Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 27467 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Pluralisme secara tepat dimaknai sebagai suatu pandangan yang menerima berbagai konsepsi mengenai tujuan-tujuan hidup. Pluralisme kemudian dipahami sebagai pemahaman bersama mengenai tradisi, identitas, dan moralitas. Keseluruhan aspek tersebut bermula dari pengertian manusia sebagai agen yang bebas. Seluruh pembicaraan mengenai bagaimana manusia hidup dalam situasi berbeda ditentukan pada tiga nilai dalam masyarakat modern: pertama, kondisi demokratis (pilihan sosial didasarkan pada prosedur yang bebas, tidak memaksa, dan menerima suatu diskusi terbuka pada isu yang akan diputuskan secara bersama). Kedua, Liberalisme (suatu pandangan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan seperti, kebebasan atas kepercayaan, kebebasan ekspresi, dan kebebasan untuk memilih). Ketiga, Pluralisme (pandangan yang mengedepankan hak setiap individu untuk mendefinisikan dan menjalankan hidup menurut cara pandang masing-masing dalam keadaan damai). Melihat ketiga aspek penting tersebut, maka dapat dimaknai bahwa masyarakat liberal adalah suatu kondisi minimum untuk mewujudkan suatu keadaan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, Karena masyarakat liberal dibentuk dari individu-_individu yang memegang komitmen dalam perbedaan, dan terkadang tidak saling cocok mengenai apa yang disebut sebagai hidup yang baik dan cara mewujudkannya. Dalam perwujudan masyarakat modern, sebagai sebuah masyarakat liberal, Pluralisme tumbuh sebagai implikasi clan keyakinan yang mendasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih sendiri bagi dirinya dalam memandang konsepsi mengenai kebaikan hidup. Pembelaan terhadap Pluralisme, mengemuka dengan disampaikannya ide mengenai Incommensurability nilai-nilai. Beberapa sistem nilai secara bersamaaan sesungguhnya dapat secara sama divalidasi dalam status Incommensurable, karena menentukan satu nilai yang mengatasi nilai-nilai yang lain adalah suatu kemustahilan, jika kita mau berkomitmen pada kehidupan damai dalam perbedaan. Asumsi yang dibuat dalam melihat nilai-nilai Incommensurable satu sama lain adalah secara sederhana atas pemahaman bahwa tidak mungkin menentukan suatu ukuran rasional dalam menakar nilai-nilai tersebut dalam suatu skala hitung. Sampai pada titik ini dapat dimengerti bahwa dimungkinkan adanya suatu tarik-menarik di antara perbedaan-perbedaan nilai-nilai itu dalam suatu sistem moral. Implikasi dari Liberalisme adalah: masyarakat liberal tidak hanya melindungi kebebasan setiap individu, namun juga memperbolehkan tumbuh berkembangnya perbedaan dan persaingan pandangan dalam melihat dunia secara konseptual. Berpikir untuk melewati batas ideologi pribadi dan kelompok atas nama kebebasan individu sebagai agen bebas adalah sesuatu yang menjadi cerminan masyarakat liberal yang pluralis. Apa yang kemudian menjadi penting adalah usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat liberal yang menyadari nilai-nilai Pluralisme dalam dirinya. Namun nilai yang ada dalam dirinya itu harus dibentuk dan dihadirkan. Incommensurability nilai-nilai memungkinkan hal tersebut, karena kesadaran untuk memahami yang lain akan muncul dan menyadari potensi sebagai agen yang bebas, individu tidak terkurung dalam eksklusivitas identitas dan nilainya, tetapi memiliki jiwa inklusif yang memungkinkan perkembangan pribadinya dalam mewujudkan cita-cita hidupnya. Principle of harm yang muncul kemudian lebih sebagai suatu resep untuk mengobati kemungkinan yang ditimbulkan suatu penguasaan mayoritas atas individu, karena adalah lebih baik mengembalikan suatu konsepsi kebaikan kepada individu daripada memberikannya pada kelompok atau budaya yang dianut mayoritas. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah terjadinya suatu intervensi ilegal atas individu."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006
S16124
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Adityas Setiya
"ABSTRACT
Masyarakat majemuk yang ada merupakan kegagalan dalam mencapai masyarakat multikulturalis. Perlu adanya peran pemerintah untuk membentuk pandangan multikulturalisme dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat majemuk yang terutama terjadi pada masalah identitas di dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini menggunakan politics of recognition dari Taylor dan politics of identity dari Appiah. Masalah identitas ini dapat disusun dalam dua bentuk, labeling dan kompleks superioritas. Setelah membedah masalah, penelitian ini kemudian disusun kerangka bagaimana pemerintah harus bergerak dalam menyelesaikan masalah identitas ini dengan pemikiran Kymlicka yang dilengkapi dengan Modood untuk memberikan penyelesaian terhadap minoritas keagamaan.

ABSTRACT
Plural society is a incomplete form of multiculturalist society. The needs of government role to forming the multiculturalist view in the society by making policies to solve the plural societys problem, mainly in case of identities problems in the plural society. This research use Taylors politics of recognition and Appiahs politics of identity to identify two problem in identity, labeling and superiority complex. After cracking the problem, this research can be continued to make a framework of how government should move to solve problems of identity using Kymlickas opinion and completed by Modood to solve the religious minoritys problem."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Von Mises, Ludwig, 1881-1973
Jakarta: Freedom Institute, 2011
320.51 MIS i t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Asiswa Sukaryaditisna
"Penelitian mengenai Iahirnya Agrarische Wet 1870 ditelusuri sejak V.O.C. dilikuidasi, diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gagasan Raffles dengan land rente nya diarahkan pemilikan tanah secara komunal menjadi kepemilikan perorangan, dalam penarikan pajak tanah, dan diooba melepaskan ikatan adat dan tradisi. Gagasan dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak berhasil.
Setelah dilanda krisis keuangan, politik Kolonial mempraktekan stelsel Tanam Paksa, yang dampaknya sangat berpengaruh pada struktur sosial ekonomi, intensifikasi sistem produksi pra kapitalisme. Tanam Paksa menciptakan usaha pertanian yang padat karya bagi petani pribumi, dan usaha padat modal bagi pengusaha Eropa dan pengusaha asing lainnya (1830 - 1870).
Sistem Tanam Paksa diparuh waktu tahun 1850 - 1870 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dari kapitalisme komersial ke kapitalisme industri, dan pada perkembangan politik partai Liberal sangat berpengaruh dalam menentukan politik Kolonial Hindia Belanda Desakan para pengusaha Belanda yang mendapat dukungan dari golongan Liberal berhasil melahirkan Agrarische Wet 1870.

This research is aimed to explain about the birth of Agrarische Wet in 1870. It can be seen since the liquidation of VOC, that taken over by the Nederland india government. Raffles? idea about landrent was applied on the comunally owned ground to individually owned ground, on landrent inning, and the abolishing of custom and traditional ties. The idea was followed unsuccesfully by Dutch govemment.
After monetary crisis, Dutch colonial govemment practised Culture System, with the great effects on socio-economic structure and pre-capitalism intensive production system- Culture System created a work-intensive farming pattern for native peasant, and at the same time capital-intensive for Europeans and foreigner entrepreneurs (1830-1870).
In the late Culture System, 1850-1870, it caused the economic growth from comercial to industrial capitalism, and also had a great influence on the Liberal Party's power to colonial policy in East india. The private entrepreneurs' pressure, supported by Liberal patron, leaded to the birth of Agrarlsche Wet in 1870.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17212
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bolkestein, Frits
Jakarta: Sumatra Institute, 2006
320.51 BOL l
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Donny Gahral Adian
Depok: Koekoesan, 2010
320.959 8 DON d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Al Chaidar
"Tulisan berikut ini akan berusaha mengelaborasi beberapa asumsi pokok mengapa pemerintah menetapkan pajak dalam masyarakat dan perkcmbangan kondisi signifikannya di masa sekarang tenitama setelah merebaknya isu liberalisasi perdagangan dunia. Kebijakan pemerintah secara umum dalam tutisan ini menipakan kebijakan politis (political policy) yang merupakan out-put dari proses pengaturan masyarakat dalam sebuah negara. Bagaimana masyarakat diatur dan kebijakan perencanaan perabangunan yang dilakukan pemerintah akan sekaligus merupakan sebuah pola pertahanan pemerintah untuk menjaga kelanggengan kdniasaan. Di sini, artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan untuk mengatur agar tidak terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium), jurang atau kesenjangan sosial (social inequality) dan, pada akhinrya, kekacauan politik (chaos)."
1996
BBJI-II-4-Des1996-14
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Maskurotul Ainia
"ABSTRAK
Keunikan dari manusia adalah alteritas, dan hanya dengan memahaminya kita
dapat memahami konsep tentang keadilan dan kemanusiaan. Pada tesis ini, saya
berpendapat bahwa pluralisme radikal tidak hanya kritisisme terhadap pluralitas
dan melampaui pluralisasi, tetapi juga mempunyai kecenderungan untuk
membangun ketidakmungkinan untuk landasan bagi keduanya. Jadi, saya sepakat
dengan Jaques Derrida ketika dia menulis, keadilan adalah dekontruksi, yang
mana ditujukan untuk kemajuan kemanusiaan itu sendiri.

ABSTRACT
The uniqueness of human is alterity, and only through such understanding we can
grasp the concept of justice and humanity. In this thesis, I argue that radical
pluralism is not only a criticism towards plurality and beyond plularization, but
also have the tendencies to build the impossibility of the ground for them. So, I
agree with Jaques Derrida when he wrote justice is deconstruction, which is for
the betterment of humanity.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2012
S1802
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
A.A. Bagus Pratama Putra
"ABSTRAK
Demokrasi mengakui individu setara dalam politik dan liberalisme, dengan gagasan individualisme normatif, mengakui individu setara dengan individu lainnya sebagai sesama individu, membuat kedua nampak bertentangan. Namun, kedua teori tersebut tetap digabungkan menjadi satu dan menciptakan sistem pemerintahan yang kita kenal dengan Demokrasi liberal. Dengan menggunakan pandangan Norberto Bobbio, tulisan ini mencoba menjelaskan keselarasan demokrasi dan liberalisme.

ABSTRACT<>br>
Democracy acknowledged invidual are equal in political value and liberalism, with the idea of normative individualism, acknowledged individual are equal with each other, so it makes this two theories seems contradictive. However, these two theories were combined and created a new sistem that we knew as Liberalism Democracy. With Norberto Bobbio rsquo s thought, this study trying to explain the harmony of these contradictive theories."
2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Compton, Boyd R.
Jakarta: LP3ES , 1993
320.51 COM k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>