Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya pangkalan militer asing di suatu negara pada umumya akan mengundang masalah. Apalagi bila pangkalan militer tersebut adalah pangkalan militer salah satu negara adidaya. Di Jepang, pada tahun 1952-1960 terjadi gerakan anti Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika yang dimotori oleh Partai Sosialis Jepang dan Partai Komunis Jepang. Gerakan ini didukung oleh mahasiswa dan kaum buruh. Mereka melakukan demonstrasi massa dan pemogokan umum yang pada akhirnya menyebabkan PM Nobusuke Kishi (1957-1960) harus mundur dari jabatannya."

"Tesis ini menjelaskan mengenai perjanjian keamanan Indonesia - Australia sebagai upaya Indonesia dalam mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi faktor apa saja yang melatarbelakangi Indonesia dalam melakukan perjanjian keamanan dengan Australia, terkait dengan upaya Indonesia dalam mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur dan keuntungan apa yang diperoleh dari perjanjian keamanan itu. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami latar belakang Indonesia melakukan perjanjian keamanan dengan Australia dalam upayanya mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur, serta untuk mengetahui dan memahami keuntungan apa saja yang diperoleh Indonesia dalam melakukan perjanjian keamanan dengan Australia.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menjelaskan hubungan tentang karakteristik geografi yang terbuka dengan eskalasi gerakan separatis, sehingga perjanjian keamanan dijadikan langkah skenario terburuk bagi ancaman gerakan separatis di Indonesia timur. Data yang digunakan adalah data sekunder maupun data primer, yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis kualitatif interpretatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor geografi merupakan poin penting dalam politik negara. Konfigurasi geografi Indonesia yang terdiri atas 17.480 pulau dan luas wilayah yang mencapai 7,9 juta km2, memiliki garis pantai yang panjangnya mencapai sekitar 81.000 km, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi sangat terbuka dan dapat dimasuki dari segala penjuru. Ketahanan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi semakin kompleks karena luasnya perairan dan menyebarnya wilayah daratan. Karakteristik geografi yang sedemikian rupa sangat rawan akan berbagai ancaman keamanan serta berpotensi terhadap infiltrasi asing.Pertimbangan kedua dari latar belakang perjanjian keamanan adalah sebagai respon atas perubahan lingkungan strategis di level global, regional dan nasional. Ancaman kejahatan yang muncul dari perubahan lingkungan strategis tersebut adalah penyelundupan senjata, perompakan, terorisme maritim, people smuggling, penyelundupan obat terlarang, yang mana erat kaitannya dengan eskalasi gerakan separatisme dan konflik komunal di Indonesia timur. Dengan adanya perjanjian keamanan ini, kedua negara mempunyai kepentingan nasional yang hendak dicapai. Bagi Indonesia, kepentingan itu adalah kedaulatan dan keamanan, sedangkan bagi Australia kepentingan itu adalah keamanan nontradisional, seperti teroris dan kejahatan transnasional.Pertimbangan ketiga latar belakang perjanjian keamanan adalah faktor politik, dimana Australia harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kesatuan NKRI.Secara umum, perjanjian keamanan Indonesia-Australia ini berisi tentang kerangka kerjasama yang mencakup 21 kerjasama dalam 10 bidang kerjasama, yakni meliputi kerjasama di bidang; pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana, kerjasama organisasi multilateral dan membangun kontak dan saling pengertian masyarakat mengenai persoalan-persoalan di bidang keamanan. Sedang implementasi dari kerjasama keamanan tersebut diantaranya adalah pembangunan kapasitas (capacity building), operasi bersama, sharing intelijen dan informasi, joint exercises, yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia dalam merespon berbagai ancaman yang muncul, termasuk gerakan separatisme dan konflik komunal (intra-state conflict).Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi perjanjian keamanan bagi Indonesia adalah pertama, sebagai peningkatan kontrol wilayah dan geografi Indonesia yang terbuka, kedua, perjanjian keamanan sebagai respon atas ancaman non-tradisional dan ketiga perjanjian keamanan sebagai upaya integrasi wilayah dan integrasi politik. Dari ketiga fungsi tersebut, maka perjanjian keamanan Indonesia ? Australia merupakan upaya Indonesia dalam mencegah proliferasi gerakan separatisme di Indonesia timur.

---

This thesis presents concerning the security agreement between Indonesia ? Australia as Indonesian efforts, preventing the movement of separatism in east Indonesia. The discussions in this research covered any factor that formed the background of Indonesia in carrying out the security agreement with Australia, in relation to Indonesian efforts in preventing the movements of separatism in Indonesia east. The aim that wanted to be achieved in this research was to know and understand the Indonesian background carried out the security agreement with Australia towards him prevented the movement of separatism in east Indonesia, as well as to know and understand any profit that was obtained by Indonesia in carrying out the security agreement with Australia.This research was descriptive analytical, that is to explain relations about the characteristics of geography that was open with the escalation of the movement of the separatist, so as the security agreement was made the step in the worst scenario for the movement threat of the separatist in Indonesia east. The data that was used was the secondary data and the primary data, that was received by using the interview method, the study of the bibliography and the study of the document.The result of this research emphasizes the application of geography in the practice of states politics. Geographical configuration of Indonesia comprising the 17.480 islands and a vast area thar reaches 7,9 million km2, has a long coastline which reaches about 81.000 km, resulted in the Indonesian territory to really was open and could be entered from all directions. Indonesian territory endurance as the archipelagic state became increasingly complex because of the extent of the spread of aquatic and land area.. The characteristics of geography that in such a way was very serious would various security threats as well as potential towards the foreign infiltration.Second consideration from the background of the security agreement was as the response to the change in the strategic environment in the global, regional and national level. The criminal threat that emerged from the change in this strategic environment was the smuggling of the weapon, piracy, maritime terrorism, people smuggling, the smuggling of medicine was banned, whichever tight his connection with the escalation of the movement of separatism and the communal conflict in Indonesia east. With the existence of this security agreement, the two countries had the national interests that will be achieved. For Indonesia, the interests were the sovereignty and the security, whereas for Australia the interests were the non-traditional security, like the terrorist and the transnational crime.Third consideration from the background of the security agreement was politically, Australia has to respect sovereignty and geographic integrity of Indonesia.Generally, this Indonesia-Australia security agreement contained about the framework of the co-operation that included 21 co-operation in 10 cooperation fields, that is covering the co-operation in the field; the defence, law enforcement, the eradication of terrorism, intelligence, the maritime co-operation, the safety and the security of the flight, the prevention of the expansion of weapons of mass destruction, preceptive the disaster emergency, the multilateral and constructive organisation co-operation contact and the community's mutual understanding concerning problems in the security field. While the implementation from this security co-operation among them was the development of the capacity (capacity building), the operation together, sharing intelligence and information, joint exercises, that all of it that could increase the defence capability and the Indonesian security in responding to various threats that emerged, including the movement of separatism and the communal conflict (intra-state conflict).Results of this research showed that the function of the security agreement for Indonesia was first, as the control of the territory and geography that were open, second, the security agreement as the response to the nontraditional threat and the third, security agreements as integration efforts of the territory and the integration of politics. From the three functions, then the Indonesian security agreement."

"Gerakan lingkungan antisawit adalah gerakan yang baru dalam gerakan lingkungan, walaupun isu sawit bukanlah isu yang baru namun tidak pernah sebelumnya menjadi pembahasan yang lebih berorientasi pada lingkungan. Penelitian ini mengkaji Jaringan Sawit Watch sebagai penggerak gerakan sosial baru di Indonesia. Dan penelitiannya mempergunakan pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru dan Teori Mobilisasi Sumberdaya untuk menunjukkan dinamika dan organisasi gerakan sosial dengan melihat faktor diskontinuitas dan kontinuitas dari gerakan tersebut. Secara empiris gerakan sosial ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menggambarkan gerakan sosial di Indonesia.

---

Anti Oil Palm Environment Movement is a variant to a new social movement in the enviroment movement. Eventhough oil palm issue wasn`t a new issue but it wasn`t considered as environmental problem. This research studied Sawit Watch as a network which mobilize new social movement. The study used New Social Movement Theory and Mobilization approachs to reflect the social movement dynamic and organization through its discontinuty and continuity factor. Empiric study reflected that an integrated approach needed from New Social Movement Theory and Mobilization Resources Theory to present social movement in Indonesia."

"ABSTRAKKebiasaan footbinding adalah kebiasaan mengikat kaki hingga kecil yang dikenal dikalangan wanita tradisional Cina sejak zaman dinasti Tang (608-907) dan berakhir pada awal kekuasaan dinasti Qing (1900). Kebiasaan ini berubah fungsinya sesuai dengan perkembangan zaman dan akhirnya menjadi suatu bentuk kebudayaan yang unik dan hanya terdapat di negara Cina. Pada awalnya kebiasaan ini diterima masyarakat sebagai sesuatu kebiasaan yang menguntungkan dan sangat digemari. Tapi lambat laun akhirnya masyarakat mulai menyadari bahwa kebiasaan ini bukanlah suatu kebiasaan yang patut ditiru karena juga dapat berakibat buruk. Kedatangan missionaris dan gerakan emansipasi wanita memberi awal bagi perubahan pola pemikiran masyarakat tradisional kepada pemikiran modern. Kebiasaan mengikat kaki yang tadinya sangat digemari akhirnya mulai ditentang pada awal tahun 1900 dan dikenal dengan nama gerakan anti footbinding. Masyarakat, politikus, pemuka masyarakat dan pejabat pemerintahan lainnya juga turut membantu gerakan ini. Gerakan ini akhirnya dianggap berhasil pada awal revolusi di Cina. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya beberapa penelitian di desa-desa di Cina.

---

"

"Penulis menggunakan lirik-lirik lagu Bob Dylan yang dikaitkan dengan perang Vietnam untuk menganalisa pengaruh sebuah link lagu protes, terhadap gerakan antiperang, dalam kasus gerakan anti-perang Vietnam. Penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dalam penyusunan tesis. Data-data yang berkaitan ini diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, artikel-artikel, dan situs-situs.Perang Vietnam menjadi latar belakang seorarg musisi seperti Bob Dylan dalam menuliskan lagu-lagu yang mengekspresikan opini atau pendapatnya dalam menentang perang Vietnam dan diskriminasi yang terjadi di Amerika. Semua lagu protes yang diciptakannya menggambarkan situasi yang sedang dialami oleh seluruh rakyat Amerika di tahun 1960 an.Lagu protes ikut memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat Amerika, karena lagu-lagu protes ini digunakan oleh musisi tersebut sebagai alat protes untuk membuat bangsa Amerika mengerti dan menyadari apa yang sedang terjadi di negaranya. Pada mulanya lagu-lagu protes hanya dianggap sebagai opini pribadi penulisnya akan tetapi pada akhirnya opini pribadi ini berkembang menjadi opini publik (mayoritas) bangsa Amerika, disaat mereka menyadari bahwa lirik-liriknya berisikan kepentingan yang sama. Kemudian mereka mulai menggunakan lagu-lagu protes untuk mendukung gerakan anti-perang Vietnam tersebut, yang akhirnya menjadikan Bob Dylan tokoh musisi (folk hero) di masa 60's yang masih dikenang hingga sekarang.

---

Bob Dylan and Anti-Vietnam War Movement The writer used Bob Dylan's songs text connected to Vietnam War to analyze the impact of the lyrics of protest songs to Anti-Vietnam War Movement happened in the 60's. The writer also used qualitative approach to write this thesis. Data were collected from literatures, articles, and websites.

As the result, the Vietnam War became the motive for musician like Bob Dylan to write songs that expressed his opinion, in opposition toward the Vietnam War in the United States. All his protest songs reflected the situation faced by the people in 1960s.

Protest songs played a role in American society, because the songs are used as a tool to make American people understand and realize about what happened in their country. At first, protest songs may only show the writer's opinion, but when people understand and realize the lyrics also reflected their expression and opinion, finally, they started to use protest songs to support their movement "The Anti-Vietnam War movement" in the 60's."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai gerakan lingkungan anti sawit Greenpeace. Gerakan ini bertujuan untuk menghentikan laju deforestasi Hutan Indonesia yang diakibatkan oleh semakin meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Gerakan ini termanifestasikan ke dalam bentuk kampanye anti sawit Greenpeace, terhadap salah satu perusahaan besar industri kelapa sawit Indonesia, yakni Sinar Mas, selama periode tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif-analitis. Bentuk dari strategi gerakan ini adalah pemilihan target kampanye, menjadi saksi langsung sebuah peristiwa, pembentukan jaringan lokal-nasional, dialog dan forum diskusi, penggunaan aksi langsung tanpa kekerasan, serta penciptaan tekanan pasar.

---

This research explains about Greenpeace anti-palm environmental movement. This movement intends to stop deforestation in Indonesia caused by oil palm plantation expansion. The movement manifested in the form of anti-palm oil campaigns of Greenpeace to one of palm oil big company, Sinar Mas, in 2008-2010. The research uses qualitative method with descriptive-analytic approach. The forms of strategy are: selection of campaign target, bearing witness, establishment of local and national network, dialogue and discussion forum, non-violent direct action, and market pressure."