Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 43076 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andayani Fajar Utami
"ABSTRAK
Perpustakaan desa sangat bermanfaat bagi masyarakat desa sebagai sarana penyedia informasi dan pengembangan diri masyarakat desa. Objek penelitian ini adalah pelayanan perpustakaan desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran sesungguhnya mengenai layanan perpustakaan desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa layanan perpustakaan desa Tugu Selatan belum diberikan secara maksimal dikarenakan beberapa factor seperti kemampuan dan jumlah petugas perpustakaan yang kurang memadai; koleksi yang kurang berkualitas; kegiatan layanan yang tidak optimal; serta keberadaan gedung dan ruangan yang masih belum memadai. Namun, dalam penerapan sistem pelayanan, perpustakaan desa Tugu Selatan sudah tepat dalam menggunakan sistem pelayanan terbuka.

Abstract
Village library is very useful for rural communities as information provider and self development. The object of this research emphasize at library services, and focusing in description about the progress of it on field. This research use qualitative research with descriptive design. As a result of this research shown that the library service at South Tugu_s village library has not given the best effort because of some factors such as; lack of quality and quantity from the librarian, less quality of collection, services activity is not working optimally, and the condition of building and room that have not been improved. However, the implementation of service system in South Tugu village library already appropriate for the usage of open service system."
Lengkap +
2010
S14858
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Sidratul Muntaha
"ABSTRAK
Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana
sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018).
Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2%
pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015-
2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan
oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah
Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting.
Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting
ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah
satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi
Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus
digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh
perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi,
pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan
pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan
ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat
desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang
berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan
adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah
desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian
ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

ABSTRACT
The prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 compared
to around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presented
that there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013.
But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%-
-the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem,
Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in which
explained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village government
through village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programs
of stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year.
One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this study
aims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districts
that located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocated
specific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs which
might be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious food
supply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's food
resilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the village
funding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition of
stunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue.
Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization of
stunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primary
care (Puskesmas).
"
Lengkap +
2019
T55411
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Expansion of public participation in local autonomy is manifestated in government legal permition and support toward community-based services (CBS) in Bogor City. CBS is public services that are provided by individual citizen and non government organization. In fact, CBS in Bogor City faces some obstacles in legal permition fulfillment and less of support for the government. Obstacles and problem solutions in CBS are two things that are answered in this research. Qualitative method with quantitative data using as data support were used to answer the formula problems. After the withdrawal of quantitative data and the interviews were conducted for users, providers and government authorities in Bogor City, it is proved that the providers experienced problems in licensing, provision of facilities, student development and human resources. However, community-based services contribute to the achievement of minimum service standards (SPM), and some other perceived benefits such as low cost for users and the service is fast and precise. This study led to the recommendation in the form of strategic action and solution of the perceived constraints and government users."
Lengkap +
JWK 16:2 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Widya Safitri
"ABSTRAK
Tesis ini mengaji proses terjadinya tuna kisma di Desa Muara, Kabupaten Bogor. Tuna kisma di Desa Muara terjadi akibat stigma dan habitus yang terbentuk oleh sejarah desa. Kedua hal tersebut membuat posisi politik air antara Desa Muara dengan desa-desa lainnya, sesama pengguna aliran Sungai Cisodonu, sangat lemah. Keputusan buka-tutup irigasi air oleh desa-desa lain tidak mementingkan posisi Desa Muara yang terletak di hilir Sungai Cisodonu. Akibatnya Desa Muara mengalami kelangkaan air untuk mengairi sawah-sawahnya. Gagal panen tidak dapat dihindari dan berujung pada keputusan warga desa untuk menjual sawah-sawahnya, yang membuat mereka terjebak dalam kondisi tuna kisma. Karena keterbatasan warga Desa Muara untuk berkomunikasi dan menyuarakan kegelisahan atas kondisi tuna kisma yang melanda mereka kepada desa disekitar dan pihak eksternal lainnya, membuat warga Desa Muara lebih melihat ke dalam inward-looking communities . Resource sumber daya yang semakin langka menjadi dorongan besar bagi warga Desa Muara bersaing dalam memperebutkan posisi strategis secara ekonomi di dalam desa. Situasi ini memunculkan stigma baru bagi desa ini. Masyarakat yang mempraktekkan gaib dan mistik adalah stigma baru bagi Desa Muara. Persaingan politik dalam desa kemudian tidak lepas dari gaib. Tesis ini menjabarkan proses panjang terjadinya tuna kisma di Desa Muara, dimulai dari sejarah desa yang menimbulkan tembok besar habitus yang melimitasi warga Desa Muara hingga hilangnya tutug uyah sebagai simbol hilangnya kepemilikan sawah-sawah warga Desa Muara. Selain itu tesis ini juga menceritakan temuan-temuan kejadian yang terjadi berdasarkan kepercayaan dan aktifitas gaib sebagai akibat internalisasi yang terjadi di Desa Muara. Kata kunci: tuna kisma, sejarah desa, habitus, kelangkaan air, politik desa, stigma, kepercayaan gaib.

ABSTRACT
This thesis examines the process of Landless in Muara Village, Bogor Regency. The Landless case in Muara Village is caused by the stigma and habitus formed by the village 39 s history. Both of them make the position of Muara Village in the water regulations very weak among other villages as fellow users of the Cisadane River. The decision to open close of irrigation door by other villages does not consider the position of Muara Village which is located downstream of Cisadane River. As a result, Muara Village has water scarcity condition to irrigate its rice fields. Therefore, the harvest failure is inevitable and leads to the villagers 39 decision to sell their rice fields, then trapped in a Landless condition. Furthermore, the villagers of Muara become an internalized society because the limitations of Muara villagers to communicate and voice anxiety over the condition of their Landless to the other villages and other external parties. In addition, the water resources are increasingly scarce to be a big boost for Muara Village residents to internalize. Internalization takes place with the struggle for economic strategic position within the village and the emergence of a new stigma for Muara village society. Mystic and mysterious things became the villagers 39 choice as a new stigma in Muara Village. Political rivalry in the village then cannot be separated from mystical and supernatural things. This thesis describes the long process of Landless in Muara Village, starting from the history of the village which raises the great habitus that limited Muara villagers until the loss of joy of harvest as a symbol of loss of ownership of rice fields from Muara Village people. Besides, this thesis also explains the events occurred based on magic activities as a censequence of internalization occurred in Muara village. Keywords Landless, village history, habitus, water scarcity, village regulations, stigma, magic activities"
Lengkap +
2018
T52059
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD),pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan dan analisis terhadap persoalan-persoalan demokratisasi desa, serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada di desa dapat dibaca di buku ini."
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia Intrans Publishing, 2019
307.762 DEM
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Erlindawati
"Tugas akhir ini membahas tentang `Keberterimaan Wisman Arab di Desa Tugu Selatan Kampung Arab Cisarua Bogor`. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana asal mula Kampung Arab sebelum terdapat pengaruh kedatangan dari wisatawan mancananegara khususnya Arab, sampai bagaimana dominasi wisman Arab di Kampung Arab, bagaimana latar belakang kedatangan wisman Arab, serta bagaimana pengaruh atau dampak yang akan terjadi dari perubahan kondisi di daerah tersebut. Penulisan dilakukan menggunakan teknik wawancara lapangan selama dua kali oleh kepala dusun, satpam, turis Arab, dan tour guide. Penulis juga mendapat informasi melalui jurnal dan sumber berita. Penulisan menggunakan metode hasil dari penelitian yang bersifat kualitatif.  Kampung Arab merupakan bagian dari wilayah wisata Puncak di Kabupaten Bogor tepatnya di Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dinamakan Kampung Arab bukan karena kampungnya orang Arab, melainkan kampung yang bernuansa Arab. Menariknya dalam proses kedatangan wisman Arab, dapat dengan mudah kedatangan wisman Arab diterima dan mengubah daerah puncak seakan seperti di Timur Tengah. Pertemuan dua budaya dan keberterimaan tersebut telah memberikan perubahan yang menguntungkan untuk daerahnya. Seperti pada perubahan dalam interaksi sosial dan mata pencaharian di daerah tersebut. Hal ini akan menjadi sumber perubahan sehingga bagaimana kondisi Kampung Arab yang didominasi wisman Arab dapat diterima dengan baik di Kampung Arab Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor.

This final project is to discuss The Acceptance of Arabic Foreign Tourism in The Arab Village of South Tugu Cisarua Bogor. The purpose of this research is to describe how the origin of the Arab villages was predominant in the Arab countries, to how dominance of Arab tourism is in the Arab community, how the background of the coming of Arab tourism would be, and how the impact or impact would be of changing conditions in the region. Writing using field interview techniques for twice by village chiefs, security guards, Arab tourists, and tour guides. The author the author also get the information from journals and news sources. Writing employs a qualitative results method of research. The Arab city was part of one of the peak tourist areas of  Bogor district in the district of Cisarua district, Bogor, West Java. The name of arab village not because of the Arab homes, it was called Arab villages. Interestingly, in the process of coming all over the Arab countries, it can easily be accepted by Arab tourists and change the peak area as if in the Middle East. Such as changes in social interactions and livelihoods in the region. This will be a source of change so that how the Arab villages dominated by Arab tourism can turn Warung Kaleng or Sampay Villages into Arab villages. As a result of the tourism developments that have affected the growth of communities livelihoods, it has opened up businesses for the local people and can transform settlement. The villages known as the developing area have become the tourist destination for many countries, especially those coming from the Middle East. This will be a source of change so how can Arab villages dominated by Arab tourist can be well received in Kampung Arab Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2020
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Febrina K. P.
"Kusuma Putri, Febrina. ?Analisa Hukum Mengenai Praktik
Kawin Kontrak Di Indonesia (Studi Kasus : Kampung Sampay,
Desa Tugu Selatan. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dan
Setiabudi-Rasuna Said, Kuningan, Jakarta).?(Skripsi Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia), (Juli 2008).
Kawin kontrak, menurut arti katanya adalah perkawinan
yang dilakukan dengan adanya suatu perjanjian, dimana
perkawinan ini ditentukan dengan adanya ketentuan jangka
waktu perkawinan dan mas kawin yang diberikan kepada pihak
perempuan. Dalam Islam disebut kawin kontrak dan dalam
bahasa Arab disebut kawin mut?ah. Sedangkan secara hukum
Islam, perkawinan ini adalah suatu ?kontrak? atau ?akad?
antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimana dalam
perkawinan ini ditentukan olah jangka waktu yang sesuai
dengan kesepakatan kedua pihak dan adanya mas kawin untuk
pihak perempuan yang biasanya berupa uang dan emas. Syarat
kawin kontrak antara lain melakukan ijab Kabul, ada mas
kawin dan masa waktu perkawinan yang telah ditentukan
sesuai kesepakatan keduanya. Kampung Sampay dan daerah
setiabudi-rasuna said adalah dua lokasi dimana penulis
melakukan penelitian tentang kawin kontrak dan penulis
menemukan bahwa terdapat dua jenis praktik kawin kontrak di
Indonesia yakni yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan
atau biasa disamakan dengan nikah dibawah tangan hanya saja
telah ditentukan jangka waktu perkawinannya. UU 1/ 1974
tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa,
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan UU
Perkawinan juga mempunyai prinsip perkawinan yang kekal.Hal
tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kawin
kontrak dimana perkawinan telah ditentukan jangka waktunya.
kawin kontrak, terutama yang tidak dicatatkan, menimbulkan
kerugian terutama dipihak perempuan dan anak Yang
dilahirkan di dalam perkawinan tersebut."
Lengkap +
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008
S21384
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Tjempaka Sari
"ABSTRAK
Suatu survei perpustakaan telah dilakukan di Perpustakaan Desa Kaliboja, Kec. Paninggaran, Dati II Kabupaten Pekalongan, Jawa tengah pada Bulan Juli sampai dengan Desember 1988. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekurangan yang ada di Perpustakaan Desa Kaliboja dan pola membaca serta kondisi sosial wanita Desa Kaliboja. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara bebas dengan kepala desa, pengelola perpustakaan dan responden serta kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kesimpulan yang diperoleh adalah pada umumnya wanita di desa ini berpendidikan terbatas yaitu Sekolah Dasar dan cenderung kawin pada usia muda, namun mempunyai minat baca yang baik. Perpustakaan sangat membantu mereka untuk mengembangkan potensinya. Koleksi perpustakaan baik jumlah maupun komposisinya belum memenuhi standard minimal yang dianjurkan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan. Karyawan perpustakaan cukup beragam namun belum terorganisir dengan baik serta pengelolaan perpustakaan masih sederhana dan belum mengikuti anjuran Pusat Pembinaan Perpustakaan bagi Perpustakaan Desa. Untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, beberapa usaha perlu ditempuh antara lain : (1) Koleksi perpustakaan perlu dibina sesuai pedoman bagi perpustakaan desa. (2) Jam buka disesuaikan dengan waktu luang penduduk yakni jam 14.00 - 19.00. (3) Pengelolaan perpustakaan perlu dirapikan, termasuk promosi perlu lebih digalakkan. (4) Keadaan fisik perpustakaan memerlukan perbaikan sesuai standard yang ada. (5) Anggaran tetap yang memadai diperlukan untuk keberlangsungan perpustakaan.

"
Lengkap +
1989
S15253
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dessy Shitowatie
"[ ABSTRAK
Perkawinan adalah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila
dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta
dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Dalam perkembangan masyarakat
sekarang ini munculah istilah kawin kontrak, dimana perkawinan dilaksanakan
dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak,
serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan
tertentu. Hal tersebut menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
Utamanya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,
dengan menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga akan menghasilkan
suatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa
yang diteliti. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kasus kawin kontrak yang
terjadi di Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor melalui
beberapa wawancara. Kawin kontrak berakibat pada tidak diakuinya istri dalam
kawin kontrak sebagai istri yang sah, serta anak yang dilahirkan akibat
perkawinan kontrak digolongkan sebagai anak luar kawin. Diperlukan upaya
hukum untuk mencegah kawin kontrak, seperti upaya pemerintah memasukkan
Rancangan UndangUndang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama tentang
Perkawinan ke dalam program legislasi nasional 2010-2014 yang melarang
praktek kawin kontrak, atau diperlukan upaya hukum lainnya seperti membuat
para pihak dalam perjanjian kawin kontrak tersebut mempunyai kedudukan yang
seimbang.
ABSTRACT
Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is
performed according to the religion of the two parties and were listed in the
marriages registry office. In society development of today's came the term of
temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any
material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in
particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In
this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative
analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of
the object or event under study. This study also equipped with case study of
Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,
Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition
of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary
marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to
prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law
about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation
Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary
marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary
marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is
performed according to the religion of the two parties and were listed in the
marriages registry office. In society development of today's came the term of
temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any
material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in
particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In
this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative
analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of
the object or event under study. This study also equipped with case study of
Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,
Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition
of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary
marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to
prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law
about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation
Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary
marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary
marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is
performed according to the religion of the two parties and were listed in the
marriages registry office. In society development of today's came the term of
temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any
material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in
particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In
this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative
analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of
the object or event under study. This study also equipped with case study of
Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,
Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition
of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary
marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to
prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law
about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation
Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary
marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary
marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is
performed according to the religion of the two parties and were listed in the
marriages registry office. In society development of today's came the term of
temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any
material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in
particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In
this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative
analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of
the object or event under study. This study also equipped with case study of
Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,
Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition
of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary
marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to
prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law
about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation
Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary
marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary
marriage have the balance position, Marriage is legally recognize according to Indonesia’s 1974 Marriage Law if it is
performed according to the religion of the two parties and were listed in the
marriages registry office. In society development of today's came the term of
temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any
material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in
particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In
this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative
analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of
the object or event under study. This study also equipped with case study of
Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,
Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition
of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary
marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to
prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law
about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation
Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary
marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary
marriage have the balance position]"
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62551
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Ulhadira
"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan banyak perubahan kepada desa, salah satunya mengenai kedudukan desa sebagai subjek pembangunan atau yang dikenal dengan konsep Desa Membangun. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan redistribusi ekonomi melalui dana desa. Namun pada pelaksanannya, dana desa belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan status desa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan pengaturan pengelolaan dana desa dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Cileungsi Kidul, dan cara untuk mewujudkan konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul yang didasarkan pada pengelolaan keuangan desa yang optimal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih, dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Adapun terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Cileungsi Kidul belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul dapat terwujud apabila Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Desa Cileungsi Kidul memperhatikan keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama rekomendasi kebijakan berupa shopping list yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

Law No. 6 of 2014 concerning Village provides a lot of changes to the village. One of them is the inception of the Village-to-Develop concept which elaborates villages position as the subject of development. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government carried out economic redistribution through Village Fund. However, Village Fund has not been able to improve the status of the village. Therefore, this research aims to analyze the interrelatedness between the Village Fund management arrangements in the regulatory at the central and regional levels, the implementation of the Village Fund management faced by the Government of Cileungsi Kidul Village, and how to realize the concept of the Village-to-Develop in the Cileungsi Kidul Village, which is based on optimal village financial management. The results of this research indicate that laws and regulations regarding the management of the Village Fund are still too many, complicated, overlapping, and often being changed without the adequate socialization. The implementation of the Village Fund management in Cileungsi Kidul Village has not been thoroughly appropriate with the provisions of the regulatory. The concept of the Village-to-Develop in Cileungsi Kidul Village can be realized if the Central Government, Bogor Regional Government, and Cileungsi Kidul Village Government pay attention to the whole stages of the village financial management as regulated in the regulatory, especially policy recommendations which is called the shopping lists that have been submitted by the Central Government. This research uses a normative juridical method which reviews the problem formulations from the regulatory viewpoint."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>