Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Presiden Soeharto membangun imperium kekuasaan politik yang dipraktikan secara otoriter dan totaliter. Sistem politik yang dibangun dalam paradigma homogenitas dan oligarkis dengan jaringan patronase, menjadikan monolitik dan mandul, sebagai akibatnya adalah tidak ada kekuatan pengontrol yang efektif sehingga menjauh dari proses-proses yang demokratis, adil dan tegaknya hukum. Akibatnya pelaksanaan kebijakan terjadi distorsi dan deviasi yang menimbulkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan Dwifungsi ABRI. Badai krisis moneter dan ekonomi menambah beban rakyat sehingga memicu gerakan perlawanan terutama dari mahasiswa yang menuntut reformasi total segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menjelaskan dan menganalisa perlawanan politik dengan menjawab mengapa, siapa dan bagaimana kecenderungan resistensi terhadap Soeharto dan konflik elit Golkar yang mengakibatkan Soeharto berhenti sebagai Presiden RI. Untuk itu data dikumpulkan lewat wawancara, buku, surat kabar, dan dokumen yang relevan dan kemudian dianalisis hingga memperoleh data dan informasi yang valid mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Soeharto berhenti sebagai Presiden RI. Kerangka pemikiran yang melandasi tesis ini yaitu otoriter dan totaliter, Kuntowijoyo, Charles F. Andrain, Franz Magnis Suseno, legitimasi Ramlan Surbakti, Habermas, transisi ke arah demokrasi Huntington, perlawanan politik Mullin, Genovesse, Scott, kelompok kepentingan Gabriel A. Almond, suksesi Peter Calvert. Elit politik Robert D. Putnam, C. Wright Mills, konflik elit Kartini Kartono, Maurice Duverger, Lewis A. Cocer, Paul Conn. Masyarakat bertekad menuntut perubahan tidak terlepas dari isu global mengenai demokratisasi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, pasar babas dan tegaknya hukum. Sebaliknya penguasa menerapkan sistem politik yang telah usang dalam perilaku defesif dan konservatif, sehingga semakin membuat jarak kepentingan yang tajam antara penguasa dengan rakyatnya. Akibatnya semakin mempertinggi krisis kepercayaan rakyat terhadap penguasa hingga memperkuat tekad untuk melengserkan Soeharto dari kursi presiden. Gelombang reformasi yang tinggi menimbulkan suasana darurat politik dan memicu terjadinya konflik elit politik Golkar dalam menyikapi gerakan reformasi yang menuntut Soeharto mundur. Akhirnya, Soeharto sadar tidak lagi didukung rakyat dan para elit politik pemegang kekuasaan, sehingga is mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Tampaknya berlaku pemikiran Huntington mengenai prahara gelombang reformasi mengakibatkan tumbangnya (collaps) kekuasaan Soeharto, dan Surbakti mengenai tidak bekerjanya institusionalisasi politik yang tepat, sehingga pandangan Peter Calvert menjadi relevan karena terjadi peralihan kekuasaan yang tidak beraturan (irregular) dan menjadi preseden buruk bagi peta sejarah politik Indonesia."

"Pilkada langsung secara serentak berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 baru akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Mengingat Vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka diperkirakan Pilkada Serentak sebagai sarana rakyat berdemokrasi secara Luber, efisien dan disentralisasi berlangsung masih dalam gelombang Pandemi Covid-19. Mempertimbangkan Pandemi Covid-19 ini berdampak multidimensional dan mendorongmasyarakat untuk hidup dengan “New Normal Life” dengan rambu-rambu Protokol Kesehatan disertai masing-masing daerah memiliki karakteristik yang beragam budaya, agama, adat istiadatnya dan masih terdapat konflik-konflik sosial, maka hasil Pilkada Serentak tahun 2020 diharapkan dapat menghasilkan Pemimpin dan kepemimpinan berbasis Multikultur yang mampu menangkal dan menyelesaikan konflik-konflik sosial dimaksud. Namun demikian,masih dirasakan bahwa demokrasi melalui Pilkada, kendati sudah bersifat langsung bahkan serentak, bukan hanya belum menjadi faktor signifikan perubahan budaya politik elite lokal, tetapi juga cenderung menghasilkan pemimpin yang kurang berintegritas karena hutang budi disaat proses pencalonannya serta memfasilitasi menguatnya kembali politik identitas berbasis sentimen primordial, baik atas nama suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). Kedepan diharapkan setiap penyelenggara Pilkada Serentak dapat membangun sistem Pilkada yang memperhatikan keberagaman dan menghasilkan Pemimpin yang memiliki integritas diri berbasis multikultur."

"Buku ini berisi tentang kumpulan kisah kearifan kuno yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan masa modern."

"Berpindah dari satu tokoh ke tokoh lainnya di masing-masing cerita, karya sastra Turki klasik modern pemenang penghargaan Orhan Kemal Award tahun 1974 ini menyatukan kehidupan yang tampaknya berbeda dalam plot yang cerdas dan seperti prisma. Dimulai dan diakhiri dengan runtuhnya pohon poplar di pusat Kota Ankara, percakapan para tokoh memperlihatkan kepada pembaca karakter-karakter dari berbagai lapisan masyarakat di Turki saat itu.Dimulai dari kisah penjaga toko dan kekasihnya, mantan guru bertangan besi, pengusaha yang menyedihkan, pegawai bank, mahasiswa idealis, tukang sepatu gipsi, hingga pelacur anak dan penjaga apartemen yang tertekan oleh hidupnya, Sevgi Soysal membangun cerita perjuangan antara generasi tua yang puas dengan Turki pasca-Ottoman baru dan yang terusik oleh perubahan yang dicari dan dibawa oleh generasi muda yang memberontak dengan potret Turki di era 1960-an. Para tokoh yang mewakili berbagai kelas bersentuhan sekilas dan memicu rantai cerita yang asyik untuk dibaca dengan bumbu romantisme dan politik yang terjalin dalam pertanyaan tentang apa arti kesetiaan bagi saudara kandung, kekasih, negara, dan tujuan.Buku ini memiliki bahasan yang menarik kaya akan makna yang mendalam untuk dibaca oleh anak muda. Ayo beli Novel “Tengah Hari di Yenisehir” di toko Gramedia sekarang juga."