Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"Penataan DKI Jakarta memerlukan perhatian, yang serius terutama untuk mengatasi masalah banjir. Normalisasi Waduk Pluit merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengatasi daerah banjir tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya faktor-faktor yang mendukung seperti normalisasi dan gaya kepemimpinan, sementara yang menjadi faktor yang menghambat adalah kurang adanya dukungan publik terhadap implementasi kebijakan normalisasi Waduk Pluit tersebut.

---

Setup requires the attention of Jakarta, which is particularly serious to solve the flooding problem. Normalization of reservoir is one of the major effort made by the government of Jakarta to resolve the flooding problem. This research aims to provide and overview regarding the implementation of a policy of normalization of reservoir Pluit in North Jakarta. As for the method used in the research was the qualitative method with the analysis in the descriptive. The research result reveal the existence of factor that support such as normalization and leadership style, while being a factor that hampers is a lack of public support towards the implementataion of the policies of normalization of the major reservoir."

"Indonesia menghadapi risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim, yang dampaknya dapat dikurangi dengan partisipasi aktor negara dan aktor bukan negara baik skala nasional, internasional, regional dan lokal. Upaya menanggulangi perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang signifikan yang perlu dipersiapkan dengan cermat.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis bagaimana aliran pendanaan iklim menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA); (ii) menjelaskan urgensi rekonstruksi kebijakan pendanaan perubahan iklim; (iii) mengembangkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan multi metode, menggunakan tools SNA dan modelling System Dynamics (SD). SD digunakan untuk menentukan proporsi kebijakan fiskal pembiayaan dan kebijakan non fiskal hingga 2030. Informan  terdiri dari aktor, pejabat pemerintah, profesional, aktor perbankan, dan individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban APBN sangat tinggi mencapai 92% hingga 2030 untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, ada urgensi untuk mendesak share pendanaan dari negara maju, diperlukan layer pembagian peran dan tanggung. Fakta empiris menunjukan aliran dana iklim sejak 2007-2017 didominasi oleh sektor publik dan masih menjadi tantangan bagi keterlibatan sektor swasta. Pendapatan pajak mendominasi dan sebagai sumber pendanaan terbesar untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim selama periode penelitian. Model desain kebijakan pendanaan perubahan iklim terdiri dari kluster kebijakan pendanaan fiskal dan kluster kebijakan pendanaan non fiskal.Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus ada keseimbangan kebijakan pendanaan antara kebijakan pendanaan fiskal dan kebijakan pendanaan non fiskal, shifting burden dari APBN perlu dilakukan sehingga tidak membebani APBN terutama dari sektor swasta dan secara berkelanjutan memperjuangkan kontribusi pendanaan dari negara yang memberikan share kenaikan emisi tinggi. Penelitian juga mengusulkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim meliputi mitigasi dan adaptasi, serta kerangka kerja Allocative Efficiency untuk perubahan iklim pada belanja publik.

---

Indonesia presents significant risks to the climate change by increased variability and intensity of rainfall and to sea level rise. The impact of climate change can be reduced by participating state actor and non state actor both national and international efforts to reduce GHG emissions and by investing in adaptation to climate change to protect against loss and damage to the country's natural resources. Reducing emissions and building resilience will require  significant financial resources which needs to be  prepared carefully. The research aims  to (i) analyse how is the climate finance flow using Social network Analysis (SNA) approach; (ii) analyse the urgency of climate finance policy reconstruction; (iii) develop design model of climate finance policy using System Dynamics approach. The research using constructivism paradigm with multi methode method using Social Network Analysis and System Dynamics Model to determine the  proportion of financing fiscal policy and non fiscal policy up to 2030 as well as construct the climate finance policy. Informan consist of actors, governemnt officials, professional, banking actor, and individual.The result shows that there is urgent to reconstruct the climate finance policy in Indonesia due to high burdern of APBN reached 92% until 2030 for financing climate change activities in Indonesia. It is also proven that with empirical evidence that the flow of climate fund since 2007 until 2017 dominated by public sectors and still challenges for private sectors involvement. Tax revenue is found as the most funding resources to finance the climate activities of mitigation and adaptation during period of research. Design model of climate finance policy consist of cluster fiscal policy and non fiscal policy.The research provide recommendation due to the externalites of climate change and as global public goods there should be balanced of climate finance policy between climate fiscal policy and non fiscal policy, shifting burden from APBN need to be conducted especially financing form private sector and fighting continously on the contribution from countries that share high emission increases. The research also propose the model of climate finance policy framework and  framework of climate allocative efficiency in public spending."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen strategik pada Kementerian Perindustrian, dengan melakukan analisis terhadap data primer berupa wawancara dan pengamatan atas proses manajemen strategis serta data sekunder berupa dokumen dan laporan mengenai manajemen strategik. Dalam penelitian ini analisis dilakukan menggunakan enam tahap sistem manajemen strategi dari Kaplan dan Norton (2008). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian telah memiliki rencana strategis, namun dalam penerapan manajemen strategis masih terdapat sejumlah kelemahan dan hambatan, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis dalam kegiatan operasional dan eksekusinya. Penelitian ini mengajukan beberapa saran pembenahan manajemen strategis di lingkungan Kementerian Perindustrian agar kinerja kementerian semakin meningkat. 

---

This study aimed to analyze the implementation of strategic management in the Ministry of Industry, with an analysis of primary data in the form of interviews and observation as well as secondary data from document and report about the strategic management. In this study, the analysis is done by using six stages strategic management system by Kaplan and Norton (2008).

The result shows that the Ministry of Industry already has The Strategic Planning, but still has some weaknesses in the implementation of strategic management, especially in translating the strategic planning into operational activities and the execution of strategy.

This study proposes some suggestions to improve the implementation of strategic management in the Ministry of Industry, so that the performance will increase."

"ABSTRAKPada penyelenggaraan transportasi nasioanal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peranan pokok sebagai pengumpan feeder .Pengadaan Jasa Konsultansi merupakan salah satu bagian yang krusial dalam hubungan kerja unsur-unsur pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada instruksi kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan yang paling berpengaruh dalam proses pengadaan jasa konsultansi terhadapkinerja pengadaan jasa konsultansi dan kepuasan pengguna jasa yang ada di instruksi kerja proses pengadaan jasa konsultansi. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisa statistik dimana risiko tertinggi terdapat pada proses pengendalian. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan prosedur dalam Instruksi Kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi.

---

ABSTRACTIn organizing the transport nasioanal , the Directorate General of Land Transportation has a fundamental role as a feeder. Procurement of Consultancy Services is a crucial part in the employment relationship elements of the construction work. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at work instructions Procurement Process Consultancy Services. The purpose of this study was to determine the most influential activities terhadapkinerja konsutansi procurement in the procurement process work instructions consulting services. This study used survey method and statistical analysis where the risk is highest in the control process. Furthermore, the improvement of natural procedures Procurement Process Work Instruction Consulting Services."

"Manajemen strategi adalah segala hal untuk meraih dan mempertahankan keunggulan kompetitif yaitu sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Mendapatkan dan menjaga keunggulan kompetitif adalah esensi dari kesuksesan jangka panjang organisasi. Perumusan dan pelaksanaan strategi adalah kuncinya. Kesuksesan jangka panjang adalah meraih kentungan yang berkelanjutan. Balanced scorecard terbukti mampu menterjemahkan tujuan jangka panjang yang dinyatakan dalam visi dan misi perusahaan kedalam empat perspektif yaitu: finansial, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Hoshin kanri adalah metodologi implementasi strategi jangka pendek untuk memperjelas pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Perusahaan agen alat berat adalah perusahaan pemberi jasa pelayanan yang menjual produk alat berat, jasa perbaikan dan perawatan serta suku cadang. Sistem manajemen strategi yang terintegrasi yang mampu menyelaraskan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek diperlukan untuk menjaga kinerja perusahaan secara menyeluruh. Balanced scorecard generik untuk perusahaan agen alat berat dengan memberikan 14 KPI yang pembobotan kepentingannya menggunakan metode Analytic Network Process (ANP), kemudian diintegrasikan dengan hoshin kanri sehingga menghasilkan rencana jangka pendek yang komprehensif, pada tiga departemen di setiap Strategic Business Unit (SBU) yang selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan.

---

Strategic management is all about gaining and maintaining competitive advantage that is anything makes a difference from others. Getting and keeping competitive advantage is essential for long term success in a organization. And both excellence strategy formulation and execution is the key. Long term success is gaining sustain profitable growth. Balanced scorecard is proven capability to translate long term objective that stated in company vision and mission into four perspectives i.e. financial, customer, internal process, learning and growth.

Hoshin kanri in a short term strategy implementation methodology to clarify strategy into required actions. Heavy duty dealer company is a customer service company that deliver service for heavy duty machine selling, repair and maintenance service, spare part. Integrated strategy management system is required to clarify long term objective and short term objective to maintain entire company performance.

Generic balanced scorecard for heavy equipment dealer company with 14 KPIs given that weighted using Analytic Network Process (ANP) than integrated with hoshin kanri resulting comprehensive short term plan in three departments of Strategic Business Unit (SBU), align with the company long term strategy."