Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bermaksud membahas mengenai bagaimana kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam dan di luar lingkungan Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat, terlibat konflik. Secara khusus dalam konteks eksternal, penulis ingin melihat dinamika konflik ideologis antara Jemaat Ahmadiyah, yang mewakili faham keagamaan Ahmadiyah dan Pesantren Cipasung, yang mewakili faham keagamaan ahlussunnah wal jam?ah atau Nahdlatul Ulama. Sedangkan dalam konteks internal, penulis ingin melihat dinamika konflik organisatoris antara pimpinan pesantren (dalam hal ini keluarga kiai) dengan pengurus BP2M. Struktur sosial Desa Cipakat, tempat Pesantren Cipasung, menggambarkan sebuah masyarakat yang majemuk dari segi faham keagamaan, sehingga bisa membuka peluang terjadinya konflik. Sedangkan struktur organisasi di Pesantren Cipasung sendiri juga memperlihatkan keragaman unit program dengan melibatkan peran dari berbagai unsur. Kompleksitas peran dalam pesantren itu akan bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan tertentu dari para pelaku organisasi, sehingga kemungkinan terjadi konflik pun menjadi terbuka."

"ABSTRAKDengan diundangkannya UUPA No.5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok - pokok Agraria, maka diakhirilah dualisme hukum tanah di Indonesia. Setelah itu pula, maka hak - hak atas tanah yang ada hanya terbatas pada hak - hak tanah menurut UUPA. sebagian dari itu, misalnya tanah - tanah hak Guna Usaha, Hak Guna BangUnan dan Hak pakai yang berasal dari konversi tanah hak barat. Hak - hak itu hanya berlaku untuk sementara dan berakhir selambat - lambatnya pada tanggal 24 September 1980. Dengan akan berakhirnya hak - hak tanah - asal konversi hak barat tersebut, oleb GBHN tahun 1978 telah ditetapkan pola dasar pembangunan Nasionalnya. Kemudian oleh Keppres R.I. NO.32 tahun 1979, PMDN NO-3 tahun 1979 serta Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri. Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia NO-152 tahun 1980, No. 412a/KMK.01/1980 dan 310.13/7 Kep.GBI. telah diatur penataannya kembali penggunaan dan peruntukannya. Secara khusus, demikian pula halnya yang terjadi di Wilayah Kota Jakarta Timur."

"The writer argues that ASEAN should drive the economic integration in East Asia Region in an evolutionary manner and by involving as many stakeholders as possible...."

"This paper explains Japan's position and role in the dynamic aim of the integration of East Asia(North East and South East Asia) and aims to discover Japan's position and role as far as giving shape to regionalism in this the regions,especially after the Asia crisis. It also discusses several background factors in Japan taking on the role establishing an "East Asian Community".This paper then is devide into five parts first , background issues which rise Japan's role in the regional crisis.Second,several of Japan's efforts in bringing the Asia crisis to an end through the establishment of AMF, new Miyazawa intiative and Chiang Mai initiative. Third, Japan's position in the region of east Asia countries through the establishment of the FTA. Fourth the interests of the Japanese nation in establishing East Asian economic community.The final part, conclusion by covering contributions which can be given by Japan and the importance which can be reached for in the process of establishing an "East Asian Community"