Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai unit-unit jaringan yang terdiri dari : Pusat Dokumentasi dan Biro Hukum Departemen-Departemen serta Lembaga non Departemen di Jakarta; Perpustakaan di Jakarta; Perpustakaan Fakultas Hukum/Universitas/Institut; Perpustakaan Negara/Umum; Biro Hukum Pemerintah Daerah; Serta Biro dan Lembaga lainnya. Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka PDII-BPIIN merupakan tempat menanyakan informasi tentang hukum dan perundang-undangan. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana PDII-BPIIN sebagai pusat jaringan dalam bidang hukum telah melayani keperluan pemakai. Serta kegiatan-_kegiatan apa Baja yang telah dilaksanakan dalam rangka ker_jasama dengan unit jaringan. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pelayanan infor_masi tergantung juga dari jumlah koleksi yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan pemakai PDII-BPIIN memiliki koleksi si dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Skripsi ini juga menguraikan tentang pembinaan tenaga ker_ja serta pendidikan dan latihan apa saja yang telah di-laksanakan bagi tenaga-tenaga pengelola Pusat Jaringan ini.

---

"

"ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum yang kegiatannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menegakkan supremasi hukum, dibutuhkan suatu kerjasama membentuk sebuah lembaga yang mengelola peraturan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JDIHN yang diciptakan tersebut melibatkan banyak pihak pusat dokumentasi hukum yang ada pada setiap instansi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga perlu diperhatikan tahapan dari proses kerjasamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian studi kasus. Penilitian ini akan membahas proses kerjasama, suatu teori dari Tuckman mulai dari tahap forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kerjasama yang ada pada JDIHN. Kerjasama yang ada dalam JDIHN bertahan hingga saat ini karena adanya legitimasi hukum dan kepentingan pimpinan instansi pemerintahan dan non pemerintahan. JDIHN merupakan organisasi yang mengelola peraturan hukum dan merupakan media mendapatkan peraturan hukum sebagai referensi dalam membuat produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.Kata kunci :Kerjasama jaringan, JDIHN, BPHN, networking.

---

ABSTRAKIndonesia is state of law whose activities must be based on existing legal regulations. In upholding the supremacy of the law, it takes a cooperation to establish an institution that manages the laws and regulations spread throughout Indonesia. The cooperation in the National Legal Information Documentation and Information Network JDIHN created involves many parties of legal documentation center that existed in every agency spread all over Indonesia so it should be noted the stages of the cooperation process. This research uses qualitative method in case study research. This research will discuss the process of cooperation, a theory of Tuckman from the stage of forming, storming, norming, performing, and adjourning. The research was conducted to know the development of cooperation in JDIHN. Cooperation is in JDIHN survived until today because of the legitimacy of the law and the interests of the heads of government and non government agencies. JDIHN is an organization that manages the rule of law and media to get the rule of law as a reference in making the legal product issued by each agency. Keywords Network cooperation, JDIHN, BPHN, networking "

"ABSTRAKDalam setiap kegiatan perpustakaan pengolahan data bibliografi merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan untuk memberikan informasi singkat suatu bahan pustaka kepada para pemakai. Pengolahan data bibliografi peraturan perundang-undangan akan lebih berdaya guna bila dapat diolah dengan cepat, sehingga informasi peraturan perundang-undangan dapat segera diinformasikan kepada para pemakai, terutama para peneliti, dan perencana hukum. Di bidang pengolahan data, komputer adalah salah satu sarana penunjang tersedianya informasi yang relevan, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan oleh Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (PDH BABINKUMNAS). Dengan pertimbangan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Mempelajari kenyataan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan di PDH BABINKUMNAS. Penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur dan tinjauan umum ke PDH BABINKUMNAS. Dalam analisa diuraikan tahapan pelaksanaan komputerisasi, baik melalui tinjauan literatur maupun melalui tinjauan umum. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan di PHD BABINKUMNAS kurang efektif sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa komputerisasi data bibliografi yang dilakukan di PDH BABINKUMNAS perlu ditinjau kembali.

---

"

"Penelitian mengenai koleksi bahan pustaka KBK telah dilakukan pada 26 anggota jaringan informasi dan dokumentasi bidang KB Nas di tingkat pusat yaitu Jakarta, pada bulan Mei sampai dengan Desember 1987. Penelitian bertujuan antara lain untuk memperoleh gambaran keadaan koleksi bahan pustaka dari perpustakaan anggota jaringan, terutama koleksi bahan pustaka KBK. Pengumpulan data dilakukan melalui koesioner dan wawancara dengan petugas perpustakaan anggota.Hasilnya adalah jumlah koleksi buku anggota jaringan informasi dan dokumentasi secara keseluruhan jumlahnya cukup besar yaitu 741.972 judul, sedangkan koleksi buku bidang KBK hanya meliputi 6,36% atau 47.255 judul. Dilihat dari segi presentase bandingan antara koleksi buku KBK dengan koleksi buku keseluruhan tiap anggota yang terbesar dimiliki oleh perpustakaan Pusdokinfo PPT-LIPI, perpustakan PKMI, LD-UI, PKBI, BKKPN dan Dirbinkes Keluarga. Koleksi buku bidang KBK terbanyak dimiliki oleh perpustakaan BKKBN, LD-UI, PKMI, PKBI dan perpustakaan Nasional. Pedoman pengolahan bahan buku yang banyak dipakai : AACR2 untuk deskripsi bibliografi. DDC untuk klasifikasi, Tesaurus KBK untuk tajuk subjek. Dari ke-26 anggota jaringan terlihat yang mempunyai pustakawan yang didukung oleh latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan tingkat perguruan tinggi adalah 62% dan selebihnya seperti perpustakaan PKBI, Dirbinkes Keluarga, Deptan, TVRI, Depdagri, Depag, Pertamina, PIN dan Pusdokinfo PPT-LIPI tidak mempunyai pustakawan tersebut."

"peraturan pemerintah no 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional"

"Di zaman modern sekarang ini banyak penelitian yang diadakan sehingga makin banyak pula bahan pustaka yang diperlukan sebagai bahan bacaan untuk menunjang penelitian. Penelitian itu sendiri bulan hanya dalam satu bidang, tapi berkaitan dengan bidang lain, sehingga dibutuhkan bahan pustaka. yang ada di perpustakaan lain. Untuk bahan pustaka yang tidak ada di perpustakaannya sendiri, bila biaya mencukupi dan masih dalam cakupan subyek koleksi perpustakaannya, bahan bisa dibeli.Namun, jika bahan tersebut di luar cakupan subyek koleksinya atau berkaitan subyeknya , biaya perpustakaan terbatas dan bahan pustaka itu sangat diperlukan bagi penelitian, maka pustakawan harus memikirkan bagaimana supaya bahan tersebut didapat. Atau bagainana supaya dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para peneliti.Dengan berdirinya pusat-pusat jaringan informasi dan dokumentasi ilmiah nasional pada bulan Juli 1971 maka dibentuklah kerja sama antara perpustakaan menurut cakupan serta kaitan bidang masing-masing. Walaupun kerja sama pinjam antar perpustakaan sudah dilaksanakan di pusat-pusat tersebut, namun baru pusat jaringan infornasi dan dokumentasi dalam bidang biologi dan pertanian yang nampergunakan peraturan serta formulir seragam untuk perpustakaan pesertanya. Kordinasi dilakukan oleh perpustakaan Bibliotheca Bogorien_"

"Pembinaan pegawai perlu diperhatikan karena pegawai merupakan tulang punggung organisasi. Pegawai yang terampil secara langsung maupun tidak langsung .dapat membantu atasan dalam mengemban tugasnya. Menyadari akan pentingnya peranan pegawai dalam mengelola informasi, kami memilih sebagai topik skripsi ini' PEMBINAAN PEGAWAI dengan mengambil kasus pelaksanaannya di Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN-LIPI). Meskipun sejak 13 Januari 1986 PDIN telah berganti nama menjadi PDII (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) namun dalam skripsi ini kami memakai nama PDIN, karena pada saat skripsi ini mulai dikerjakan, namanya masih PDIN. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pembinaan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di PDIN. Untuk itu yang dikaji adalah :1. Pelayanan jasa informasi di PDIN. 2. Pengadaan pegawai untuk memenuhi tujuan PDIN. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai unsur pembinaan pegawai."