Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again."

"ABSTRAKKebijakan hukum Indonesia saat ini sangat bergantung kepada kebijakan kriminal.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yangmencantumkan aspek hukum pidana. Ketergantungan kepada kebijakan kriminalini, tidak lagi menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sehinggamenimbulkan overkriminalisasi. Terlebih lagi kebijakan kriminal ini masihmenempatkan sanksi pidana penjara sebagai primadona. Sehingga menyebabkanberbagai permasalahan di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Berbagaipermasalahan ini menyebabkan krisis yang jarang menjadi perhatian akademisimaupun pemerintah. Di beberapa negara telah dikembangkan konsep privatisasipenjara untuk mengatasi krisis di sektor penjara yang terjadi di negara tersebut. DiIndonesia sendiri konsep privatisasi penjara ini merupakan konsep yang baru,sehingga apabila ingin diterapkan perlu dikaji secara mendalam. Penelitian inidilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud privatisasi penjaradi dalam sistem peradilan pidana, apakah dengan kondisi LembagaPemasyarakatan Indonesia saat ini dapat diterapkan privatisasi penjara, danfaktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan apabila ingin menerapkanprivatisasi penjara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa yang dimaksud dengan privatisasi penjaraadalah keterlibatan pihak privat ke dalam sistem penjara yang selama inidimonopoli negara, privatisasi penjara ini dapat menggunakan dua bentuk yaitufull privatisasi atau hybrid sistem. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesiasaat ini telah mencapai tahap krisis, ini ditandai dengan overcrowded,ketidaksesuaian jumlah penghuni Lapas dengan petugas pemasyarakatan danketidakmampuan negara dalam mengoptimalkan anggaran. Untuk itu keterlibatanpihak privat dapat menjadi solusi bagi reformasi sistem pemasyarakatan. Untukmenerapkan privatisasi di sistem pemasyarakatan ada beberapa faktor yang harusdiperhatikan, yaitu tujuan pemidanaan, faktor normatif, dan sumber daya manusia.Di Indonesia ada dua model yang dapat dijadikan alternatif privatisasi LembagaPemasyarakatan, yang pertama Public Private Partnership dan yang keduapenjara privat non-profit.

---

ABSTRACTIndonesian law policy currently relies heavily on criminal policy. It can be seenfrom many laws and regulations that include aspects of criminal law. Addiction tothis criminal policy, criminal law is no longer placing asultimum remediumcausing over criminalitation.Moreover, this criminal policy still puts sanctionsimprisonment as a primadona. Thereby, it causes various problems in theIndonesian prison system. These problems led to a crisis that is rarely a concernfrom academia and government side. Several countries have developed theconcept of prison privatization in the sector to address the prison crisis thatoccurred in the country. In Indonesia the concept of prison privatization is a newconcept, so it still needs a depth study to apply it. This study was conducted toanswer the question what privatized prisons in the criminal justice system is,whether the condition of Indonesian's prisons privatization can be applied, andwhat factors should be considered to implement the privatization of prisons inIndonesia. This research was normative. Based on the results, the privatization ofprisons is the involvement of private parties in a prison system that has beenmonopolized by the government; prison privatization is to use two forms of fullprivatization or hybrid systems. Penitentiary conditions in Indonesia has reached acrisis stage, is characterized by overcrowded, prisons discrepancy with thenumber of occupants and the inability of the government penitentiary officers inoptimizing budgets. The involvement of private parties can be a solution to reformthe penal system. There are several factors to be considered to implementprivatization in the corrections system; such as the purpose of punishment,normative factors, and human resources. In Indonesia, there are two models whichcan be used as an alternative privatization of corrections, the first is Public PrivatePartnership and the second is non-profit private prisons."

"Kajian di dalam tesis ini berangkat dari program privatisasi yang dijalankan di Indonesia sebagai wahana untuk merevitalisasi dan memperbaiki kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, semangat di dalam privatisasi tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN saja, tetapi sebagai bagian dari administrative reform. Di dalam tesis ini, Peneliti mengemukakan dan mengembangkan tiga gagasan. Pertama, privatisasi BUMN di dalam tertib hukum Indonesia. Dalam uraiannya, gagasan ini diawali dengan mengemukakan keberadaan BUMN sebagai pengejewantahan norma di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneliti menemukan bahwa privatisasi di Indonesia merupakan administrative reform yang menitikberatkan pada tujuan efisiensi. Kedua, privatisasi BUMN dan status kelembagaan dan keuangan BUMN. Privatisasi BUMN, setelah Peneliti telusuri, ternyata telah mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum kelembagaan dan keuangannya. Untuk status hukum kelembagaannya, BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan tujuan operasional dari non-profit oriented menjadi profit oriented. Oleh karena itu. BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan status hukum kelembagaannya dari badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Sedangkan dari status hukum keuangannya mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum keuangannya dari keuangan negara menjadi keuangan privat. Ketiga, paradoksalitas antara privatisasi BUMN dan konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pelembagaan negara kesejahteraan di Indonesia memberikan ruang kepada negara untuk mengintervensi aspek kehidupan ekonomi masyarakat, seperti menyelenggaraan usaha-usaha penyediaan barang publik. Selain itu, dengan menulusuri ide-ide demokrasi ekonomi yang digagas oleh the founding fathers, privatisasi dengan melepaskan saham BUMN kepada pihak swasta saat ini, sebagai bagian dari kampanye neoliberalisme, tidak sesuai dengan ide-ide demokrasi ekonomi tersebut. Namun dengan formulasi dan komposisi yang tepat, privatisasi dapat disinergikan dengan semangat pelembagaan negara kesejahteraan. Hal itu tertuang di subbab saran, dimana Peneliti merekomendasikan untuk melakukan restrukturisasi (sejalan dengan gagasan privatization of management) tanpa melakukan divestasi.

---

This thesis is built from the studies of privatization program in Indonesia established to revitalize and improve financial performances of State-owned Enterprises (SoE). In other side, the spirits that constitute privatization program do not means improving SoE’s performances motive only, but also as a part of administration reform in Indonesia. In this thesis, Researcher proposes and explores at least three ideas. First, privatization is a part of legal order in Indonesia. Descriptively, this idea begins from the existences of SOE which are institutionalized by Article 33 paragraph (2) The 1945 Constitution of Republic of Indonesia. Then, privatization program must be traced to analyze its compatibility to the administrative reform’s principles. Researcher concludes that privatization is a part of administrative reform which emphasizes the efficiency principle. Second, Researcher analyzes the correlation between privatization and SoE’s legal entity and finance status. After analyzing those, Researcher proposes that privatization had changed the legal entity and finance status. In legal entity perspective, privatized SoE changed its vision from non-profit oriented to profit oriented. It means that privatized SoE has changed its legal entity status from ‘badan hukum publik’ to ‘badan hukum privat’. In finance perspective, privatization scheme changes finance status of SoE from public finance to so-called private finance. Third, there are paradoxes between privatization of SoE and welfare state conception in Indonesia. As we know, welfare state conception gives state more spaces to intervene economic spheres, such as providing the public goods. By tracing the ideas of economic democracy which stated by the founding fathers, privatization as a part of neoliberalism campaign does not conform to these ideas. However, by formulating the good formulation of privatization, we can be sure that privatization can be compatible with welfare state conception and the economic democracy principles. As Researcher suggests, privatization can be adjusted to so-called “restrukturisasi” (as implementation of privatization of management) without divestment schemes in order to establish the ideal privatization."

"Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk termasuk ke dalam pengertian privatisasi. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan bahwa, Pertama, Di Inggris privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dan kontrol yang dimiliki negara kepemilikian swasta; Di Belanda privatisasi diartikan sebagai suatu proses dimana aktivitas tertentu dialihkan seluruhnya atau dikurangi keikusertaannya dari campur tangan pemerintah; Di Malaysia privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan aset atau saham dari pemerintah kepada perusahaan swasta, dan Di Indonesia, privatisasi diartikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, dalam rangka memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Kedua, Apabila ditinjau dari pengertian privatisasi menurut OECD, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, pengalihan saham kepada PT Inalum (Persero) tidak termasuk pengertian privatisasi karena secara ruang lingkup dan pihak yang dituju tidak terpenuhi. Namun di Indonesia pengertian privatisasi dapat menimbulkan penafsiran dapat dilakukan kepada pihak swasta. Saran berdasarkan hasil penelitian ini ialah definisi privatisasi dalam UU BUMN perlu diperjelas lagi berkaitan dengan pihak lain.

---

This thesis discusses differences of opinion about the legal actions of transferring shares which state it as privatization or not. In particular, this thesis explains what the meaning of privatization is, both in terms of international standards, the United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, also explains whether the law of transferring shares to PT Asahan Alumunium Indonesia (Persero) by PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, and PT Aneka Tambang Tbk is included in the definition of privatization. Based on normative juridical research, using comparative approach, conceptual approach, and statutory approach, the author conclude, First, In the UK privatization is defined as transfer of ownership and control by the state (central or local government) to private owners; In the Netherlands, the term privatisation is generally used to describe a process by which certain activities are either entirely taken out of, or less directly influenced by, the public sector; In Malaysia privatization is defined as the transfer of ownership of assets or shares from the government to private companies, and in Indonesia, privatization is defined as the sale of shares of Persero, partly or wholly, to other parties, in order to shares ownership by the public. Second, if reviewed from the notion of privatization according to the OECD, United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, the transfer of shares to PT Inalum (Persero) does not include into the meaning of privatization. But in Indonesia the notion of privatization can lead to interpretation can be made to the private sector. The suggestions based on the results of this study is that the definition of a privatization in the BUMN Law need to be clarified with regard to other parties."

"Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah merupakan utilitas publik sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Selain untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, tujuan dari BUMD untuk mencari keuntungan dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari dividen yang disetorkan ke kas daerah. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham pada BUMD.  Pengaturan mengenai privatisasi dalam BUMD terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).  Definisi privatisasi yang terdapat pada PP BUMD dapat menimbulkan beberapa masalah karena tidak adanya parameter yang jelas untuk dalam bagian kalimat "meningkatkan kinerja". Sumber modal BUMD yang terkandung dalam PP BUMD menyebutkan penyertaan modal daerah sebagai salah satu sumbernya. Penyertaan modal daerah adalah usaha untuk memiliki atau menambah modal pada perusahaan yang sudah ada, dengan mengalihkan kekayaan daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan. Penyertaan modal tersebut dapat dijual kepada pihak lain, yang dapat diartikan sebagai privatisasi. Terhadap terjadinya privatisasi tersebut, terdapat alih kepemilikan dari yang semula milik daerah menjadi milik pihak lain.

---

Regional Owned Enterprises (RoE) as a business entity owned by the local government is a public utility as a source of regional revenue. In addition to the prosperity and welfare of the community, the purpose of RoE is to seek profit in its field of business in order to increase local revenue from dividends deposited into the regional treasury. Privatization is carried out with the aim of improving the performance and added value of the company and increasing community participation in share ownership in RoE.  Regulations regarding privatization in RoE are contained in Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises (PP BUMD).  The definition of privatization contained in PP BUMD may cause some problems due to the absence of clear parameters for the "improve performance" part of the sentence. The source of RoE capital contained in PP BUMD mentions regional equity participation as one of the sources. Regional capital participation is an attempt to own or increase capital in an existing company, by transferring regional assets into separated assets. The capital participation can be sold to other parties, which can be interpreted as privatization. Against the occurrence of privatization, there is a transfer of ownership from what was originally owned by the region to belong to another party."

"ABSTRAKPeranan dan Konflik Neoliberal versus State-Directed Development dalam Kebijakan Privatisasi Sektor Telekomunikasi pada Masa Megawati Soekarnoputri 2001-2004 , 365 halaman, 6 lampiran, 46 buku, 3 dokumen, 0 tesis, 0 makalah, 5 sumber on-line, 3 kliping surat kabar, dan wawancara 5 narasumber. Latarbelakang penelitian ini adalah terjadinya fenomena serentetan privatisasi BUMN pada masa akhir Orde Baru hingga masa awal Reformasi secara umum khususnya di sektor telekomunikasi, yang dilatarbelakangi oleh konflik aliran Neoliberal dan State-Directed. Eksistensi dua aliran yang hampir seimbang ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam pola konstruksi negara. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji rentetan perubahan pola privatisasi dalam konteks dinamika perubahan pola konstruksi negara, yang terfokus pada jenis privatisasi dan faktor-faktor penyebabnya, yang telah mendahului privatisasi-puncak pada masa Megawati. Fokus penelitian selanjutnya diarahkan pada mengapa terjadi privatisasi secara transfer aset dan faktor-faktor pemaksanya. Hasil temuan menunjukkan adanya pergeseran pola konstruksi negara, pada satu sisi, dari state-directed bertipe kohesif-kapitalis sedang pada masa Oil Boom menjadi fragmented-multiclass pada masa paska-Oil Boom 1982-1990 bahkan cenderung menuju neopatrimonial pada masa akhir Orba 1991-1997 . Namun, pada sisi lain, secara kontradiktif, aliran liberal-kapitalis yang melemah pada masa Oil Boom kini menguat kembali pada masa paska-Oil Boom bahkan cenderung menuju Neoliberal pada masa akhir Orba. Akibatnya, keterpisahan kekuasaan ekonomis dari ranah politik terjadi yang terefleksikan dalam hutang luar negeri pemerintah dan swasta yang amat besar, krisis devisa dan merosotnya nilai tukar yang harus ditutup dengan privatisasi BUMN. Pola privatisasi di sektor telekomunikasi terseret dari pola contracting out dan managed competition pada masa akhir Orba menjadi transfer aset pada masa Megawati akibat adanya faktor-faktor pemaksa. Dengan privatisasi Telkomsel dan Indosat, pemerintah telah mengambil posisi salah dan rawan dalam pembelahan dijital, yang akan menentukan sukses-gagalnya suatu negara dalam ekonomi elektronis. Diperlukan keputusan yang tepat kali ini untuk dapat mengembangkan teknologi dan layanan ICT baru sebagai koreksi. Kata kunci: Neoliberal, State-Directed, privatisasi, telekomunikasi, dijital.

---

ABSTRACTTitle On the Role of and Conflict between Neoliberal versus State Directed Development in the Privatization Policy of Telecommunication Sector in the Era of Megawati Soekarnoputri 2001 2004 , 365 pages, 6 attachments, 46 books, 3 documents, 0 tesis, 0 papers, 5 on line sources, 3 clippings of News, and interviews of 5 informants. The background of this research comes from the emergence of the phenomena of successive privatizations of State Owned Enterprises SOE at the end of the era of New Order until the beginning of the era of Reformation in general, especially, in the telecommunication sector in the background of the conflicts between Neoliberal against State Directed. In fact, the existence of two almost balanced political streams have created dynamics of their own in the state construction pattern. Therefore this research studies successive pattern changes of privatization within the context of the dynamics of the changes of the state construction pattern. They focus especially on types of privatization and its related causes which have preceded over the peak privatization of the Megawati era. The research focus is then be continuously directed to the question why this type of privatization by asset transfer could have happened and its most fundamental forcing factors. The findings show the existence of the shifts of state construction pattern, on one side, from State Directed with moderate cohesive capitalist type in the era of the Oil Boom to its fragmented multiclass type in the post Oil Boom era 1982 1990 even to neopatrimonial type at the end of New Order era 1991 1997 . Nevertheless, on the other side, by contrast, capitalist liberal political stream which was weak during Oil Boom, in this post Oil Boom era has become strong even tend to become Neoliberal at the end of New Order era. As a result, separation of economic power from politic has happened which has been reflected in the soaring debt of both government and private sectors, the crucial devisa crisis and the sudden falling of the domestic currency value. All these economical problems must finally be solved by privatization of SOEs. Pattern of privatization in the telecommunication sector has also been dragged from the patterns of contracting out and managed competition at the end of New Order to asset transfer at the time of Megawati due to the forcing factors. With the privatization of both Telkomsel and Indosat, government has taken the wrong and vulnerable position in the so called digital divide which will actually determine the success or the failure in the electronic economy. It is necessary now to make a correct decision to harness a new ICT development in order to correct position in the digital divide. Key words Neoliberal, State Directed, privatization, telecommunication, digital. "

"PAM Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas untuk menyediakan dan mendistribusikan air minum kepada penduduk Jakarta, Sejak 1 Februari 1998 PAM Jaya melakukan langkah strategis bekerjasama dengan swasta, yaitu Lyonnaise Des Faux yang mendirikan PT.Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Thames Water International yang mendirikan PT.Thames Pam Jaya (TPJ).Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi akibat privatisasi, maka dilakukan penelitian mengenai perubahan organisasi dan kinerjanya. Penelitian ini menggunakan dua alat analisis, yaitu: (1) uji tanda (sign test) untuk menganalisis pengaruh privatisasi, dan (2) Balanced Scorecard (aspek pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan dan aspek keuangan) untuk menganalisis kinerjanya.Populasi penelitian ini adalah pegawai PT. Palyja (1585 orang) dan pelanggan PT. Palyja (240.000 orang). Dari populasi pegawai PT. Palyja, diambil 33 orang yang mempunyai jabatan tertentu secara sengaja untuk variabel perubahan organisasi, 175 orang yang diambil secara acak untuk variabel pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian dari populasi pelanggan diambil 700 orang secara acak untuk variabel proses bisnis internal, dan variabel kepuasan pelanggan.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:(1) Program privatisasi tidak memberikan keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum terjadi privatisasi. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh karena umur PT Palyja yang masih muda, yaitu kurang lebih 2.5 tahun, adanya penolakan yang dilakukan oleh sebagian pegawai dan bergejolaknya nilai tukar rupiah menyebabkan terganggunya kegiatan operasional, sehingga progam privatisasi tidak maksimal.(2) Kinerja PT. Palyja secara keseluruhan yang nilai skornya 86,10 tingkat kesehatannya adalah "sehat AA". Aspek kinerja yang diukur adalah: (a) aspek pertumbuhan dan pembelajaran memberikan nilai skor 11,95 (cukup baik), (b) aspek proses bisnis internal memberikan nilai skor 8,8 (baik), (c) aspek pelanggan memberikan nilai skor 9,65 (sangat baik), dan (d) aspek keuangan memberikan nilai skor 55,70 (sangat baik)."