Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diumumkannya Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 telah meniadi landasan pokok berubahnya sistem kenegaraan secara fundamental. Konsekuensinya kurang dari satu bulan setelah konsepsi itu kabinet Ali Sastroamidjoyo II jatuh dan digantikan oleh kabinet karya pimpinan PM.IR.H.Djuanda. Kabinet Djuanda notabene adalah pembawa amanat konsepsi tersebut. Di masa kabinet ini Pula-lah Presiden menaumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai runtuhnya sistem pemerintahan Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Sementara itu Angkatan Darat terlibat peselisihan serius dengan Presiden. Kepala Staff Angkatan Darat Jend.A.H.Nasution menganggap tindakan Presiden sudah ekstra-konstitusiona1. Sebaliknya Presiden menganggap Nasution selalu merongrang wibawa dan kekuasaannya. Dalam kondisi seperti inilah PKI berusaha memancing di air keruh, dengan memperkuat basis politiknya dan melemahkan posisi pihak lain, yaitu partai politik yang anti PKI. Ternyata tokoh-tokoh politik yang anti PKI dan AD mempunyai visi yang sama untuk membentuk suatu forum yang berfungsi sebagai badan kerja-sama. Forum itu bernama Liga Demokrasi. Dalam Liga demokrasi disusunlah suatu strategi perjuangan untuk menghadapi kekuasaan Presiden yang semakin otoriter dan sekaligus menghilangkan pengaruh PKI dari pentas politik nasional. Bagaimanapun Liga Demokrasi merupakan kelompok resmi pertama (sejak diberlakukannya Dekrit Presiden) yang secara frontal berani mengecam kebijakan-kebijakan Presiden. Hal ini menandakan bahwa: pertama, konsep Demokrasi Terpimpin tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan politisi partai, kedua, terbukti bahwa terjadi ketidaksesuaian paham antara AD dengan Presiden dalam hal pengejawantahan konsep Terpimpin dari kata Demokrasi Terpimpin."

"Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara untuk mengubah UUD yang dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Penafsiran tersebut dilakukan dengan memaknai gagasan demokrasi dalam UUD 1945. Namun demikian, selama berlakunya UUD 1945 ternyata penafsiran konstitusi tidak hanya melahirkan sistem yang demokratis, tetapi juga berimplikasi pada terbentuknya sistem yang otokratis.Dalam penelitian ini, munculnya Sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda tersebut disebabkan oleh perbedaan perspektif penafsiran atas UUD 1945, yakni perspektif internal dan eksternal. Perspektif internal adalah 'penafsiran dari sudut pandang yang terkandung dalam teks UUD, sedangkan perspektif eksternal adalah penafsiran dari sudut pandang yang berkembang di luar teks. Semakin kuat perspektif internal bekerja dalam penafsiran atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi pada terbentuknya, sistem otokrasi. Sebaliknya, semakin kuat pengaruh perspektif ekstemalterhadap belmrjanya penafairan atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi padaterbentuknya sistem demokrasi.Berdasarkan perspektif penafsiran tersebut berkembang pola~poIa penafsiran orisinalisme, kontekstualisasi nilai dasar, dan' proseduralisme yang bekerja berdasarkan perspektif internal dengan pengaruh perspektif ekstemal pada dua pola terakhir. Sementam dari perspektifekternal berkenibang pola dekonstruksi. Dengan ruang lingkup penelitian yang dihatasi pada tiga masalah, yakni dasar negara, struktur ketatanegaraan, dan HAM, penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan V pendekatan normatif, hitoris, dan komparatif serta teknik pengumpulan data kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa sejak awal kemerdekaan penafsiran konstitusi telah dilakukan untuk mendorong proses demokrasi dengan menggunakan pola penaffsiran yang bekerja berdasarkan pengaruh perspcktif ckternal, baik pola kontekstualisasi nilai dasar, proseduralisme, maupun dekonstruksi. Pola penafsiran yang sama digunakan pula pada selepas Orde Baru yang di antaranya mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Penggunaan pola orisinalisme berdasarkan perspektif intemal selama masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru terbukti berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi.

---

Constitutional interpretation is one of ways to change the constitution that used as an effort to promote democracy in Indonesia. The interpretation is implemented by interpreting the meaning of the idea of freedom in the 1945 Constitution. Nevertheless, during the implementation of the 1945 Constitution periods apparently the interpretation of constitution has not only yield the democratic system, but also implicatin g to the establishment ofthe autocratic system.

In this research, the emerging of those different constitutional systems is caused by difference of the interpretation perspective, i.e. internal and external perspective. Internal perspective means interpretation from internal of the text of the constitution (self referential), while external perspective means interpretation from outside of the text of the constitution. The stronger internal perspective used in implementing ofthe 1945 Constitution interpretation, the stronger its tendency to establish the autocracy system will be. On the other hand, the .stronger external perspective used, the stronger its tendency to the democracy system will be.

Based on those interpretation perspectives have been developed originalism, contextualizatlon of fundamental values, and proceduralism as modes of constitutional interpretation that operated based on the internal perspective with external perspective influence in two latest modes. While based on external perspective has been developed deconstruction.

By the scope of research on three problems, that is the State principle, structure on the State, and human rights, this descriptive-analytical research use normative, historicaI,'ancl comparative approach and qualitative data collection procedure. This research get the conclusion, that since the first independence period the constitutional interpretation has been worked to promote democracy by using interpretation modes that operated based on external perspective influence, both contextualization of fundamental values, proceduralism, and deconstruction. The same interpretation modes were used after New Order regime, among others to stimulate the amendment of the 1945 Constitution. The use of originalism based on internal perspective during Guided Democracy and New Order periods proved that the interpretation was implicated on the establishment ofthe autocracy system."

"Pembinaan ketenagaan Rumah Sakit Bhakti Yudha yang sulit dikendalikan akan menjadi beban pimpinan rumah sakit dalam pemanfaatan sumberdaya manusia. Dengan pelaksanaan penilaian prestasi kerja (P2K), Direktur Rumah Sakit dapat melakukan intervensi pada proses fungsi manajemen rumah sakit, sehingga dapat diperoleh pemanfaatan tenaga yang ada dengan efektifitas dan produktifitas tenaga yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penilaian prestasi kerja tenaga non medik dan apa peranan laporan hasil penilaian prestasi kerja terhadap proses fungsi operasional manajemen rumah sakit. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, sebelumnya dibuat suatu model yang memperagakan posisi penilaian prestasi kerja dan peranannya pada langkah-langkah manajemen ketenagaan rumah sakit. Penelitian ini bersifat analitik deskriptif. Informasi dikumpulkan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada tenaga non medik yang ada dalam lingkungan rumah sakit. Daftar pertanyaan yang dibuat untuk mengeksplorasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja ini ditujukan kepada kelompok atasan langsung (appraiser) dan bawahan yang dinilai (appraisee). Daftar pertanyaan juga dipakai untuk melakukan eksplorasi pada metoda dan prosedur yang digunakan serta pada peranan laporan hasil penilaian prestasi kerja yang dibuat oleh atasan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metoda penilaian prestasi kerja tenaga non medik labih banyak menggunakan unsur nilai yang lebih banyak berhubungan dengan kualitas tenaga dari pada yang berhubungan dengan produktifitas tenaga. Penentuan hasil nilai hanya dilakukan oleh atasan langsung, sedangkan penilaian dilakukan melalui pengamatan penilai tanpa memperhatikan dokumen catatan hasil kerja karyawan, dan kurang melibatkan pihak atasan lain. Pelaksanaan P2K sudah mulai dilaksanan sejak Ease orientasi dan pengenalan, yang merupakan langkah awal pembinaan karyawan rumah sakit. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa penggunaan laporan hasil penilaian prestasi kerja belum ditunjang dengan ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan rumah sakit. Atas dasar temuan dalam penelitian ini disarankan adanya ketegasan akan pentingnya penilaian prestasi kerja tenaga non medik. Selain itu juga disarankan agar dalam penilaian prestasi kerja tersebut digunakan metoda penilaian yang menggunakan unsur nilai yang berhubungan dengan produktifitas dan kualitas tenaga dengan seimbang. Disarankan juga dikembangkannya peran aktif para penilai dan bawahan dalam pembinaan karyawan rumah sakit."

"The impeachment system implemented in law no 32 of the year 2004 still uses representative mechanism with centralistic nature. The system is controvercial with direct democratic values. However, referendum can be used as an ideal legal mechanism imposed on the head of region impeachment."

"Seni teater Cina memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dalam bukunya, Colin Mackerras mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk seperti Opera Beijing, opera-opera lokal, drama tradisional dan modern, tari-tarian, musik, balet dan sebagainya, merupakan bagian seni pentas Cina dengan latar belakang sejarahnya yang paniang. Perkembangan seni teater di Cina telah dimulai sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Pada masa itu rakyat Cina sudah mengenal upacara-upacara ritual yang dianggap sebagai awal mula berkembangnya seni teater di Cina. Per_kembangan yang dialami teater-teater Cina selanjutnya me_miliki tingkat perkembangan dan cirinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya"