Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah mengenai pentingnya penomoran standard buku pertama kali muncul pada akhir tahun 1965 ketika mata rantai perbukuan terbesar di Inggris yaitu W.H. Smith & Son Ltd. Mengumumkan bahwa mereka sedang mengarahkan sistem perbukuan yang dikendalikan oleh komputer. Untuk tujuan ini maka dipandang perlu untuk membuat sistem penomoran yang unik dan tidak dapat berubah-ubah yang dapat ditempatkan menurut sistem standard. Pada bulan Mei 1966, Prof. Gordon Foster melaporkan tentang perlunya sistem standard penomoran buku dengan mengatakan bahwa There is a clear need for the introduction Into the book trade of standard numbering... and substantial benefits will accrue to all parties therefrom. (Ada kebutuhan yang jelas akan pengenalan suatu penomoran standard bagi dunia perdagangan buku dan manf aat yang besar akan dirasakan oleh semua pihak). Kebutuhan akan penggunaan suatu sistem standard penomoran secara internasional pertama kali dibicarakan dalam International Conference on Book Market Research."

"ISBN atau International Standard Book Number adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi yang diberikan secara unik tersebut berkaitan dengan perbukuan meliputi kode negara tempat buku diterbitkan, kode penerbit, dan kode judul buku. ISBN merupakan elemen esensial dalam produksi, distribusi, analisis penjualan, dan penyimpanan data bibliografi, serta memiliki arti penting dalam manajemen informasi di perpustakaan. Sejak dikembangkan pada tahun 1960-an, ISBN diterapkan di lebih dari 160 negara. Seiring dengan perkembangan jumlah penerbitan buku yang sangat pesat dan kemajuan teknologi informasi, telah dilakukan revisi struktural terhadap sistem penomoran ISBN, yakni perubahan dari ISBN 10 digit menjadi ISBN 13 digit. Bagaimana penerapan ISBN di Indonesia? Perpustakaan Nasional RI (Perpustakaan Nasional) sebagai badan nasional ISBN untuk Indonesia, menerapkan prosedur pemberian ISBN kepada setiap warga negara Indonesia, baik perseorangan, lembaga pemerintah, maupun penerbit swasta bagi hasil cipta karya atau karya yang berupa buku ataupun musik."

"Abad ini dapat didefinisikan sebagai Abad Produktifitas. Salah satunya yang terpenting adalah dengan bangkitnya Jepang sebagai negara adidaya ekonomi, terutama diwamai dengan terjadinya revolusi mutu di Jepang. Konsumen Amerika lebih menyukai produk Jepang, tapi produsen Amerika tidak menyukai situasi lersebut. Orang Amerika telah mengekspor jutaan kesempatan kerja dan neraca perdagangannya timpang sehingga dipaksa untuk melawan revolusi mutu.Oleh karena itu meningkatnya persaingan semakin menyadarkan perusahaan akan mutu. Arti mute atau kualilas yang semula bersifat netral perlahanlahan bergerak kearah positif. Upaya untuk meningkatkan mute masih akan menyibukkan berbagai pihak selama beberapa dasawarsa mendatang. Semua bermula pada awal tahun 1980-an dimana banyak perusahaan mengambil inisiatif untuk meningkatkan mutu, tetapi hanya sedikit sekali yang berhasil menjadi pimpinan di bidang mutu. Dengan demikian persaingan di dalam mute meningkat secara drastis.Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, bila ingin eksis di pasar internasional maka harus mampu memenuhi tuntutan konsumen yang berkaitan dengan sertifikat mutu. ISO (The Internasional Organization for Standardization) adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan sistem standar mutu atas barang dan jasa.Thesis ini mencoba untuk menganalisa pernberlakuan ISO di Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas. Banyak hal-hal yang dapat diuraikan, seperti sejarah ISO, berapa macam bentuk ISO, bagaimana implementasinya di Indonesia dan apa manfaat serta hambatan yang dihadapai Indonesia dalam dunia bisnis saat ini bila tidak mendapatkan sertifikasi ISO."

"Penelitian ini membahas dampak kebijakan layanan ISBN Perpustakaan Nasional RI terhadap penerbit di Jawa Barat. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 mewajibkan seluruh penerbit untuk menerapkan kewajiban tersebut. Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan jumlah penerbit terbanyak kedua di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk mengetahui dampak kebijakan ISBN terhadap penerbit di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ISBN awalnya menjadi tantangan bagi penerbit untuk beradaptasi dengan persyaratan baru. Akan tetapi, setelah kebijakan diterapkan, penerbit berhasil meningkatkan kembali volume penerbitan dan mengembangkan strategi untuk memenuhi persyaratan pengajuan ISBN. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ISBN berpotensi meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat dan mendorong perubahan praktik penerbitan di Jawa Barat.

---

This study examines the impact of the ISBN service policy of the National Library of Indonesia on publishers in West Java. The National Library Regulation Number 5 of 2022 mandates all publishers to comply with this obligation. West Java itself is the province with the second-highest number of publishers in Indonesia. This research uses a qualitative method with a case study approach to understand the impact of the ISBN policy on publishers in West Java. The results of the study indicate that the ISBN policy initially posed a challenge for publishers to adapt to the new requirements. However, after the policy was implemented, publishers managed to increase their publication volumes and develop strategies to meet the ISBN application requirements. The findings of this study show that the ISBN policy has the potential to enhance the availability of information for the public and encourage changes in publishing practices in West Java."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan pemahaman umat Islam mengenai hukum zakat demikian pula dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan berusaha memberikan gambaran mengenai hukum zakat baik dari sisi pemahamannya maupun pada tataran aplikasinya dalam kehidupan umat Islam, selain itu akan diketahui pula bagaimana peranan dan proyeksi zakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penelitian ini juga digunakan metode priskriptif, selain penggambaran realitas pemahaman mengenai zakat dan pelakaanaannya juga dilakukan penilaian dan selanjutnya diberikan solusi yang lebih baik sesuai konteks kehidupan modern tanpa mengurai nilai esensial syariat Islam. Pengumpulan data dan informasi, selain dilakukan penelitian di berbagai instansi yang relevan antara lain BAZIS, Subdit ZAWAIB Departemen Agama W, MLTI dan sejumlah lembaga Islam. Juga dilakukan wawancara langsung kepada para ulama (ahli Islam) dan praktisi sehingga data yang diperlukan dalam penelitian dapat dihimpun dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum atau fikih zakat yang digunakan oleh masyarakat Indonesia hingga dewasa ini masih merupakan hasil karya mujtahid beberapa abad silam baik secara konseptual maupun praktiknya, terlihat adanya kesenjangan jika akan diterapkan dalam kehidupan umat Islam di zaman modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan di berbagai bidang kehidupan. Kesenjangan itu terlihat pada konsep, persepsi dan pemahaman zakat yang umumnya seolah-olah dipahami zakat sebagai ibadah semata-mata (ibadah mahdlah) terlepas dari konteks sosial ekonomi, yang berdampak pada pelaksanaannya. Karena dipahami sebagai ibadah semata-mata maka sifatnya sangat individual, rigid dan formal, padahal hukum zakat semestinya fleksibel, kondusif dan ekomodatif, zakat selain bernuansa ibadah juga bernuansa muamalat (sosial).Pada sisi objek zakat juga dikenakan pada objek tertentu yang berkembang ketika fikih zakat dirumuskan, perkembangan bidang kehidupan secara komersial masa kini sungguh tidak ter-cover dengan aturan fikih yang ada, selain itu gambaran objek zakat masih bernuansa timur tengah. Sudah saatnya fikih zakat dimekarkan agar lebih kontekstual dan akomodatif yang dapat mengantisipasi dan menjangkau setiap perkembangan terutama pada kegiatan komersial. Sementara itu dalam pelaksanaannya, untuk zakat fitrah telah berjalan dengan baik lain halnya dengan zakat harta (mal) masih terasa belum mampu memberikan arti bagi kehidupan terutama dalam mengubah kondisi kehidupan muslim yang berkekurangan dan keterbelakangan. Secara realistis dan proyektif potensi zakat memberikan optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana pengentasan kemiskinan.Dalam prakteknya zakat ditunaikan secara sukarela oleh muzakki (pembayar zakat) tanpa kontrol apalagi pemaksaan. Padahal hukum asal zakat adalah kewajiban mutlak bagi yang memenuhi syarat. Karena zakat dalam pelaksanaannya bersifat sukarela berdasarkan keyakinan agama disinyalir sebagai penyebab tidak efektifnya peranan zakat dalam kehidupan, juga disebabkan karena pendayagunaannya masih bersifat konsumtif. Melihat manfaat dan potensi zakat yang dapat dijadikan modal dalam membangun bangsa terutama untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan sebagai sumber dana bagi penyediaan fasilitas umum lainnya, sangat beraiasan jika pelaksanaan zakat dapat dipaksakan sesuai hukum asalnya melalui bantuan negara (negara harus memfasilitasi) yaitu pemerintah mengupayakan perundang-undangan zakat, hanya dengan cara demikian potensi zakat akan tergali terutama untuk (1) meredam konflik pendapat mengenai konsep fikih zakat mcnjadi sebuah unifikasi hukum zakat di Indonesia, (2) untuk menata sistem pengelolaan dan pendayagunaannya secara produktif dan profesional, (3) sebagai sarana pendukung dalam menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini, dan (4) sebagai sarana dalam upaya memberdayakan sistem ekonomi kerakyatan yang tazkiyah bersumber dari dana zakat."

"Seiring dengan "runtuhnya" rezim Orde Baru, fokus studi hubungan Islam dan negara mengarah pada masalah partisipasi umat Islam dalam agenda konsolidasi demokrasi. Studi ini mengambil fokus pada analisis wacana hubungan Islam dan demokrasi yang dikembangkan oleh kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam kerangka penguatan masyarakat sipil (civil society).Konsep civil society yang digunakan mengikuti pendekatan Robert W Hefner yang lebih dekat dengan terminologi "masyarakat warga" atau "masyarakat kewargaan" yang memiliki ruang di antara individu (keluarga) dan negara. Untuk kasus Indonesia, Hefner melihat adanya kecenderungan mengarah pada "civic pluralist" atau "civil Islam" sebagai kelompok yang berlawanan dengan Regimist Islam (Islam Politik) yang disebut Gellner sebagai musuh bebuyutan dari pluralisme dan kebebasan sipil.Kerangka teori yang digunakan mengikuti perspektif kritis Habermas mengenai evolusi sosial. Dalam hubungannya dengan subjek penelitian yang ingin melihat wacana J1L mengarah pada "civic pluralist," menghasilkan kerangka pikir mengenai evolusi sosial melalui tiga tahap sebagai berikutPertama, tahap interaksi melalui simbol-simbol, agama dipandang sebagai sistem simbol harus memberikan sebuah kerangka ideal normatif berkenaan dengan kebebasan, martabat individual, hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri, dan prosedur yang mengatur koordinasi interaksi di antara berbagai kelompok; Kedua, pada tahap tuturan yang dideferensiasikan dengan pernyataan-pernyataan. Hasil elaborasi simbol keagaman dijadikan sebagai sebuah "patokan" evaluasi untuk memperoleh peran sosial tertentu; Ketiga perbincangan (diskursus) argumentatif. Terdapat hipotesis antara kesadaran moralitas dari agama dengan peran sosial sebagai warga negara. Target yang hendak dicapai adalah sebuah struktur hukum yang dilembagakan dan struktur penjelasan moral yang mengikat.Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan hermeneutika. Langkah teknis yang digunakan meliputi dua langkah pokok. Pertama, memahami keseluruhan wacana III., lalu mengklasifikannya dan mengambil fokus pada dua masalah pokok: makna "liberal" dalam Islam Liberal dan memahami argumen penolakan negara syariat sebagai implikasi langsung dari pemahaman keagamaan secara liberal. Kedua, menganalisisnya dengan menggunakan kerangka konsep evolusi perkembangan masyarakat menuju civic pluralist, seperti dikemukakan di atas.Tema penelitian: (1) JIL adalah kelanjutan dari gerakan neo-modernisme Islam, baik secara isi maupun metodologi; (2) Wacana yang dikembangkan JIL selama 2001-2003, meliputi empat agenda pokok: kebebasan berpendapat; merumuskan sebuah teologi untuk negara modern sekular; emansipasi perempuan; dan mencari sebuah bentuk teologi untuk merumuskan hubungan harmonis antar umat beragama. Terdapat sebuah kerangka logis dan alur argumentasi yang dikembangkan bahwa dengan bersikap liberal dalam pengertian bebas berpendapat akan melahirkan sebuah sikap beragama yang inklusif, toleran, plural dan sekular. (3) Secara umum wacana JIL dalam perspektif teori evolusi Habermas masih berada dalam tahap interaksi melalui simbol, di mana tuturan dari tindakan masih terkait dengan kerangka kerja sebuah bentuk komunikasi tunggal yang bersifat memerintah. Di mana tindakan-tindakan, motif-motif (harapan-harapan tingkah laku), dan subjek-subjek tindakan masih merujuk pada struktur umum tindakan. Hal ini berlaku baik ketika memposisikan liberalitasnya maupun ketika beragumen mengenai penolakan negara syariat.Dalam perspektif civic pluralist pola keberagarnaan JIL di atas bisa dibaca sebagai langkah "pesiapan" dengan mempersiapkan sejumlah sikap yang liberal, plural, toleran, dan sekular bagi perumusan nilai-nilai atau kultur baru sebagai warga negara dari sebuah masyarakat yang multikultur. Dengan rumusan sikap di atas, maka memungkinkan JIL menjadi semacam kelompok civil religion-dalam pengertian Bellah yang merujuk sejarah kebangsaan Amerika-untuk kasus Indonesia.Implikasi Teoretik: Meski JIL sudah menggunakan sebuah media (www.islamib.com) yang bisa disebut sebagai public sphere, respon dan kritik yang diterima JIL tidak semuanya berjalan dalam sebuah proses dialog yang terbuka. Bahkan gesekan ini pada akhirnya hanya menghasilkan perbedaan secara diametral antara Islam Liberal dan Islam Fundamental. Atau antara Islam Liberal dengan Postradisionalis (POSTRA) Islam. Dan debat melebar keluar, tidak dalam dimensi wacana tapi melanjut ke arah tudingan politis: siapa dibalik dan kekuatan politik ideologi apa di balik masing-masing kelompok. Hal ini sepertinya tidak diantisipasi oleh Habermas yang berjalan terlalu linear dalam menentukan proses perubahan sosial. Sedangkan pada Hefner hanya disediakan pemetaan mana yang civic/civil dan mana yang uncivic/uncivil."

"Sebagai hasil dari pendidikan dalam bidang perpustakaan kami telah mengenal dunia perpustakaen dari de_kat dengan berbagai masalahnya. Salah satu masalah yang sangat menarik perhatian kamit ialah masalah mebilernya. Hal ini disebabkan sejak dulu memang kami telah tertarik oleh / menaruh perhatian terhadap bidang mebiler. Bahkan bila waktu mengizinkan kadang-kadang senang pula mem_buatnya, walaupun dalam bentuk sederhana. Hasil survai menunjukkan bahwa keadaan mobiler perpustakaan di Indonesia pada umumnya belum memuaskan. Dari sekian banyak perpustakaan yang disurvai ada diantaranya yang perencanaan mebilernya diserahkan begitu saja kepada arsitek atau pengusaha mebiler. Padahal tindakan ini adalah kurang bijaksana, sebab tidak semua arsitek dan/atau pengusa_ha mebiler itu memahami sepenuhnya persyaratan mebiter perpustakaan. Sedangkan yang akan merasakan ada tidaknya pengaruh mebiler terhadap pelayanan perpustakaan adalah pustakawan itu sendiri. Keadaan mebiler tersebut pada nornor 2 di atas terutama disebabkan belum adnnya standarisasi khusus untuk mebiler perpustakaan di Indonesia."