Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang sejarah pengaturan pengawasan pemerintah pusatterhadap peraturan daerah dari era orde lama hingga orde reformasi serta analisisterhadap pengawasan peraturan daerah pada periode tahun 2004 sampai dengan2013 baik dari segi pengaturan maupun pelaksanaan. Penel itian ini tergolongdalam penel itian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyarankan agar segeradilakukan perbaikan dan penatan ulang atas sistem norma hukum yang mengaturtentang pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah agar terwujudsuatu tertib hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

---

ABSTRACTThis thesis overviews the historical aspect of central government control of localregulation since the old order to the reform order as well as analysis of centralgovernment control of local regulation in the period year 2004 to 2013 in terms ofboth regulation and implementation. This research classified as empirical legalstudy. The results of this research suggest an immediate amendment and arestructuration over legal norms system governing the central government controlmecanism to local regulations in order to form an orderly administration of lawin the performance of duties."

"Sebagai perwujudan atas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, setiap daerah mendapatkan hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hak daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sebagai urusan otonomi daerah berdasarkan prakarsanya sandhi dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.Penyelenggaraan otonomi daerah mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan oleh daerah sendiri adalah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah untuk kepentingan bersama masyarakat Kota Kupang. Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonominya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, kepemimpinan dan kemampuan aparat. Dalam hubungan ini maka dalam tesis ini penulis mengangkat tentang -persepsi -pemerintah dan Masyarakat terhadap -penyelenggaraan otonomi daerah Kota Kupang, studi kasus dan segi ketahanan Nasional sebagai pokok bahasan dan meneliti permasalahan hubungan dan pengaruh kemampuan daerah dengan penyelenggaraan otonomi dan ketahanan Nasional di Daerah Kota Kupang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan "teknik deskriptif dengan persentase" untuk mengetahui persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kota Kupang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini maka ditentukan bairwa secara keseluruhan ketiga variabel yaitu partisipasi masyarakat, kepemimpinan dan kemampuan aparat mempunyai hubungan yang positif dan eukup berpengaruh pada penyelenggaraan otonomi daerah serta -pemerintah Daerah Kota Kupang cukup berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya sehingga kondisi ketahanan Nasional di Daerah Kota Kupang cukup mantap, setidak-tidaknya pada saat penelitian ini dilakukan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Kupang untuk mencapai sasaran otonomi daerah berupa kesejahteraan rakyat, persatuan-kesatuan dan demokratisasi terlihat bahwa pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan daerah dapat menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat terus meningkat serta adanya kemampuan aparat menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota Kupang. Penyelenggaraan otonomi daerah yang demikian memungkinkan terpenuhinya kepentingan Masyarakat Daerah Kota Kupang secara keseluruhan yang berwujud kesejahteraan dan keamanan sebagai hakekat ketahanan Nasional."

"ABSTRAKPergeseran kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah harus diimbangi dengan pengawasan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan atribusi kewenangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP untuk melaksanakan pengawasan. Eksistensi APIP diperlukan sebagai akibat dari meningkatnya tingkat korupsi dalam pemerintahan daerah. Penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan kedudukan, kewenangan dan eksistensi APIP di daerah serta bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penguatan APIP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa belum terbentuknya Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk melakukan pengawasan umum dan teknis pemerintahan kabupaten/kota menjadikan belum efektifnya pengawasan. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Inspektorat Provinsi yang juga telah mempunyai beban kerja melakukan pengawasan terhadap perangkat daerahnya. Kondisi ini berpotensi luputnya obyek pengawasan apabila tidak didukung koodinasi yang intensif antar APIP. Dengan mengkaji pengaturan kedudukan dan kewenangan APIP daerah, penegakan prinsip independensi dan obyektifitas APIP sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala daerah. Eksistensi APIP di daerah yang diteliti belum didukung dengan jumlah SDM auditor yang ideal, anggaran belum memadai, terdapat dualisme jabatan pengawas dalam inspektorat, kapabilitas APIP belum di level 3 serta belum adanya auditor investigatif untuk menjalankan amanah UU Nomor 30 Tahun 2014 dalam melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang. Dari analisis tersebut dikemukakan rekomendasi perlunya membuka akses pelaporan pengawasan oleh APIP daerah kepada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi agar terwujud efektifitas pengawasan; independensi APIP diwujudkan dengan pembentukan tim ad hoc dalam pengisian dan pemberhentian jabatan inspektur dan auditor; dan perlunya peningkatan kapabilitas APIP.

---

ABSTRACTThe shift of wider authority to regional governments in the implementation of regional autonomy requires scrutiny to ensure the efficiency and effectiveness of local governance. Law Number 23 Year 2014 on Regional Government provides attribution of authority to the Government Internal Supervisory Apparatus APIP to exercise oversight. The formulation of this research problem is how to regulate the position of authority existence of APIP in some regions to the success of supervision of local government administration and how the effort have been made by the government in strengthening APIP. This research is normative law by using primary and secondary data. The result of the study shows that the regulation of APIP authority extension in conducting supervision of the city district government so that the potential overlap and miss the object if not supported by the intensive, sustainable and meticulous between APIP. By examining the position and authority of APIP area, the enforcement of the principle of independence and objectivity of APIP is influenced by the commitment of the head of region and on the other hand, the existence of APIP in the region has not been supported by the ideal number of HR auditors, inadequate budget, there is dualism in inspectorate position and the capability of APIP is still not reaching level 3. From the analysis, it was submitted a recommendation to open access monitoring reporting to higher level of government, in the form of ad hoc team for charging and dismissing inspectors and auditor so that it is not directly in the control of the regional head and the need to increase the capability of APIP"

"ABSTRACTNegara Indonesia adalah  Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan  Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap Inkonstitusional. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peneltian ini membahas kedudukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk pengawasan pemerintah pusat  terhadap proses pembentukan dan jalanya peraturan daerah serta kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah  setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Kedudukan Peraturan Daerah terhadap pengaturannya di daerah yaitu peraturan yang dapat dibentuk oleh daerah yang mengatur urusan pemerintahan konkuren sebagaimana ditentukan undang-undang yang mencakup terhadap wilayah daerahnya tersebut. Kewenangan Pemerintah Pusat Untuk Mengawasi Proses Pembentukan dan Jalanya Peraturan Daerah adalah secara pengawasan preventif dan pengawasan represif. Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Setelah Adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.56/PUU-XIV/2016 dibatasi menjadi hanya kewenangan Executive Preview dimana pemerintah hanya memiliki kewenangan pengawasan secara preventif.

---

ABSTRACTThe State of Indonesia is a State that adheres to the form of a Unitary State based on the 1945 Constitution. Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government gives the central government the responsibility to oversee Local Regulations in an Executive Review through the cancellation of the Local Regulation. After the issuance of the decision of the Constitutional Court No. 137 / PUU-XIII / 2015 and Court Decision No. 56 / PUU-XIV / 2016, the afore-mentioned authority is considered unconstitutional. The form of this research is juridical-normative, this research is carried out by examining the principles, both written and unwritten. This research discusses the position of local regulations in the implementation of regional government, forms of central government oversight of the process of forming and implementation of local regulations and central government authority on supervision of local regulations after the decision of the Constitutional Court No. 137 / PUU-XIII / 2015 and Constitutional Court No 56 / PUU-XIV / 2016. The position of the Local Regulation on its regulation in that specific region is a regulation that can be established by the region that regulates concurrent government affairs as stipulated by the law which covers the area of the region. The authority of the Central Government to Supervise the Process of Establishing and Spending Regional Regulations is in the form of preventive and repressive supervision. The authority of the Central Government against Regional Regulations after the decision of the Constitutional Court No. 137 / PUU-XIII / 2015 and the Decision of the Constitutional Court No.56 / PUU-XIV / 2016 was became limited to only the authority of Executive Preview where the government only has the authority to preventive supervision."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengawasan fungsional, legislatif, dan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada Tahun 2012-2013. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor EKPPD yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pengawasan fungsional diukur dengan jumlah frekuensi audit kinerja dan operasional BPKP, serta monitoring dan evaluasi (monev) BPKP. Pengawasan legislatif diukur dengan ukuran legislatif (jumlah anggota DPRD). Dan pengawasan masyarakat diukur dengan jumlah pers atau media massa di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja dan operasional, ukuran legislatif, serta jumlah pers berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di lain sisi, monitoring dan evaluasi BPKP tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the effect of functional, legislative, and publicmonitoring to the performance of local government in Indonesia for the year of 2012-2013. The local government performance is measured by Local GovernmentPerformance Index released by Ministry of Internal Affairs of Indonesia. Functionalmonitoring is measured by the number of frequency of Performance and OperationalAudits by BPKP, and the number of frequency of monitoring and evaluation byBPKP. Legislative monitoring is measured by the size of parliament (the number ofparliament?s member). And the public monitoring is measured by the number of pressor mass media in local district. The results reveal that performance and operationalaudits by BPKP, size of parliament, and the number of press positively affects thelocal government performance. On the other hand monitoring and evaluation byBPKP do not affect the local government performance"

"BAB I PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG MASALAHKegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Dalam upaya memperbesar peran dan kcmampuan daerah dalam pembangunan, Pemda dituntut untuk lebih mandiri di bidang keuangan untuk membiayai operasional rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya merupakan sebagian dari sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rulin dan pembangunan di samping sumber-sumber lainnya. Selengkapnya sumber keuangan daerah terdiri dari :a. PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas daerah, dan penerimaan lain-lain;?b. Bagi hasil pajak dan bukan pajak, seperti PBB dan iuran hasil hutan;c. Subsidi dan bantuan Pusat, seperti SDO (Subsidi Daerah Otonom)1 dan Bantuan Inpres;d. Penerimaan lain yang sail. 1 Sebagian besar SDO dialokasikan untuk belanja pegawai daerah. Berdasarkan UU No.5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak ditambah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan dinas dan penerimaan lainnya merupakan PAD (Pendapatan Asli Daerah).Subsidi dan bantuan Pusat merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rutin dan pembangunan daerah dimana kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi melelui pendapalan asli daerah (terutama rendahnya pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah).Dalam kerangka pembiayaan daerah otonom, pada prinsipnya kedudukan bantuan Pusat bersifat pelengkap, sementara PAD diharapkan lebih berperan. Namun dalam kenyataannya subsidi dan bantuan (SDO dan Inpres) merupakan bagian terbesar dari penerimaan Pemda dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah, dan PAD sebaliknya kecil. (Tabel 1).Tabel 1 Posisi PAD dalam Penerimaan Total Daerah Tk.lNo Uraian 1979/80 1983/84 1988/89 1989/90 1990/911 PAD 30,4 24,3 30,2 31,6 35,53 Subsidi & Bantuan Pusat 69.6 75.7 69.8 68.4 64.5 Total Penerimaan 100 100 100 100 100Sumber: Shah dkk. (1994 p.85) Hasil penelitian Anwar Shah dkk.2, membuktikan bahwa subsidi dan bantuan Pusat itu berperan dua pertiga dari pengeluaran APBD. Seperti tertera pada label 1 bahwa subsidi dan bantuan Pusat dalam penerimaan APBD I sejak 1979/80 sampai dengan 1990/91 rata-rata lebih dari 65%, sedangkan peranan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas daerah, ditambah shared tax dan nontax seperti PBB, iuran hasil hutan dll, rata-rata 30%. Hal ini menandakan bahwa Dati I masih tergantung dari pembiayaan yang dialokasikan dari Pusat berupa subsidi dan bantuan Pusat.Studi mengenai program transfer ini juga dilakukan Robert S Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld3 dalam buku Econometrics Models and Economic Forcast, Me Graw Hill Internasional edition, Singapore tahun 1991. Yang menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada pengeluaran pemerintah (EXP) terdiri dari:a. Subsidi dan bantuan (AID)b. Penerimaan Asli Daerah (INC), danc. Jumlah penduduk (POP).Selanjutnya menurut mereka, secara simultan AID dipengaruhi oleh EXP dan jumlah anak pada sekolah dasar dan lanjutan (PS). Formulasi matematis dari model ini dikemukakan dalam persamaan simultan4 sebagai berikut:- Anwar Shah, et al,, Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia, Isitws ami Reform Options.World Bank Discussion Papaers, No.239,1994. 3 Kutipan dari Daryono Soebagyo, Anahxis Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia, Tesis S-2 UI, 1994. (Tidak DiterWlkan).- Persamaan simuttan adalah suatu keadaan dimana di dalam sisiem persamaan suatu variabel sekaligus mempunyai dua peranan yaicu sebagai independent variable (variabel bebas) dan dependent variabel (variabel terikat). Dalam konteks sistem persamaan ini adalah variabel EXP dan AID."