Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga think tank pemerintahsekaligus lembaga pendidikan tingkat nasional yang bertujuan untuk mendidikcalon pemimpin tingkat nasional. Sesuai dengan teori daur hidup organisasi posisiLemhannas saat ini berada pada posisi puncak yang berfungsi mulai menurunpasca UU ASN yang tidak menjadikan pendidikan Lemhannas sebagai prasayaratbagi pejabat esselon 1 dan esselon 2 sebagai kenaikan jenjang kepangkatan.Keberadaan Lemhannas RI di usia nya yang sudah lebih dari 50 tahun membuatLemhannas harus berbenah dini agar tidak terlena dan selalu waspada denganperubahan yang sangat cepat dalam mendidik calon-calon pemimpin tingkatnasional. Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan olehLemhannas RI dengan mengadopsi konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni(1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, dan (3)Pengabdian Masyarakat. Pendidikan Tingkat Nasional yakni Pendidikan danPengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Penelitian yang dilakukanpeneliti menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). SSM dipilihkarena memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik,misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang atau clashes ofworldview serta bersifat soft ill structured. Hasil penelitian menunjukkan bahwaLemhannas RI harus melakukan perubahan pada bidang pendidikan, pengkajian,dan pengabdian masyarakat. Hasil kajian merekomendasikan Lemhannas RI harusmelakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan fungsiLemhannas diawal pembentukannya sebagai upaya Lemhannas RI menjadiLembaga Berkelas Dunia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the changing role of the National Resilience Institute of theRepublic of Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) as one of thegovernment think tank at the same national level educational institutions aimed ateducating future leaders of the national level. In accordance with theorganizational life cycle theory Lemhannas position is currently at the top of thefunction began to decline following Law ASN does not make education as aprerequisite for the National Resilience Institute officials echelon echelon 1 and 2as a rise in the ladder. The existence of National Resilience Institute RI at his ageare already more than 50 years makes Lemhannas must clean up early so as not tobe complacent and always be alert to the rapid changes in educating future leadersof national level. There are at least three fundamental changes that must be madeby the National Resilience Institute of RI by adopting the concept of Three Pillarsof Tertiay Education (Tri Dharma Perguruan Tinggi), namely (1) Education andPromotion, (2) Research and Development, and (3) Community Service. TheNational Education Education and Teaching, Research and Community Service.The study, conducted by researchers using the approach of Soft SystemsMethodology (SSM). SSM selected for viewing the world (social) as complex,problematic, mysterious, characterized by fights or clashes of viewpoints are softworldview and ill structured. The results showed that the National ResilienceInstitute of RI must make changes in the field of education, assessment, andcommunity service. The study results recommend the National Resilience Instituteof RI must make improvements to the duties and functions in accordance with theNational Resilience Institute function at the beginning of its formation as anattempt Lemhannas RI become World Class Organization."

"Dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, maka disusunlah program pembangunan yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung terus menerus. Rangkaian program pembangunan tersebut lazim disebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai, pembangunan tersebut tidak mungkin dapat terwujud dalam beberapa tahun, atau beberapa Pelita atau satu dua generasi. Yang penting bahwa semua upaya pembangunan harus diarahkan sedemikian hingga setiap tahap makin mendekati kearah tujuan tersebut dan akhirnya mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan apa yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, manajemen merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia Indonesia cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia sampai pada saat ini menduduki urutan kelima sesudah RRC, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Menurut Sensus Penduduk tahun 1961 penduduk Indonesia berjumlah 97.055.348 dan pada sensus penduduk tahun 1971 penduduk Indonesia berjumlah 119.208.229. Sensus penduduk tahun 1980 memberikan jumlah 147.490.298 dan Supas 1985 berjumlah 163.875.889. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1961-1971 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1 persen pertahaun, tahun 1971-1980 meningkat menjadi 2,3 persen. Tahun 1930-1990 pertumbuhan penduduk diperkirakan turun menjadi 2 persen dan tahun 1990-2000 diperkirakan turun menjadi 1,9 persen. Turunnya laju pertumbuhan penduduk masih re latif kecil dan masih menimbulkan masalah kependudukan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang seperti masalah kependudukan pada tahun-tahun yang sudah lewat. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, dapat merupakan modal dasar dalam pembangunan tetapi dapat juga merupakan penghambat bagi pembangunan. Sebagai tenaga kerja yang besar, merupakan modal dasar bagi pembangunan. Sebaliknya sebagai tenaga kerja yang jumlahnya besar, bila tidak dapat dibina dan dimanfaatkan secara tepat, dapat merupakan penghambat pembangunan dan merupakan salah satu mata rantai yang rawan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kenyataan menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dalam kependudukan di Indonesia yaitu jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran yang tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah. Masalah penduduk digambarkan dalam buku Rencana Pembangun Lima Tahun. Keempat yaitu: jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan struktur umur yang kurang seimbang serta masalah kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan. Pada buku tersebut dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Indonesia masih merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas."

"Penduduk merupakan pelaku penting dalam upaya Hankam Negara untuk meningkatkan Ketahanan Nasionalnya karena ciri-ciri dan perilakunya dapat mempengaruhi upaya Hankam, dilihat dari :A. Kependudukannya.1. Jumlah dan pertumbuhannya terus meningkat Kenaikannya tidak diikuti dengan pertambahan jumlah kebutuhan penduduk secara seimbang sehingga sering menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu Ketahanan Nasional.2. Berdasarkan komposisi umur, jenis kelamin dan usia reproduksi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hal ini menunjukkan tingkat fertilitas masih cukup tinggi.3. Kelompok usia muda lebih banyak dibanding kelompok usia tua, berarti masih,menunjukkan lagu pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi.4. Persebaran penduduk, kepadatannya dan persebaran angkatan kerjanya tidah merata untuk setiap wilayahnya, sehingga sering menimbulkan kerawanan kerawanan di berbagai bidang.5. 78% angkatan kerjanya berpendidikan SD ke bawah, sehingga sumber daya manusianya kurang bisa diproduktifkan dalam pembangunan. B. Pertahanan Keamanan Negaranya.Penduduk yang ditempatkan ke dalam unsur-unsur Hankam masih belum memenuhi persyaratan seperti pada:1. Masih sulit diperoleh dari penduduk yang mampu menggunakan segala jenis perlengkapan militer untuk AL, AU, Artileri dan Havaleri (ADJ,2. Penduduk yang mampu menggunakan senjata dengan kondisi yang ada dan dapat menghancurkan musuh di garis dapan yang dipersiapkan untuk Infantri (AD) masih langka/sulit diperoleh.3. POLRI, berasal dari penduduk berkualitas yang mampu melayani logistik, personil dan lain-lain.4. Rakyat terlatih, cadangan dan Perlindungan Masyarakat, semua berasal dari penduduk yang berkualitas.5. Hasil seleksi langsung dari penduduk, banyak calon yang gagal pada tes Kesamaptaan dan Kesehatan. C. Ketahanan Nasionalnya.Dari delapan Gatra (Asta Gatra) sebagai unsur-unsur Ketahanan Nasional masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengancam kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, ciri-ciri dan perilaku penduduk serta sosialisasinya dalam kecintaan terhadap tanah air (Bela Negara) harus ditata kembali agar mampu mendukung upaya Hankam Negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional."

"Periode Perang Kemerdekaan merupakan masa terjadinya prosespembentukan kekuatan bersenjata/militer Indonesia, militer merupakan Salah satuunsur pendukung perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaansebagai cerminan dari perwujudan ketahanan nasional. Tetapi jarang sekaliditemui hasil karya Studi empiris orang Indonesia yang membahas tentang halyang berhubungan dengan aspek militer negaranya sendiri kecuali berupa tulisanmengenai sejarah kesatuan dan pengalaman pribadi atau otobiografi, dan lebihjarang lagi yang melakukan Studi empiris mengenai tentara Indonesia bentukanJepang yang dikenal dengan sebutan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atauTentara Pela. Lebra rnengatakan : ?Selama ini memang ada suatu pengabaianyang cukup mencolok dalam mengadakan studi empiris mengenai tentara-tentarayang dilalih Jepang di Asia Tenggara" (Lebra, 1988:8). Padahal dalam masa Perang Kemerdekaan bahkan sampai sesudahnya pun para eks Tentara Pelamemiliki kedudukan yang sangat strategis dalam organisasi ketentaraanIndonesia, baik itu dalam Tentara Keamanan Rakyat (FKR), TentaraKeselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), maupun dalamTentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagian besar kedudukan mulai dariKomandan Regu sampai Panglima Besar dijabat oleh para eks Tentara Peta,sehingga memungkinkan para eks Tentara Peta memiliki peranan yang tidak kecildalam pembentukan kekuatan bersenjata bangsa Indonesia. Walaupun adabermacam-macam pendapat mengenai alasan diperolehnya kedudukan tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1 . Untuk mendalami pengetahuan tentang asal-usul / latar belakang eksTentara Peta, sehingga dapat mengetahui keragaman yang ada dalamTentara Peta sebagai awal terwujudnya Integrasi Nasional di Indonesia.2. Untuk mendalami pengetahuan tentang keberadaan sesungguhnyaeks Tentara Peta dalam pembentukan kekuatan bersenjata RepublikIndonesia/TNI.3. Untuk mendalami pengetahuan tentang hal-hal yang menyebabkaneks Tentara Peta banyak yang berkedudukan sebagai pemimpin pasukandi dalam kekuatan bersenjala Republik Indonesiaf / TNI.4. Untuk mendalami pengetahuan tentrang peranan yang dilakukaneks Tentara Peta dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia sebagaiSalah satu unsur pendukung Ketahanan Nasional.Kegiatan merekonstruksi pembentukan suatu badan perjuanganbersenjata pada masa Perang Kemerdekaan yang merupakan peleburandari berbagai macam kelompok perjuangan bersenjata/lasykar bentukanspontan rakyat ini dilaksanakan dalam rangka untuk meneliti peranan eksTentara Peta di dalamnya. Maka metode yang dipergunakan dalampenelitian ini ada dua jenis yaitu:a. Metode Penelitian Sejarah, tujuannya untuk membuatrekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengancara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, sertamensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta danmemperoleh kesimpulan yang kuat (Sumadi Suryabrata, 1995:16).b. Metode Penelitian Deskriptii; tujuannya untuk menyelidikidan menjelaskan/menguraikan mengenai sesuatu fenomena ataukenyataan sosial dan kaitannya dengan fenornena lainnya dalamsuatu perkembangan sosial masyarakat, dengan jalanmendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan denganmasalah dan unit yang diteliti (Sanapiah Faizal, 1992:20)."

"Pemerintah Indonesia telah menerapkan program Good Governance sejak periode Orde Baru. Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah membuat pilihan strategis dengan meningkatkan kinerja di organisasi sektor publik atau layanan publik. Selama ini, Aparatur Sipil Negara hanya melakukan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi secara standar tidak melebihi itu. Sejalan dengan hal tersebut, perlu diterapkan organizational citizenship behaviour (OCB) dalam layanan sektor publik agar program tata kelola yang baik dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada beberapa variabel pendukung dalam mewujudkan OCB yaitu job satisfaction, organizational justice, perceived organizational support (POS), dan perceived supervisor support (PSS). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas efek organizational justice dan job satisfaction sebagai mediator pada hubungan antara POS, PSS dan OCB pada salah satu lembaga sektor publik di Indonesia. Penelitian dilakukan di Lemhannas RI, dimana di Instansi ini lengkap memiliki anggota dari ketiga unsur ASN yaitu TNI, POLRI dan PNS. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner baik secara online maupun hard copy. Sampel penelitian ini sejumlah 211 pegawai di Lemhannas RI, model penelitian dianalisis menggunakan SEM-PLS. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa job satisfaction dan organizational justice mampu memediasi sepenuhnya hubungan positif antara POS dan PSS dengan OCB.

---

The Government of Indonesia has been implementing good governance programs since the post New Order period. In running the programs, the government makes strategic choices by improving the performances in public sector organizations or public services. In fact, the State Civil Apparatus merely perform the basic tasks in a standard manner, not above it. In line with that case, it needs to implement theOrganizationalNCitizenship Behaviour (OCB) in public sector services to make good governance programs run optimally. Based on the previous research, there are several supporting variables in realizing the OCB, namely the Job Satisfaction, the Organizational Justice, the Perceived OrganizationalMSupport (POS), and the Perceived Supervisor Support (PSS). Therefore, this study aims to discuss the effects ofthe organizational justice and the job satisfaction as mediators onsthesrelationshipsbetween the POS, the PSS and the OCB on a Public Institution in Indonesia. The research was conducted at Lemhannas RI, in which therein, the personnel consist of the three elements of State Civil Apparatus, namely the Indonesian Armed Forces, the Indonesian Police, and the Civil Servants. The method used was quantitative method by distributing questionnaires, both online and the printout ones. The samples were as many as 211 employees of Lemhannas RI while the research model was analysed using SEM-PLS. TheMresults of the study show that satisfaction.and the OrganizationalFJusticeare able toSfullyS mediatedthe positive relationshipXbetween the POS and the PSS and the OCB"