Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada awal masuknya agama Kristen di Jepang tidak serta merta langsung dapat diterima dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Jepang. Perbedaan paham antara penganut agama Budha dan Shinto (politheisme) dengan agama Kristen (monotheisme) menjadi pemicu banyak terjadinya gesekan-gesekan yang akhirnya menyebabkan kerusakan di beberapa daerah. Hal ini dilihat pemerintah Bakufu bahwa agama Kristen adalah suatu ancaman bagi keberlangsungan kesatuan Jepang. Maka pemerintah Bakufu yang saat itu dipimpin oleh Tokugawa mengeluarkan dekrit-dekrit yang melarang dan mengatur dengan ketat agama Kristen, salah satunya dekrit mengenai sistem Danka pada tahun 1614 yang merupakan sistem keanggotaan kuil Budha dan bersifat memaksa masyarakat Jepang penganut Kristen untuk meninggalkan agama barunya dan berpindah kembali ke agama lamanya yaitu Budha demi dapat menjaga kuil Budha. Sistem Danka ini jugalah yang pada akhirnya menjadi pemicu pemberontakan di Shimabara tahun 1637-1638.

---

At the beginning of the entry of Christianity in Japan, it was not directly accepted by the Japanese and the Government. The difference of thought and way of life between those who are Buddhist and Shinto (polytheism) with those who are Christian (monotheism) made some clash and destruction in some areas. These made the Bakufu government see Christianity as a threat to the unity of the country. Then the Bakufu government which at that time was led by Tokugawa issued some decrees to forbid and regulate the Christianity. One of the decrees was the Danka system in early 1614 that ruled for Buddhist temple membership that force Japanese-Christian to convert back to Buddhist and for maintain Buddhist temple sakes. This Danka system eventually became one of triggers of the Shimabara revolt 1637-1638."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina antara tahun 2000-2009. Masalah air merupakan masalah yang sangat krusial di Palestina dan Israel, bahkan menjadi salah satu isu kunci konflik Palestina-Israel. Hal itu karena di wilayah-wilayah yang cenderung kering, air berarti kehidupan. Eksploitasi sumber-sumber air oleh Israel menjadikan penduduk Israel lebih mudah memperoleh pasokan air, sementara penduduk Palestina semakin sulit mendapatkannya dalam jumlah yang memadai. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana karakteristik sumber daya air di sana serta seberapa besar pengaruhnya terhadap terjadinya, durasi, maupun intensitas pemberontakan penduduk Palestina pada periode spesifik tersebut.

---

This research is about to discuss the impact of water resource characteristics in Palestine-Israel on Palestinian uprising during 2000 to 2009. As being a part of the dry-areas, water resource is one of the crucial issues in this circumstance. Furthermore, Israel water resource exploitation obtained to supply it easily, while the Palestinians found it more difficult to obtain their need in adequate amounts. Finally, the objective of this research is to analyze the characteristics of water resources in this area and find how deep its impact on the occurrence, the duration, and the intensity of Palestinian uprising in this specific period."

"Skripsi ini membahas mengenai proses transnasionalisasi diskursus politik identitas masyarakat adat Meksiko yang diperjuangkan oleh gerakan Zapatista dalam sebuah interaksi panjang antara Zapatista dengan jaringan aktivis internasional dalam rangka memperjuangkan hak dan martabat masyarakat adat Meksiko yang termarjinalisasi oleh kebijakan ekonomi neoliberal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Zapatista, melalui pembangunan aliansi yang kuat dengan jaringan aktivis transnasional, berhasil membangun sebuah identitas kolektif yang memungkinkan terjadinya transnasionalisasi diskursus politik identitas Masyarakat adat Meksiko.

---

This research focused in the transnationalization process of indigenous people’s political identity discourse in Mexico fought by the Zapatista movement in a long and durable interaction with international activist networks in order to gain support to their struggle in strengthening indigenous people’s rights and dignity marginalized by neoliberal economy policies. This reasearch uses qualitative method and sought to explain the relation between political identity discourse of mexican indigenous population and the transnational activists network. The research suggest that Zapatista, through constructing a strong alliance with international activist networks, succeeded in producing a collective identity, which in its own accords, allows the transnationalization process of Mexican indigenous people's discourse of political identity."

"Peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju telah menjadi gerakan titik balik dari demokratisasi Korea Selatan yang dinilai mampu dan berhasil membuka perubahan dalam pemerintahan di Korea Selatan. Pada sisi lain, terdapat fakta penyensoran pada media massa yang berhubungan dengan pemberitaan Gerakan Demokratisasi Gwangju. Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana media massa yang memuat informasi-informasi terkait dengan peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980 mengalami penyensoran di bawah pemerintahan Chun Doo-hwan yang otoriter. Dengan menerapkan teori pers otoriter dalam analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana akhirnya peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980 diketahui dunia melalui peran wartawan asal Jerman bernama Jürgen Hinzpeter. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa penyensoran media massa yang terjadi berupa pengendalian pers dan manipulasi berita oleh pemerintah Korea Selatan. Penyensoran tersebut membuktikan karakter kediktatoran yang ada pada kepemimpinan Chun Doo-hwan. Diketahui bahwa pelarangan meliput berita di Gwangju tidak hanya terjadi pada media Korea Selatan saja, namun juga pada media asing. Dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa media massa pada pemerintahan militer di Korea Selatan selama pemerintahan Chun Doo-hwan menjadi komponen yang turut berkuasa dalam menekan masyarakat Korea Selatan.

---

The Gwangju Democratization Movement has become a turning point movement from the democratization of South Korea which is considered capable and successful in opening changes in the South Korean government. On the other hand, there is a fact of censorship in the mass media related to the news of the Gwangju Democratization Movement. This study analyzes the mass media containing information related to the Gwangju Democratization Movement 1980 that underwent censorship under the authoritarian Chun Doo-hwan government. By applying authoritarianism media theory in the analysis, this study aims to uncover how the Gwangju Democratization Movement 1980 was finally known to the world through the role of a German journalist named Jürgen Hinzpeter. From the analysis, it was concluded that media censorship occurred in the form of press control and news manipulation by the South Korean government proved the character of the dictatorship that existed in the leadership of Chun Doo-hwan. It is known that the ban on covering news in Gwangju does not only occur in South Korean media but also in foreign media. With this, it can be said that the mass media in the military government in South Korea during the Chun Doo-hwan period became a component that had the power to suppress the South Korean society."