Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hal hubungan antara RI dan Malaysia, telah terjadi kegoncangan yang terkenal dengan sebutan konfrontasi (1963-1966), yang berkaitan erat dengan pembentukan Federasi Malaysia. Konfrontasi tersebut bukan saja gencar di bidang politik, api bersangkutan pula dibidang ekonomi dan militer. Di bidang ekonomi, konfrontasi direalisasikan dalam 4 bentuk yang bersifat tegas, nyata dan didasarkan pada strategi dengan dimulai dari pengambilalihan beberapa perusahaan Inggris dan Malaysia oleh demonstran atau buruh-buruh yang terpengaruh PKI, kemudiannya diambilalih oleh pemerintah RI. Saat paling mengemuka terjadi setelah keluarnya Surat Perintah KOTOE tahun 1963, yang berisi pemutusan hubungan ekonomi/perdagangan dengan Malaysia."

"Skripsi membahas perjuangan diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966. Permasalahan akan difokuskan kepada tiga hal. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Kedua, kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di forum Internasional pada masa konfrontasi Malaysia. Ketiga, hasil yang dicapai dari diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi dengan Malaysia. Pecahnya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 terkait dengan beberapa faktor. Pertama adalah faktor dalam negeri Indonesia, di mana dijelaskan pada bab II mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang diambil oleh Pemerintah Indonesia. Faktor kedua adalah, faktor pembentukan Federasi Malaysia yang melibatkan pihak Malaya dan Inggris. Kedua faktor tersebut akhirnya bertemu dengan pemicu peristiwa pemberontakan Brunei oleh Azahari pada tahun 1962. Kegiatan diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi dengan Malaysia, bertujuan untuk mengisolasi Federasi Malaysia dari dunia internasional. Langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu adalah mengikuti konferensi Manila untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa pembentukan Federasi Malaysia tidak berdasarkan prinsip self determination. Selanjutnya Indonesia melakukan usaha diplomasinya di forum PBB, Konferensi GNB II di Kairo pada tahun 1964 dan Konferensi AA II di Aljazair pada tahun 1965. Usaha diplomasi Indonesia dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia temyata gagal meraih simpati internasional. Kegagalan ini dapat terlihat dari diakuinya Federasi Malaysia oleh dunia internasional. Puncak dari kegagalan diplomasi Indonesia terwujud dalam peristiwa keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Keluamya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia terisolasi dari panggung internasional. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi Sejarah Diplomasi Indonesia. Peranan Pemerintah R.I. sebagai pemegang kebijakan luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya diplomasi. Penelitian ini memberi sumber informasi berbentuk sejarah yang dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri."

"Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 60-an cukup mendapat perhatian dunia. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Alasannya, karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya kemudian, telah ditempuh satu upaya penyelesaian berupa perundingan-perundingan antara kedua negera. Namun upaya ini gagal dan konfrontasi makin meruncing dengan diproklamirkannya negara baru ini pada 16 September 1963. Usaha perdamaian yang ditempuh kemudian gagal pula karena ketidak_sepakatan kedua belah pihak. Dapat dikatakan, setelah KTT Tokyo 1964, usaha untuk berdamai terhenti sama sekali. Sementara itu, dari dalam negeri muncul kelompok-kelompok yang tidak menginginkan konfrontasi terus dilanjutkan. Mereka berhasil mengadakan kontak satu sama lain untuk merundingkan upaya perdamaian. Dari pihak Indonesia, inisiatif ini diambil oleh pihak ABRI. Tapi, konfrontasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh ABRI. Penyelesaian konfrontasi membutuhkan sesuatu yang membuatnya kelihatan legal di mata hukum Internasional. Pada tahap inilah, Departemen Luar Negeri dibutuhkan. Deplu dan militer bekerjasama agar tujuan penyelesaian konfrontasi dapat tercapai. pihak militer membutuhkan Deplu sebagai wakil resmi pemerintah yang menangani urusan luar negeri dan sebaliknya, pihak Deplu membutuhkan pihak militer karena merekalah yang lebih mengenal situasi."

"

Daya tarik media sosial saat ini menimbulkan masalah yang memprihatinkan. Salah satunya adalah semakin banyaknya fenomena kecanduan media sosial. Faktor utama yang menyebabkan kecanduan media sosial adalah penggunaan media sosial sebagai alat untuk berinteraksi dan mendapatkan umpan balik dari orang lain, atau sebagai alat untuk melakukan attention-seeking. Harga diri yang terdefinisi dengan baik adalah kebutuhan dasar setiap individu, dan media sosial dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Semakin banyak perhatian yang didapat pengguna, semakin besar kontrol pengguna untuk mengubah persepsi orang lain tentang mereka. Persepsi pengguna media sosial pada citra diri mereka sendiri akan berdampak pada aspek psikologis diri mereka, dan hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu. Namun, penggunaan media sosial sebagai alat attention-seeking mungkin tidak hanya berdampak pada aspek psikologis individu, tetapi juga pada aspek sosial - meningkatkan modal sosial pengguna - dan ekonomi - meningkatkan peluang pengguna untuk mendapatkan pekerjaan atau aspek penghasil pendapatan lainnya--. Namun, belum ditemukan penelitian terdahulu mengenai perilaku attention-seeking melalui media sosial dan dampaknya terhadap aspek sosioekonomi pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah perilaku attention-seeking melalui media sosial memberikan manfaat sosioekonomi. Sebuah survei diantara 883 pengguna media sosial di Indonesia, dan analisis dari profil responden menunjukkan bahwa perilaku attention-seeking di media sosial, melalui upaya pemasaran diri, memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan manfaat sosioekonomi yang dirasakan

---

The appeal of social media is currently evoking a matter of concern. One of which is the growing number of social media addicts. The main factor that causes social media addiction is the use of social media as a tool to interact and get feedback from others or to seek attention from other users. Well-defined self-worth is the basic need of every individual, and social media could be used to meet this need. The more attention the user gets, the more control the user has to change other peoples perceptions of them. The perception of social media users on their self-image will have an impact on the psychological aspect of themselves, and it is already proven by several studies. However, the use of social media as an attention-seeking tool is might not only have an impact on the individuals psychological aspect but also on their social increases users social capital and economic increases users opportunity to get a job or other income-generating activities aspects. Yet, previous studies regarding attention-seeking behavior through social media had only been focused on its impact on the psychological aspect. Therefore, this study aims to answer the question of whether attention-seeking behavior through social media exerts socioeconomic benefits. A survey among 883 social media users in Indonesia and a content analysis of the respondents profiles shows that attention-seeking behavior through social media, through self-marketing attempts, is strongly and positively related to perceived socioeconomic benefit.

"

"Penelitian ini membahas tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Konfrontasi Indonesia–Malaysia: Operasi Dwikora Tahun 1963 – 1966. Semenjak Pemerintah Inggris menetapkan pembentukan Federasi Malaysia, Indonesia merasa terancam dengan pembentukan Federasi Malaysia ini karena dianggap sebagai proyek neo kolonialisme Inggris yang bisa mengganggu kestabilan keamanan di Indonesia. Usaha dengan cara damai menemui kegagalan sehingga Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Federasi Malaysia dengan dicanangkan Dwikora. TNI AD dengan kesatuan KOSTRAD (Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat), AL dengan kesatuan Kompi X bagian dari KKO (Korps Komando AL), dan AU dengan kesatuan PGT (Pasukan Gerak Tjepat) bertugas untuk mengumpulkan intel, menyabotase, mengirimkan sukarelawan (sukwan) di daerah lawan, dll.

---

This research discusses the role of Indonesian Military In Indonesia – Malaysia Confrontation : Dwikora Operation (1963-1966). Since the establishment of the British Government establishes the Federation of Malaysia, Indonesia felt threatened by the formation of the Federation of Malaysia is being perceived as neo colonialism British project that could destabilize security in Indonesia. Enterprises by peaceful means had failed so Indonesian confrontation with the Federation of Malaysia was declared Dwikora.Indonesian Ground Force with unity KOSTRAD (Army Strategic Reserve Command), Indonesia Navy Force with unity Company X part of the KKO (Corps Commander Navy), and Indonesian Air Force with unity PGT (Shock troops) tasked to gather intelligence, sabotage, send volunteers (sukwan) in the area of the opponent, etc."

"ABSTRAKPencemaran lingkungan oleh Polychlorinated Biphenyls(PCBs) telah menjadi keprihatinan publik karena sifat racunnya terhadap makhluk hidup, dan karakteristik PCBs di lingkungan yang persisten, bio-akumulatif, dan bergerak secara spasial. Di Indonesia kekhawatiran pencemaran PCBs yang terbesar berasal dari banyaknya transformator yang menggunakan minyak ber-PCBs yang sampai saat ini masih masif dan tersebar di seluruh penjuru negeri. Sesuai dengan rencana phase out PCBs di Indonesia, bahwa semua PCBs dan peralatan yang mengandung PCBs harus sudah dimusnahkan pada tahun 2028 (Rencana Penerapan Nasional untuk Konvensi Stockholm, 2014), maka diperlukan penentuan batas konsentrasi PCBs untuk status minyak transformator bebas PCBs di Indonesia. Kajian penelitian dilakukan terhadap aspek ketersediaan teknologi ramah lingkungan untuk destruksi PCBs melalui analisis deskriptif, aspek ekonomi yaitu kesanggupan biaya destruksi PCBs melalui analisis Willingness to Pay dari pemilik PCBs, dan aspek sosial yaitu hubungan persepsi pemilik PCBs terhadap penentuan batas konsentrasi PCBs melalui analisis korelasi Spearman. Metode Analytical Hierarchy Process(AHP) digunakan untuk penentuan hasil batas konsentrasi PCBs dari aspek teknologi, ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsentrasi 2 ppm dapat diterapkan sehubungan ketersedian fasilitas destruksi PCBs di Indonesia, berdasarkan harga destruksi PCBs maka dipilih konsentrasi 2 ppm dengan biaya sebesar Rp. 35.000,00/kg yang masih dalam kesanggupan pembiayaan pemilik minyak PCBs, berdasarkan hasil analisis uji korelasi, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pemilik minyak PCBs terhadap penentuan batas konsentrasi PCBs yang ketat. Berdasarkan hasil AHP, disimpulkan bahwa batas 2 ppm adalah pilihan terbaik untuk diterapkan di Indonesia.

---

ABSTRACTEnvironmental pollution by Polychlorinated Biphenyls (PCBs) has become a public concern because of the nature of its toxicity to living things (Ahlborg et al., 1992), and the characteristics of PCBs in environments that are persistent, bio-accumulative, and move spatially (Borja et al., 2004; Miller, 2000). In Indonesia the biggest concern of PCBs pollution comes from the large number of transformers that use PCBs oil which is still massive and spread all over the country. In accordance with the PCBs phase out plan in Indonesia, that all PCBs and equipment containing PCBs must have been destroyed by 2028 (National Implementation Plan for the Stockholm Convention, 2014), it is necessary to determine the concentration limit for PCBs free status on transformer oil in Indonesia. The study was conducted on aspects of the availability of environmentally friendly technologies for PCBs destruction through descriptive analysis, the economic aspects is the ability of PCBs destruction costs through the Willingness to Pay analysis from PCBs owners, and the social aspects is the relationship between the perceptions of PCBs owners with the determination of PCBs concentration limits through Spearman correlation analysis. Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used to determine the results of PCBs concentration limits from technological, economic and social aspects. The results showed that a concentration of 2 ppm can be applied in connection with the availability of PCBs destruction facilities in Indonesia, based on the price of PCBs destruction, a concentration of 2 ppm was chosen at a cost of Rp. 35,000.00/kg which is still in the capability of financing from the PCBs oil owner, based on the results of the correlation test analysis, there is a significant relationship between the perceptions of PCBs oil owners to determine the strict limits for PCBs concentration. Based on AHP results, it was concluded that the 2 ppm limit was the best choice the best choice to apply in Indonesia."