Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 103506 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hutagalung, Arie Sukanti
Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
643.27 HUT c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fakhran Erifhata Taarif
"Pada suatu pembangunan rumah susun kadang kala terdapat perusahaan pembangunan rumah susun yang tidak dapat menyerahkan unit satuan rumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada pembeli satuan rumah susun. Dalam konteks Hukum Kepailitan, salah satu cara penyelesaiannya bisa dilakukan melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Proses ini bertujuan menghindarkan debitor dari kepailitan dengan memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk mencapai perdamaian diantara mereka sehingga kepentingan kreditor terlindungi. Pada kasus PT. Mitra Safir Sejahtera, Pengadilan Niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian sehingga secara otomatis PT. Mitra Safir Sejahtera dinyatakan pailit. Permasalahannya dengan putusan ini belum tercapai tujuan hukum kepailitan dalam melindungi kepentingan dari kreditor pemegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Berdasarkan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif, Skripsi ini ditujukan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan pada kasus PT. Mitra Safir Sejahtera dikaitkan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan dampak dari putusan tersebut kepada kreditor pemegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

In developing an apartment building sometimes the condominium developer company cannot turn over apartment units as agreed in Binding Sale and Purchase Agreement to the condominium unit buyers. In Bankruptcy Law, one of the options to solve this problem is by way of Debt Restructuring as stipulated in the Law No. 37 of 2004. This process aims to prevent the debtor from bankruptcy by providing opportunities for debtor and creditors to gain reconciliation to protect the interest of all creditors involved. In PT. Mitra Safir Sejahtera`s case, Commercial Court refused to endorse the draft of reconciliation thus PT. Mitra Safir Sejahtera was declared bankrupt. The problem with this declaration of bankruptcy, it does not provide the main purpose of the bankruptcy law to protect the interests of creditors that hold the Binding Sale and Purchase Agreement. Using normative methods and in regards to this issue, this thesis is aimed to identify the legal considerations of the Council of Judges of the Commercial Court in declaring bankruptcy to PT. Mitra Safir Sejahtera`s case in relation to the Law No. 37 of 2004 and the impact of such declaration to the holders of the Binding Sale and Purchase Agreement."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56764
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Brown, Barry
Suffolk: Butterworth Legal Pblishers, 1985
R 346.744 BRO m
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Hongkong: Hongkong Davinci Publishing Company Limited, 2011
R 728.314 CON
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Puti Shelia
"Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan perumahan dan pemukiman pada warganya adalah dengan memaksimalkan lahan terbatas dengan mengembangkan konsep pembangunan perumahan dalam suatu gedung bertingkat baik horizontal maupun vertikal atau kita kenal dengan sebutan rumah susun. Dalam mewujudkan penyediaan perumahan tersebut Pemerintah memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dengan membuat suatu ketentuan rumah susun selain dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai tertentu, rumah susun juga dapat dibangun dengan mendayagunakan tanah wakaf Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang rumah susun (UU 20 Tahun 2011). Dari segi pengaturannya suatu peraturan perundang-undangan haruslah harmonis baik secara horizontal dan vertikal, dengan demikian perlu diadakan suatu penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun umum berdasarkan UU 20 Tahun 2011 dengan ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41 Tahun 2004). Berdasarkan hukum Islam maupun ketentuan UU 41 Tahun 2004 tidak ada larangan untuk pemanfaatan tanah wakaf dengan cara sewa, namun demikian masih perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Pengaturan lebih lanjut mengenai SKBG Sarusun diutamakan mengatur mengenai kewajiban pemegang SKBG Sarusun dan Nadzhir pada saat masa sewa tanah berakhir.

This thesis covers the government?s attempt in providing housing and settlement to it?s citizens in current space shortage through the development of horizontal and/or vertical residential flats. In doing so, government extends the potential benefit of waqf property trough passes an Act No. 20, 2011 residential condominium can only be built on a land with freehold, building rights title, rights to use title, and waqf property. To support its implementations, an act need to be aligned both horizontally and vertically to the existing legal systems. Thus, it is pivotal to research the implementation of residential public condomindium in waqf property based on Act no. 20, 2011 againts the Act No. 41, 2004 about waqf. Both the Islamic laws compilation and Act No. 41, 2004 support the use of waqf for rental property. Yet further investigation is still needed to analyze the specific case for the Joint Certificate for Residential Condominium (SKBG Sarusun). Further regulation SKBG Sarusun is prioritized in this research to analyse the obligation of both SKBG Sarusun holder and Nadzhir at the end of rental period.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41605
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jason Octavio Tigris
"Rumah Susun merupakan suatu bentuk penyelesaian dari masalah kependudukan yang banyak terjadi di negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar dan luas tanah yang terbatas. Pembangunan rumah susun juga ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu dari negara tersebut untuk memperoleh pemukiman sebagai salah satu bentuk kebutuhan pokok dari manusia. Seiring berkembangnya ekonomi secara global, maka tidak dapat dihindari lagi masuknya investasi asing di suatu negara. Rumah susun sebagai salah satu alternatif hunian tentu saja memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor asing khususnya bagi yang hendak menetap di negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menyadari pentingnya rumah susun dalam faktor investasi asing dan telah menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur terkait kepemilikan rumah susun bagi orang asing. Singapura sebagai negara tetangga Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem rumah susun paling sukses di dunia dimana hampir seluruh dari masyarakatnya tinggal di rumah susun baik yang dibangun pemerintah ataupun pihak swasta. Singapura juga memiliki peraturan-peraturan khusus terkait kepemilikan rumah susun bagi orang asing mengingat kedudukan Singapura di Asia Tenggara sebagai salah satu pusat finansial dan ekonomi. Maka perlu dilakukan perbandingan hukum antara peraturan rumah susun di Indonesia dan Singapura serta dampak peraturan tersebut atas investasi asing.

Flats are a form of settlement of population problems that often occur in countries with large populations and limited land areas. The construction of flats is also intended to provide opportunities for underprivileged people from that country to obtain housing as a form of basic human needs. As the global economy develops, it is inevitable for foreign investment to enter a country. Flat as one of the alternative housing, of course, has its own charm for foreign investors, especially those who want to stay in the country. Indonesia as a developing country realizes the importance of flats in the foreign investment factor and has issued regulations that regulate the ownership of flats for foreigners. Singapore as a neighboring country to Indonesia is one of the countries that has the most successful flat system in the world where almost all of its people live in flats built by the government or the private sector. Singapore also has special regulations regarding the ownership of flats for foreigners considering Singapore's position in Southeast Asia as a financial and economic center. So it is necessary to make a legal comparison between the regulations for flats in Indonesia and Singapore and the impact of these regulations on foreign investment."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuliana
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengaturan dalam tata cara pelaksanaan dan penagihan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah, baik yang timbul berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 maupun Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 640 Tahun 1992. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan metode konversi kewajiban ke dalam bentuk dana merupakan upaya paling terakhir yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah dalam rangka penyediaan rumah susun sederhana/murah oleh pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).. Penelitian ini juga menyarankan Pemerintah memberlakukan pemenuhan kewajiban dengan cara membuat pemenuhan kewajiban melalui pelaksanaan pembangunan fisik rumah susun sederhana/murah oleh pemegang SIPPT sebagai langkah utama dan pertama daripada pemenuhan kewajiban melalui konversi kewajiban ke dalam bentuk dana.

ABSTRACT
The focus of this study is the regulation in fulfillment and collection procedure of simple/inexpensive condominium developing obligation whether arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 540 of 1990 or arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 640 of 1992. This research is normative. The results of this study is that the implementation of obligation converting into fund method is the latest effort in order to utilize the holder of Land-Using Designating Permission Decree in supplying simple/inexpensive condominium. The study also suggests that the Government must impose the fulfillment of the obligation by making the development of simple/inexpensive condominium physically by the holder of permission decree as a main and first method rather than the fulfillment of the obligation by converting into fund.
"
2013
T33105
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
F.X. Arsin Lukman
1983
D1079
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
El-Erian, Abdalla A.
Cairo: Fouad I University Press, 1952
341 ELE c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ch. Dian Perwito Utami
"ABSTRAK
ermasalahan kepadatan penduduk yang makin meningkat dan terbatasnya luas lahan untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat, menjadikan pembangunan Rumah Susun berkembang dengan pesat. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara lainnya misalnya Australia. Pemerintah kita sudah mengakomodir ketentuan hukum di bidang Rumah Susun dengan mengesahkan UU Rumah Susun No.20 /2011. Dalam menjalankan suatu Rumah Susun, pihak pelaku pembangunan wajib membentuk suatu badan hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama penghuni Rumah Susun. Badan hukum ini disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Di negara Australia juga terdapat badan hukum yang fungsinya sejenis dengan PPPSRS ini, yaitu berupa Body Corporate. Tetapi bagaimana sebenarnya pelaksanaan PPPSRS di Indonesia dan Body Corporate di Australia , apakah benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kepustakaan yang besifat yuridis normatif. Kemudian dikaitkan dengan tata cara peralihan hak milik atas satuan rumah susun menurut UU kedua negara, dan analisa permasalahan serta pemecahannya, agar nantinya didapat win-win solution bagi para pihak,

ABSTRACT
Increasing population density and limited land area to meet community boards, making the construction of flats is going rapidly This conditon not only happen in Indonesia, but also in other countries, e.g Australia. Indonesia government have to accomodate the legal requirements in the area of flats endorsed UU No. 20/2011. In every apartments, the offender shall establish a management corporation to regulate and arrange the landlord. The association is a legal entity called the owner and occupants of the apartment units. In Australia ,it’s called a body corporate. In this thesis, author wants to research about how the actual implementation of PPPSRS in Indonesia and Body Corporate in Australia. Author conducted a study using a method that is yuridis normative literature, then associated with the procedure transfer ownership of apartment units by laws of each country, and analysis of problems and solutions in order to obtain a win-win solution for the parties."
2013
T32714
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>