Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji persebaran kepurbakalaan di situs Penanggungan, Jawa Timur, khususnya fitur dan artefak yang masih in situ. Tujuan penelitian ini mencoba mengetahui keterkaitan sumberdaya lingkungan dengan persebaran kepurbakalaan. Hal ini berkenaan dengan adanya kaidah-kaidah baku tertentu dalam penempatan bangunan suci, yang berhubungan erat dengan sumberdaya lingkungan. Penelitian ini berhadapan dengan pendapat dan teori-teori yang sudah dikemukakan beberapa ahli yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara survei pustaka dan survei lapangan. Tujuan observasi tersebut untuk mengakumulasi seluruh data yang pernah ada dan tercatat serta membandingkan dengan kenyataan di lapangan. Data yang terkumpul dipilah menjadi data sumberdaya lingkungan dan data kepurbakalaan. Data diproses terlebih dahulu sebelum dianggap layak sebagai sampel penelitian. Selanjutnya data-data dibandingkan satu sama lain. Data kepurbakalaan adalah data utama yang dibandingkan dengan data sumberdaya lingkungan. Hasil penelitian ini memunculkan salah satu keunikan situs Penanggungan dibandingkan dengan situs lain. Hal paling mendasar adalah suatu kenyataan bahwa situs ini dianggap suci secara dogmatis berdasarkan kitab Tantu Panggelaran. Dengan demikian lingkungan situs tidak diragukan kesuciannya. Pada situs-situs sakral lainnya, secara umum status suci didapatkan dengan cara pengujian lingkungan berdasarkan kaidah-kaidah baku dalam kitab-kitab suci. Hasil penelitian memperkaya data arkeologi Indonesia, khususnya masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Setidaknya dapat dibuktikan bahwa masyarakat masa lalu tidak pernah lepas dari unsur sistem teknologi dan sistem religi. Hal tersebut berkaitan dengan usaha manusia melakukan adaptasi terhadap lingkungan maupun terhadap kaidah-kaidah religi yang sepintas terlihat sangat baku. Selain itu terlihat bahwa pada intinya masyarakat tidak berperilaku secara acak tetapi memiliki pola tertentu, baik dalam ide maupun tindakan."

"Penulisan mengenai pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, yang penelitiannya dipusatkan daerah perkebunan Be_suki, dimulai dari awal munculnya sistem buruh kontrak yang sejalan dengan berkembangnya perusahaan perkebunan swasta di Hindia Belanda. Mengingat bahwa sejarah adalah suatu proses, maka pemogokan buruh perkebunan tahun 1950 adalah suatu proses panjang yang dialami oleh buruh perkebunan un_tuk memperjuangkan nasibnya. Maka penulisan pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, pembahasannya ditarik ke belakang yaitu mulai munculnya perusahaan perkebunan swasta di Hin_dia Belanda. Kemudian diikuti dengan perkembangan gerakan buruh perkebunan dan gerakan buruh lainnya sampai munculnya Serikat Buruh Perkebunaa Republik Indonesia, hingga terja_di pemogokan buruh perkebunan tahun 1950. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebab yang paling mendasar timbulnya pemo_gokan buruh perkebunan terhadap perusahaan asing. Penelitian data dilakukan di perpustakaan dan Arsip Nasional di Jakarta dengan mengadakan interpretasi sumber Selain itu juga diadakan peninj auan ke lokasi peris tiwa pe_mogokan di daerah Jember ( sekarang PTP XXVI di Jelbuk dan PTP XXVII di Jember ). Kesimpulannya, bahwa pengalaman buruh perkebunan di jaman Hindia Belanda adalah bernasib buruk dan hidup tidak layak. Dan perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak selalu tidak berhasil, karena pengusaha perkebunan mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial baik yang berupa poenale sanctie ataupun undang-undang hukum pidana dari artikel 161. his yang membatasi gerakan buruh. Maka se_telah Indonesia Merdeka kaum buruh tidak menyenangi pengu_saha asing sebagai sisa-sisa kolonial. Namun buruh perke_bunan harus bekerja kembali pada pengusaha asing sisa-sisa kolonial, karena pemerintah Republik menerima perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949. Kaum buruh perkebunan harus menerima upah yang rendah dari pengusaha asing, sehingga mereka kembali hidup tidak layak seperti jaman kolonial. Ma_ka dalam diri kaum buruh perkebunan tumbuh sifat nasionalisme yang dinyatakan melalui sikap anti perusahaan asing sisa_-sisa kolonial yang masih memberi upah terlalu rendah di ne_gara Indonesia yang sudah merdeka. Jadi sifat nasionalisme dan kebutuhan sosial ekonomi yang mendasari terjadinya pe_mogokan buruh perkebunan tahun 1950."

"ABSTRAKPembentukan Negara Federal Jawa Timur (NDT), pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari politik devide et impera. Usaha memecah belah telah dilakukan oleh Van Mook melalui pembentukan Negara Indonesia Timur dan kemudian menyusul pembentukan kesatuan negara Kalimantan Barat. Setelah Agresi Militer Belanda I, beberapa daerah RI berha_sil dikuasai, di antaranya daerah Jawa Timur yang meliputi Keresidenan Besuki, sebagian besar Keresidenan Surabaya dan Malang. Van for Plas mengira akan mudah saja menjadikan Ja_wa Timur sebagai negara bagian. Usaha-usaha awal melalui pembentukan Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1948 di bawah pimpinan Ch. Karimoen, pembentukan Dewan Islam Jawa Timur yang diketuai K.H. Noerjasin, kemudian PRDT pimpinan Darsosoekoer, GRDT dan Persatuan Warung Indonesia mengalami kegagalan. Dengan berdasarkan Ordonansi tanggal 13 Agustus ta_hun 1948 ( Stbl. No, 179 ) dilakukanlah pembentukan Dewan-Dewan Kabupaten yang dipilih secara demokratis. Van Der Plas mulai melakukan sandiwara politiknya. Melalui Dewan Kabupaten akhirnya terselenggaralah Konferensi Bondowoso pada tanggal 16 Nopember 1948-3 Desember 1948 yang menghasilkan EDT dengan wali negaranya R.T.P. Achmad Koesoemonegoro. Pihak oposisi seperti Mr. Indra Koesoema, Dr. Dradjad, Djaswadi S, S. Bahreisj, Dr. Hidayat dan lainnya, harus menerima kekalahannya karena adanya blokade suara yang kuat dari pihak pro-NDT. Ternyata kehendak rakyat juga yang berbicara, berita Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda yang berarti penaklukan kekuatan senjata Belanda dari bumi Indonesia telah menyulut keberanian rakyat. Mosi-mosi pembubaran NDT bermuncul_an. Rakyat berdemonstrasi dan serempak memutuskan hubungan dengan pemerintah NDT. Pada tanggal 19 Januari 1950, wali negara NDT menyerahkan mandatnya. Untuk mengatasi keadaan, dibentuk Komisi Nasionalisasi yang berkewajiban dalam wak_tu singkat meninjau susunan jawatan-jawatan dan merasiona_lisasi seluruh pegawai. Akhirnya berdasarkan pasal 139 UUDS RIS maka pada tanggal 25 Pebruari 1950 diadakanlan Konferensi Pembubaran NDT, bertempat di Gedung Parlemen NDT. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah_belah rakyat dan kepulauan Indonesia akan berakhir dengan kegagalan.

---

"

"Penelitian mengenai pendudukan Jepang di Kalimantan Timur 1942 -1945 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia yang telah ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Penelitian ini hanya menggunakan sumber-sumber pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendudukan Jepang di Kalimantan Timur karena adanya keinginan untuk menguasai sumber alam yang besar di Kalimantan Timur, khususnya minyak bumi. Pada masa sebelum pendudukan Jepang, Kalimantan Timur merupakan wilayah kaya akan sumber minyak dengan dijulukinya Balikpapan sebagai Kota minyak, sedangkan Tarakan sendiri memiliki produksi minyak yang besar dengan kualitas yang baik. Hal ini menjadikan Jepang ingin menguasai Indonesia khususnya Kalimantan Timur terutama setelah diembargo oleh Sekutu. Kalimantan Timur, khususnya Tarakan adalah wilayah Indonesia yang pertama kali diduduki oleh militer Jepang, namun juga wilayah yang pertama kali direbut oleh Sekutu ketika ofensif Jepang mulai mengendur di wilayah Pasifik. Selama pendudukan Jepang wilayah ini mengalami suatu periode sejarah dalam kondisi yang mencekam. "

"Disertasi ini menunjukkan dinamika politik lokal di Kawasan Flores Timur, Kepulauan Solor dan Timor Barat sebagai akibat dari kebijakan politik kolonial Belanda antara 1851-1915. Fokus kajian disertasi ini adalah menganalisis sikap Kerajaan Larantuka terhadap kebijakan politik kolonial Belanda, Misi Katolik Belanda, penduduk negeri pegunungan, dan kerajaan lokal sekitarnya.Kerajaan Larantuka yang dipimpin oleh raja-rajanya melakukan strategi politik sekutu dan seteru dalam mempertahankan kedaulatannya menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengancamnya. Selama Abad ke-17 hingga abad ke-18, Kerajaan Larantuka bersekutu dengan Portugis dan para Kapiten Mayor dari keluarga Portugis Hitam, keluarga da Hornay dan da Costa untuk menghadapi kekuatan Belanda VOC dan Kerajaan Muslim Lima Pantai Solor Watan Lema. Pada abad ke-19, Kerajaan Larantuka dipaksa menerima hasil perjanjian Portugal dan Belanda yang dimulai sejak 1851 dan disetujui pada 20 April 1859. Perjanjian tersebut berisi penyerahan wilayah Flores dan Kepulauan Solor-Alor kepada Belanda. Sejak saat itu, Kerajaan Larantuka menjadi kerajaan bawahan Pemerintah Hindia Belanda. Belanda kemudian mengikat kontrak dengan Kerajaan Larantuka pada 28 Juni 1861, namun Korte Verklaring tersebut masih memberikan keleluasaan Kerajaan Larantuka untuk menjalankan pemerintahan secara otonom/zelfbesturende.Raja-raja Larantuka sejak 1851 melakukan perubahan strategi politik sekutu dan seterunya sebagai upaya tetap mempertahankan kedaulatannya. Perubahan kebijakan politik sekutu dan seteru yang dilakukan oleh Kerajaan Larantuka itu berbeda dengan periode pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Kerajaan Larantuka pada periode 1851-1915, menjalankan politik sekutu dan seterunya dengan tidak menetap. Kerajaan Larantuka bersekutu dengan penguasa lokal Belanda, dengan meminta bantuan Residen Timor dan daerah Taklukannya untuk menghadapi seterunya, yaitu Kerajaan Lima Pantai. Kebijakan bersekutu dengan Belanda juga dilakukan oleh Kerajaan Larantuka ketika menghadapi pemberontakan negeri-negeri bawahannya di pegunungan yang mengancam wilayah inti kerajaan di sekitar Larantuka. Dalam beberapa kasus yang lain Kerajaan Larantuka justru bersekutu dengan Kerajaan Muslim Lima Pantai untuk menghadapi pemberontakan negeri-negeri bawahannya sendiri, di Solor dan Adonara. Dalam menghadapi kebijakan politik kolonial Belanda yang menjadi seteru karena masalah intervensi Residen dan pejabat sipil Belanda di Larantuka, Raja Larantuka bersekutu dan bekerjasama dengan pihak misi Katolik Belanda di Larantuka, meskipun dalam kasus lain Raja dan pihak misi Katolik berseteru terutama tentang masalah poligami raja dan perilaku raja yang masih menjalankan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang dianggap lsquo;kafir rsquo; oleh misi Katolik Larantuka. Secara umum persekutuan antara raja Larantuka dan para pastor Katolik Belanda pada akhirnya menunjukkan persekutuan yang lsquo;abadi rsquo; sampai diasingkannya Raja Don Lorenzo II DVG pada tahun 1904, yang dianggap membangkang terhadap kebijakan kolonial Belanda. Strategi sekutu dan seteru juga dipengaruhi oleh mitos konflik Demon-Paji, konflik dua bersaudara di jaman dahulu akibat bermacam sebab, tetapi terutama karena konflik memperebutkan istri, sehingga muncul istilah ldquo;Perang Tikar Bantal rdquo;. Demon menurunkan penduduk Kerajaan Larantuka yang beragama Katolik sedangkan Paji menurunkan penduduk Kerajaan Lima Pantai yang beragama Islam. Kedaulatan kerajaan-kerajaan di kawasan Flores dan Kepulauan Solor berakhir dengan adanya penataan wilayah yang dilakukan Belanda dengan mengintegrasikannya ke dalam Keresidenan Timor dan daerah Taklukannya pada tahun 1915.

---

The dissertation discusses the dynamic of local politics in East Flores region, Solor Islands and West Timor as a result of Dutch Colonial political policies between 1851 1915. The focus of dissertation is to analyze the response of Larantuka Kingdom about the policy of Dutch colonial politics, Dutch Catholic Mission, the people of Mountain country and surrounding local kingdom.The Kingdom of Larantuka that led by several kings conducted allied and enemy political strategy to defense the kingdom in fighting againts other powers that threatened their sovereignty. During the 17th until 18th century, the Kingdom of Larantuka allied with Portuguese and a couple of local commanders from black Portuguese family, da Hornay and da Costa to fight againts the VOC and Kingdom of Lima Pantai Solor Watan Lema. In 19th century, Kingdom of Larantuka was forced to accept the result of Portuguese and Dutch agreement which was started since 1851 and was ratified on April 20, 1859. The agreement was about the transfer of Flores region and Solor Alor Islands from Portuguese to the Dutch. Since the ratification of the agreement, the Kingdom of Larantuka became one of Dutch colonial government conquered areas. Subsequently, the colonial government binded a political contract with the Kingdom of Larantuka on June 28, 1861, however, the contract or Korte Verklaring still provided discretion to the kingdom to run autonomous administration or zelfbesturende. Since 1851, the Kings of Larantuka Kingdom conducted some changes of their allied and enemy political strategy as efforts to maintain the kingdom sovereignty. The change of the strategy was different with the policies which were taken by the kingdom in 17th and 18th centuries. During 1851 1915, the Kingdom of Larantuka applied temporary allied and enemy political strategy. The Kingdom of Larantuka allied with local Dutch rulers and asked for Resident of Timor and with their conqured areas to fight againts their enemies, Kingdoms of Lima Pantai. The allied policy with the Dutch was also conducted with the Kingdom of Larantuka when they overcame the rebellion of their vassals in mountain that threatened the center of the kingdom area around Larantuka. However, later in some cases, precisely the Kingdom of Larantuka allied with Kingdoms of Lima Pantai to fight against the rebellion of their vassals in Solor and Adonara. To response the Dutch colonial political policies that became the enemy because of Resident and Dutch civil officers intervention in Larantuka, the King of Larantuka allied and cooperated with Dutch Catholic Mission party in Larantuka although in other case the king and Catholic Mission had different opinion especially about the king poligamy and the king behavior who still practised their achestor beliefs that were considered lsquo heathen rsquo by Larantuka Catholic Mission. In general, the ally between the King of Larantuka and Dutch Catholic priests finally showed forever ally until the excile of the King Don Lorenzo II DVG in 1904 who was considered to resist to Dutch colonial policy. The strategy of allied and enemy was also influenced by myth of Demon Paji conflict. The conflict was about the two brothers in ancient time because of various causes, especially the rivalry to get wife that rose the term of lsquo the war of sleeping met and pillow rsquo. Demon desecended Catholic people of Larantuka Kingdom and Paji descended Islamic people of the Lima Pantai Kingdoms. The sovereignty of kingdoms in Flores region and Solor Islands came to end with the existence of the region structuring that was conducted by the Dutch colonial government by integrating the areas into the Residency of Timor and its conqured areas in 1915. "

"Penelitian ini mengkaji pemanfaatan hewan Bovidae oleh manusia sebagai bahan pemenuh kebutuhan konsumsi dan bahan pembuatan alat tulang. Sisa-sisa Bovidae merupakan temuan yang umum terdapat dalam situs arkeologi, khususnya situs hunian. Hal ini memberikan satu anggapan bahwa hewan ini merupakan salah sumber makanan yang menjadi pilihan manusia masa lalu untuk dimanfaatkan. Usaha untuk menginterpretasi pemanfaatan Bovidae oleh manusia masa lalu di Song Terus dilakukan dengan beberapa analisis. Tahapan analisis tersebut terdiri dari analisis ekofaktual yang mengamati aspek fisik tulang dan gigi Bovidae. Analisis tersebut menggunakan 2 satuan analisis, yaitu analisis taksonomik Bovidae untuk memperoleh gambaran mengenai klasifikasi taksonomik, gambaran populasi, frekuensi dan distribusi hewan per jenis; dan analisis non-taksonomik untuk menggambarkan ketidakutuhan sisa Bovidac yang nienggambarkan bentuk-bentuk pecahan, jejak-jejak pengolahan, dan indikasi terbakar bertujuan untuk memperoleh gambaran ntenganai pemanfaatan Bovidac sebagai bahan konsumsi. Selanjutnya dilakukan analisis artefaktual bertujuan untuk tnengetaltui bagian-bagian tulang apa saja yang digunakan sebagai alat. Dan terakhir yaitu analisis kontekstual bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara temuan Bovidae dengan lapisan tanah tempat terdepositnya dan dengan temuan arkeologis lainnya. Berdasarkan temuan gigi, Bovidae di situs Song Terus terdiri dari tiga genus, yaitu Bos, Bubalus, dan Duboisia santeng. Hewan jenis Bos dan Bubalus terdapat di dua lapisan, Keplek dan Tabuhan, sedangkan hewan jenis Duboisia santeng hanya terdapat di Lapisan Tabuhan saja. Pemanfaatan Bovidae untuk kebutuhan konsumsi terlihat dengan ditemukannya tulang-tulang Bovidac yang mengindikasikan ciri-ciri pecah segar, adanya jejak pukul, jejak bakar, dan goresan atau striasi. Bovidae dimanfaatkan oleh manusia masa lalu tidak hanya untuk diambil daging dan sumsumnya tetapi sisanya, berupa tulang, juga dimanfaatkan sebagai alat. Hal ini terlihat dengan diteinukannya tulang-tulang panjang dan pendek dengan ciri-ciri adanya goresan, perimping, kilapan, dan perbedaan permukaan tulang akibat aktivitas pembuatan alas. Interpretasi terhadap keadaan lingkungan pada masa lalu di sekitar gua berdasarkan temuan Bovidae dari dua lapisan, Keplek dan Tabultan, mengindikasikan telah terjadi perubahan lingkungan dari masa Pleistosen (Lapisan Tabuhan) ke masa Holosen (Lapisan Keplek). Keadaan lingkungan pada masa Pleistosen lebih merupakan padang rumput yang luas dengan hutan terbuka, sedangkan pada masa Hosen lingkungan tersebut telah digantikan dengan hutan hujan tropis yang merupakan hutan dengan kerapatan tanaman yang tinggi"