metode penelitian doktriner, sumber data diperoleh dari data sekunder. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang berdampak pada sahnya perjanjian pinjam meminjam online. Perjanjian online dengan demikian sah apabila dianggap sah karena diatur di KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian. Akan tetapi, Perjanjian melalui pinjaman online Ilegal tidak sah menurut hukum perjanjian dan hukum nasional. Hal itu disebabkan pinjaman online Ilegal banyak melanggar peraturan hukum nasional seperti melakukan pemerasan sesuai Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan melanggar UU ITE serta perlindungan konsumen. Pemerintah telah melakukan edukasi literasi keuangan, sosialisasi hukum, dan analisis data pinjaman online ilegal. Tindakan represif termasuk larangan, penyelidikan, identifikasi situs berbahaya, rekomendasi tindakan, dan bantuan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian.

---

This article analyze the validity of illegal online lending and borrowing agreements, legal protection efforts for debtors who use illegal online loan applications and the government's efforts to eradicate the distribution of illegal online loans in Indonesia, legal protection of debtors involving personal data (law), as well as efforts preventive and repressive measures from the government. Basically, electronic or digital contracts are agreements between parties made through different means, especially electronic systems. By using doctrinal research methods, data sources are obtained from secondary data. Article 1320 of the Civil Code regulates the conditions for the validity of an agreement, which has an impact on the validity of online lending and borrowing agreements. Online agreements are therefore valid if they are inline with the Civil Code, specifically Articles 1320 and 1338 of the Civil Code which regulate agreements. However, agreements via illegal online loans are invalid according to contract law and national law. This is because illegal online loans often violate national legal regulations, such as committing extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code (KUHP) and violating the ITE Law and consumer protection. The government has carried out financial literacy education, legal outreach, and data analysis of illegal online loans. Repressive measures include prohibitions, investigations, identification of dangerous sites, recommendations for action, and legal assistance for debtors who experience losses."

"Hubungan bisnis antara induk dan anak perusahaan sudah sering terjadi, salah satunya dibidang ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan pemindahan pekerja antar induk dan anak perusahaan. Salah satu upaya pemindahan pekerja antar perusahaan adalah dengan cara penugasan pekerja, yaitu dengan cara menugaskan pekerja dari perusahaan asal untuk bekerja pada perusahaan penerima tanpa mengakhiri perjanjian kerja dari pekerja yang ditugaskan dengan perusahaan asal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pemindahan pekerja antar perusahaan, sehingga dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang ditugaskan selama penugasan antar induk perusahaan dan anak perusahaan, serta bagaimana ketentuan yang ideal mengenai pemindahan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memberi penjelasan secara sistematis mengenai penugasan pekerja antar perusahaan dengan cara menganilisis hubungan antar peraturan yang relevan dan memprediksi perkembangannya. Dalam penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan melibatkan tiga subyek hukum yaitu perusahaan asal, perusahaan penerima, serta pekerja yang ditugaskan. Hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara subyek hukum dalam penugasan harus dipastikan dalam perjanjian penugasan. Karena penugasan antar perusahaan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang ditugaskan, maka ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan harus diatur dalam kaidah otonom yang melibatkan pekerja dalam pembentukannya yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB), agar terwujud hubungan industrial yang harmonis.

---

Business relationships between parent and subsidiary companies often occurred, including in the field of employment, especially transferring workers between parent and subsidiary companies. One way to transfer workers between companies is by assigning employees from the original company to work at the host company without terminating the work agreement between workers and the original company. It's called employee secondment. There are no provisions governing how to carry out employee secondment between companies in Indonesian regulations, so in this paper there are three problem formulations, first of all, what are the provisions regarding employee secondment between parent companies and subsidiaries? Secondly, what is the legal protection for employee secondment during intercompany secondment? And the third, what are the ideal provisions regarding the employee secondment? The research method used in this research is doctrinal research, which provides a systematic explanation of employee second-met between companies by analyzing the relationship between relevant regulations and predicting their development. The second employee meeting between parent companies and subsidiaries involves three legal subjects, namely the originating company, the receiving company, and the assigned workers. The employment relationship as well as the rights and obligations between legal subjects in the secondment must be confirmed in the secondment agreement. Intercompany secondment is not regulated by Indonesian laws and regulations, so to provide legal protection for the secondee, provisions regarding employee secondment must be regulated by autonomous rules that involve employees in its formation. The Collective Labor Agreement is the best autonomous rule in order to realize harmonious industrial relations."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004,serta penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation?s assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation?s assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui status hukum pemain sepakbola di Indonesia, bentuk pengaturan apa yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan hukum macam apa yang berhak diterima pemain sepakbola disaat pemain terkena masalah dalam perjanjian kerjanya.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan status hukum pemain sepakbola, pengaturan yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan macam apa yang berhak diterima berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI,dan juga peraturan Liga. Dilakukan juga analisis terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa status hukum pemain sepakbola tidaklah termasuk dalam buruh, namun seorang pemain sepakbola. Bentuk pengaturan yang mengatur pemain sepakbola adalah Lex Sportiva, dan pemain sepakbola berhak mendapatkan perlindungan hukum dari PSSI dan penyelenggara liga berdasarkan peraturan yang ada. Dibutuhkan juga NDRC sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia.

---

This research is conducted to further obtain the legal status of football players in Indonesia, form of regulation regulate football players, and kind of legal protection deserved by football players when having issues with their employment agreement. This research is conducted with normative juridical method, which is a method that concerns with legal status of football players, regulation regarding football players, and legal protections deserved by football players according to the prevailing laws and regulations of sports world of football such as FIFA regulation, PSSI regulation, as well as rules of League. Further analysis of Labor Law and National Sports System Law is also conducted in order to achieve comprehensive understanding of this research. The result of this research indicates that legal status of football players are not categorized as labor, but as a football player (professional). The form of regulation that regulate football player is Lex Sportiva. Furthermore, football players deserve a legal protection from PSSI and League Organizer in accordance with the prevailing law and regulation. The existence of National Dispute Resolution Center (NDRC) as an effective dispute resolution institution is also necessarily required."

"Sejak sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, pasar sukuk terus mengalami perkembangan secara global sebagai sarana investasi, baik digunakan oleh perusahaan maupun digunakan oleh pemerintah negara. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan tantangan bagi perkembangan pasar sukuk, salah satunya adalah terjadinya kasus gagal bayar sukuk profil tinggi di beberapa negara. Kasus gagal bayar sukuk yang terjadi di beberapa negara tersebut menunjukan bahwa pengaturan dalam suatu negara mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk dan rupanya, masih terdapat negara yang tidak mempunyai sistem hukum yang mengayomi dan melindungi pemegang sukuk. Hal tersebut menjadi menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan sukuk Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sukuk dalam hal sukuk tersebut gagal bayar, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan kontribusi terbesar kedua dalam menerbitkan sukuk secara domestik dan internasional. Mengingat bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai kontribusi lebih besar dalam pasar sukuk dibanding Indonesia maka skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang sukuk yang diatur di Indonesia dengan di Malaysia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif, maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan di Malaysia. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan perubahan pengaturan perlindungan hukum pemegang sukuk di Indonesia sehingga menjadi lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

Since the first sukuk issuance in 2001, the sukuk market has continued to develop globally as an investment method, both used by companies and by state governments.  However, there are several factors that can pose a challenge to the development of the sukuk market, one of which is the occurrence of high-profile sukuk default cases. The sukuk default cases that occurred in several countries demonstrates that regulations in a particular country have a significant role in providing legal protection to sukuk holders in the event of a sukuk default and apparently, there are still countries that do not have regulations that protects sukuk holders. This raises the question on whether Indonesia's regulations have provided legal protection for sukuk holders in the event of sukuk defaults, especially since Indonesia is the country with the second largest contribution in the sukuk market, both domestically and internationally. Given that Malaysia is the only country that has a larger contribution to the sukuk market than Indonesia, this thesis will discuss and analyse comparisons between the regulations on the legal protection for sukuk holders regulated in Indonesia with the regulations in Malaysia, which can provide recommendations for improving the regulations in Indonesia. This study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. Based on the comparative analysis between Indonesia and Malaysia, it can be concluded that both the regulations in Indonesia and Malaysia have provided legal protection to sukuk holders in the event of default on sukuk, both preventive and repressive legal protection. However, there are several similarities and differences between those regulated in the regulations in Indonesia and those in Malaysia. Therefore, it is recommended to make changes to the Indonesian regulations to create a more comprehensive, clear and thorough regulatory framework on the legal protection for sukuk holders."