Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rangkaian perjalanan politik Indonesia sesudah masa Revolusi belum terlihat pemerintahan yang stabil. Ketidak stabilan politik ini tampak pada pemerintahan yang selalu berganti-ganti masa kerjannya, sehingga program yang sudah direncanakan dalam jangka waktu tertentu terpaksa harus berakhir sesuai dengan bergantinya masa kerja pemerintahan. Hal ini dialami pula terhadap Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tahun 1956 yang hanya bertahan sampai tahun 1957. Masa kerja Pemerintahan Kabinet Ali II ini yang begitu singkatnya ternyata kondisi dan situasi yang memungkinkan untuk berakhir. Masalah yang dihadapi Pemerintahan Ali II itu terlalu berat dimana dapat dilihat dalam menghadapi pergolakan daerah di Sumatera. Masalah pegolakan daerah ini sangat komplek pemecahannya, apalagi peristiwa ini didukung oleh kalangan militer. Pemerintah berusaha untuk mengatasi pergolakan ini secara maksimal dengan mengadakan kebijaksanaan perundingan dan menggunakan aspek militer. Tetapi dengan kebijaksanaan saja tanpa didukung dari kalangan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini yang tersalur dalam partai politik tentu hasilnyapun sia-sia. Dengan berlakunya sistim pemerintahan parlementer, partai politik berlomba-lomba menjalankan ide-idenya dalam mengisi kemerdekaan sehingga persaingan merebut kedudukan tidak dapat dihindari, begitu pula peran presiden yang semakin menyudutkan pemerintah dengan mengeluarkan gagasannya, yang secara garis besar akan merubah sistim pemerintahan yang ada. Situasi dan kondisi seperti ini memungkinkan Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II harus mengakhiri masa kejayaannya."

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"Penelitian tentang Evaluasi Koordinasi Pemedntah Daerah Dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Badto Selatan ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 12-664 Km? Banyaknya program pembangunan yang diarahkan ke perdesaan yang melibatkan banyak pihak (Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat), sehingga kerjasama melalui koordinasi merupakan salah satu masalah dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Dalam rangka memacu pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupatcn Barito Selatan periode tahun 1996 s/d 2001 mencanangkan kebijal-can pembangunan dacrah yang tcrtuang dalam Panca Program Daerah Kabupaten Barito Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Badto Selatan dan menganalisis falctor-fakzor apa saja yang mempengamhi koordinasi tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan dimcnsi-dimensi kegiatan koordinasi, yaitu ketentuan formal koordinasi (hak, wewenang, tanggungiawab koordinasi), koordinaéi yang dilakukan pada awal kegiatan, penetapan sasaran atau tujuan bersama (kesepakatan terhadap kegiatan, loka.si,jadwa.1 dan pembiayaan), kesadaran masing-masing pihak dalam melakukan koordinasi, komitmen terhadap kesepakatan (sinkronisasi kegiatan melalui Iaporan, keterangan tertulis dan Iisan), serta hambatan-harnbatan dalam berkoordinasi.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatii dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptitj bempa kata tenulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Iokasi penelitian dan mengadakan wawancara tidak terstmktur dan mendalam untuk memperoleh data-data mengenai koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat H Barito Selatan, sehingga tujuan untuk mendeskripsikan dan mcnganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi tersebut dapat dipaparkan.Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum dapat bcrjalan secara optimal. Hal ini teljadi karena tgrdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kurang memadainya wewenang Kepala Daerah selaku koordinator pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kurang memadainya prasarana, sarana transportasi dan kurang memadainya sarana komunjkasi, serta belum tersedianya data yang baik sebagai bahan pendukung kcgiatan koordinasi.Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, akan lebih balk apabila penyelenggaraan Pemerintahan di _daerah dan ulusan-unxsan Pemerintah Daerah yang menjadi wewenangnya diatur oleh daerah itu sendiri, terutama daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, setidaknya persoalan koordinasi dengan Tnstansi Vertikal khususnya, menjadi tanggungjawab Kepala Daerah. Demjkian pula halnya dengan pertanggungjawaban scluruh Instansi atau Unit Organisasi pemerintah di daerah, hanya pada Kepala Daerah_ Faktor-faktor lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan koordinasi di daerah, perlu sekali mendapat perhatian prioritas dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam arti perlu mendapat peningkatan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, schingga dcngan mcmbaiknya faktor-faktor' tersebut akan mertdukung pencapaian optimalisasi pelaksanaan koordinasi.

---

Abstract

The research location of Evaluation Coordination Of Local Government With Vertical Instance ln Regency Of Barito Selatan was took at Barito Selaton Regency. The Regency of Barilo Selatan is the one from _/ive regency which area in Kalimantan Tengah Province, with territory wide is I 2. 66 4 square meters.

A few of development program that direct to rural commzmigi are involved many institution, such as government institution, non government orgzmization, and community institution. its means the cooperation with used coordination was became a problem in policy implementation of local development program in Barito Selatan Regency. lb accelerate local development, the regency government of Barito Selatan period 1996-2001 has proclaimed a local development policy that poured fourth in Five Regional Program of Barito Selatan Regency (Panca Program Daerah Barito Selatarn.

The aims of this research is to describes the activity of coordination ehich has been carried out in the frame of to implementation of local development program of Barito Selatan Regency and to analyze a few factor that iryluence the activity of coordination.

The answer all the question of thus research, the researcher was used such coordination activity dimension as a formal coordination regulation, such like right, authority, and coordination liability. lt conaiictea' with the initial stage, like activity, location, schedule, andjinance. Awareness of each units to carried out coordination, comitmen on agreement such as shyncroriyze acrivigr by using a report, writen and oral information, is a must. Also such of obstacle in coordination that should be applied are completchr write in this research.

This research was used qualitative research method I I is because qualitative research method is constitute a research procedure that produce descriptive data, is it dirct or indirect from iry?orrnan. ln this research, the researcher carried out direct observation in research location and also carried out unstructrir and dept interview to obtain such of data that used to answer all question.

The yield of this research are show that coordination of local government with vertical instance in Barito Selatan Regency was not good and optimal in implementation. It was because, there were a few factor that influence, such like the authority Q/? distric head as a government operation and local development program coordinator is mild The tool and in_n'astr1ictur and the means of community and transportation is also mild Data to proponent wordination activigr is also unavailable.

In the frame of realization of regional authority, it will be mitch better- d government implementation in territory and all of matter of local government are arrange by the territory it self espccialhr regency and town. tts means alt of coordination problem that related with vertical instance are become district head responsibiligr and it is also with the responsibiligr all of instance in each territory.

Beside that, another factor such like means and irmusrritctiir that related with coordination activity are need to increase and getting a priority attention from the central government and local government. At least U' all factors that related with coordination activity are become better, it will iryhience to e_/Yective coordination activity achie vernenl."

"Tarik menarik antara desentralisasi dan sentralisasi di berbagai negara termasuk Indonesia, selalu menjadi perbincangan yang menarik. Sulit ditentukan titik keseimbangan yang tepat antara sentrabsasi di satu pihak dan otonomi daerah di pihak lain. Demikian juga mengenai otonomi dan kontrol, Pemerintah Pusat sulit menentukan titik keseimbangan yang tepat antara otonomi dan kontrol. Berbagai undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang diterapkan juga tidak berhasil menentukan keseimbangan yang dapat menyenangkan semua pihak. Pemerintah Pusat mengalami dilema antara otonomi dan kontrol, karena di satu pihak Pemerintah Pusat mempunyai political will (kemauan politik) untuk memperbesar otonomi daerah, tetapi di pihak lain Pemerintah Pusat me1akukan kontrol yang sangat ketat .terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diukur dari adanya kebebasan bergerak bagi pemerintah daerah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah memerlukan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, sehingga dapat mandiri dan mengurangi ketergantungannya. terhadap Pemerintah Pusat. Sebab Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sangat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selalu mengalami peningkatan, selama lima tahun terakhir (1991/1992 s.d. 1995/1996) rata-rata peningkatannya sebesar 32,89%, dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata 37,61%. Dalam penelitian ini dikaji dua masalah pokok yakni: pertama, sejauh mana kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua, apakah dampak kontrol terhadap kebebasan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan di bidang keuangan daerah. Teori yang digunakan untuk mendasari permasalahan ada dua yakni: Pertama, teori kontrol, kedua teori otonomi daerah. Instrumen penelitian adalah wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi sangat ketat. Akibatnya Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kurang bebas membuat dan melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan daerahnya. Setiap bantuan keuangan Pemerintah Pusat terhadap daerah diikuti oleh petunjuk, pengarahan dan pengendalian sehirigga Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kurang bebas dalam menyusun, mengalokasikan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Anggaran yang agak bebas disusun, dialokasikan dan dilaksanakan adalah anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)."

"Penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah Tingkat II mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan kebijaksanaan peletakan titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II. Salah satu unsur yang panting di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dimaksud adalah terdapatnya aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan di dalam mengemban tugas-tugas kedinasan. Sumber daya aparatur sebagai bagian dari sumber daya manusia memiliki peranan yang besar untuk menjadi penggerak di dalam memobilisasi seluruh potensi yang ada di daerah tingkat II sejalan dengan peranan sumber daya manusia dalam pembangunan. Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi terdapat sejumlah sumber daya aparatur yang memiliki keragaman dalam kemampuan danketerampilan serta potensi administrasi dan latar belakang pendidikan, sangat menarik untuk diteliti sebagai bahan kajian akademik di dalam melihat sejauhmana peran dari sumber daya aparatur dalam menggerakkan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peran dari Sumber Daya Aparatur ditemukan bahwa profesionalisme dalam penyelenggaraan Manajemen Pemerintah Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sangat dibutuhkan sebagai penentu di dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan pentingnya sumber daya aparatur segera terlihat bahwa aspek pengembangan sumber daya aparatur dalam berbagai dimensinya perlu merupakan program yang berkesinambungan menurut tantangan dan kebutuhan yang ada. Program pengembangan Sumber Daya Aparatur akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur, yang secara langsung akan meningkatkan kinerja manajemen Pemda Tk.II, sehingga program dimaksud perlu mendapatkan penanganan dan prioritas dari Walikotamadya KDH Tk.II Sukabumi."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti upaya-upaya Pemkab Karo dalam memberdayakan aparaturnya.Penelitian ini bertolak dari adanya masalah yaitu dalam proses pemberdayaan aparatur di Pemkab Karo seperti proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil, dan promosi jabatan dan kepangkatan yang dilaksanakan di Pemkab Karo, diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan dari ketentuan yang berlaku.Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei dengan pendekatan kualitatif, dimana besarnya populasi adalah seluruh pegawai negeri sipil di Pemkab Karo sebanyak 6.956 orang, sedangkan jumlah sampel yang diambil dilakukan secara stratified random sampling berjumlah 99 orang.Sesuai dengan metode yang digunakan, bentuk instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah kuesioner sebagai instrumen utama, dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji dengan menggunakan indikator rekruitmen pegawai negeri sipil, pemberdayaan melalui promosi jabatan dan kepangkatan, serta pemberdayaan aparatur melalui mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non-formal.Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menyusun tabel frekuensi, kemudian ditentukan persentasenya. Hasilnya ditafsirkan dengan membandingkan pada tolok ukur yang ditetapkan yaitu : > 75 % masuk kategori baik; 60 % - 75 % kategori cukup; dan < 60 % berada pada kategori kurang.Dan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil yang dilakukan di Pemkab Karo sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum optimal, karena diduga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seperti praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian dalam hal pemberdayaan aparatur bidang promosi karir juga sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa penempatan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan keahliannya, dan pelaksanaan promosi dilakukan kepada pegawai yang berprestasi dalam pekerjaannya, namun demikian juga masih ditemukan bahwa dalam penempatan pegawai diduga masih dipengaruhi karena faktor kedekatan dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal kesempatan mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi sudah dilaksanakan dengan baik, namun yang perlu menjadi perhatian bahwa Pemkab Karo sampai saat ini belum memberikan beasiswa kepada pegawainya yang ingin mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, sehingga pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya harus menunggu kesempatan beasiswa yang diberikan dari instansi/institusi lain atau dengan menggunakan dana pribadi. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan non-formal berupa kegiatan diklat sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa diktat yang diikuti sudah sesuai dengan tuntutan pekerjain, dan dirasakan manfaatnya dalam melaksanakan pekerjaannya.Untuk itu perlu menjadi perhatian yang lebih serius lagi bagi pimpinan di Pemkab Karo, khususnya dalam hal rekruitmen calon pegawai negeri sipil supaya dilaksanakan pengawasan yang lebih ketat lagi dan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terutama bagi aparatur di Pemkab Karo supaya ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

The goal of this research is to examine the efforts of Karo's Regency Government in empowering its apparatus. Based on the issue of apparatus empowerment process at Karo Regency Government, in North Sumatera Province, it is assumed that deviation has occurred in recruitment process of state official, and the ranks and occupational promotions enforced in Karo Regency.

The survey methods approach used on the research is qualitative. Using stratified random sampling, the sample taken are 99 people, from the total 6,955 people state officials in Karo Regency. In collecting the research data, based by this method, questioners are used as the main instrument that has been complemented by interview and library research. In order to answer the research question, this research used recruitment' indicator of state official, empowerment based ranks and occupational promotion, also apparatus empowerment through formal and non-formal education.

The data analysis technique used in the research is frequency table by defining the percentage. The research result interpreted by comparing few measurements which are below 75% is in good category; between 60-75% is sufficient; and below 60% is in low category.

The research results showed that recruitment process of state official by Karo Regency Government have been achieved adequately, but not yet optimal because in it still exist deviation such as corruption, collusion and nepotism. ln the field of empowering its apparatus carrier promotion, the Karo Regency Government also did it well. This showed by the placement official done by based on its expertise and the promotion consideration based on the official performance.

Nevertheless, in placing those state officials still colored by close relations with the high ranking official factor. In term of opportunity to get higher formal education, the Karo Regency Government also has doing well. But there's still notion to be made that the Karo Regency Government up until now still haven't give scholarship to its state officials. Many of the states officials have to wait scholarship opportunity given by other institution or by using their own funds. In term of non-formal activities, the training and education for the state official is also doing well, which being done according to the demands of occupation and the benefits have been felt in supporting the state official duties.

Based on the result of this research, the Karo Regency Government needs to give more attention to its state official recruitment process so supervision could be made, and violations by the Karo Regency Government apparatus are punished according to the regulation."

"Rivalry marks today's relations between provincial parliaments (DPRD) and governments (Pemda) although both are resulted from similar process of direct elections. This research found that together with the central government (Jakarta), due to their same perception and interest, the Pemda plays role in undermining DPRD position by giving its lacks of response to fulfill DPRD need on suffcient supporting system...."

"Pemerintah daerah di Indonesia mengelola biaya administratifnya secara kurang efisien. Biaya rata-rata dari pengumpulan pendapatan daerah sebagai persentase dari pendapatan yang didapatkan daerah adalah hamper sebesar 50%. Akan tetapi, terdapat banyak variasi dari inefisiensi biaya administratif pemerintah daerah di antara berbagai kabupaten / kota di Sumatera. Hasil estimasi dari model stochastic cost frontier menemukan bahwa inefisiensi biaya administratif pemerintah daerah meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya transfer dana fiskal dari pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan juga ditujukan untuk melihat apakah terdapat inefisiensi biaya administratif antara daerah yang merupakan hasil pemekaran dengan daerah yang tidak mengalami pemekaran. Di dalam penelitian ini juga dipaparkan hasil estimasi antara metode pengukuran inefisiensi dengan cara sederhana yakni cost to yield ration dengan metode pengukuran inefisiensi yang lebih rumit yakni dengan stochastic cost frontier.

---

Local government in Indonesia administer its administrative cost inefficiently. The average cost of local administrative cost as a percentage of revenue generated is estimated to be almost 50%. There is, however, a wide variation in administrative inefficiency across local governments. The estimation of a stochastic cost frontier model suggests that administrative cost inefficiency increases significantly as fiscal transfers from the centre rise. The investigation also demonstrates whether there is a difference between local government which is resulted from regional expansion and local government which never face regional expansion. The simple and complex measures of cost inefficiency are also provided in this investigation."

"ABSTRAKKepemimpinan dan efektivitas organisasi mempunyai relevansi yang universal, yaitu bahwa kepemimpinan akan muncul sebagai pilar efektivitas organisasi melalui aktivitas pemimpin yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kepemimpinan disini adalah kepemimpinan administrative, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi bawahan dalam suatu organisasi structural, agar pikiran dan aktivitas yang bersangkutan tidak menyimpang dari tugas pokok unit atau bidangnya masing-masing dalam mencapai sasaran organisasi yang telah diprogramkan. Upaya mempengaruhi bawahan tersebut dilakukan baik melalui cara motivasi, araha, bimbingan maupun keteladanan yang disesuaikan dengan kondisi bawahan dan situasi kepemimpinan yang terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas organisasi disini adalah efektivitas organisasi public, yaitu suatu tingkat pencapaian sasaran organisasi yang telah diprogramkan secara optimal, melalui pemnafaatan sumber-sumber sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku. Dan hal ini akan menimbulkan kepuasan, baik bagi masyarakat yang dilayani maupun petugas yang melayani.Melalui penelitian yang mempergunakan analisis kualitatif terhadap data sampel yang dipadukan dengan analisis kuantitatif untuk keperluan generalisasi terhadap seluruh data populasi kelurahan di kotamadya daerah tingkat ii bandung diperoleh hasil bahwa kepemimpinan kepala kelurahan dan efektivitas organisasi pemerintah kelurahan ditampilkan cukup efektif. Hal ini didasarkan atas hasil pengukuran terhadap komponen-komponen kepemimpnan kepala kelurahan serta hasil pengukuran terhadap efektivitas organisasi pemerintah kelurahan melalui pendekatan system. Selanjutnya antara kepemimpinan kepala kelurahan dengan efektivitas organiasi pemerintahan kelurahan mempunyai hubungan yang positif walaupun dlam hubungan yang sedang. Hubungan tersebut dapat diprediksi bahwa apabila kepemimpinan kepala kelurahan ditingkatkan secara maksimal maka akan dapat meningkatkan efektivitas organisasi walaupun tidak secara masksimal pula. Diduga masih ada variable lain yang mempengraruhinya selain variable kepemimpinan kepala kelurahan."